Talk at Galeri Petronas, Kuala Lumpur, April 20, 2013, 14:30-16:30

http://prezi.com/oye5yrsbuxav/the-role-of-architecture-in-place-making/?kw=view-oye5yrsbuxav&rc=ref-1979919

Menanam ‘Bunga’ untuk Perubahan Malaysia

Baca di Yahoo!

Pada tanggal 5 Mei 2013, Malaysia akan mengadakan pemilu atau dalam bahasa setempat, “Pilihan Raya Umum ke-13”.

Dalam rangka menyongsong hari penting tersebut, pada Minggu 14 April beberapa warga Malaysia mendatangi Lucky Garden Roundabout di Bangsar, Kuala Lumpur. Di bundaran itu, mereka menanam ribuan “bunga” kecil berwarna-warni sebagai simbol gerakan perubahan Malaysia.

Gerakan itu diberi nama “Malaysian Spring”. Tujuannya, menyebarkan pesan perubahan dan mengajak rakyat ikut berperanserta dalam proses perubahan. Rakyat bisa membuat “bunga” mereka sendiri dengan mudah, lalu menanamnya di lingkungan sekitar mereka, dan kemudian mengirimkan foto bunga yang telah ditanam ke website Malaysian Spring. Semboyan gerakan ini: Plant for hope, plant for change, plant for Malaysia.

Malaysian Spring dimulai oleh seorang arsitek lanskap sahabat saya, Ng Sek San. Dia mengatakan ada dua tindakan subversif dalam kegiatan itu.

“Yang pertama, tindakan menanam di ruang publik yang tadinya tak pernah dimasuki orang sama sekali,” kata Sek San. “Yang kedua, kami menanam ‘bunga’ dengan berbagai warna, sebab kami mau menyampaikan pesan, bahwa warna kulit tidak lagi penting bagi masa depan Malaysia.”

Politik Malaysia, kata Sek San, selama puluhan tahun telah melembagakan rasisme.

Ng Sek San sudah setahun mengambil cuti untuk khusus terlibat dalam gerakan mengubah Malaysia. Setahun yang lalu saya ingat dia mulai membicarakan berbagai konsep gerakan yang dia sedang rancang. Saya senang kini sesuatu mewujud.

Bunga-bunga pun mulai ditanam di berbagai tempat di Malaysia dan juga negara lain seperti Inggris. Jumlah total bunga yang sudah ditanam, dan berbagai informasi lainnya, dapat dilihat publik di website. Pada 19 April 2013, jumlahnya telah mencapai 18,677. Tiga hari kemudian, (22 April 2013) jumlahnya 30.557 dan terus bertambah.

Lucky Garden Roundabout sendiri sebelum ini bukanlah sebuah taman yang digunakan. Tempat itu adalah sebuah ruang hijau kosong dikelilingi jalan raya. Ng Sek San selama 18 tahun tinggal di kawasan itu, belum pernah sebelumnya memasuki taman itu. Dia kemudian juga mendapatkan informasi bahwa hampir semua tetangganya juga demikian.

Apa reaksi pemerintah Malaysia terhadap Malaysian Spring? Seperti dapat kita duga, tidak ramah. Menjelang malam, tiba-tiba serombongan petugas ketertiban kota Kuala Lumpur datang ke Lucky Garden Roundabout dan mencabuti bunga-bunga harapan itu. Pengendara mobil yang kebetulan lewat di sana pun memperhatikan dan membunyikan klakson sebagai tanda protes. Orang berdatangan dan mempertanyakan mengapa bunga-bunga itu dicabut.

Akhirnya, rombongan petugas ketertiban Kuala Lumpur mengalah. Kata warga sekitar, “Kami maunya begitu! Terserah kami. Jangan dicabuti.”

Cerita tidak berhenti di situ. Sebagaimana dapat dilihat di foto-foto, Barisan Nasional lalu menurunkan orang-orangnya memasang bendera mereka, juga melingkari taman itu dengan spanduk panjang. Berbeda dengan Malaysian Spring yang mengajak orang masuk taman, Barisan Nasional hanya peduli penampilan. Mereka hanya memasang spanduk dan bendera mereka di luar taman.

Pada 5 Mei nanti, gerakan Malaysian Spring akan terbukti berhasil atau gagal. Apa pun hasilnya, bagi saya gerakan ini menunjukkan dua hal dalam kehidupan kota. Pertama, Malaysian Spring dan Sek San (dengan kepekaannya sebagai seorang arsitek lanskap) telah berhasil menghidupkan sebuah taman.

Kedua, Malaysian Spring telah mengubah ruang publik yang tadinya “kosong” menjadi kini suatu ruang bersama (common space) — yang sekaligus menimbulkan rasa memiliki bagi warga sekitarnya.

Sesudah 5 Mei, Malaysia mungkin berubah, mungkin juga tidak. Tetapi setidaknya Kuala Lumpur dan warganya telah berubah. Mereka telah menjadi warga kota yang memiliki suara dan mengisi ruang bersama. “Kami berusaha mengklaim kembali ruang kami,” kata Sek San.

Pada Mei 1998, rakyat Indonesia berhasil mengubah sejarah. Bila pada 5 Mei nanti Malaysian Spring juga berhasil, maka Indonesia dan Malaysia akan memiliki bulan bersejarah yang sama.

Tiga Catatan Tentang Aglomerasi Perkotaan

Baca di Yahoo!

Aglomerasi perkotaan adalah beberapa kota yang menyatu menjadi kesatuan fisik dan ekonomi, serta mungkin juga sosial dan budaya. Contohnya Tokyo, Seoul, Jabodetabek, Mumbai, Hyderabad, dsb.

Pada umumnya, aglomerasi perkotaan menyumbang pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) suatu negara dengan persentase lebih besar daripada persentase penduduknya. Itulah sebabnya aglomerasi perkotaan disebut-sebut sebagai mesin pertumbuhan.

Tetapi karena itu pulalah, berkembang tekanan untuk mengelola aglomerasi perkotaan secara lebih efisien. Dalam perspektif kelestarian sekarang, kini sedang berkembang pula keinginan dan cara untuk mengukur efisiensi aliran material dan energi yang melalui aglomerasi. Tidak cukup mereka hanya produktif, tetapi juga harus sekecil mungkin tapak ekologisnya.

A Flooding Call for Conservationists

Also in Tempo English February 4th, 2013.

The flood in Jakarta on January 17, 2013 is a wake-up call. It has two new features: long inundation of the coastal Pluit and gushes that overwhelmed central Thamrin Avenue. The cause for both is infrastructure failure. In Pluit some pumps did not work. Near Thamrin a segment of the canal embankment along Latuharhary Street collapsed. The rain intensity on January 16-17 is only half the peak in 2007. The structural approach has failed. It is time for conservationist alternatives.

One can always say that there should be more infrastructure to channel excess water. This statement is faulty for seeing only one third of the equation: F = Sr – (Q1+Q2); where F is flood, Sr is surface run-off, Q1 is capacity of natural drains and Q2 is capacity of man-made drains. To reduce F we need to reduce Sr and increase (Q1+Q2). Normalizing rivers and building canals only increase (Q1+Q2). This will not solve the problem without reducing or stabilizing Sr, as the (Q1+Q2) will always be overfilled by increasing Sr.

Tiga Saran untuk Menangani Permukiman di Ruang Publik

Ada dua fakta penting tentang permukiman kaum miskin kota di ruang publik.

Pertama, mereka umumnya dekat dengan tempat/sumber pekerjaan. Ini sekedar ilustrasi: Di dua blok permukiman yang saya kunjungi Muara Baru di tepi Waduk Pluit, satu blok dihuni warga asal Makassar yang bekerja di pelabuhan Sunda Kelapa (di sebelah Timurnya), satu blok lagi mengerjakan pesanan pabrik di sekitarnya (misalnya: mengemas mainan plastik). Fakta kedua adalah permukiman itu tidak tiba-tiba ada sekaligus banyak. Mereka tumbuh selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun.

Banjir: Saatnya Ubah Pendekatan

Banjir tanggal 17 Januari 2013 nampak lebih besar daripada yang terjadi pada tahun 2002 dan 2007. Data akurat masih harus dikumpulkan.

Tetapi, yang penting adalah fakta bahwa curah hujan di Jakarta maupun di kawasan Bogor tanggal 16-17 itu dikabarkan hanya setengah dari yang turun di tahun 2007. Selain itu, banjir di Jalan Thamrin mulai darinsekitar Sarinah hingga Dukuh Atas merupakan hal baru. Ada faktor tanggul jebol di Jalan Latuharhary. Sebabnya perlu diselidiki: Apakah ada kelalaian perawatan? Juga faktor saluran pembuang air dari Menteng bagian utara yang melewati Sarinah menuju ke Cideng, yang meluap lagi.

“Untung”nya, air laut sedang tidak pasang naik, seperti yang terjadi di tahun 2002 dan 2007. Jadi tidak seorang pun dapat berdalih menyalahkan curah hujan dan faktor alam yang luar biasa.

Ini bukan saat yang baik bagi gubernur baru untuk memulai masa jabatannya. Tetapi, bagi warga, ini saat yang tidak boleh dilewatkan untuk meminta gubernur baru, Joko Widodo, dan wakil gubernur baru, Basuki Tjahya Purnama, untuk memimpin kita mengubah pendekatan salah yang selama ini diikuti.

Apa yang salah?

Banjir terjadi karena jumlah air permukaan melebihi kapasitas saluran alam (sungai dan lain-lain) dan saluran buatan manusia. Banjir = (Air Permukaan) – (Kapasitas Saluran Alam + Kapasitas Saluran Buatan). Selama ini pendekatannya selalu hanya memperbesar terus menerus kapasitas saluran itu. Pada saat yang sama, air permukaan makin meningkat tanpa upaya mengurangi atau bahkan menghentikan peningkatannya. Tidak perlu jenius untuk memahami, dari rumus sederhana di atas, bahwa terus menerus memperbesar kapasitas saluran, tanpa upaya mengurangi air permukaan, tidaklah menyelesaikan akar masalah secara lestari.

Membangun kapasitas infrastruktur mengalirkan air menimbulkan efek seperti jalan tol. Makin banyak air permukaan akan cenderung kita hasilkan, seperti jalan tol akan membuat kita makin banyak beli dan pakai mobil sehingga seluruh kota dan wilayah tergantung pada mobil. Kita lalu lalai bekerjasama dengan alam untuk menyerap air, yang merupakan solusi lestari, bukan saja untuk mengatasi banjir, tetapi juga untuk menyetop proses penurunan permukaan tanah Jakarta. Dan kita membangun terus, lupa bahwa setiap membangun berarti menambah air permukaan dan sekaligus mengurangi serapan air oleh bumi karena makin banyak lahan ditutupi dengan lantai bangunan atau jalan tol.

Logikanya sedemikian sederhana. Begitu juga secara empiris kegagalan pendekatan saluran sudah terbukti. (Restu Gunawan, Gagalnya Sietem Kanal).
Jadi kenapa kesalahan yang begitu gamblang ini telah kita ikuti selama seratus tahun lebih?

Kesalahan itu makin lama makin sulit diselesaikan, karena menyebabkan ketergantungan, dan terbelit kompleksitas kelembagaan. Ia juga menjadi kebiasaan buruk yang kalau mau diubah memerlukan apa yang terasa sebagai pengorbanan. Kalau dijumlah, semua itu membuat perubahan sulit secara politis.

Namun, menurut hemat saya, inilah sebabnya kita memilih Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama. Mereka dikenal karena terobosannya. Mereka mau mendengar alternatif. Mereka “segar”. Mereka mau dan mampu bekerja dengan masyarakat. Partisipasi warga adalah salah satu kunci yang harus ada dalam pendekatan kelestarian atau konservasi air.

Sementara itu, pengetahuan kita juga berkembang dan berubah. Ada makin banyak cara alternatif untuk membangun secara ekologis. Menyerapkan air. Bukan membuang air. Memulihkan hutan. Juga mungkin mengubah bangunan-bangunan yang sudah jadi sekalipun. Menjaga lahan terbuka harus menjadi prioritas pertama. Kerjasama dengan provinsi tetangga juga nampak lebih mungkin sekarang. Kita juga sudah punya data geologis tanah Jakarta yang lebih rinci sehingga, misalnya, bisa menyusun peraturan tentang sumur dan waduk resapan secara lebih akurat dan efektif?

Saya juga berharap, kesadaran masyarakat meningkat sesudah banjir ini. Maka, semoga menjadi lebih mau bekerjasama untuk mengubah prilaku.

Saya berharap Gubernur baru segera sesudah banjir reda mulai menyusun strategi yang mengadopsi pendekatan kelestarian atau konservasi air. Mungkin sekali diperlukan juga perombakan kelembagaan. Diperlukan suatu Komite yang berwenang luas dan dalam dengan visi pendekatan konservasi yang tegas untuk menyusun dan mengawasi jalannya program baru dengan pendekatan baru demi Jakarta Baru.

Desember Banjir: Pertanyaan Politis, Bukan Teknis.

Caption dari Antara: JAKARTA, 22/12 – BANJIR JAKPUS. Air hujan membanjiri pintu masuk Monas di seberang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12). Hujan lebat kembali melanda ibukota dan menyebabkan banjir di berbagai sudut kota. FOTO ANTARA/Fanny Octavianus/ama/12.

Baca di Yahoo!

Saking rutinnya banjir, banyak orang tergoda untuk bertanya, “Apa mungkin Jakarta bebas banjir?” Nadanya mengharapkan jawaban negatif: Tidak!

Perasaan pesimis dan kepasrahan menerima rutin dibalik pertanyaan itu, yang mulai menyusup ke dalam banyak hati dan benak orang, adalah suatu persoalan tersendiri.

Tetapi sebenarnya pertanyaan itu perlu mendapat pembedaan yang serius: itu pertanyaan teknis atau pertanyaan politis?

Secara teknis tidak ada yang tidak mungkin. Kita tahu empat penyebab banjir Jakarta sudah cukup dipastikan: air permukaan yang meningkat terus dari kawasan hulu, air permukaan yang meningkat terus di Jakarta sendiri, permukaan air laut yang terus meninggi, dan (ini belum lama dipastikan) menurunnya tanah Jakarta (hingga 18 cm pertahun di titik-titik tertentu).

Menanggapi Gagasan Arsitektur Betawi dan Mesjid Raya

Baca di Yahoo!

Dua minggu yang lalu, ada dua gagasan Gubernur Jakarta Joko Widodo yang menarik perhatian. Yang pertama, mengenai keharusan semua bangunan di Jakarta memiliki ciri Betawi. Yang kedua, rencana pembangunan masjid raya di Kapuk.

Kedua gagasan tersebut menarik, justru karena luar biasa menyimpang dari keinginan mayoritas warga Jakarta agar Jokowi fokus pada penanganan dua masalah pokok: macet dan banjir.

Terlebih lagi, sampai saat ini belum ada keputusan yang tegas mengenai berbagai hal terkait kedua hal pokok itu. Belum ada kejelasan proyek MRT, enam ruas jalan tol, perluasan sistem busway, tanggul pengaman Teluk Jakarta, dan lain-lain.

Gagasan membuat masjid, baik raya maupun bukan, sudah lama menjadi hobi beberapa kepala daerah di kota-kota lain, misalnya Makassar dan Kendari. Siapa “berani” menolak keinginan seseorang membangun masjid? Pasti tidak ada yang berani mengatakan hal buruk terhadap upaya mengembangkan kehidupan beragama.

Menentukan Tarif MRT

Baca di Yahoo!

MRT adalah mass rapid transit. RDTRK adalah Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan.

Kedua hal itu berhubungan melalui satu hal yang sangat penting: struktur pendapatan untuk mengoperasikan MRT Jakarta bila jadi dibangun.

Di Hongkong dan Jepang, biaya membangun dan mengoperasikan MRT masing-masing didukung oleh bisnis properti yang dikembangkan di sekitar stasiun. Ini berkontribusi dalam menentukan tarif agar cukup rendah dan terjangkau. Operator MRT mendapat konsesi untuk mengembangkan dan mengelola bisnis properti di lahan sekitar stasiun.

Hal ini teramat penting karena stasiun MRT pasti merupakan tempat banyak sekali orang berkumpul atau berlalu-lalang. Dalam konsep Transit-Oriented Development (TOD) kawasan sekitar stasiun seharusnya juga menjadi suatu kawasan “permukiman” dan/atau campuran, sehingga efisien, karena mobilitas para penghuni dan pekerja di kawasan itu terdukung dengan baik, dan sebaliknya MRT menjadi memiliki penumpang yang jumlahnya memadai.

Sebuah Kota dari Tanah Liat

Baca di Yahoo!

Pada awal November ini, saya mengunjungi sebuah kota yang berumur setidaknya 600 tahun di sebelah barat laut Surabaya. Kota ini seluruhnya terbuat dari tanah liat.

Bukan hanya bangunannya, tetapi juga berbagai peralatan rumah di kota ini terbuat dari tanah liat. Termasuk pula tabungan atau celengan berukuran sekepalan tangan, dengan bentuk wajah-wajah lucu. Yang besar berukuran sepelukan dua tangan, mengambil rupa babi atau gajah, lagi-lagi berwajah lucu.

Reruntuhan rumah biasa. Perhatikan ubin terakota (tanah lihat) berbentuk segi-enam. Belum lama ditemukan.