KAMPUNG KOTA MASA DEPAN ITU BAGAIMANA?

DbIWSnvU8AAkD8VSaya baru belajar bahwa WALHI punya konsep “Wilayah Kelola Rakyat”  (WKR) baik untuk kawasan hutan, non hutan, maupun di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Saya pun lalu berspekulasi, bagaimana kalau kampung-kampung kota juga punya konsep “wilayah kelola rakyat” ?

Yaya Nurhidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, menjelaskan ada empat pilar WKR:

  1. Kepastian kuasa atas ruang (ijin atau hak)
  2. Pengelolaan/tata guna ruang berbasis fungsi ekosistem dan daya dukung-tampung.
  3. Sistem produksi bersih, minim risiko.
  4. Sistem konsumsi swasembada, minim sampah.

Menariknya WKR ini adalah menyatukan prinsip otonomi, integritas ekologi, dan sistem produksi serta konsumsi.

Mengapa kok pikiran saya mengawang ke kampung-kampung kota gara-gara hal di atas? Tergantung pada pemaknaan yang kita miliki atas kampung-kampung kota, kampung kota setidaknya dapat dianggap sebagai bahan baku kota-kota Indonesia dan cadangan/stock utama permukiman rakyat kita yang terjangkau dan hidup secara sosial-budaya dan ekonomi. Tapi ia terancam oleh pola produksi dan konsumsi di luar dan di dalam dirinya sendiri (teringat pendekatan Tiga Pintu dari Adi Wibowo/Wilma Chritianty tentang peniadaan sampah), serta oleh ideologi modenisme (ini mungkin pertama kali saya menyebut modernisme sebagai “ideologi”) dalam pengubahan kota.

Dalam kondisi itu, mungkin perlu dipikirkan semacam konsep untuk kampung masa depan kota-kota kita. Menyatukan konsep kuasa atas ruang, pengorganisasian warga, integritas ekologis dan cara produksi-konsumsi yang lestari –semua ini nampak sebagai  pilar-pilar yang yang masuk akal juga untuk pemikiran “kampungan” begini.

 

 

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

PASKAH 2016: PETA PENGGUSURAN 2016

Menjelang Minggu Paskah 2016, sejatinya pada hari Kamis Putih 13 April 2017, LBH Jakarta menerbitkan laporan penggusuran 2016. Sesudah itu LBH juga mengumumkan akan mendampingi siapa saja yang dikenakan pasal penistaan agama.

Pada hari kamis yang sama makian yang keji ditujukan secara salah kepada seseorang yang secara mulia mengalah dan kemudian memaafkan serta meminta rakyatnya juga memaafkan.

Ini adalah Paskah yang penuh galau. Atau, mungkin juga tidak, sebab bukankah senantiasa demikian sejarah iman kita? Yang baik dan buruk berkelindan, menandakan ketiada-sempurnaan. Kita dapat memilah sikap dan tindakan yang buruk dari yang baik. Tapi seringkali keduanya mengisi tubuh, jiwa, dan relung ruang yang sama.

Nasib Homo sapiens menjadi lebih berat, karena ia dapat –dan karena itu seringkali harus– memilih dengan kesadaran. Tapi beban itu tak berarti apa-apa, tak dirasakan, justru oleh Sedulur Sikep. Kepahaman tentang kesatuan nasib dengan bumi membuat pilihan bukan pilihan, melainkan apa adanya yang seharusnya, hanya bagian dari air yang mengalir, debu yang terbang bersama deru. Mati bukanlah habis. Memilih, berperan, berupaya dan bertindak, sudah itu kembali menyatu dengan bumi, yang usianya insyaallah lebih panjang daripada Homo sapiens. Keberanian adalah sekaligus kerendahan hati, yang tidak memiliki kebanggaan.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

MUNGKINKAH MEMENUHI KEBUTUHAN HUNIAN LAYAK PARA MILENIAL?

(Dari diskusi publik “Hunian Layak adalah Hak Asasi” di Goethe Haus, 11 April 2018, yang diselenggarakan oleh Ruang Jakarta dan LBH Jakarta)

“Seberapapun kecepatan kita meningkatkan penghasilan, tidak akan bisa mengejar kenaikan harga properti, rumah dan tanah, yang tersedia di pasar.”

Demikian kata sineas muda Angga Dwimas Sasongko semalam di diskusi “Hunian Layak adalah Hak Asasi” di Goethe Haus, Jalan Sam Ratulangi, Jakarta Pusat.

Lanjutnya: “Karena itu diperlukan perjuangan lebih (secara bersama-sama), selain kerja meningkatkan penghasilan masing-masing. Juga diperlukan keterlibatan institusi yang lebih besar daripada kita masing-masing”.

Angga mengatakan itu dengan latar belakang pengalamannya memikirkan 125 orang, umumnya milenial, yang bekerja di berbagai usahanya di bidang perfileman dan per(filosofi)kopian.

Peneliti Senior pada KOMNAS HAM, Pihrih Buhaerah, mengungkapkan sudah bukan rahasia lagi di seluruh dunia, dan terutama di Indonesia, bahwa kesenjangan antara peningkatan penghasilan dengan peningkatan harga properti makin besar. Tanpa melakukan apa-apa, bila diserahkan ke pasar saja, krisis perumahan (dan akibatnya krisis produktivitas serta sosial politik) sudah sangat nyata di depan mata. Solusinya menurut beliau: Pendekatan HAM. Negara harus mengendalikan dan mengarahkan ekonomi dengan berbagai instrumennya supaya hunian layak menjadi terjangkau pada tingkat penghasilan yang berlaku. Tidak berguna mengupayakan peningkatan penghasilan saja, kalau harga properti tidak dikendalikan. Hanya pendekatan HAM yang dapat memaksa negara “hadir” menyediakan subsidi atau mengatur pasar dengan target yang jelas (yang tentunya harus merupakan konsesnsus nasional).

Pembicara lain, Yuli Kusworo dari Arkom Institute Arkomjogjamengungkapkan bahwa dalam pengalamannya ada kepala daerah (dan pemerintahannya) yang secara mandiri melaksanakan pendekatan HAM seperti di atas. Tapi ada juga, bahkan kebanyakan, yang tidak. Menurut dia, hal ini tidak bisa dibiarkan. HAM harusnya menjadi standar di semua daerah, di seluruh Indonesia, tidak bisa tergantung pada selera kepala daerah yang kebetulan paham atau mau. Suatu kehendak politik harus digalang.8c8ba27d-702d-4aff-b2a7-453dc8ebbd85

Posted in Uncategorized | Leave a comment

UNTUK #2019, BAGAIMANA PIKIRAN TEMAN-TEMAN?

Ini pikiran saya:

Masyarakat sipil perlu mendorong agenda-agenda dengan tegas, agar #2019 produktif. Tidak apa-apa orang berambisi berebut kekuasaan. Tapi sepenuhnya tergantung kita bagaimana membuat kekuasaan itu bermanfaat untuk kita.

Keadilan sosial adalah salah satu isu terpenting menurut saya. (Argumen-argumen sementara ini saya asumsikan sudah cukup. Sudah terlalu banyak data diungkapkan)). Bagaimna para kandidat menawarkan jabaran program ke arah perbaikan keadilan sosial?

Dibandingkan 5 tahun lalu, informasi dan data sudah lebih mudah didapatkan dengan cukup akurat asal ada niat baik (tidak memanipulasi). Jadi janji program dapat dibuatkan lebih realistis akan dapat terlaksana. Kita mungkin bisa memaafkan janji-janji 5 tahun lalu yang ternyata hingga kini tak terlaksana atau malah terjadi sebaliknya, karena mungkin data kurang akurat, atau inovasi kurang, atau niat yang kurang. Namun, sekarang dengan kekuatan informasi akurat dan kemudahan membongkar kebohongan/pengingkaran janji, kita bisa lebih memastikan agar para kandidat membikin janji realistis untuk dilaksanakan, bukan asal-asalan.

Hunian layak terjangkau menurut hemat saya adalah salah satu janji yang bisa dijabarkan realistis untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai keadialan sosial. Perlu mencapai “paradigm shift” untuk melihat hunian layak sebagai Hak Asasi Manusia sebagaimana diamanatkan UUD, UU dan kesepakatan PBB. Kementerian Perumahan harus berdiri sendiri, bukan jadi bagian bersama/dari kementerian lain. Soal kelembagaan ini adalah salah satu kesalahan terbesar yang perlu dikoreksi segera. Bidang perumahan sempat berevolusi dari kementerian negara hingga menjadi kementerian penuh secara progresif. Kita perlu kembali ke jalur progresif itu dan membuatnya lebih baik dengan “paradigm shift”.

Hal terpenting lainnya adalah pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik, yang juga memerlukan paradigm shift. Bukan hanya perubahan iklim yang harus dikoreksi, tetapi lingkungan hidup juga harus dikelola sebagai aset abadi, lestari dan terus menerus produktif dalam arti luas, bukan hanya produktif dalam arti “sesaat” dan sempit sehingga malah menipiskan keanekaragaman hayati dan menyebabkan ketidakadilan. Banyak hal perlu dirombak untuk mencapai ini, misalnya good-governance. Peristiwa seperti reklamasi dan paberik semen di Kendeng tak boleh lagi terjadi.

Apalagi ya?

Intinya paradigm shift itu mungkin. Faktor-faktor pendukung (data, keterbukaan informasi, momentum kemendesakan, kesadaran yang meluas…) makin tumbuh. Kita perlu tekun merumuskan konsensus. Dasarnya: optimisme dan solidaritas. Mari!

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Ini masalah semantik, semiotik, atau ontologis?

Ketika menyebut monyet disangka merujuk manusia, maka saya mesti memakai kata apa agar benar-benar dimengerti sebagai monyet sungguhan? Mungkin “macaca” atau “saya”?

Apakah ini karena kita telah begitu jauh dari alam, sehingga tidak dapat menerima bahwa ada yang sungguh-sungguh merujuk kepada alam?

Atau kita menganggap alam begitu rendah sehingga tiap rujukan kepadanya telah dianggap rendah?

Mungkin prasangka buruk kita terhadap hewan tertentu telah bercampur aduk dengan prasangka buruk terhadap homo sapiens atau diri sendiri

Posted in Uncategorized | Leave a comment

A Linggering Dream

A very clear fair face

A true gesture of loving care

Would something happen today or soon?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Musim

Di kota tiada musim tanam, hanya musim banjir.

Di kota tiada musim panen, hanya paceklik air minum.

Di hutan tiada musim tanam, hanya musim tumbuh.

Di hutan tiada musim panen, hanya musim asap.

Posted in Uncategorized | Leave a comment