PILKADA LANGSUNG

Ini sekedar nostalgia. Saya dan Mbak Nursyahbani Katjasungkana ternyata adalah salah satu pasangan cagub-cawagub pertama dari jalur independen-langsung di Jakarta pada tahun 2001. Azas Tigor Nainggolan tadi di twitter mengingatkan hal ini. Selain kami, ada pasangan-pasangan lain juga.

Tentu saja, ketika itu UU belum mengijinkan pilkada langsung, apalagi dari jalur independen. Itulah sebabnya saya mau saja dicalonkan oleh teman-teman LSM ketika itu. Kan pasti tidak akan menang, jadi tidak ada beban.

Lawannya ketika itu adalah petahana Jenderal Sutyoso.

Karena perlawanan rakyat, beliau ketika mau menghadiri sidang paripurna DPRD harus naik helikopter untuk menghindari masyarakat yang mengepung gedung DPRD di Jalan Kebonsirih. Banyak teman-teman yang mengepung itu basah kuyub dengan mata merah karena polisi menggunakan meriam air dan gas air mata.

Meskipun tahu tidak akan punya peluang, kami waktu itu “bermain” serius. Saya dan Mbak Nursyahbani benar-benar mendaftar. Saya ingat diberi kesempatan presentasi dan berdialog dengan Fraksi Golkar. Kami mendekati semua fraksi dan parpol, sebenarnya, tapi hanya Golkar yang memberi kesempatan.
Kami juga serius bertemu dengan berbagai komponen masyarakat di tempat-tempat mereka. Ini yang mungkin sekarang disebut “blusukan”. Proses ini yang bagi saya paling berharga: menghimpun tenaga dan aspirasi rakyat untuk hak demokrasi memilih pemimpin secara langsung, dan untuk memahami bahwa kota yang lebih baik itu mungkin!

Yang asyik, pada masa-masa sulit yang disebut “perjuangan” itu, saya lalu kehilangan mobil (!) dan segala isinya, karena sopir baru belum sempat saya mintai fotokopi KTP, tersebab terlalu sibuk. Isi yang paling berharga adalah dokumen tata ruang Jakarta 1985-2005, yang kini tentu saja sangat bersejarah, karena padanya kita sekarang dapat melihat apa yang “hilang” dan “berubah”.

Pada waktu itu jelas skali: Pilkada harus langsung DONK! Dan calon independen harus BOLEH!

Beberapa tahun kemudian wacana itu bergulir dan dijadikan UU. Dan rakyat telah menikmati hasilnya.

Sekarang mereka mau membalikkannya menjadi “tidak langsung” dan mungkin nanti calon independen tidak boleh? TIDAK RELA.

#PERTAHANKAN-PILKADA-LANGSUNG.

Posted in governance, Jakarta, Urban Life | Leave a comment

MEDIA SOSIAL = RUANG KHALAYAK

Judul di atas tidak sepenuhnya benar. Hanya sebagian media sosial yang bersifat seperti ruang khalayak. Sebagian bersifat “potensial” saja, dan baru menjadi benar-benar khalayak ketika disaling-hubungkan. (Lihat blog saya sebelumnya). Atau, dapat juga dikatakan bahwa hanya sebagian sifat ruang khalayak yang melekat pada media sosial.

Namun, pada media sosial itu dapat melekat berbagai sifat buruk ruang khalayak: kekerasan, ketidak-adilan, voyeurism, dominasi kejantanan, penghakiman sepihak, ketenaran seketika (dalam dua arti: cepat dan singkat), dan lain-lain.

Sifat-sifat baik tentu ada. Tapi sebaiknya sadar akan yang buruk di atas. Pandangan ideal tentang ruang khalayak ada, dan mungkin layak menjadi cita-cita. Namun ini topik tersendiri.

O ya, yang paling penting peringatan ini: Sejak dulu ruang khalayak itu menuntut perilaku tertentu. Anak kecil sebaiknya ditemani orang dewasa. Kalau belum dewasa, harap hati-hati saja belajar menjadi dewasa di dalamnya, tanpa harus menjadi agorafobik.

Posted in Urban Life | Leave a comment

DI ANTARA RUANG PRIBADI DAN RUANG KHALAYAK: DARI FLO UNTUK KOTA

Dari https://www.facebook.com/marco.kusumawijaya/posts/10152715804813708

Tiap hari kita menjelek-jelekkan menertawakan bangsa atau orang apa saja: Cina, Batak, Minang, Bugis, Papua, Jawa, Sunda, Jerman, Perancis,….Bahkan keluarga mertua, menantu, tetangga, …Dan tentu saja orang kota mana saja: arek Suroboyo, wong Solo, orang Medan, Bandung…

Tapi biasanya itu terjadi di ruang gosip di dalam lingkaran ruang kecil teman-teman. Paling-paling radiusnya cuma tiga meter, dan yang memukiminya cuma selusin orang yang saling kenal dengan baik.

Namun kini ruang kecil setengah pribadi itu dengan serta merta berhubungan dengan ruang besar khalayak melalui suatu lubang-cacing ruang-waktu bernama media-sosial. Tiap medium sosial merupakan lubang-cacing yang menghubungkan ruang-waktu pribadi dengan ruang-waktu khalayak dengan seketika dan ke mana saja.

Kecerdasan yang dituntut sekarang tidak berbeda dengan yang sejak jaman dulu: sebaiknya ada pintu yang dapat dibuka dan ditutup di di antara yang pribadi dan yang khalayak itu. Lubang-cacing itu punya “setting”. Dan itu tidak dapat sepenuhnya otomatis, melainkan perlu campur tangan manusia yang sadar tentang apa yang sebaiknya dibiarkan di ruang kecil dan apa yang di ruang besar.

Yang jadi masalah bukanlah “what is said”, tetapi “what is leaked out”. Yang membuatnya jadi masalah bukanlah yang mengatakan, tetapi yang membocorkan. Sejauh menyangkut konteks ruang pribadi dan ruang khalayak ini, tentu saja.

Dan sebelum itu lagi: kesadaran membedakan apa yang mau disampaikan di ruang pribadi dari apa yang untuk ruang khalayak.

Percaya deh, tanpa pembedaan-pembedaan itu, seberapapun besarnya godaan menjadi tenar dan sohor, hidup di kota akan menjadi tidak tertanggungkan, bukan karena terlalu berat, tetapi karena terlalu enteng.

Saya tahu status saya ini berpotensi dibaca oleh 5,000 sahabat, yang terus terang tidak mungkin saya ingat wajah dan namanya satu demi satu. Apakah 5,000 itu ruang besar atau ruang kecil, khalayak, komunitas, atau pribadi? Ini persoalan tersendiri. Tiap medium sosial mungkin memiliki sifat yang berbeda dalam perspektif yang saya tawarkan di atas. Yang jelas, status saya ini dapat menjadi lebih besar dan bersifat lebih khalayak sepenuhnya tergantung pada sahabat-sahabat sekalian, bukan pada saya.

Posted in Arts, Language and Culture, Communities, Urban Life | Leave a comment

BASUKI DAN INFRASTRUKTUR

Argumen Wagub Basuki pada berita di bawah ini sangat tidak masuk akal. Benarkah ini berasal dari beliau sendiri? Mungkinkah dia dibohongi orang Kementerian PU?

http://megapolitan.kompas.com/read/2014/07/25/13092981/Di.Hadapan.Menteri.PU.Ahok.Klarifikasi.Penolakan.Proyek.Enam.Tol.Saat.Pilkada

Lalu apakah Gubernur Joko Widodo diam saja? Setahu saya beliau sudah lebih banyak tahu karena sebelumnya di tahun 2013 ada perdebatan yang dia ikuti, yang sayangnya tidak diikuti Wagub Basuki.

Hebatnya lagi, keputusan Basuki ini mengingkari pandangan umum di tengah-tengah proses partisipatif (Public Hearing) yang diundangkan oleh Gubernur Joko Widodo bersama-sama dengan kehadiran Wamen PU tahun lalu (2013). Selain itu, beberapa minggu sesudahnya, dalam pertemuan yang dihadiri 17 organisasi masyarakat, Gubernur Joko Widodo dengan tegas menolak setidaknya 4 ruas jalan tol tersebut, dan meminta masukan dan argumen untuk juga menolak dua ruas lainnya.  Suatu Petisi melalui Change.org, yang ditandatangani lebih dari 4,000 orang pada tahun lalu itu, juga diserahkan kepada Wagub Basuki. Apakah lalu proses itu tidak berarti sama sekali? Pengingkaran seenaknya atas hasil pertemuan dan pandangan publik yang eksplisit berarti anti-demokrasi, diktatorial (Orde Baru).

Saya tahu Asian Games akan digunkan sebagai pendorong pembangunan infrastruktur. Tetapi soalnya bukan hanya asal jumlah infrastruktur, melainkan jenis dan kualitas infrastruktur, terutama untuk mengantar Jakarta menuju masa persaingan ekologis. Tanpa infrastruktur yang ekologis, Jakarta malah akan ketinggalan dalam hal daya saing, makin macet, makin tidak efisien, dalam jangka menengah malah tidak efektif. Ketika Capetown menjadi tempat Piala Dunia 2010, ia juga membangun infrastruktur transportasi, tapi bukan jalan tol sama sekali, melainkan sistem bus dan MRT. Saya berada di sana, mengajar di Universitas Capetown beberapa bulan sebelum piala dunia itu.

Saya tahu setiap politisi akan memanfaatkan momentum “big games” seperti ini. Tetapi, kalau hanya membangun “apa yang mungkin dan mudah”, bukannya membangun “apa yang seharusnya”, Ahok ternyata tidak beda dengan politisi-politisi lainnya.

Sudah banyak literatur yang menganjurkan dan mendeskripsikan bagaimana infrastruktur yang ekologis. Tapi Wagub Basuki menggunakan argumen lama Kementerian PU, yang berasal dari tahun 1950an, yang sebenarnya memang tidak bisa ada yang lain untuk membenarkan Jalan Tol di masa kritis Jakarta ini.

Mengapa tidak mempercepat penyempurnaan Busway yang hanya memerlukan kurang dari 4 T? (Jalan tol ini akan menghabiskan dana 41 T) Tidak ada swasta yang mau? Kita sering mendengar Joko Widodo mengatakan, bahwa sebenarnya kita punya cukup uang (dana publik)! Mengapa tidak mempercepat MRT yang sudah disiapkan 7 tahun lampau oleh mantan Gubernur Fauzi Bowo? Masa, beliau dan Basuki hanya melanjutkan apa yang dirintis Foke, tanpa menambah jalur baru dan lain-lain?

Dalam kesempatan lain saya baca Wagub Basuki juga mengungkapkan bahwa angkutan umum juga sedang dikebut, maka jalan tol tidak salah dibangun juga. Argumen ini mengabaikan hal yang lebih mendasar, bahwa pengembangan jalan (tol atau bukan tol, layang atau bukan layang) bersifat kontra-produktif terhadap pengembangan sistem angkutan umum. Ada banyak riset untuk ini, yang dapat dibaca di Rujak.org. Tak perlu saya ulang. Mengatakan baik membangun jalan tol karena angkutan umum pun sedang dibangun ini analog dengan mengatakan minum racun baik karena sedang minum obat.

Kita harusnya juga siap antisipasi, bahwa hal yang sama akan terjadi di Indonesia Timur: infrastruktur konvensional yang berbahaya bagi persaingan jangka panjang. Dasawarsa mendatang akan ditandai dengan pembangunan infrastruktur besar-besaran untuk mengejar ketertinggalan dan sekaligus memenuhi kebutuhan masa depan dalam rangka memenuhi hasrat kemakmuran. Apakah Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan menjadi biasa-biasa saja, yang bangun “apa yang mungkin” ketimbang “apa yang seharusnya” (dengan visi masa depan yang ekologis?)

Semoga para pembantu Joko Widodo dan Basuki T Purnama untuk Jakarta Baru dapat menyelamatkan kita ke masa depan. Kalau tidak, kita hanya memasuki Orde Baru jilid 2, hanya mungkin dengan lebih bersih.

Saya juga berharap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para pembantunya nanti lebih kreatif. Niat baik saja tak cukup. Untuk masuk ke masa depan yang kompetitif secara ekologis, diperlukan kreativitas dan pengetahuan-pengetahuan mutakhir. Tergantung kepada “orang lama” menjadi masalah bukan hanya karena catatan hitam dalam HAM, tapi juga keterbatasan pengetahuan mereka (dan masing-masing dari kita), yang merupakan hal yang manusiawi. Makanya pendekatan partisipatif yang pernah dirintis Joko Widodo penting, dan semoga bertahan, dan tidak tiba-tiba dijungkir-balikkan begitu saja. Kita semua lebih cerdas dan berpengetahuan lebih banyak daripada beberapa pembantu presiden.

Di Hadapan Menteri PU, Ahok Klarifikasi Penolakan Proyek Enam Tol Saat Pilkada

Saat menyepakati pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota di Kementerian…

MEGAPOLITAN.KOMPAS.COM|BY KOMPAS CYBER MEDIA

Posted in governance, Urban Development, Urban Planning | Leave a comment

UNDANGAN TERBUKA: Pesanggrahan Musim Tanam 2014 di Bumi Pemuda Rahayu

http://rujak.org/2014/08/open-call-program-pesanggrahan-residensi-senimanpeneliti/

http://www.scribd.com/doc/235806927/bpr-pesanggrahan-2014

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ekspedisi Pekerja Kreatif ke Taman Nasional Kepulauan Waktobi

Mari mendaftar!

Tenggat 30 Juli 2014.

poster liwuto pasi landscape besar-1

Posted in Arts, Language and Culture, Nature and Environment | Leave a comment

Korupsi dalam Tata Ruang

Ini adalah slides berisi pointers diskusi pada konferensi yang diselenggarakan oleh UNODC pada tanggal 11 Juli 2014. Karena pointers, maka tidak memuat penjelasan lengkap yang banyak disampaikan secara lisan. Karena itu sebaiknya tidak dikutip. Bila ingin berdiskusi, silakan menghubungi saya.

UNoDC_Marco_Korupsi_11Juli2014

Posted in governance, Urban Development, Urban Planning | Leave a comment