REKLAMASI DAN MENTALITAS KOLONIAL

Membaca berita-berita tentang kunjungan 3 menteri ke pulau reklamasi sejak kemarin, saya terutama tertarik pada betapa banyak kebohongan gubernur yang “dibuktikan” Rizal Ramli: ikan ada, nelayan ada 28 ribu, bangunan/ruko ada, ijin yang tak ada.

Saya beri tanda kutip pada “dibuktikan” karena sebenarnya teman-teman yang langsung bekerja dengan para nelayan sudah tahu hal itu dan mungkin merasa lucu bahwa hal itu masih harus dibuktikan dan di”klarifikasi” (istilah Rizal Ramli). Lagipula, para nelayan sedang berperkara di pengadilan melawan reklamasi. Kalau diakui pengadilan bahwa mereka “ada”, apa masih perlu dibuktikan?

Meskipun terasa lucu, bahkan komik, bagaimanapun kita syukuri bahwa skandal reklamasi terbuka selapis demi selapis. Dan ini berkat demokrasi yang memungkinkan antara lain para nelayan dan aktivis memberikan dorongan terus menerus selama enam bulan terakhir.

Saya berharap agar kita sampai pada kesadaran tentang hadirnya mentalitas kolonial pada perkara ini. Mengapa? Karena ia hadir juga di banyak kasus lain: Kendeng dan Luar Batang misalnya.

Mentalitas kolonial yang saya maksud adalah mentalitas yang seenaknya merasa berhak menduduki ruang hidup orang lain atau, dalam bentuk lain, merasa berhak merencanakan masa depan bagi suatu ruang untuk jadi ini-itu tanpa merasa perlu bertanya kepada penghuni ruang itu mau atau tidak.

Sementara itu gagal-pahamnya sebagian orang tentang perbedaan antara negara “menguasai” dan “memiliki” tanah perlu diwaspadai juga menunjukkan mentalitas kolonial di sebagain kalangan terpelajar kita. Kita semua perlu waspada supaya penjajahan negara otoriter tidak berulang oleh justru saudara sebangsa dan setanah air, bukan oleh bangsa lain. Bukankah warga Aceh dan Papua sudah berulang kali mengingatkan itu?

 

Solusi-nya sederhana, dan sudah lama (40 tahun) ada dan sudah dipraktekkan di banyak tempat:
Perbaikan tanpa penggusuran, melalui proses musyawarah (istilah Pancasila untuk “partisipasi” yang aktif, bukan cuma nonton).
Baik itu perbaikan alam-lingkungan maupun kehidupan sosial-ekonomi-budaya komunitasnya dapat dilakukan bersama-sama. Gagasan-gagasan bagus boleh datang dari mana saja (termasuk pemerintah) tapi dibahas bersama dengan tujuan yang sesuai dengan tujuan bernegara: jangan ada yang jadi korban, seharusnya semua orang meningkat kehidupannya, bukan malah makin dimiskinkan.
Bagi yang tahu, proses itu tidak sulit meskipun repot.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

“Apakah Warga Jakarta Inginkan Jakarta Lebih Lagi daripada Sekarang?”

Pertanyaan di atas saya dapat dari pertemuan dari Kang Yoto (Bupati Bojonegoro yang dikabarkan akan maju juga sebagai bacagub Jakarta) kemarin.

Pertanyaan itu sangat menarik bagi saya, karena kalau kita terbuka maka ia membawa kita kepada perbincangan substansial yang harus mendahului pilihan tentang siapa. Pertanyaan itu juga semestinya dikumandangkan terus kepada kita semua, setiap saat, dalam suatu demokrasi.

Bang Faisal Basri , juga dalam pertemuan itu, mengungkapkan optimismenya pada demokrasi. Demokrasi yang dimanfaatkan dengan cerdas selalu dapat menghasilkan pemimpin yang lebih baik, atau setidaknya yang terbaik dari yang ada, untuk memikul mandat mewujudkan keinginan akan keadaan “yang lebih baik daripada sekarang”.

Saya kira pilkada Jakarta mendatang akan sip banget kalau kita mulai bahas pertanyaan di atas, kita mulai dengan substansi, bukan personalisasi politik kota.

Selamat Hari Buruh! Jangan lupa saudara-saudara kita yang belum punya pekerjaan, atau sudah tapi tak beruntung berstatus buruh berserikat, termasuk yang di luar negeri sebagai TKI. Mari perjuangkan kesejahteraan untuk semua!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Video Informatif Tata Ruang untuk Kita

Jargon-jargon dalam penataan kota seringkali ekslusif tak dimengerti awam. Ini salah satu upaya Rujak Center for Urban Studies untuk membantu masyarakat memahami sebagian jargon-jargon itu.

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) misalnya jauh lebih menentukan daripada luas lahan itu sendiri. Sesungguhnya pada kota kita bicara KLB. (FAR – Floor Area Ratio). Pada wilayah pedesaan kita bicara luas lahan.

Pengembang sering minta tambahan KLB. Wewenang atas hal ini masih sepenuhnya di keputusan gubernur, atas dasar sesuatu yang disebut “discretionary power” eksekutif. Dan umumnya dibahas di dalam ruang tertutup (dan tidak disiarkan melalui youtube). Meskipun ada biaya-biaya resmi yang harus dibayar, tetapi siapa tahu…..?

Semoga bermanfaat

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KORUPSI TATA RUANG

Salah satu peluang korupsi dalam pengembangan lahan adalah pada permainan KLB (Koefisien Lantai Bangunan), yaitu koefisien antara jumlah luas lantai yang boleh dibangun terhadap luas lahannya. Kalau KLB 5, itu artinya pada lahan itu boleh dibangun jumlah lantai seluas 5 X luas lahannya. Inilah yang disebut kepadatan terbangun.

Daftar terlampir dari Suryono Herlambang. Tidak berarti semua proyek ini korupsi. Ini hanya ilustrasi tentang potensi korupsi.

Pada beberapa lahan lihat bagaimana KLB yang dijinkan di RTRRW2005 malah diturunkan di RTRW 2010, tapi kemudian melonjak tinggi di kenyataan di lapangan (sesudah melalui proses “perijinan” tentunya).

Otoritas mengabulkan permohonan tambahan KLB itu ada pada Gubernur. Ini disebut “discretionary power”. Dan umumnya tidak terbuka. Bisa dibayangkan, bukan?

Dengan sendirinya, untuk mencegah korupsi, sistem “dicretion” ini yang harus dihapus atau diubah.

Pada kota, lebih penting KLB atau FAR (Floor Area Ratio) ini, daripada luas tanah itu sendiri. KLB Jakarta rata-rata masih sangat rendah, yaitu 2, padahal penduduknya banyak. Sedang kota-kota dunia lain sudah sampai 12 KLB-nya, misalnya Hongkong. Artinya bukan jumlah penduduk yang jadi masalah, tapi jumlah KLB yang tak cukup, juga tak didukung infrastruktur yang cukup. Jadi ini berbeda dengan cara pikir sesat yang menarik garis lurus antara peningkatan jumlah penduduk dengan peningkatan jumlah tanah. (Yang menjadi salah satu argumen salah pendukung Reklamasi). Yang harus ditingkatkan adalah KLB, bukan luas tanah.

Dengan mengelola dan lebih memeratakan KLB, maka banyak masalah ketidakadilan ruang dan infrastruktur juga dapat diselesaikan, bila dilengkapi juga dengan pengaturan-pengaturan lainnya, tergantung konteks.

profil super developments di jakarta v1.jpg

Posted in Uncategorized | Leave a comment

HIMBAUAN KEPADA SEMUA ARSITEK DAN PERENCANA

Kita semua tahu diam-diam bahwa hampir semua proyek properti (besar) di Jakarta (dan kota besar lain) itu korup. Begitu juga bahwa setiap gubernur (dan walikota besar) punya kedekatan dengan pengembang tertentu yang berbeda-beda.
Itulah salah sebab terbesar pengrusakan kota kita Jakarta terus menerus.
Terbukanya kasus reklamasi teluk Jakarta ini perlu kita sikapi sebagai titik balik bagi profesi kita:
1. Yang pernah dan sedang terlibat, baik sebagai penasehat dan pejabat di lingkungan pemprov Jakarta maupun di lingkungan pengembang, mari refleksi dan berhenti serta mundur dari praktik-praktik korup secara langsung maupun sebagai pembantu. Jangan malu dan jangan takut tidak bisa dapat rejeki.
2. Mari bantu KPK-RI dengan semua informasi yang kita miliki.
3. Mari beritahu dan ajak teman-teman se-profesi dan nasehati para pengembang. Mari bersaing dengan baik dan ail. Pasar kita besar sekarang: ASEAN.

Ini waktunya kita berperan menyelamatkan kota-kota kita, setidaknya dalam profesi arsitek dan perencana.

Sebaiknya asosiasi profesi seperti Ikatan Arsitek Indonesia dan Ikatan Ahli Perencana bukan hanya tahu dan mawas diri tapi juga melakukan program nyata untuk turut serta membangun bangsa dan negara RI melalui pendidikan dan pencegahan anti-korupsi pada para anggotanya.

Dalam jeratan lingkaran setan, justru tidak mungkin setiap orang menunggu yang lain untuk menjadi yang pertama mengguntingnya. Jadilah yang pertama!

Terima kasih. Semoga kita semua kuat.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

JAKARTA TIDAK PADAT. TAPI MACET.

 

Density compared to other cities 20140509 - presentation.jpg

Jakarta tidak padat. Gambar di atas menunjukkan luas Jakarta bisa diperkecil bila kepadatannya disamakan dengan kepadatan di berbagai kota yang berbeda. Jakarta tidak sepadat kota-kota itu.

Tapi mengapa kita merasa kok Jakarta padat banget? Bukankah macet tiap saat? Jalan selalu penuh?

Yang dimaksud kepadatan di gambar di atas tentu kepadatan manusia yang tinggal di dalam wilayah kota Jakarta. Yang kita lihat sehari-hari di jalan adalah kepadatan kendaraan di jalan. Jumlah kendaraan bermotor, terutama mobil, di Jakarta juga tidak banyak sebenarnya. Pada tahun 2014 ada 3.226.009 mobil pribadi di Jakarta, atau 327 mobil per 1,000 penduduk, suatu ratio yang hampir sama dengan Singapura. Jangan bandingkan dengan kota-kota di AS, di mana terdapat 700 HINGGA  800 mobil per 1,000 penduduk. Bedanya adalah di Jakarta tiap mobil itu tiap hari jalan terus karena tidak ada angkutan umum yang baik (dan antara lain dipermudah oleh banyak keluarga kelas menengah punya supir). Jadi kepemilikan rendah, tetapi penggunaan tinggi sekali.

Density drop in CBD 20140509 - presentation.jpg

Sesungguhnya kepadatan di pusat kota Jakarta menurun terus karena perubahan penggunaan lahan menjadi komersial. Gambar kedua menunjukkan hal tersebut. Ini juga faktor penambah “kepadatan” kendaraan yang lalu lalang untuk keperluan commuting dari hunian yang makin jauh dari pusat kota, di mana banyak lapangan pekerjaan berada.

Gambar-gambar dari “A Dream for Jakarta” oleh Sander Bakker, Rik Lambers, Mark van den Ouden, Jonathan de Veen (TU Delft, 2013?)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

AFTER THE SHARING ECONOMY

https://2016.transmediale.de/content/after-the-sharing-economy

Posted in Uncategorized | Leave a comment