KETAHANAN KOTA JAKARTA DIPERTARUHKAN

Masa depan kehidupan banyak orang dan species dipertaruhkan dengan terlalu mudah dan sembarangan!

Ketahanan kota adalah masalah besar, strategis, dan mengena kita semua. Kegentingannya bukan saja terhadap perubahan iklim global, dengan akibat misalnya naiknya permukaan air laut +/-5 mm/tahun, tetapi juga perubahanperubahan lokal semacam turunnya permukaan tanah dan berkurangnya pasokan air baku untuk air bersih.

Kesadaran itulah yang membuat kita kaget dengan munculnya tiba-tiba gambar burung garuda sebagai tanggul raksasa yang katanya untuk mengatasi masalah-masalah maha genting di atas.

Masalahnya dua lapis:
1. Apa yang dianggap solusi oleh pemerintah dan konsultannya itu ternyata dianggap bukan solusi, bahkan konyol, oleh banyak ahli.
2. Bagaimana hal yang genting itu sama sekali tidak dikomunikasikan dengan luas kepada masyarakat, dan malah menghasilkan “solusi” yang konyol tersebut?

Krisis dan skandal yang muncul kini meluas, menyangkut:
1. Kepercayaan kepada kemampuan pemerintah menolong kita dari bencana besar dengan cara yang benar.
2. Kerjasama dengan luar negeri yang penuh vested-interest, yaitu terutama Belanda yng konsultannya didukung oleh pemerintahnya.
3. Dominasi kepentingan swasta dalam pembentukan (bukan hanya pembangunan) kota kita.

Namun, masalah yang dihadapi tetap dan memang nyata, yang sebenarnya akan fatal dalam waktu yng mungkin lebih singkat daripada yang kita ingin anggap.

Karena itu, bukannkah solusi yang sesungguhnya harus tetap diupayakan? Pertama-tama kita harus punya komunikasi agar semua orang tahu, menyadari dan ikut berpikir. Hanya dengan begitu solusinya akan akomodatif terhadap kepentingan-kepentingan bersama yang sah, bukan malah dibajak kepentingan-kepentingan sempit yang malah berbahaya kontra-produktif.

Seharusnya kita bergantung kepada banyak pihak, dan melepaskan ketergantungan hanya pada pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan sempit. Ada banyak keahlian beredar sekarang, mulai dari lembaga-lembaga ilmupengetahuan/universitas kita sendiri, hingga program-program donor yang lebih tulus.

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

SELAMAT LEBARAN

Posted in Uncategorized | Leave a comment

⁠⁠⁠Jakarta Tanpa Garuda Raksasa

Dari:

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta

 

Great Garuda atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) didorong pemerintah Indonesia dan Belanda sebagai solusi pertahanan terhadap banjir rob. Menurut master plan NCICD, Jakarta akan tenggelam jika tidak dilindungi oleh tanggul raksasa di lepas pantai yang akan menutup Teluk Jakarta.
Sejumlah ilmuwan independen tidak sepakat akan solusi ini dan telah menawarkan solusi yang lebih tepat, murah, dan mudah. Mereka yakin, Jakarta akan lebih baik tanpa Garuda Raksasa.

Lantas apa yang harus dilakukan agar tidak tenggelam? Di bawah ini adalah FAQ yang disarikan dari diskusi, tulisan, dan wawancara para ilmuwan dan pakar dari berbagai disiplin: Muslim Muin, Alan Koropitan, Marco Kusumawijaya, Henny Warsilah, Jan Sopaheluwakan , Bernardus Djonoputro, Nila Ardhianie, Rita Padawangi, dan Edwin Sutanudjaja.
FAQ
T: Tanpa Garuda Raksasa? Wah, kita tenggelam dong dalam 20 tahun?
J: Para ilmuwan independen dari Indonesia dan Belanda, juga konsultan NCICD sepakat bahwa ancaman utama banjir rob di Jakarta bukan dari naiknya permukaan laut melainkan dari turunnya permukaan tanah atau amblesan. Coba dipikir baik baik, apakah tanggul yang menutup Teluk Jakarta akan menghentikan penurunan muka tanah? Tidak kan?
T: Baiklah. Jadi apa yang bisa menghentikan amblesan?
J: Pertama, pahami dulu bahwa amblesan Jakarta bukan berarti macam kiamat di mana seluruh daratan Jakarta secara bersamaan turun terus sampai Monas tenggelam seperti yang berusaha digambarkan oleh orang yang ingin Jakarta membangun Garuda Raksasa. Sejumlah ilmuwan menunjukkan kecepatan ambles Jakarta berbeda-beda di setiap tempat dan juga penyebab utamanya berbeda, ada yang karena pembebanan bangunan, ada yang karena eksploitasi air sumur.
Maka solusinya untuk setiap wilayah bisa jadi berbeda. Tapi baiklah, agar sederhana, kita pakai saja formula konsultan Belanda JanJaap Brinkman dari Deltares. Brinkman mengatakan cara “termudah dan termurah” menghentikan amblesan adalah dengan menghentikan eksploitasi air tanah.
Tokyo telah melakukannya dan berhasil. Setelah 10 tahun, tak ada lagi amblesan.
T: Menutup sumur? Lalu rumah saya dapat air bersih dari mana? Bagaimana dengan jutaan orang miskin yang tidak sanggup bayar instalasi pipa air?
J: Tenang. Tentu saja ini dilakukan secara bertahap. Para pakar mempunyai banyak sekali saran dan alternatif, dan bisa jadi ada perdebatan teknis mengenai bagaimana cara terbaik menghentikannya. Tapi semua pakar sepakat pada prinsipnya:
1. Tingkatkan layanan PAM hingga di atas 90 persen. Caranya? Tingkatkan jumlah air baku dengan cara membersihkan sungai di Jakarta dari limbah cair, dorong investasi di instalasi pengolahan air dan pipa baru, dorong perusahaan air untuk getol kurangi kebocoran dan pencurian air, kritik terus Palyja dan Aetra agar mereka memberi pelayanan yang baik dan adil. Seharusnya pengelolaan air kembali ke tangan pemerintah daerah bukan di tangan swasta. Warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air telah bertahun-tahun berjuang di pengadilan untuk layanan air yang lebih baik dan adil. Peningkatan air baku juga artinya sungai-sungai yang lebih bersih, bukan hanya bersih dari sampah padat, tapi juga limbah cair. Seperti kata Alan Koropitan: Sungai bersih akan jadi kebanggaan nasional.

2. Bagaimana membersihkan air sungai? Sepertinya repot sekali, dan mahal?
Ada jalan mahal tentunya, dengan investasi Rp 70 triliun untuk membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala besar. Tapi ada juga jalan lebih murah, berskala kecil, tapi sama efektifnya, yaitu dengan IPAL komunal. Sudah ada loh contoh IPAL komunal di Duren Sawit Jakarta Timur yang melayani 500 rumah tangga, dibangun sejak 1998 dan sampai sekarang masih beroperasi dengan baik.

3. Sementara PAM meningkatkan layanan air secara bertahap, secara bertahap pula sumur ditutup. Yang pertama-tama disuruh tutup tentunya industri, hotel, apartemen dulu yang menggunakan sumur dalam. Sejalan dengan meningkatnya layanan air pipa, sumur terus ditutup.

4. Bagaimana dengan penduduk miskin, air kan mahal?
Skema tarif air pipa tidak sama antara penduduk miskin dan kaya. Semakin kecil ukuran rumah, semakin murah airnya. Lagipula, kata siapa penduduk miskin saat ini tidak membayar mahal untuk air? Banyak yang membeli air dari jeriken dan bisa mengeluarkan hingga Rp 600 ribu sebulan. Lagipula, data dari pemerintah menunjukkan kualitas air tanah di Jakarta terus menerus turun, kontaminasi E. coli yang menyebabkan berbagai penyakit juga polutan lain. Jika air pipa kembali ke tangan pemerintah, keadilan akses air akan lebih terjamin. Dukung perjuangan KMMSAJ.

T: Tapi aku ingin pulau berbentuk Garuda, keren kan? Cuma Jokowi yang bisa.
J: FYI, salah satu penggagas utama Great Garuda adalah Gubernur Fauzi Bowo atau Foke. Jadi itu adalah buah pikiran Foke. Jokowi dan Gubernur Ahok hanya meneruskan karya Foke.
Lagipula untuk apa Garuda Raksasa kalau Jakarta tidak butuh. Hitung biaya lingkungannya, ratusan juta kubik pasir, juga air sungai bau dan hitam yang akan berkumpul di Teluk Jakarta. Toilet raksasa. Lagipula untuk membangun Garuda Raksasa pemerintah sudah mengatakan mereka akan butuh reklamasi 17 pulau untuk membantu pembiayaan. Ih, reklamasi 17 pulau kan jorok.

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Busy Week

CreativeMorning29Juni2016.jpg

Event poster 16-18.30.jpg5112b30e-72be-4b22-97fc-9b55c81faa22.jpg

Posted in Uncategorized | Leave a comment

CSR dan Pembangunan Perkotaan yang Berkelanjutan

 

(Teks ini disampaikan pada diskusi yang saya undang pada tanggal 14 Juni 2016)

Oleh: Jalal

Chairperson of Advisory Board – Social Investment Indonesia

Reader on Political Economy and Corporate Governance – Thamrin School of Climate Change and Sustainability

CSR adalah Caranya; Keberlanjutan adalah Tujuannya

Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility, disingkat CSR) adalah konsep yang sangat dan semakin popular—di tengah upaya cukup banyak akademisi untuk ‘membunuh’-nya—dalam literatur ilmiah mengenai kaitan antara bisnis dan masyarakat. Berbagai analisis bibliometrik mengungkapkan itu. Namun, popularitas konsep itu di dataran ilmiah tidak secara otomatis membuatnya dipahami masyarakat. Reduksi makna bahkan pembelokan yang membuat istilah tersebut menjadi pejoratif terus terjadi.

Sejatinya, CSR adalah tanggung jawab perusahaan atas dampak yang timbul dari keputusan dan aktivitasnya. Tujuannya adalah untuk menyumbang pada pencapaian pembangunan berkelanjutan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. ISO 26000 Guidance on Social Responsibility, standar internasional yang dibuat selama sekitar 10 tahun dengan melibatkan lebih dari 50.000 orang dan disetujui oleh 93% negara anggota ISO—termasuk Indonesia!—itu menyatakan bahwa tanggung jawab sosial berarti “responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, including health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and practised in its relationships.”

Pengertian tersebut sudah ajeg sejak awal CSR dibincangkan para pakar. Howard Bowen—orang yang disebut sebagai Bapak CSR oleh Archie Carroll, dan disetujui oleh jumhur pakar, setelah memeriksa sejarah konstruk definisional CSR—pada tahun 1953 saja sudah mengajukan pengertian yang sama. Kalau kemudian beragam survei atas definisi itu—satu artikel yang paling kerap dirujuk adalah dari Alexander Dahlsrud—diperhatikan diperhatikan, tak mungkin kita lolos dari kesimpulan bahwa perbedaan yang ada di dalam definisi adalah perbedaan artikulatif dan penekanan belaka. Sementara, secara substansial semuanya sama. Perusahaan memang diharapkan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk bertanggung jawab atas dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditimbulkannya.

Dampak sendiri terdiri dari dua kategori besar, yaitu negatif dan positif. Lagi-lagi, jumhur pakar CSR sangat tegas dalam urusan ini. Perusahaan perlu untuk mengurusi dampak negatifnya terlebih dahulu sebelum dampak positifnya. Tidak musti seluruh dampak negatif, namun dampak negatif yang paling signifikan harus diurusi dengan benar. ‘Benar’ di sini berarti tunduk pada hierarki pengelolaan dampak negatif: menghindari, meminimisasi, merehabilitasi, baru kemudian mengkompensasi. Jadi, perusahaan tak bisa secara sembarangan melompat ke ujung hierarki sebelum yang lain dijalankan. Tentu saja, karena dampak negatif yang signifikan harus diurus dengan benar, maka yang pertama kali dilakukan adalah memetakan seluruh potensi dampak negatif itu, lalu menyusun strategi pengelolaan yang sesuai dengan hierarki tersebut.

Sementara, dampak positif bisa diurus ‘hanya’ dengan dua langkah, yaitu mengetahui seluruh potensinya, lalu melakukan maksimisasi atasnya. Dampak positif itu bisa dari proses produknya (mis. ketenagakerjaan dan peluang bisnis untuk masyarakat lokal); serta dari produk yang bisa membantu memcahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, dengan harga yang terjangkau, sehingga makin banyak masyarakat yang terbantu. Proses produksi dan produk yang ramah ekonomi-sosial-lingkungan itulah yang menjadi tujuan antara dari CSR. Sementara, tujuan akhirnya, sekali lagi, adalah keberlanjutan dunia. Dan ini hanya mungkin terjadi bila perusahaan—juga organisasi pemerintahan dan masyarakat sipil—mengusung tanggung jawab sosialnya dengan benar.

Dana CSR atau Anggaran CSR?

Dengan pengertian CSR yang demikian, lalu apa yang dimaksud dengan dana CSR yang banyak sekali menjadi pembicaraan masyarakat awam. Kalau kita periksa wacana tentang dana CSR yang berkembang di masyarakat lewat analisis isi di media massa tampaknya yang dimaksud adalah donasi perusahaan. Ini merupakan kesalahan paling umum yang ditemui di negeri ini—dan juga negara-negara berkembang lainnya. Para pakar sendiri kerap mengingatkan bahwa CSR adalah tentang bagaimana perusahaan menciptakan keuntungan, bukan tentang perusahaan berbagi sebagian dari keuntungan itu.

Tentu saja sah bila perusahaan hendak membagi sebagian keuntungannya, sebagai bentuk dari apa yang kerap disebut ‘giving back to society’. Tapi itu tidak kemudian membuat perusahaan boleh seenaknya sendiri melupakan tanggung jawab atas dampak negatifnya terlebih dahulu, dan dampak positif lain yang bisa dibuat melalui proses produksi yang inklusif dan adil serta produknya. Pendeknya, donasi perusahaan adalah sah saja sebagai salah satu cara ber-CSR, namun tidak menghapus tanggung jawab yang lebih esensial.

Untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya itu, tentu perusahaan memerlukan anggaran—dan sumberdaya yang lain. Kalau ISO 26000 kembali dirujuk, maka perusahaan harus menegakkan prinsip tranparen, akuntabel, berperilaku etis, patuh pada hukum, hormat kepada para pemangku kepentingan, hormat pada norma perilaku internasional, serta mengormati HAM. Di samping ketujuh prinsip tersebut, perusahaan juga wajib mengurusi tujuh hal yang disebut sebagai subjek inti, yaitu tata kelola, HAM, ketenagakerjaan, lingkungan, praktik operasi yang adil, isu-isu konsumen, serta pelibatan dan pengembangan masyarakat.

Nah, anggaran CSR, menurut para pakar adalah anggaran perusahaan yang dimanfaatkan untuk menegakkan ketujuh prinsip dan mengurus ketujuh subjek inti itu. Alias, seluruh anggaran perusahaan. Ini merupakan konsekuensi logis bila tanggung jawab sosial diintegrasikan ke dalam seluruh operasi perusahaan. Dan, tentu saja, anggaran tersebut tidak bisa diberikan kepada pihak lain, kecuali memang pihak tersebut bekerja sama dengan perusahaan untuk mewujudkan minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positifnya. Juga penting dicatat bahwa bila sebagian anggaran tersebut diberikan kepada pihak lain, tanggung jawab atas dampak tetap melekat pada perusahaan, bukan pada pihak lain yang menjadi mitra atau kontraktor perusahaan.

Penyelewengan ‘Dana CSR’

Lalu, mengapa penyelewengan makna ‘dana CSR’ sedemikian massifnya? Tentu, selain honest mistake berupa ketidaktahuan, ada penjelasan yang lebih mungkin, yaitu kecenderungan koruptif dan upaya meloloskan diri dari tanggung jawab dengan menutup-nutupi dampak negatif. Mereduksi CSR menjadi sekadar donasi tentu bisa membuat siapapun berkubang dalam kolam penuh uang. Ini berlaku bagi mereka yang berada di dalam perusahaan maupun yang menjadi perantara maupun penerimanya.

Di sini kemudian perlu ditekankan kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan yang kontroversial paling kerap melakukan reduksi dan pembelokan makna CSR itu. Ada sejumlah besar penelitian yang membuktikan kecenderungan tersebut. Perusahaan-perusahaan yang sedang bermasalah dengan masyarakat cenderung menghamburkan donasi ke pihak-pihak yang ‘strategis’ tanpa benar-benar menyelesaikan akar masalah yang membuat masyarakat menjadi kecewa dan marah. Perusahaan yang berada pada sektor-sektor yang disebut controversial, irresponsible, atau sinful industries juga yang cenderung paling ‘murah hati’. Di dalamnya termasuk industri rokok, minuman keras, nuklir, dan belakangan juga—lantaran emisinya disebut-sebut paling berkontribusi pada perubahan iklim antropogenik—otomotif, minyak dan batubara. Perusahaan yang sedang ‘ada maunya’, misalnya yang sedang mengincar projek-projek pemerintah tertentu, atau hendak memohon (perpanjangan) ijin juga cenderung royal.

Tidaklah mengherankan bila banyak di antara perusahaan seperti di atas kemudian menempatkan banyak uang yang mereka pergunakan untuk menyuap atau memberi gratifikasi ke dalam apa yang mereka namakan ‘dana CSR’. Kalau ditelisik lebih dalam, hampir pasti perusahaan-perusahaan itu akan memasukkan kegiatan seperti membayari aparat tertentu untuk perjalanan dinas, membelikan mereka barang, dan yang sejenisnya ke dalam ‘dana CSR’. Dan, lantaran pertanggungjawaban atas dana tersebut memang sumir, maka para penanggungjawabnya di dalam perusahaan tak sedikit yang mengambilnya untuk kepentingan memerkaya diri sendiri. Ini sama sekali bukan cerita rahasia di antara mereka yang menggeluti (beragam penyelewengan) CSR. Sudah jamak dipahami bahwa perusahaan-perusahaan yang gemar menghamburkan donasi adalah mereka yang tata kelolanya tak beres.

Secara umum mereka yang membelokkan makna CSR menjadi sekadar donasi dengan tujuan menutupi dampak negatifnya atau mendapatkan akses terhadap para pengambil keputusan atau pemangku kebijakan itu disebut sebagai pelaku CSR-washing. Dan CSR-washing ini bertentangan secara diametrikal dengan tujuan CSR. Pelaku CSR-washing menginginkan citra sebagai perusahaan yang ramah ekonomi-sosial-lingkungan; sementara CSR menekankan pada kinerja yang benar-benar ramah. Tentu saja perusahaan yang ber-CSR perlu berkomunikasi, namun dengan komunikasi yang tak boleh melampaui kinerja yang sesungguhnya, dengan secara terbuka mengungkap dampak negatif dan positifnya. Balance adalah salah satu rule of the tumb dari komunikasi CSR.

Mengembalikan CSR ke Khittah-nya.     

Karenanya, para pemangku kepentingan yang menginginkan keberlanjutan, harus bekerja keras mengembalikan CSR ke dalam makna yang sesungguhnya. Dan perjuangan itu menjadi sulit karena Pemerintah sendiri cenderung pada penyelewengan maknanya. Ada upaya yang sangat keras dari Legislatif maupun Eksekutif untuk mendapatkan donasi perusahaan untuk beragam kepentingan. Kini sedang dibahas RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh Komis VIII DPR, yang dari draftnya terlihat sekali kepentingan atas donasi, bukan atas keberlanjutan. DPD juga sedang membahasnya, namun belum ada apapun yang bisa dibaca dari inisiatif mereka.

Perkembangan ini sangat berpotensi mendatangkan dampak negatif bagi perkembangan CSR. Dahulu, niatan memasukkan persentase ‘dana CSR’ pada UU Perseroan Terbatas ditentang habis-habisan, lalu persetasepun tak jadi masuk ke dalam teks pasal. Namun, lantaran ayatnya tetap berbunyi penganggaran, maka pasal itu tetap mengilhami munculnya berbagai perda yang semangatnya pengumpulan dana perusahaan. Pemda-pemda seakan berlomba mendapatkan dana perusahaan, walau UU Pajak daerah dan Retribusi daerah melarangnya. Ketika PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan keluar pada tahun 2012, tanpa mengatur persentase dana, tetap saja pemda-pemda bergeming.

Menurut Hamid Abidin dari PIRAC, kini terdapat setidaknya 11 provinsi, 34 kabupaten dan 15 kotamadya yang memiliki ‘perda CSR’, dengan berbagai kompleksitasnya, atau bahkan kekacauan. Kebanyakan perda dibuat karena program-program CSR yang selama ini dijalankan perusahaan dianggap kurang berdampak atau tumpang tindih dengan pembangunan daerah. Banyak perda yang secara terang-terangan menjadikan dana perusahaan sebagai sumber alternatif pendanaan pembangunan daerah. Akibatnya, penentuan program hingga kegiatan ‘CSR’ lebih mengarah pada pelimpahan tanggung jawab pemda kepada perusahaan.

Berbagai perda bahkan sangat intervensif, yaitu sampai menentukan sumber pendanaan, jenis program yang boleh dilakukan perusahaan, dan audit independen untuk menilainya. Beberapa daerah bahkan menentukan besaran “dana CSR”. ‘CSR’ juga menjadi sangat birokratis dan menimbulkan biaya tambahan yang tidak sedikit melalui pembentukan forum/tim CSR dan tim pendampingnya. Yang terjauh, beberapa pemda malah melakukan pengambilalihan wewenang perusahaan, yaitu forum CSR bisa menentukan lokasi dan pendistribusian donasi perusahaan. Tentu, kepentingan politik partai penguasa kemudian menjadi sangat menonjol. Ke mana kepentingan politik terarah, ke situ pula curahan dana perusahaan ditebar.

Hal ini semua perlu dilawan bila, sekali lagi, yang dituju adalah keberlanjutan. Para pemangku kepentingan keberlanjutan kota, misalnya, perlu lebih berkonsentrasi pada dampak-dampak perusahaan paling penting di kotanya masing-masing. Misalnya, dalam isu-isu energi, transportasi, dan pengembangan masyarakat perkotaan.

Perkotaan adalah tempat di mana energi dikonsumsi dengan sangat massif, walau sumber energinya mungkin jauh dari situ. Dan, energi menjadi semakin penting sebagai penyumbang emisi di masa mendatang. Kalau kemudian perusahaan yang beroperasi di perkotaan tidak didesak untuk melakukan efisiensi energi secara massif sebagai bentuk tanggung jawab sosial mereka, maka dipastikan bahwa kota akan menjadi semakin lapar energi. Selain desakan untuk efisiensi, dalam kurun waktu yang sama, perusahaan juga perlu dibujuk, dibantu, dan dipaksa untuk melakukan efikasi energi: berpindah ke bentuk-bentuk energi bersih dan terbarukan, meninggalkan energi fossil yang sekarang sangat dominan. Para pakar CSR kerap mengungkapkan bahwa less unsustainable (misalnya lewat efisiensi atas energi fossil) tidaklah sama dengan menjadi more sustainable. Sepanjang yang dilakukan adalah menjadi less unsustainable, maka itu sebetulnya masih masuk ke dalam situasi yang disebut oleh John Ehrenfeld dan Andrew Hoffman sebagai business almost as usual (BAAU), dan BAAU tidak akan pernah membuat kita sampai kepada keberlanjutan.

Transportasi juga adalah isu yang sangat penting diperhatikan. Perusahaan-perusahaan di perkotaan, secara langsung maupun tidak, adalah produsen dan konsumen kendaraan pribadi yang utama. Para pekerja mereka menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian dari dan ke kantor, dan armada pengangkut milik perusahaan-perusahaan itu juga utamanya berupa kendaraan roda dua, empat, dan yang lebih besar lagi. Semua itu jelas menyumbang pada konsumsi energi yang besar, selain pada masalah kemacetan, pencemaran udara, dan stres di antara warga perkotaan. Itu masuk ke dalam pengertian dampak keputusan dan aktivitas perusahaan, sehingga menjadi cakupan CSR pula. Ford Motor Company dalam laporan mutakhirnya menyebutkan bahwa masa depan ada di transportasi massal, bukan di kenedaraan pribadi. Ini tentu ‘sangat mengherankan’ karena dikeluarkan oleh sebuah perusahaan otomotif, namun kesadaran itulah yang diperlukan agar perusahaan otomotif sekalipun bisa menjadi bertanggung jawab sosial. Tentu, perusahaan-perusahaan lainnya—apapun sektornya—juga perlu dibujuk, dibantu, dan dipaksa berpindah ke moda transportasi massal yang jauh lebih ramah ekonomi-sosial-lingkungan.

Pengembangan masyarakat perkotaan hingga kini—dengan perkecualian tertentu—bukanlah domain yang masuk ke dalam benak para pelaksana CSR di perusahaan-perusahaan. Pengembangan masyarakat hampir identik dengan pedesaan bahkan pertanian. Padahal, jumlah penduduk perkotaan semakin lama semakin besar dan menjadi dominan lantaran migrasi, perluasan, maupun pengembangan perkotaan. Perusahaan-perusahaan perlu dibukakan matanya untuk menyadari bahwa pengembangan masyarakat perkotaan adalah keniscayaan masa kini dan mendatang. Tentu, kemiskinan di perkotaan perlu mendapatkan perhatian yang sangat penting. Perusahaan-perusahaan perlu dicegah sejak awal agar tidak menciptakan kemiskinan baru (lewat proses investment screening yang ketat), selain juga bila mungkin terlibat dalam pengentasan masyarakat dari kubangan kemiskinan. Masalah kesehatan di perkotaan perlu mendapatkan perhatian yang juga sangat serius. Rokok dan pencemaran udara dalam dan luar ruangan telah merenggut banyak sekali nyawa di perkotaan (dan pedesaan), sehingga perlu strategi khusus untuk mengelolanya. Kematian dini sekitar 600 orang (akibat rokok) dan 165 orang (akibat pencemaran udara) per hari tentu indikator bahwa masalah ini sangat serius untuk ditangani. Dan, tentu saja ada banyak lagi masalah-masalah kesehatan, pendidikan, kebudayaan, kesempatan kerja, peningkatan ketrampilan, dan lainnya yang penting menjadi perhatian dalam pengembangan masyarakat perkotaan.

Seperti yang diajarkan oleh para pakar CSR, setiap perusahaan seharusnya melakukan CSR yang sesuai dengan dampak bisnis intinya terhadap keberlanjutan. Para aktivis pembangunan perkotaan bisa membantu perusahaan dengan cara membuat matriks yang menghubungkan antara dampak bisnis sektor tertentu dengan, misalnya, Tujuan dan Target dari Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan demikian, perusahaan-perusahaan kemudian bisa berkonsentrasi pada apa yang menjadi dampak material dari bisnisnya, lalu menanganinya dengan serius. Ini juga akan membuat kesadaran di antara seluruh pemangku kepentingan bahwa CSR bukanlah sekadar donasi perusahaan seperti yang selama ini dipahami. Ini juga akan bisa memisahkan mana perusahaan yang serius ber-CSR untuk mencapai keberlanjutan dengan perusahaan yang ‘hobi’-nya hanya melakukan CSR-washing untuk pencitraan, menutupi dosa, dan membeli pengaruh politik tertentu.

Tulisan ini merupakan pemantik pembicaraan dalam diskusi serial #KajiKota yang diselenggarakan di Jalan Cilosari Nomor 33, Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juni 2016.      

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TIDAK ADA GIANT SEA WALL DIREKOMENDASI LAPORAN KONSULTAN BELANDA INI (January 2015)

Jadi dari mana datangnnya ide gsw dan garuda itu? Ada yang punya penjelasan? Terima kasih.

https://www.deltares.nl/…/uploads/2015/09/Sinking-cities.pdf

Marco Kusumawijaya's photo.
Marco Kusumawijaya's photo.
Marco Kusumawijaya's photo.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

MARI REBUT KEMBALI JAKARTA

Mari memiliki Jakarta dengan pertama-tama menguasai imajinasi tentang masa depannya, secara bersama-sama.

 

PENINJAUAN KEMBALI (PK) RENCANA TATA RUANG JAKARTA:

Jumat lalu (13 Mei 2016) pemprov Jakarta umumkan Peninjuan Kembali Rencana Tata Ruang Provinsi Jakarta.
Gubernur menekankan tujuan untuk Jakarta yang lebih baik. Deputy-nya menerangkan bahwa PK ini diperlukan untuk meng-akomodasi proyek-proyek besar seperti kereta api cepat.

Kita setuju Jakarta bisa lebih baik kalau tata ruangnya diperbaiki, bahkan menjadi kunci. Dan sejatinya ini harus terjadi pada dua tingkatan: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jakarta dan Rencana Detail Tata Ruang per Kecamatan (RDTR) di seluruh 44 Kecamatan Jakarta. Tapi untuk ini ada tiga syarat:

1. Waktu untuk warga memberikan masukan diperpanjang (di pengumuman hanya dibatasi hingga Juni 2016) minimal hingga akhir September 2016 (Ingat: Juni-Juli: puasa dan lebaran serta liburan sekolah)

2. PK harus menyeluruh, bukan hanya untuk akomodasi proyek pemerintah dan sawasta. Ini sesuai dengan tuntutan undang-undang, bahwa setiap PK seharusnya menyeluruh.

3. Proses masukan dari warga harus terkelola dengan baik. Warga harus berhimpun membahas keadaan di wilayah masing-masing dan keadaan masing-masing, dengan didasari informasi yang cukup yang mudah diperoleh.

Saya merasa seluruh warga Jakarta perlu menuntut tiga syarat/kondisi/proses tersebut. Demi kebaikan kita semua. Pada dasarnya kita memiliki kota kita melalui pertama-tama memiliki imajinasi tentang masa depannya bersama-sama, tidak dikuasai hanya oleh pemerintah dan swasta. Bagaimana menurut Anda?

Marco Kusumawijaya's photo.
Posted in Uncategorized | Leave a comment