Busy Week

CreativeMorning29Juni2016.jpg

Event poster 16-18.30.jpg5112b30e-72be-4b22-97fc-9b55c81faa22.jpg

Posted in Uncategorized | Leave a comment

CSR dan Pembangunan Perkotaan yang Berkelanjutan

 

(Teks ini disampaikan pada diskusi yang saya undang pada tanggal 14 Juni 2016)

Oleh: Jalal

Chairperson of Advisory Board – Social Investment Indonesia

Reader on Political Economy and Corporate Governance – Thamrin School of Climate Change and Sustainability

CSR adalah Caranya; Keberlanjutan adalah Tujuannya

Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility, disingkat CSR) adalah konsep yang sangat dan semakin popular—di tengah upaya cukup banyak akademisi untuk ‘membunuh’-nya—dalam literatur ilmiah mengenai kaitan antara bisnis dan masyarakat. Berbagai analisis bibliometrik mengungkapkan itu. Namun, popularitas konsep itu di dataran ilmiah tidak secara otomatis membuatnya dipahami masyarakat. Reduksi makna bahkan pembelokan yang membuat istilah tersebut menjadi pejoratif terus terjadi.

Sejatinya, CSR adalah tanggung jawab perusahaan atas dampak yang timbul dari keputusan dan aktivitasnya. Tujuannya adalah untuk menyumbang pada pencapaian pembangunan berkelanjutan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. ISO 26000 Guidance on Social Responsibility, standar internasional yang dibuat selama sekitar 10 tahun dengan melibatkan lebih dari 50.000 orang dan disetujui oleh 93% negara anggota ISO—termasuk Indonesia!—itu menyatakan bahwa tanggung jawab sosial berarti “responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, including health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and practised in its relationships.”

Pengertian tersebut sudah ajeg sejak awal CSR dibincangkan para pakar. Howard Bowen—orang yang disebut sebagai Bapak CSR oleh Archie Carroll, dan disetujui oleh jumhur pakar, setelah memeriksa sejarah konstruk definisional CSR—pada tahun 1953 saja sudah mengajukan pengertian yang sama. Kalau kemudian beragam survei atas definisi itu—satu artikel yang paling kerap dirujuk adalah dari Alexander Dahlsrud—diperhatikan diperhatikan, tak mungkin kita lolos dari kesimpulan bahwa perbedaan yang ada di dalam definisi adalah perbedaan artikulatif dan penekanan belaka. Sementara, secara substansial semuanya sama. Perusahaan memang diharapkan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk bertanggung jawab atas dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditimbulkannya.

Dampak sendiri terdiri dari dua kategori besar, yaitu negatif dan positif. Lagi-lagi, jumhur pakar CSR sangat tegas dalam urusan ini. Perusahaan perlu untuk mengurusi dampak negatifnya terlebih dahulu sebelum dampak positifnya. Tidak musti seluruh dampak negatif, namun dampak negatif yang paling signifikan harus diurusi dengan benar. ‘Benar’ di sini berarti tunduk pada hierarki pengelolaan dampak negatif: menghindari, meminimisasi, merehabilitasi, baru kemudian mengkompensasi. Jadi, perusahaan tak bisa secara sembarangan melompat ke ujung hierarki sebelum yang lain dijalankan. Tentu saja, karena dampak negatif yang signifikan harus diurus dengan benar, maka yang pertama kali dilakukan adalah memetakan seluruh potensi dampak negatif itu, lalu menyusun strategi pengelolaan yang sesuai dengan hierarki tersebut.

Sementara, dampak positif bisa diurus ‘hanya’ dengan dua langkah, yaitu mengetahui seluruh potensinya, lalu melakukan maksimisasi atasnya. Dampak positif itu bisa dari proses produknya (mis. ketenagakerjaan dan peluang bisnis untuk masyarakat lokal); serta dari produk yang bisa membantu memcahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, dengan harga yang terjangkau, sehingga makin banyak masyarakat yang terbantu. Proses produksi dan produk yang ramah ekonomi-sosial-lingkungan itulah yang menjadi tujuan antara dari CSR. Sementara, tujuan akhirnya, sekali lagi, adalah keberlanjutan dunia. Dan ini hanya mungkin terjadi bila perusahaan—juga organisasi pemerintahan dan masyarakat sipil—mengusung tanggung jawab sosialnya dengan benar.

Dana CSR atau Anggaran CSR?

Dengan pengertian CSR yang demikian, lalu apa yang dimaksud dengan dana CSR yang banyak sekali menjadi pembicaraan masyarakat awam. Kalau kita periksa wacana tentang dana CSR yang berkembang di masyarakat lewat analisis isi di media massa tampaknya yang dimaksud adalah donasi perusahaan. Ini merupakan kesalahan paling umum yang ditemui di negeri ini—dan juga negara-negara berkembang lainnya. Para pakar sendiri kerap mengingatkan bahwa CSR adalah tentang bagaimana perusahaan menciptakan keuntungan, bukan tentang perusahaan berbagi sebagian dari keuntungan itu.

Tentu saja sah bila perusahaan hendak membagi sebagian keuntungannya, sebagai bentuk dari apa yang kerap disebut ‘giving back to society’. Tapi itu tidak kemudian membuat perusahaan boleh seenaknya sendiri melupakan tanggung jawab atas dampak negatifnya terlebih dahulu, dan dampak positif lain yang bisa dibuat melalui proses produksi yang inklusif dan adil serta produknya. Pendeknya, donasi perusahaan adalah sah saja sebagai salah satu cara ber-CSR, namun tidak menghapus tanggung jawab yang lebih esensial.

Untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya itu, tentu perusahaan memerlukan anggaran—dan sumberdaya yang lain. Kalau ISO 26000 kembali dirujuk, maka perusahaan harus menegakkan prinsip tranparen, akuntabel, berperilaku etis, patuh pada hukum, hormat kepada para pemangku kepentingan, hormat pada norma perilaku internasional, serta mengormati HAM. Di samping ketujuh prinsip tersebut, perusahaan juga wajib mengurusi tujuh hal yang disebut sebagai subjek inti, yaitu tata kelola, HAM, ketenagakerjaan, lingkungan, praktik operasi yang adil, isu-isu konsumen, serta pelibatan dan pengembangan masyarakat.

Nah, anggaran CSR, menurut para pakar adalah anggaran perusahaan yang dimanfaatkan untuk menegakkan ketujuh prinsip dan mengurus ketujuh subjek inti itu. Alias, seluruh anggaran perusahaan. Ini merupakan konsekuensi logis bila tanggung jawab sosial diintegrasikan ke dalam seluruh operasi perusahaan. Dan, tentu saja, anggaran tersebut tidak bisa diberikan kepada pihak lain, kecuali memang pihak tersebut bekerja sama dengan perusahaan untuk mewujudkan minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positifnya. Juga penting dicatat bahwa bila sebagian anggaran tersebut diberikan kepada pihak lain, tanggung jawab atas dampak tetap melekat pada perusahaan, bukan pada pihak lain yang menjadi mitra atau kontraktor perusahaan.

Penyelewengan ‘Dana CSR’

Lalu, mengapa penyelewengan makna ‘dana CSR’ sedemikian massifnya? Tentu, selain honest mistake berupa ketidaktahuan, ada penjelasan yang lebih mungkin, yaitu kecenderungan koruptif dan upaya meloloskan diri dari tanggung jawab dengan menutup-nutupi dampak negatif. Mereduksi CSR menjadi sekadar donasi tentu bisa membuat siapapun berkubang dalam kolam penuh uang. Ini berlaku bagi mereka yang berada di dalam perusahaan maupun yang menjadi perantara maupun penerimanya.

Di sini kemudian perlu ditekankan kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan yang kontroversial paling kerap melakukan reduksi dan pembelokan makna CSR itu. Ada sejumlah besar penelitian yang membuktikan kecenderungan tersebut. Perusahaan-perusahaan yang sedang bermasalah dengan masyarakat cenderung menghamburkan donasi ke pihak-pihak yang ‘strategis’ tanpa benar-benar menyelesaikan akar masalah yang membuat masyarakat menjadi kecewa dan marah. Perusahaan yang berada pada sektor-sektor yang disebut controversial, irresponsible, atau sinful industries juga yang cenderung paling ‘murah hati’. Di dalamnya termasuk industri rokok, minuman keras, nuklir, dan belakangan juga—lantaran emisinya disebut-sebut paling berkontribusi pada perubahan iklim antropogenik—otomotif, minyak dan batubara. Perusahaan yang sedang ‘ada maunya’, misalnya yang sedang mengincar projek-projek pemerintah tertentu, atau hendak memohon (perpanjangan) ijin juga cenderung royal.

Tidaklah mengherankan bila banyak di antara perusahaan seperti di atas kemudian menempatkan banyak uang yang mereka pergunakan untuk menyuap atau memberi gratifikasi ke dalam apa yang mereka namakan ‘dana CSR’. Kalau ditelisik lebih dalam, hampir pasti perusahaan-perusahaan itu akan memasukkan kegiatan seperti membayari aparat tertentu untuk perjalanan dinas, membelikan mereka barang, dan yang sejenisnya ke dalam ‘dana CSR’. Dan, lantaran pertanggungjawaban atas dana tersebut memang sumir, maka para penanggungjawabnya di dalam perusahaan tak sedikit yang mengambilnya untuk kepentingan memerkaya diri sendiri. Ini sama sekali bukan cerita rahasia di antara mereka yang menggeluti (beragam penyelewengan) CSR. Sudah jamak dipahami bahwa perusahaan-perusahaan yang gemar menghamburkan donasi adalah mereka yang tata kelolanya tak beres.

Secara umum mereka yang membelokkan makna CSR menjadi sekadar donasi dengan tujuan menutupi dampak negatifnya atau mendapatkan akses terhadap para pengambil keputusan atau pemangku kebijakan itu disebut sebagai pelaku CSR-washing. Dan CSR-washing ini bertentangan secara diametrikal dengan tujuan CSR. Pelaku CSR-washing menginginkan citra sebagai perusahaan yang ramah ekonomi-sosial-lingkungan; sementara CSR menekankan pada kinerja yang benar-benar ramah. Tentu saja perusahaan yang ber-CSR perlu berkomunikasi, namun dengan komunikasi yang tak boleh melampaui kinerja yang sesungguhnya, dengan secara terbuka mengungkap dampak negatif dan positifnya. Balance adalah salah satu rule of the tumb dari komunikasi CSR.

Mengembalikan CSR ke Khittah-nya.     

Karenanya, para pemangku kepentingan yang menginginkan keberlanjutan, harus bekerja keras mengembalikan CSR ke dalam makna yang sesungguhnya. Dan perjuangan itu menjadi sulit karena Pemerintah sendiri cenderung pada penyelewengan maknanya. Ada upaya yang sangat keras dari Legislatif maupun Eksekutif untuk mendapatkan donasi perusahaan untuk beragam kepentingan. Kini sedang dibahas RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh Komis VIII DPR, yang dari draftnya terlihat sekali kepentingan atas donasi, bukan atas keberlanjutan. DPD juga sedang membahasnya, namun belum ada apapun yang bisa dibaca dari inisiatif mereka.

Perkembangan ini sangat berpotensi mendatangkan dampak negatif bagi perkembangan CSR. Dahulu, niatan memasukkan persentase ‘dana CSR’ pada UU Perseroan Terbatas ditentang habis-habisan, lalu persetasepun tak jadi masuk ke dalam teks pasal. Namun, lantaran ayatnya tetap berbunyi penganggaran, maka pasal itu tetap mengilhami munculnya berbagai perda yang semangatnya pengumpulan dana perusahaan. Pemda-pemda seakan berlomba mendapatkan dana perusahaan, walau UU Pajak daerah dan Retribusi daerah melarangnya. Ketika PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan keluar pada tahun 2012, tanpa mengatur persentase dana, tetap saja pemda-pemda bergeming.

Menurut Hamid Abidin dari PIRAC, kini terdapat setidaknya 11 provinsi, 34 kabupaten dan 15 kotamadya yang memiliki ‘perda CSR’, dengan berbagai kompleksitasnya, atau bahkan kekacauan. Kebanyakan perda dibuat karena program-program CSR yang selama ini dijalankan perusahaan dianggap kurang berdampak atau tumpang tindih dengan pembangunan daerah. Banyak perda yang secara terang-terangan menjadikan dana perusahaan sebagai sumber alternatif pendanaan pembangunan daerah. Akibatnya, penentuan program hingga kegiatan ‘CSR’ lebih mengarah pada pelimpahan tanggung jawab pemda kepada perusahaan.

Berbagai perda bahkan sangat intervensif, yaitu sampai menentukan sumber pendanaan, jenis program yang boleh dilakukan perusahaan, dan audit independen untuk menilainya. Beberapa daerah bahkan menentukan besaran “dana CSR”. ‘CSR’ juga menjadi sangat birokratis dan menimbulkan biaya tambahan yang tidak sedikit melalui pembentukan forum/tim CSR dan tim pendampingnya. Yang terjauh, beberapa pemda malah melakukan pengambilalihan wewenang perusahaan, yaitu forum CSR bisa menentukan lokasi dan pendistribusian donasi perusahaan. Tentu, kepentingan politik partai penguasa kemudian menjadi sangat menonjol. Ke mana kepentingan politik terarah, ke situ pula curahan dana perusahaan ditebar.

Hal ini semua perlu dilawan bila, sekali lagi, yang dituju adalah keberlanjutan. Para pemangku kepentingan keberlanjutan kota, misalnya, perlu lebih berkonsentrasi pada dampak-dampak perusahaan paling penting di kotanya masing-masing. Misalnya, dalam isu-isu energi, transportasi, dan pengembangan masyarakat perkotaan.

Perkotaan adalah tempat di mana energi dikonsumsi dengan sangat massif, walau sumber energinya mungkin jauh dari situ. Dan, energi menjadi semakin penting sebagai penyumbang emisi di masa mendatang. Kalau kemudian perusahaan yang beroperasi di perkotaan tidak didesak untuk melakukan efisiensi energi secara massif sebagai bentuk tanggung jawab sosial mereka, maka dipastikan bahwa kota akan menjadi semakin lapar energi. Selain desakan untuk efisiensi, dalam kurun waktu yang sama, perusahaan juga perlu dibujuk, dibantu, dan dipaksa untuk melakukan efikasi energi: berpindah ke bentuk-bentuk energi bersih dan terbarukan, meninggalkan energi fossil yang sekarang sangat dominan. Para pakar CSR kerap mengungkapkan bahwa less unsustainable (misalnya lewat efisiensi atas energi fossil) tidaklah sama dengan menjadi more sustainable. Sepanjang yang dilakukan adalah menjadi less unsustainable, maka itu sebetulnya masih masuk ke dalam situasi yang disebut oleh John Ehrenfeld dan Andrew Hoffman sebagai business almost as usual (BAAU), dan BAAU tidak akan pernah membuat kita sampai kepada keberlanjutan.

Transportasi juga adalah isu yang sangat penting diperhatikan. Perusahaan-perusahaan di perkotaan, secara langsung maupun tidak, adalah produsen dan konsumen kendaraan pribadi yang utama. Para pekerja mereka menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian dari dan ke kantor, dan armada pengangkut milik perusahaan-perusahaan itu juga utamanya berupa kendaraan roda dua, empat, dan yang lebih besar lagi. Semua itu jelas menyumbang pada konsumsi energi yang besar, selain pada masalah kemacetan, pencemaran udara, dan stres di antara warga perkotaan. Itu masuk ke dalam pengertian dampak keputusan dan aktivitas perusahaan, sehingga menjadi cakupan CSR pula. Ford Motor Company dalam laporan mutakhirnya menyebutkan bahwa masa depan ada di transportasi massal, bukan di kenedaraan pribadi. Ini tentu ‘sangat mengherankan’ karena dikeluarkan oleh sebuah perusahaan otomotif, namun kesadaran itulah yang diperlukan agar perusahaan otomotif sekalipun bisa menjadi bertanggung jawab sosial. Tentu, perusahaan-perusahaan lainnya—apapun sektornya—juga perlu dibujuk, dibantu, dan dipaksa berpindah ke moda transportasi massal yang jauh lebih ramah ekonomi-sosial-lingkungan.

Pengembangan masyarakat perkotaan hingga kini—dengan perkecualian tertentu—bukanlah domain yang masuk ke dalam benak para pelaksana CSR di perusahaan-perusahaan. Pengembangan masyarakat hampir identik dengan pedesaan bahkan pertanian. Padahal, jumlah penduduk perkotaan semakin lama semakin besar dan menjadi dominan lantaran migrasi, perluasan, maupun pengembangan perkotaan. Perusahaan-perusahaan perlu dibukakan matanya untuk menyadari bahwa pengembangan masyarakat perkotaan adalah keniscayaan masa kini dan mendatang. Tentu, kemiskinan di perkotaan perlu mendapatkan perhatian yang sangat penting. Perusahaan-perusahaan perlu dicegah sejak awal agar tidak menciptakan kemiskinan baru (lewat proses investment screening yang ketat), selain juga bila mungkin terlibat dalam pengentasan masyarakat dari kubangan kemiskinan. Masalah kesehatan di perkotaan perlu mendapatkan perhatian yang juga sangat serius. Rokok dan pencemaran udara dalam dan luar ruangan telah merenggut banyak sekali nyawa di perkotaan (dan pedesaan), sehingga perlu strategi khusus untuk mengelolanya. Kematian dini sekitar 600 orang (akibat rokok) dan 165 orang (akibat pencemaran udara) per hari tentu indikator bahwa masalah ini sangat serius untuk ditangani. Dan, tentu saja ada banyak lagi masalah-masalah kesehatan, pendidikan, kebudayaan, kesempatan kerja, peningkatan ketrampilan, dan lainnya yang penting menjadi perhatian dalam pengembangan masyarakat perkotaan.

Seperti yang diajarkan oleh para pakar CSR, setiap perusahaan seharusnya melakukan CSR yang sesuai dengan dampak bisnis intinya terhadap keberlanjutan. Para aktivis pembangunan perkotaan bisa membantu perusahaan dengan cara membuat matriks yang menghubungkan antara dampak bisnis sektor tertentu dengan, misalnya, Tujuan dan Target dari Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan demikian, perusahaan-perusahaan kemudian bisa berkonsentrasi pada apa yang menjadi dampak material dari bisnisnya, lalu menanganinya dengan serius. Ini juga akan membuat kesadaran di antara seluruh pemangku kepentingan bahwa CSR bukanlah sekadar donasi perusahaan seperti yang selama ini dipahami. Ini juga akan bisa memisahkan mana perusahaan yang serius ber-CSR untuk mencapai keberlanjutan dengan perusahaan yang ‘hobi’-nya hanya melakukan CSR-washing untuk pencitraan, menutupi dosa, dan membeli pengaruh politik tertentu.

Tulisan ini merupakan pemantik pembicaraan dalam diskusi serial #KajiKota yang diselenggarakan di Jalan Cilosari Nomor 33, Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juni 2016.      

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TIDAK ADA GIANT SEA WALL DIREKOMENDASI LAPORAN KONSULTAN BELANDA INI (January 2015)

Jadi dari mana datangnnya ide gsw dan garuda itu? Ada yang punya penjelasan? Terima kasih.

https://www.deltares.nl/…/uploads/2015/09/Sinking-cities.pdf

Marco Kusumawijaya's photo.
Marco Kusumawijaya's photo.
Marco Kusumawijaya's photo.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

MARI REBUT KEMBALI JAKARTA

Mari memiliki Jakarta dengan pertama-tama menguasai imajinasi tentang masa depannya, secara bersama-sama.

 

PENINJAUAN KEMBALI (PK) RENCANA TATA RUANG JAKARTA:

Jumat lalu (13 Mei 2016) pemprov Jakarta umumkan Peninjuan Kembali Rencana Tata Ruang Provinsi Jakarta.
Gubernur menekankan tujuan untuk Jakarta yang lebih baik. Deputy-nya menerangkan bahwa PK ini diperlukan untuk meng-akomodasi proyek-proyek besar seperti kereta api cepat.

Kita setuju Jakarta bisa lebih baik kalau tata ruangnya diperbaiki, bahkan menjadi kunci. Dan sejatinya ini harus terjadi pada dua tingkatan: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jakarta dan Rencana Detail Tata Ruang per Kecamatan (RDTR) di seluruh 44 Kecamatan Jakarta. Tapi untuk ini ada tiga syarat:

1. Waktu untuk warga memberikan masukan diperpanjang (di pengumuman hanya dibatasi hingga Juni 2016) minimal hingga akhir September 2016 (Ingat: Juni-Juli: puasa dan lebaran serta liburan sekolah)

2. PK harus menyeluruh, bukan hanya untuk akomodasi proyek pemerintah dan sawasta. Ini sesuai dengan tuntutan undang-undang, bahwa setiap PK seharusnya menyeluruh.

3. Proses masukan dari warga harus terkelola dengan baik. Warga harus berhimpun membahas keadaan di wilayah masing-masing dan keadaan masing-masing, dengan didasari informasi yang cukup yang mudah diperoleh.

Saya merasa seluruh warga Jakarta perlu menuntut tiga syarat/kondisi/proses tersebut. Demi kebaikan kita semua. Pada dasarnya kita memiliki kota kita melalui pertama-tama memiliki imajinasi tentang masa depannya bersama-sama, tidak dikuasai hanya oleh pemerintah dan swasta. Bagaimana menurut Anda?

Marco Kusumawijaya's photo.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

HAN AWAL, SANG MODERNIST TERAKHIR, TELAH PERGI DENGAN BERCAHAYA

Tentang Pak Han Awal, saya menulis di bawah ini pada ulang tahun ke 72 beliau, tahun 2002. (Dari buku “Kota Rumah Kita”).

Selain itu, mengantar kepergian beliau yang cemerlang, satu hal yang sangat ingin saya ingat pada bulan Mei reformasi ini adalah demikian:
Beberapa bulan (mungkin tahun, saya tak ingat betul persisnya) setelah Suharto lengser, kami bertemu. Beliau berbisik kepada saya, kira-kira begini: “Marco, itu ada teman-teman lama yang mengajak kembali berpolitik berdasarkan identitas Tionghoa, memanfaatkan perubahan dan kebebasan yang kini dimiliki orang Tionghoa, untuk menuntut apa-apa yang dulu kita ditekan.” Belum sempat saya tanya tentang jawaban beliau, beliau memegang lengan saya dan berbisik lebih halus lagi, “Saya bilang, ah, kita dan politik seperti itu sudah masa lalu, lihat anak-anak kita sekarang (sambil matanya mengarah ke Yori di kejauhan)…saya tak merasa mereka perlu dan perduli tentang identitas Tionghoa itu dibangun-bangunkan lagi. Biarlah mereka menjadi orang Indonesia baru secara alamiah, apa adanya.”
Saya belum pernah menceritakan itu kepada Yori.
***
72 Tahun Arsitek Han Awal:
Menuakah Modernisme?

Han Awal membuat pertanyaan di atas menjadi tidak relevan. Sebab ia sendiri terus relevan.

Han Awal merupakan produk pendidikan modern dengan dasar klasik, yang membuatnya mampu secara tepat memberi nilai pada kebaikan-kebaikan yang berbeda dalam banyak lingkungan dan masa, diluar gaya dan keterampilannya sendiri. Keseluruhan praktek profesional Han Awal menunjukkan dirinya seorang modernis yang sangat menghargai dan mencintai warisan masa lampau. Ia bahkan telah menunjukkan prestasi dalam melestarikan Gereja Katedral Jakarta di Lapangan Banteng dan Gedung Arsip Nasional di Jalan Gajah Mada.

Memang kasus Kampus Universitas Katolik Atmajaya bukan saja tragis di akhir tahun 1980an — ketika menara baru dibangun dengan balutan postmodernist yang dangkal; tetapi juga tragis beberapa tahun belakangan ini, ketika Han Awal sudah “tidak dipakai” lagi untuk bangunan terbarunya. Bukan hanya estetika dari bangunan terakhir ini yang mencerminkan jaman baru, tetapi juga cara pengadaannya. Kampus Atmajaya mulai dibangun dengan modus ekonomi mutakhir: kerjasama dengan “pihak swasta”.

Namun ada paradoks yang menghibur modernisme belakangan ini. Anehnya, pada saat-saat ini, ketika Han Awal makin menjadi the last modernist yang masih aktif dalam profesinya, justru modernisme dibicarakan lagi, menjadi relevan lagi. Ini mengherankan bukan karena modernisme telah gagal, tetapi karena memang tidak banyak modernis yang lebih berhasil dari Han Awal di Indonesia. Namun mungkin tidak pula mengherankan, mengingat tidak juga ada non-modernis yang sungguh berhasil. Kenyataannya adalah justru post-modernisme telah memproduksi apa yang dicurigai dihasilkan oleh modernisme dan oleh Paul Ricoeur dikhawatirkan akan dihasilkan oleh “universalisation”, yaitu “mediocre civilisation”. Maka pada titik ini, mudah-mudahan pencarian kembali modernisme akan membawa kita menemukan nucleus kreativitas yang sesungguhnya dari peradaban, yaitu etika — hal yang telah ditemukan oleh Han Awal dalam karya dan prakteknya.

Saya meragukan di Indonesia ada karya arsitektur yang cemerlang –modern atau bukan– belakangan ini, terutama bila membandingkannya dengan pencapaian-pencapaian di negeri lain dan dengan apa yang seharusnya dapat dicapai. Saya juga makin percaya, bahwa salah satu letak masalah (dan karena itu: harapan) adalah pada pendidikan arsitektur itu sendiri.

Ketika rumah Han Awal di Jalan Tulodong sedang ditinggalkan (catatan: kini menjadi SCBD, contoh peminggiran pada awal tahun 1990an), suatu pertemuan terakhir di rumah itu diadakan oleh generasi berikutnya (yaitu yang kemudian dikenal sebagai AMI: Arsitek Muda Indonesia). Seisi rumah telah dikosongkan, demikian maksudnya. Tetapi saya menemukan sebuah buku oleh J. Huizinga, yaitu Homo Ludens (Manusia Bermain). Pada halaman judulnya yang di dalam, tertanda Han Ho Tjwan, Delft, Oct. ’52, yaitu tahun terbit cetakan ke empat buku tersebut, ketika Han Awal berusia 22 tahun. Han Awal memang tidak berkembang menjadi intelektual seperti beberapa sejawat seangkatan –misalnya Prof. Suwondo dan Prof. Bianpoen–, tetapi teranglah ia cukup intelektual sebagai seorang arsitek, jauh di atas rata-rata para arsitek sekarang. Bukankah ini ada urusannya dengan pendidikan? Mungkin menarik untuk mengetahui apa yang dibaca oleh mahasiswa arsitektur kita sekarang pada usianya yang ke-22.

Memang modernisme Han Awal bukanlah modernisme spektakular atau maha bintang. Secara umum tidak dapat ditunjukkan ciri-ciri yang membedakannya secara dramatis dari kaum modernis pada umumnya, kecuali adaptasi terhadap alam tropis dan kehematan negeri miskin. Modernisme Han Awal pada dasarnya adalah modernisme rata-rata yang dipraktekkan dengan baik, dengan keterampilan yang terlatih lengkap dengan perangkat etika-profesionalnya yang mendarah daging. Dapat dikatakan sikap esensial modernisme –yang justru utama dan relevan untuk keadaan negara-bangsa sedang berkembang — menonjol dengan kuatnya: kejujuran dan kesederhanaan. Kedua ciri semangat modernisme tersebut mendapat kesempatan besar dalam ortodoksi lembaga-lembaga katolik yang menjadi klien utama Han Awal di masa lalu. Di masa kini, rupa-rupanya Han Awal mulai tergeser oleh cara-cara yang lebih ‘protestan’ atau katolikisme yang telah mengambil jalan neo-konservativ sebagaimana terlihat dalam pembangunan gedung terbaru Universitas Katolik Atmajaya. Ataukah tergesernya Han Awal ini karena perubahan kantornya –meskipun bukan Han Awal sendiri– yang memang telah terlebih dahulu meninggalkan modernisme?

Karya-karya Han Awal sebenarnya cukup menunjukkan humanisme modernisme –meskipun tidak secara spektakuler– dan jauh dari “citra buruk” modernisme yang secara tidak seimbang telah digambarkan oleh para penyerangnya. Rancangannya untuk revitalisasi Kota Inti di Jl.Perniagaan-Petongkangan pada tahun 62-63, misalnya memberitahukan kita pemahaman mengenai mixed use yang sepuluh tahun terakhir ditawarkan sebagai obat mujarab untuk penyakit “monofungsionalisasi” yang dituduh diakibatkan oleh modernisme-fungsionalis. Cara Han Awal melapis-lapiskan fungsi komersial dan hunian sepenuhnya kontekstual. Ia menunjukkan bukan modernisme arsitektur yang mengingkari kebenaran mixed use, melainkan kooptasi kapitalisme atas perencanaan kota yang tidak memiliki imajinasi tiga-dimensi. Sedangkan komposisi Han Awal dengan blok perimeter dan menara-menara berketinggian sedang menciptakan variasi ruang-ruang yang kaya beragam, termasuk perspektif yang berbeda-beda terhadap bentuk detail dari berbagai arah. Ini suatu skala komunitas yang menawarkan kemungkinan interaksi sosial demokratis. Ini suatu bahasa yang dapat dilacak pada sisa-sisa idealisme modernisme di Eropah sesudah PD II, misalnya pada Bakema dan Van den Broek yang bekerja di Belanda, sebuah negeri “yang paling segera dengan mudah menyerap kecenderungan modern ke dalam praktek-praktek lembaga-lembaga publik, serta mengembangkan kecenderungan-kecenderungan ini dengan tingkat kesinambungan terbesar, dengan segala konsekuensi teknisnya”, tulis Leonardo Benevolo dalam A History of Modern Architecture.

Han Awal adalah kesempatan dalam bentuk “darah dan daging” bagi para arsitek dari generasi berikut untuk belajar mengenai modernisme yang benar — termasuki inti etikanya, bukan hanya prinsip estetikanya — ketika modernisme sedang ditilik kembali dan disadari relevansi kekal dan universalnya. Mereka perlu bergegas. Sebab hari makin senja. Sebab kearifan dari pengalaman tidak menanti dan tidak menjual dirinya. Ia juga tidak mengakui keturunan ragawi, yang terkadang mengkhianatinya.

Marco Kusumawijaya's photo.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

REKLAMASI DAN MENTALITAS KOLONIAL

Membaca berita-berita tentang kunjungan 3 menteri ke pulau reklamasi sejak kemarin, saya terutama tertarik pada betapa banyak kebohongan gubernur yang “dibuktikan” Rizal Ramli: ikan ada, nelayan ada 28 ribu, bangunan/ruko ada, ijin yang tak ada.

Saya beri tanda kutip pada “dibuktikan” karena sebenarnya teman-teman yang langsung bekerja dengan para nelayan sudah tahu hal itu dan mungkin merasa lucu bahwa hal itu masih harus dibuktikan dan di”klarifikasi” (istilah Rizal Ramli). Lagipula, para nelayan sedang berperkara di pengadilan melawan reklamasi. Kalau diakui pengadilan bahwa mereka “ada”, apa masih perlu dibuktikan?

Meskipun terasa lucu, bahkan komik, bagaimanapun kita syukuri bahwa skandal reklamasi terbuka selapis demi selapis. Dan ini berkat demokrasi yang memungkinkan antara lain para nelayan dan aktivis memberikan dorongan terus menerus selama enam bulan terakhir.

Saya berharap agar kita sampai pada kesadaran tentang hadirnya mentalitas kolonial pada perkara ini. Mengapa? Karena ia hadir juga di banyak kasus lain: Kendeng dan Luar Batang misalnya.

Mentalitas kolonial yang saya maksud adalah mentalitas yang seenaknya merasa berhak menduduki ruang hidup orang lain atau, dalam bentuk lain, merasa berhak merencanakan masa depan bagi suatu ruang untuk jadi ini-itu tanpa merasa perlu bertanya kepada penghuni ruang itu mau atau tidak.

Sementara itu gagal-pahamnya sebagian orang tentang perbedaan antara negara “menguasai” dan “memiliki” tanah perlu diwaspadai juga menunjukkan mentalitas kolonial di sebagain kalangan terpelajar kita. Kita semua perlu waspada supaya penjajahan negara otoriter tidak berulang oleh justru saudara sebangsa dan setanah air, bukan oleh bangsa lain. Bukankah warga Aceh dan Papua sudah berulang kali mengingatkan itu?

 

Solusi-nya sederhana, dan sudah lama (40 tahun) ada dan sudah dipraktekkan di banyak tempat:
Perbaikan tanpa penggusuran, melalui proses musyawarah (istilah Pancasila untuk “partisipasi” yang aktif, bukan cuma nonton).
Baik itu perbaikan alam-lingkungan maupun kehidupan sosial-ekonomi-budaya komunitasnya dapat dilakukan bersama-sama. Gagasan-gagasan bagus boleh datang dari mana saja (termasuk pemerintah) tapi dibahas bersama dengan tujuan yang sesuai dengan tujuan bernegara: jangan ada yang jadi korban, seharusnya semua orang meningkat kehidupannya, bukan malah makin dimiskinkan.
Bagi yang tahu, proses itu tidak sulit meskipun repot.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

“Apakah Warga Jakarta Inginkan Jakarta Lebih Lagi daripada Sekarang?”

Pertanyaan di atas saya dapat dari pertemuan dari Kang Yoto (Bupati Bojonegoro yang dikabarkan akan maju juga sebagai bacagub Jakarta) kemarin.

Pertanyaan itu sangat menarik bagi saya, karena kalau kita terbuka maka ia membawa kita kepada perbincangan substansial yang harus mendahului pilihan tentang siapa. Pertanyaan itu juga semestinya dikumandangkan terus kepada kita semua, setiap saat, dalam suatu demokrasi.

Bang Faisal Basri , juga dalam pertemuan itu, mengungkapkan optimismenya pada demokrasi. Demokrasi yang dimanfaatkan dengan cerdas selalu dapat menghasilkan pemimpin yang lebih baik, atau setidaknya yang terbaik dari yang ada, untuk memikul mandat mewujudkan keinginan akan keadaan “yang lebih baik daripada sekarang”.

Saya kira pilkada Jakarta mendatang akan sip banget kalau kita mulai bahas pertanyaan di atas, kita mulai dengan substansi, bukan personalisasi politik kota.

Selamat Hari Buruh! Jangan lupa saudara-saudara kita yang belum punya pekerjaan, atau sudah tapi tak beruntung berstatus buruh berserikat, termasuk yang di luar negeri sebagai TKI. Mari perjuangkan kesejahteraan untuk semua!

Posted in Uncategorized | Leave a comment