BASUKI DAN INFRASTRUKTUR

Argumen Wagub Basuki pada berita di bawah ini sangat tidak masuk akal. Benarkah ini berasal dari beliau sendiri? Mungkinkah dia dibohongi orang Kementerian PU?

http://megapolitan.kompas.com/read/2014/07/25/13092981/Di.Hadapan.Menteri.PU.Ahok.Klarifikasi.Penolakan.Proyek.Enam.Tol.Saat.Pilkada

Lalu apakah Gubernur Joko Widodo diam saja? Setahu saya beliau sudah lebih banyak tahu karena sebelumnya di tahun 2013 ada perdebatan yang dia ikuti, yang sayangnya tidak diikuti Wagub Basuki.

Hebatnya lagi, keputusan Basuki ini mengingkari pandangan umum di tengah-tengah proses partisipatif (Public Hearing) yang diundangkan oleh Gubernur Joko Widodo bersama-sama dengan kehadiran Wamen PU tahun lalu (2013). Selain itu, beberapa minggu sesudahnya, dalam pertemuan yang dihadiri 17 organisasi masyarakat, Gubernur Joko Widodo dengan tegas menolak setidaknya 4 ruas jalan tol tersebut, dan meminta masukan dan argumen untuk juga menolak dua ruas lainnya.  Suatu Petisi melalui Change.org, yang ditandatangani lebih dari 4,000 orang pada tahun lalu itu, juga diserahkan kepada Wagub Basuki. Apakah lalu proses itu tidak berarti sama sekali? Pengingkaran seenaknya atas hasil pertemuan dan pandangan publik yang eksplisit berarti anti-demokrasi, diktatorial (Orde Baru).

Saya tahu Asian Games akan digunkan sebagai pendorong pembangunan infrastruktur. Tetapi soalnya bukan hanya asal jumlah infrastruktur, melainkan jenis dan kualitas infrastruktur, terutama untuk mengantar Jakarta menuju masa persaingan ekologis. Tanpa infrastruktur yang ekologis, Jakarta malah akan ketinggalan dalam hal daya saing, makin macet, makin tidak efisien, dalam jangka menengah malah tidak efektif. Ketika Capetown menjadi tempat Piala Dunia 2010, ia juga membangun infrastruktur transportasi, tapi bukan jalan tol sama sekali, melainkan sistem bus dan MRT. Saya berada di sana, mengajar di Universitas Capetown beberapa bulan sebelum piala dunia itu.

Saya tahu setiap politisi akan memanfaatkan momentum “big games” seperti ini. Tetapi, kalau hanya membangun “apa yang mungkin dan mudah”, bukannya membangun “apa yang seharusnya”, Ahok ternyata tidak beda dengan politisi-politisi lainnya.

Sudah banyak literatur yang menganjurkan dan mendeskripsikan bagaimana infrastruktur yang ekologis. Tapi Wagub Basuki menggunakan argumen lama Kementerian PU, yang berasal dari tahun 1950an, yang sebenarnya memang tidak bisa ada yang lain untuk membenarkan Jalan Tol di masa kritis Jakarta ini.

Mengapa tidak mempercepat penyempurnaan Busway yang hanya memerlukan kurang dari 4 T? (Jalan tol ini akan menghabiskan dana 41 T) Tidak ada swasta yang mau? Kita sering mendengar Joko Widodo mengatakan, bahwa sebenarnya kita punya cukup uang (dana publik)! Mengapa tidak mempercepat MRT yang sudah disiapkan 7 tahun lampau oleh mantan Gubernur Fauzi Bowo? Masa, beliau dan Basuki hanya melanjutkan apa yang dirintis Foke, tanpa menambah jalur baru dan lain-lain?

Dalam kesempatan lain saya baca Wagub Basuki juga mengungkapkan bahwa angkutan umum juga sedang dikebut, maka jalan tol tidak salah dibangun juga. Argumen ini mengabaikan hal yang lebih mendasar, bahwa pengembangan jalan (tol atau bukan tol, layang atau bukan layang) bersifat kontra-produktif terhadap pengembangan sistem angkutan umum. Ada banyak riset untuk ini, yang dapat dibaca di Rujak.org. Tak perlu saya ulang. Mengatakan baik membangun jalan tol karena angkutan umum pun sedang dibangun ini analog dengan mengatakan minum racun baik karena sedang minum obat.

Kita harusnya juga siap antisipasi, bahwa hal yang sama akan terjadi di Indonesia Timur: infrastruktur konvensional yang berbahaya bagi persaingan jangka panjang. Dasawarsa mendatang akan ditandai dengan pembangunan infrastruktur besar-besaran untuk mengejar ketertinggalan dan sekaligus memenuhi kebutuhan masa depan dalam rangka memenuhi hasrat kemakmuran. Apakah Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan menjadi biasa-biasa saja, yang bangun “apa yang mungkin” ketimbang “apa yang seharusnya” (dengan visi masa depan yang ekologis?)

Semoga para pembantu Joko Widodo dan Basuki T Purnama untuk Jakarta Baru dapat menyelamatkan kita ke masa depan. Kalau tidak, kita hanya memasuki Orde Baru jilid 2, hanya mungkin dengan lebih bersih.

Saya juga berharap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para pembantunya nanti lebih kreatif. Niat baik saja tak cukup. Untuk masuk ke masa depan yang kompetitif secara ekologis, diperlukan kreativitas dan pengetahuan-pengetahuan mutakhir. Tergantung kepada “orang lama” menjadi masalah bukan hanya karena catatan hitam dalam HAM, tapi juga keterbatasan pengetahuan mereka (dan masing-masing dari kita), yang merupakan hal yang manusiawi. Makanya pendekatan partisipatif yang pernah dirintis Joko Widodo penting, dan semoga bertahan, dan tidak tiba-tiba dijungkir-balikkan begitu saja. Kita semua lebih cerdas dan berpengetahuan lebih banyak daripada beberapa pembantu presiden.

Di Hadapan Menteri PU, Ahok Klarifikasi Penolakan Proyek Enam Tol Saat Pilkada

Saat menyepakati pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota di Kementerian…

MEGAPOLITAN.KOMPAS.COM|BY KOMPAS CYBER MEDIA

Posted in Urban Planning, Urban Development, governance | Leave a comment

UNDANGAN TERBUKA: Pesanggrahan Musim Tanam 2014 di Bumi Pemuda Rahayu

http://rujak.org/2014/08/open-call-program-pesanggrahan-residensi-senimanpeneliti/

http://www.scribd.com/doc/235806927/bpr-pesanggrahan-2014

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ekspedisi Pekerja Kreatif ke Taman Nasional Kepulauan Waktobi

Mari mendaftar!

Tenggat 30 Juli 2014.

poster liwuto pasi landscape besar-1

Posted in Arts, Language and Culture, Nature and Environment | Leave a comment

Korupsi dalam Tata Ruang

Ini adalah slides berisi pointers diskusi pada konferensi yang diselenggarakan oleh UNODC pada tanggal 11 Juli 2014. Karena pointers, maka tidak memuat penjelasan lengkap yang banyak disampaikan secara lisan. Karena itu sebaiknya tidak dikutip. Bila ingin berdiskusi, silakan menghubungi saya.

UNoDC_Marco_Korupsi_11Juli2014

Posted in governance, Urban Development, Urban Planning | Leave a comment

Mas Slamet Abdul Sjukur dan Kebisingan Kota

Saya mengenal beliau dalam hubungan yang mulainya “agak resmi,” yaitu beliau sebagai anggota Akademi Jakarta dan saya sebagai ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ, 2006-2010). Beliau bersama-sama dengan sebagian anggota Akademi Jakarta juga mewawancarai para calon anggota DKJ ketika itu.
Di kemudian hari baru hubungan kami mengunci pada satu kegiatan bersama. Kami dan beberapa teman lain yang beliau ajak ke DKJ ketika itu — antara lain saya ingat Dr. Soe Tjen Marching, Dr. Bulantrisna Djelantik– membentuk “Masyarakat Bebas Bising.”
Beliau mulai dengan memaparkan berbagai fakta ilmiah tentang telinga dan bunyi. Saya sangat tidak menyangka bahwa beliau menyiapkan semua data itu dengan rapi. Saya tidak menyangka hal itu, karena bagi saya sebelumnya Mas Slamet adalah (hanya) seorang seniman musik kontemporer. Saya sempat menonton pertunjukannya yang menyajikan “hanya” tiga nada piano di rumah duta besar Perancis pada kesempatan pemberian penghargaan kepada Goenawan Mohammad.
Tapi tentu saja musik adalah seni yang sangat dekat dengan matematika. Nada-nada dapat dihitung, diukur dan dipatok dengan sangat tepat secara matematis. Adalah suatu keajaiban bahwa ketepatan itu dengan mudah dapat dirasakan oleh indera manusia secara langsung. Ketepatan itu juga dapat dibayangkannya dan, karena itu, nada-nada dapat dikomposisikan.
Tentu saja itu mengandaikan telinga yang sehat dan peka, yang tergantung pada keadaan fisiologis di dalam indera itu, dan kehadiran suara-suara di sekelilingnya, yang juga dapat menyebabkan kerusakan fisiologis di dalamnya. Kebisingan dapat merusak kesehatan dan kepekaan indera pendengaran.
Mas Slamet ketika itu mengajak membuat suatu gerakan agar masyarakat Indonesia sadar akan kualitas bunyi, sadar tentang betapa penting indera pendengaran (antara lain sebenarnya sebagai alat peringatan dini pertama akan bahaya bagi manusia), tentang betapa bahaya kebisingan terhadap bukan saja kesehatan jiwa kita (melalui gangguan tekanan pada indera pendengaran), tetapi juga terhadap kehilangan suatu karunia kita yang penting, yaitu kemampuan merasakan keindahan suara. Tentu saja yang dilawan mendasar ada dua: volume suara yang tidak tepat dan kualitas suara yang buruk,
Kota-kota kita makin penuh sesak dengan keduanya. Suara-suara mesin makin banyak dan dominan, tak henti-henti. Di dalam ruangan, karena banyak yang tidak dirancang dengan baik, suara-suara bergema dan sulit dipahami. Di bangunan-bangunan umum pengumuman yang terus-menerus pun demikian. Bagi yang pernah mengalami bandar udara Hasanuddin di Makassar, dapat membayangkan yang saya maksud. Namun di bandar udara Juanda Surabaya ada perkembangan menarik. Mulai tanggal 1 Juni 2014, tidak akan ada lagi pengumuman yang bersifat umum ke seluruh bandara tentang keberangkatan/kedatangan dan panggilan masuk ruang tunggu. Pengumuman hanya ada di masing-masing ruang tunggu. Ini persis yang sudah diterapkan di banyak bandara internasional di luar negeri. Pengumuman hanya akan diberikan secara visual. Dan, tentu saja: bacalah boarding pass Anda!
Salah satu soal kontroversial tentang bising di kota-kota kita tentu saja menyangkut suara dari mesjid. Kita pernah mendengar suara adzan yang bagus, dengan volume yang pas. Tapi banyak yang tidak bagus dengan volume yang sangat besar, dan yang menjadi tidak fungsional karena saling tindih antara suara yang berasal dari satu mesjid dan yang lainnya. Adzan adalah untuk memanggil orang menjalankan ibadat, jadi sejauh satu terdengar, maka tidak perlu ada dua suara yang bersaing memperdengarkan diri kepada ruang yang sama. Di beberapa negara, pelantun adzan itu bersertifikat, dan ada yang digaji oleh negara agar terjamin suaranya bagus, indah, dan tidak terlalu keras. Di Indonesia ada tradisi perlombaan melantunkan Al Quran. Bagus kalau hasilnya diteruskan kepada peningkatan kualitas pelantun adzan di mesjid-mesjid.
Kebisingan manusia, dan sebenarnya juga cahaya yang dihasilkan manusia, juga telah mengganggu spesies-spesies lain. Di beberapa tempat di dunia, kalau tidak salah di Canada misalnya, cahaya yang keluar rumah dibatasi agar serangga dan spesies lain tidak terganggu orientasinya. Pada dasarnya kebisingan adalah antitesis kesunyian yang diperlukan untuk kita menjadi pendengar yang baik, yang peka. Pendengar yang baik adalah pelengkap bagi pengujar yang baik dalam proses komunikasi yang bebas dari kesalah-pahaman, yang mendalam serta memperkaya saling memahami.
Bagi Mas Slamet, kepekaan pendengaran itu suatu karunia. Karena itu manusia bermusik. Kebisingan yang ngawur adalah musuh Nomor Satu bagi perkembangan musik, yang bukan saja dalam pengertian para profesional (pencipta musik), tapi bagi siapa saja, dalam pengertian seluas-luas dan semendasar-dasarnya.
Hal pentingnya adalah: kebisingan itu bukan saja buruk, tapi sebenarnya tidak diperlukan dan dapat dicegah dengan berbagai upaya. Para arsitek dapat merancang ruangan dengan pantulan suara yang sesuai. Perencana kota dapat mengatur jarak-jarak sumber suara, atau mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Para pemuka agama dapat menyadarkan umatnya, bahwa keindahan (suara) adalah bagian dari karunia Tuhannya juga. Mengupayakan keindahan suara melalui volume yang tepat serta nada yang bagus adalah suatu upaya menjadi manusia yang lebih baik.
Dalam kisah Gilgamesh (Persia kuno) para dewa mengirimkan air bah karena mereka terganggu oleh kebisingan yang ditimbulkan oleh manusia di kota-kota besarnya. Kebisingan dianggap sebagai sesuatu yang tidak pantas dan jumawa. Kalau kita membanding-bandingkan beberapa kebudayaan, kesenyapan di ruang khalayak menjadi salah satu ukuran yang sangat penting. Budaya Jawa sangat menghargai kesenyapan, hampir serupa dengan di Jepang. Tapi belakangan ini di mana-mana kita mendapatkan ruang khalayak yang penuh dengan kebisingan yang tidak perlu, over-acting, dan dapat dicegah dengan upaya-upaya teknis, selain kesadaran untuk menghargai kesenyapan.
Masayarakat Bebas Bising belum selesai berkarya. Dan selayaknya dilanjutkan dengan antusiasme setinggi-tingginya. Mari kita mulai lagi pada hari baik ulang tahun Mas Slamet ini?
Selamat ulang tahun yang ke-79, Mas Slamet!
Posted in Arts, Language and Culture, Urban Life | Tagged , , | Leave a comment

Desa Menurut Jokowi

Dari debat capres+cawapres semalam ada beberapa catatan penting tentang desa.

Tapi disclaimer dulu ya: Ini catatan seorang ahli kota, bukan desa, yang baru belajar tentang desa satu tahun saja, dari a.l. Lilik Rohmad Ahmadi dan Yuli Kusworo

Pertama, tidak benar orang Solo itu “ndeso”, sebab tidak benar Solo itu “desa” (dalam tanda petik sekalipun), bahkan dibandingkan Jakarta sekalipun. Ia salah satu kota terpadat di Indonesia. No. 8, karena Jakarta dianggap terdiri dari 5 kota. Ia bahkan lebih padat daripada “Jakarta Utara”.

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kota_di_Indonesia_menurut_kepadatan_penduduk

Dulu saya pernah menghitung tanpa menyertakan kawasan pinggirannya, Solo malah kota terpadat di Indonesia.

Kota Solo juga unik karena penduduk siangnya lebih dari dua kali lipat penduduk malamnya, karena penduduk kabupaten (pertanian) sekelilingnya sangat tergantung padanya. Dalam hubungan inilah Jokowi dibesarkan. Tidak jauh berbeda antara hubungan Kota Makassar dan Kabupaten Maros sebagai koteks JK dibesarkan.

Ia juga salah satu kota tertua yang memiliki kesinambungan eksistensial. Interupsi-interupsi yang ia alami tidak memunahkan jejak-jejak lama, seperti halnya Palembang, Mojokerto, dan lain-lain.

Desa tentu saja pertanian. Jokowi mengemukakan apa yang kini sedang “hot” di kalangan ahli lingkungan: pertanian dengan metabolisme sirkular. Bercocok tanam terpadu dengan beternak. Bukan hal baru kedengarannya. Kan di dalam Kementerian Pertanian juga terkandung urusan peternakan. Beternak adalah bertani (dalam arti memelihara dan memetik hasilnya, bukan “hunt-and-gather”). Yang baru: hal itu sekarang di-revitalisasi dengan hitungan-hitungan, pengetahuan yang lama dan baru, serta secara lebih terorganisasikan. Di samping itu, dihubungkannya dengan penyediaan energi. Ternak (yang makan tanaman) menghasilkan pupuk organik dan sekaligus energi (biogas). Intensifikasi dimungkinkan dengan menambah atau mengembalikan sesuatu yang hilang dalam maa rantai itu. Misalnya unggas yang makan cacing dari kotoran sapi.

Maka, kemandirian yang dimaksud Jokowi menyangkut pangan dan energi sekaligus! Sayangnya, potensi pupuk organik tidak disinggung mendalam, dan malah kembali kedua capres mengandalkan pupuk kimiawi yang telah menyebabkan ketergantungan yang kronis dan merusak tanah dan air. (Subak di Bali telah memisahkan air pertanian dari air rumah-tangga antara lain karena persoalan ini).

Tentu kita paham bahwa tidak serta merta secara sekaligus kita dapat berhenti menggunakan pupuk kimiawi. Namun, jelaslah (dari pengalaman-pengalaman kasus di berbagai tempat, yang makin banyak) suatu proses peralihan KEMBALI ke pupuk organik dapat diprogramkan secara sistematis. Ini bukan kembali ke masa lalu begitu saja, sebab ada pengetahuan-pengetahuan dan teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan, lebih penting lagi, keragaman produk pertanian pada tiap-tiap lahan.
(Ide tentang satu desa satu produk unggulan yang dikemukakan timses Prahara di diskusi pra-dan pasca-debat di Metro TV, bertentangan dengan kebaikan keragaman itu).

Saya berharap, ketika JK menyebutkan teknologi sebagai input untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa merusak lingkungan, ia juga memaksudkan teknologi yang tepat guna (suatu istilah lama pula: appropriate technology, small is beautiful, Schoemaker), bukan sekedar “asal teknologi” (yang, paradoksnya, mungkin memerlukan lebih banyak energi fosil).

Hal ketiga yang menarik dari Jokowi semalam adalah pemikiran tentang penguatan kelembagaan usaha pertanian desa. Di sinilah kelebihannya dibandingkan Prahara. Jokowi meletakkan koperasi dalam konteks upaya lebih mendasar, yaitu badan usaha milik desa, yang dapat dimodali dengan dana yang diperintahkan oleh UU Desa. Di sini memang ada persoalan teknis, misalnya: apakah benar dana dari UU Desa dapat dijadikan modal anggota koperasi? (Dana UU Desa disetorkan sebagai modal koperasi, dan diakui sebagai setoran anggota secara sama-rata). Tapi poin-nya adalah Jokowi (dan JK tentu saja) sudah memikirkan penguatan desa juga dari sisi pengorganisasian melalui usaha tani.

Di bagian lain, mereka juga menyebutkan “pengolahan” sebagai cara meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Pengolahan dalam jumlah yang efisin (economies of scale) mengandalkan pngorganisasian yang dikukuhkan dengan struktur permodalan, entah koperasi atau apapun bentuk-bentuk lainnya. (Jokowi mengatakan, tetap koperasi lebih baik)

Nah, di situ lah letak soal mengapa debat semalam seperti ada yang “gak nyambung”, ialah ketika Prabowo berkali-kali menegaskan pertanyaannya, “Apakah Pak Jokowi setuju cetak sawah baru, 1 atau 2 juta ha?” Sebab, sementara Prabowo mementingkan angka-angka itu, Jokowi dan JK sudah (atau sedang) memikirkan “how-to”nya, dan keluarlah masalah-masalah implementasi yang mereka sudah identifikasi dan perlu dipecahkan. Angka besar, ide besar, tanpa pengetahuan detail tentang masalah lapangan dan “how-to” akan menjadi bencana besar. Inilah kelebihan Jokowi dan JK. Mereka pengusaha, tetapi pengusaha yang mulai dari bawah. Inilah gunanya blusukan. Pak JK memang tidak blusukan, tapi, yang saya dengar, selalu mencari informasi langsung ke bawah (hilir) menurut caranya. Emmy Hafild punya cerita soal ini.

Kesimpulan: Saya memilih lebih mempercayakan nasib anak saya, para petani kita, dan masa depan ketahanan pangan kita kepada Pasangan Jokowi-JK (demikian meminjam istilah moderator semalam).
Dengan harapan, tentu saja: perlunya program sistematik memperbaharui pertanian kita dengan 100% pupuk organik, yang justru dasar-dasarnya sudah terkandung pada pertanian metabolisme sirkuler itu yang sudah disinggung, tapi mungkin masih belum disadari potensi lengkapnya.

Posted in Communities, governance, Nature and Environment | Tagged , , | Leave a comment

Liwuto Pasi: Ekspedisi Seniman ke Taman Nasional Kepulauan Wakatobi

poster liwuto pasi landscape kecil

Mohon bantuan SHARE dan sebarkan. Terima kasih.

Open Call:
Ekspedisi Seniman “Liwuto Pasi” ke Taman Nasional Kepulauan Wakatobi, 15-30 November 2014, dengan kapal WWF.
Tengat waktu pendaftaran: 30 Juli 2014. Selengkapnya di bawah ini:

Informasi lengkap dan formulir pendaftaran dapat diunduh di sini:
http://www.scribd.com/doc/232097790/X-Liwuto-Pasi-Info-Lengkap
http://www.scribd.com/doc/232097711/X-Liwuto-Pasi-formulir

X Liwuto Pasi_Kapal MenamiX Liwuto Pasi_Map_Wakatobi

 

Aside | Posted on by | Leave a comment