LOMBA RUMAH IDEAL 17 AGUSTUS 2017: RUMAH IDEAL MENURUT WARGA KAMPUNG AKUARIUM

Merawat kreativitas, imajinasi dan harapan...

Rumah Perahu. Karena laut adalah daerah bebas. Tidak ada yang bisa menggusurmu dari laut di dalam negerimu sendiri. Mampu bergerak. Kebebasan.

Rumah Panggung. Dengan beranda lebar, tempat tetangga berkumpul. Dengan jendela yang besar. Berangin-angin. “Aku ingin angin segala arah bebas memasuki melewati rumahku, tapi tak ingin ia tercerabut dari tanah” (Mahatma Gandhi). Aman terhadap genangan yang kerap di kota ini. Kalau mempersilakan orang, “Mari naik!” bukan sekedar “Mari masuk!”

Rumah Lipat. Lagi, bisa berpindah, tak terikat tanah, bukan karena tanah tak penting, tapi karena tanah negeri sendiri sering didaku orang lain, termasuk negara. Karena juga bahan yang kami gunakan membangun rumah adalah tabungan kami seumur hidup. Apapun layak diselamatkan. Membuatnya perlu pemikiran cermat tentang bagaimana memilah-milah bagian atap dan dinding, di mana memasang engsel…

Rumah Langit khayalan kanak-kanak yang taktis, “Supaya bisa memantau (kedatangan) satpol-pp pada waktunya”. Tapi, bukankah juga bisa melihat laut, horizon di kejauhan? Juga kota yang lebih luas di sekeliling kampung kami. Jiwa anak-anak, melalui matanya, perlu melihat jauh ke masa depan dan ke ranah yang luas.

Rumah Gerobak juga bergerak, bisa untuk sekalian mencari nafkah. Hunian dan transportasi dua barang mahal di kota kita. Mari gabungkan!

Rumah Adat Jawa Tengah. Setiap orang butuh rumah yang utuh, yang menjiwai nilai-nilai yang kita percayai pegangi turun temurun. Rumah adalah sesuatu yang seutuhnya, yang memberikan kenyamanan kebetahan karena merasa pulang.

Rumah Modern (tidak ada fotonya) adalah cita-cita tentang bahan yang baik, bangunan yang kokoh, yang terhormat.

Malam 17 AGustus 2017, melalui pemungutan suara selayak pilkada, ditetapkan demikianlah urutan pemenang terpilih:
1. Rumah Panggung.
2. Rumah Perahu
3. Rumah Lipat
4. Rumah Langit
5. Rumah Gerobak
6. Rumah Adat Jawa Tengah
7. Rumah Modern.

No automatic alt text available.
Image may contain: outdoor
Image may contain: 1 person, outdoor
Image may contain: night and outdoor
Image may contain: outdoor

20841873_10155693922738708_8911160440778522347_n.jpg20915490_10155693922033708_937924407056058597_n.jpg20882627_10155693921073708_91679601643859772_n.jpg

Posted in Uncategorized | Leave a comment

URBANISASI MENGUBAH RUANG DAN WAKTU

Mungkin ruang tidak bisa berubah sendiri tanpa perubahan waktu. Urbanisasi mengubah keduanya sekaligus melalui pengubahan pada pertalian di antara keduanya, cara hidup.

Desa tak lagi berjalan lambat dengan orang berjalan kaki mendaki sambil membawa alang-alang makanan sapi di atas kepalanya. Orang-orang juga tidak lagi tidur bersama matahari. Tidak juga menatap bulan bersama-sama kunang-kunang.

Orang juga tak lagi berbicara pelan takut suaranya menembus kegelapan. Telapak kaki yang menyentuh tanah dengan hangat perlahan telah digantikan oleh roda yang ganas bergegas. Bisikan pijak langkah yang misterius terganti oleh suara meraung-raung yang tertinggal mesin-mesin dari siang hingga larut.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

17 Agustus 2017

Ini tengah malam 17 Agustus dadaku sakit. 72 tahun tidak sedikit. Terlalu lama berakit-rakit. Terlalu banyak yang bersakit-sakit. Mengapa tak juga cukup? Mengapa tak juga sampai ke tujuan?

Ini tengah malam 17 Agustus air mata mengalir. Ingat supir taksi tadi makin jarang ketemu anak isteri. Ingat korban gusuran tahun lalu. Ingat kanak-kanak belum punya jembatan ke sekolah. Makin sedikit yang punya rumah. Makin banyak tanah milik sedikit orang.

Ini tengah malam 17 Agustus aku tak mau tidur. Biarlah ingat yang harus diingat: kebutuhan-kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, keinginan-keinginan berlebihan yang menghambat, kekurangan kasih di sana sini, keberlebihan ketamakan memakan korban.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PENGGUSURAN PAKSA TIDAK BAIK DAN TIDAK DIPERLUKAN

mural-kampung-aquarium

KETERANGAN AHLI

NOMOR PERKARA 96/PUU-XIV/2016

Permohonan Uji Materi Ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) butir a, butir b, butir c, dan butir d, dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Oleh:

Ir. Marco Kusumawijaya, M.Arch.Eng 

Direktur Rujak Center for Urban Studies

Jakarta

Yang Mulia, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,
Yang Terhormat, Pemerintah dan DPR-RI,
Yang Terhormat, Pemohon dan Kuasa Hukumnya,
Hadirin yang berbahagia.

Nama saya Marco Kusumawijaya. Keahlian saya adalah arsitektur dan tata ruang/tata kota. Saya adalah lulusan Jurusan arsitektur Universitas Katolik Parahyangan, Bandung dan Post Graduate Center Human Settlements, K.U. Leuven, Belgia. Seumur hidup profesionalnya, sejak 1983, saya adalah pelaku yang mengupayakan alternatif pembangunan tanpa penggusuran, terutama di bidang perumahan rakyat. Sesungguhnya, bagian utama pemaparan saya di hadapan Yang Mulia hari ini akan bertumpu dan dimulai terutama dengan pengalaman keterlibatan saya langsung dan tidak langsung pada beberapa kegiatan pembangunan perumahan rakyat tanpa menggusur. Sebelumnya ijinkanlah saya menyebutkan satu posisi terakhir saya yang relevan dengan masalah permukiman rakyat: Saya adalah satu dari empat warga negara Indonesia yang menjadi anggota “Policy Units” pada tahap akhir persiapan Konferensi Habitat III yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa di Quito, Ecuador, bulan Oktober 2016 yang baru lalu. Konferensi Habitat diadakan setiap dua dasawarsa sekali dan merupakan puncak konsensus dunia untuk masalah permukiman dan perkotaan lestari (berkelanjutan). Tugas kami di Policy Units adalah merekomendasikan butir-butir kebijakan yang menjadi bagian utama deklarasi New Urban Agenda, hasil utama dari konferensi tersebut. Bapak Djoko Kirmanto, mantan Menteri Pekerjaan Umum, adalah salah satu ari empat WNI itu, yang kemudian mengundurkan diri karena alasan kesehatan.

Hal tersebut saya sampaikan ke Yang Mulia karena deklarasi New Urban Agenda adalah konsensus paling mutakhir seluruh anggota Perserikatan Bangsa-bangsa yang menentang penggusuran paksa, dan bilapun penggusuran sebagai pilihan terakhir harus dilakukan, maka ada syarat-syarat berat yang SEBELUMNYA harus dipenuhi sebelum penggusuran dilakukan. Syarat-syarat ini antara lain: tempat tinggal baru yang lebih baik harus siap terlebih dahulu sebelum penggusuran dilakukan. Selain itu bahkan badan-badan dunia seperti Bank Dunia juga mensyaratkan yang sama.

Beberapa bulan sebelum Konferensi Habitat III, dalam tahun yang sama 2016, Paus Fransiskus mengeluarkan Ensiklik berjudul Laudato Si tentang lingkungan. Ensiklik ini juga dengan sangat jelas dengan argumentasi yang sangat kuat menentang penggusuran, menganjurkan hunian yang inklusif untuk berbagai golongan sosial-ekonomi, dan memberikan syarat-syarat yang sangat berat bagi penggusuran sebagai pilihan terakhir. Ensiklik ini layak saya sebutkan karena merupakan ensiklik yang diterima sangat luas oleh bergagai golongan agama maupun kalangan ilmuwan dari berbagai bidang ilmu pengetahuan.

Kesimpulan yang ingin saya sampaikan dengan menyebut serba sedikit konvensi dan konsensus mendunia di atas adalah: Penggusuran paksa sudah dianggap bukan bagian dari dunia yang beradab serta melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan.

Selanjutnya dengan contoh-contoh berikut saya ingin menyampaikan bahwa bukan saja penggusuran paksa bukan solusi, tetapi juga tidak diperlukan, karena sudah banyak kesadaran dan praktik alternatif yang terdapat bukan saja di luar negeri saja, tetapi juga di dalam negeri.

Di Solo saat ini rekan-rekan saya sedang berkerjasama dengan pemerintah kota itu memperbaiki permukiman rakyat di tepi Kali Pepe sambil juga merancang perbaikan tepian Kali Pepe. Kegiatan ini resmi dan didukung sepenuhnya oleh Walikota Kota Solo, terbukti dari kehadiran beliau yang berkali-kali dalam prosesnya. Ada sekitar 500 KK yang terlibat dalam proses ini. Sebagian mungkin akan memundurkan atau menggeser rumahnya beberapa meter. Beberapa mungkin akan tinggal dalam suatu bangunan rumah susun. Tapi intinya ada tiga hal. Pertama, mereka mundur atau geser, tapi relatif akan tinggal di dalam kampung yang sama, yang memiliki akses ke sarana-prasarana perkotaan yang sama atau lebih baik. Kedua, hasil akhir ditentukan bersama-sama melalui proses kolaborasi. Ketiga, perbaikan lingkungan (dalam hal ini sungai) dan permukiman rakyat dilakukan secara bersama-sama sekaligus.

Di Pulau Bungkutoko, Kota Kendari, sekitar 60 KK nelayan telah pindah secara sukarela dan terencana ke lokasi baru yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi semula. Lokasi lama akan menjadi perluasan pelabuhan. Mereka pindah sukarela ke lokasi yang relatif memiliki konteks yang sama: tetap di tepi pantai sehingga mereka tetap punya akses ke laut untuk menjalankan profesinya sebagai nelayan. Mereka juga akan mendapatkan rumah yang lebih baik secara fisik dengan kepastian hak. Pemerintah Kota Kendari membantu dengan menalangi, membelikan tanah lokasi baru. Kementerian Sosial RI di bawah Menteri ketika itu, Salim Assegaf Al Jufri memberikan bantuan dana untuk membangun rumah panggung. Pelajaran dari kasus ini adalah: musyawarah, kolaborasi, perbaikan derajat hidup, serta pindah ke lokasi yang tidak mencerabut warga dari kehidupan sosial ekonominya.

Di Makassar, di Kampung Pisang masih berlangsung penyelesaian pembangunan rumah-rumah baru untuk sejumlah 40an keluarga di lokasi baru yang hanya bersebelahan dengan tempat mereka sebelumnya. Di sini kasusnya adalah land-sharing. Tanah yang sebelumnya mereka tinggali didaku (claim) oleh pemegang hak, tetapi upaya mengusir mereka bertahun-tahun menghadapi jalan buntu. Setelah ditemani sejumlah LSM, akhirnya walikota ketika itu, Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin M.M, menengahi dengan mempertemukan pemilik lahan dan warga. Akhirnya dicapai kesepakatan warga pindah ke tanah sebelah, dan akan membayar dengan mencicil. Program ini kini dilanjutkan di bawah pimpinan walikota yang sekarang, Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto. Pelajaran di sini adalah terjadinya terobosan atas kebuntuan sebelumnya, yang menguntungkan semua pihak dengan teknik yang sebenarnya sudah lazim dikenal, yaitu land-sharing. Selain itu, banyak pihak terlibat memberikan kontribusi sumber daya.

Di tepi Strenkali, Surabaya, sejumlah keluarga sepakat “memapas” rumahnya sejauh 3 hingga 5 meter dari tepian Strenkali. Selain itu rumah-rumah ini juga diubah menjadi menghadap ke sungai dari sebelumnya membelakanginya. Selain itu mereka memiliki kesepakatan dan organisasi untuk memperbaiki sanitasi, mengolah limbah sehingga yang akhirnya dialirkan ke Strenkali sudah bebas dari pencemaran.

Pada tahun 2005-2007 kami membangun kembali 23 desa di pantai barat Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, yang terdiri dari antara lain 3,350 rumah, ribuan sumur, puluhan kilometer jalan, puluhan hektar sawah, dengan bentangan pantai 7 km. Sebelumnya pemerintah sempat melarang orang kembali ke kampung-kampung dengan alasan ancaman tsunami, sehingga kawasan sepanjang pantai selebar 2 km harus dikosongkan. Sekitar 20,000 KK harus direlokasi bila ini dituruti. Namun syukurlah akhirnya ini disadari tidak mungkin, tidak baik dan tidak perlu. Semua proses perencanaan (kampung, kawasan, prasaranan) dan perancangan (rumah) serta pembangunan maupun pengelolaan logistik dilakukan secara kolaboratif bersama warga dan LSM. Pelajaran: proses partisipasi menghasilkan gagasan solusi berbagai masalah, rasa memiliki dan kepuasan yang tinggi, tingkat hunian yang tinggi, kualitas konstruksi yang baik. UN-Habitat yang melakukan survei memberikan nilai tertinggi untuk proyek ini, yang juga menerima dua penghargaan: Dubai International Award for Best Performance in Improvement of Human Settlement, dan Penghargaan Ikatan Arsitek Indonesia, 2009.

Yang Mulia, kami telah dan terus berjuang begitu keras beralaskan sejumlah konvensi internasional menolak penggusuran paksa karena hal itu menyebabkan dua derita yang oleh para ahli disebut proses “dispossession” dan “displacement”. Dispossession adalah proses perudinan (pemiskinan yang sangat, yang habis-habisan), karena rumah bagi banyak keluarga miskin perkotaan adalah tabungan seumur hidup. Displacement adalah proses ketercerabutan dari jaringan sosial ekonomi. Sesudah puluhan tahun tinggal di suatu tempat, apalagi kampung yang bahkan sudah ada sebelum kota moderen hadir, orang dengan sendirinya membangun dan kemudian tergantung kepada hubungan-hubungan sosial dan ekonomi serta budaya di tempatnya dan lingkungan sekitarnya.

Relokasi adalah istilah umum yang digunakan untuk memindahkan orang. Dalam praktek di Jakarta, relokasi ini mengabaikan faktor “tempat” yang memiliki makna kerkaitan sosial-ekonomi di atas. Hunian bukanlah sekedar ruang fisik yang lebih kokoh sekalipun. Dalam perbaikan permukiman yang sekaligus memperbaiki lingkungan, misalnya sungai, tentu saja sebagian penduduk harus “bergeser” atau pindah dari hunian awalnya untuk memberikan ruang kepada (kegiatan) perbaikan sungai, misalnya. Pengertian bergeser adalah bahwa mereka akan bermukim kembali pada lokasi yang relatif tidak jauh dari lokasi awal hunian mereka. “Relatif” berarti memiliki konteks dan kondisi sosial ekonomi yang serupa dengan yang ada sebelumnya, misalnya akses kepada pekerjaan dan sumber daya sosial ekonomi, pelayanan perkotaan, dan lain-lain yang relatif sama, tidak menambah beban dan menimbulkan kesulitan adaptasi baru yang merepotkan. Pengertian penggusuran paksa adalah bila warga digusur tanpa persetujuannya ke tempat hunian baru yang tidak meningkatkan kesejahteraan mereka dikarena proses perudinan (dispossession) dan ketercerabutan (displacement) terurai di atas.

Dalam persaingan yang makin ketat, sekali orang tercerabut dari tempat awalnya, akan sulit sekali, bahkan hampir tidak mungkin ia akan mendapatkan kembali “nilai” ruang yang sama di tempat lain, kecuali yang relatif dekat dengan tempat awalnya. Relatif di sini diukur dari kedekatan dan akses ke sumber penghasilan dan pelayanan perkotaan, termasuk transportasi. Untuk diketahui, bagi kaum miskin perkotaan, segala sesuatu yang bersifat mendasar, yaitu sandang-pangan-papan dan transportasi selalu memakan prosentasi lebih besar dari penghasilannya bila dibandingkan dengan kelompok berpenghasilan menengah dan tinggi.

Contoh terbaik di luar negeri yang belum lama ini berlangsung adalah apa yang disebut program CODI di bawah lembaga dengan nama yang sama. CODI: Community Organising and Development Institute, suatu unit setingkat direktorat jenderal di bawah kementerian sosial Thailand. Melalui program ini kelompok-kelompok keluarga warga diberikan bantuan yang dikelola secara berkelompok. Mereka memiliki kebebasan untuk memutuskan secara kolektif (karena itu pengorganisasian) bagaimana menggunakan uang itu untuk keperluan memperbaiki permukiman mereka: membeli/menyewa lahan, membangun rumah yang lebih baik, dan seterusnya. Mereka diwajibkan untuk membentuk tabungan bersama sebagai dana pendamping (matching fund) terhadap dana pemerintah yang mereka terima. CODI juga menyisihkan dana khusus untuk dampingan kelompok-kelompok warga, yaitu fasilitator dan arsitek. Hebatnya, pola CODI ini dikembangkan oleh Dr. Somsook Bunyabancha setelah secara mendalam pempelajari pengalaman Kampung Improvement Program di jaman Ali Sadikin. Pelajaran: penggusuran paksa menjadi tak perlu karena ada program perumahan rakyat yang komprehensif yang memberdayakan masyarakat.

Yang Mulia, program perumahan yang komprehensif kita kenal di masa yang lebih lama di Eropa Barat, Jepang, Singapura, Taiwan dan Korea Selatan. Mereka membangun perumahan rakyat bukan ketika mereka sudah kaya, tetapi sejak awal membangun, bersama dengan sektor-sektor lainnya. Singapura yang sering disebut-sebut tapi hanya bentuk fisik rumah susun-nya, membangun perumahan rakyat secara komprehensif dan terpadi dengan sistem perkotaannya, sehingga tiap unit hunian terjangkau oleh angkutan umum yang baik, terlayani oleh sarana dan prasaranan perkotaan. Selain itu pemerintah membangun sistem pendanaan berupa tabungan nasional sehingga setiap keluarga dapat memiliki satuan rumah susun untuk jangka waktu 99 tahun. Harga hunian yang dibangun negara hanyalah separuh dari harga yang dibangun swasta.

Baiklah kita ingat juga bahwa dalam masyarakat-masyarakat tradisional kita, hingga sekarang pun (misalnya di Kajang, Provinsi Sulawesi Selatan, di Baduy, Provinsi Banten, dan di Belu Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan lain-lain) tidak ada orang yang tak berumah, karena perumahan dianggap sebagai urusan bersama yang serius. Mebangun rumah selalu dianggap sebagai tanggung-jawab bersama dan dilakukan secara kolektif. Tidak akan ada orang yang dibiarkan tidak memiliki naungan atap. Bahkan seringkali memperbaiki rumahpun dilakukan bersama-sama. Di masyarakat yang sudah lebih majupun, misalnya di Jawa, kebiasaan ini masih ada. Dalam konteks ekonomi modern sekarang, cita-cita hunian untuk semua keluarga tak boleh luntur, hanya cara-caranya yang tentu harus berbeda. Komitmen pada cita-cita dasar dan abadi, dan kemampuan mencapainya dalam konteks moderen inilah yang sebenarnya ditunjukkan oleh Jepang, Taiwan, Singapura dan lain-lain, bukan ketika mereka sudah kaya, tetapi sejak awal ketika membangun, memulai proses modernisasi. Negara Republik Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan perumahan rakyatnya, karena itu 70 hingga 80% perumahan diupayakan sendiri oleh rakyat. Penggusuran paksa pada dasarnya merusak upaya masyarakat memenuhi kebutuhannya sendiri, yang seharusnya dipenuhi negara tapi belum sanggup dipenuhinya.

Kesimpulan: dengan dasar-dasar konsensus internasional, sudah cukup lama ada kesadaran dan praktik-praktik alternatif terhadap penggusuran paksa. Praktik-praktik itulah yang saya uraikan di atas melalui lima contoh kasus di dalam negeri kita sendiri dan beberapa di luar negeri, yang historis maupun yang kontemporer. Maka penggusuran paksa tidak lagi relevan, tidak lagi diperlukan, ketinggalan jaman, di samping bertentangan dengan nilai-nilai dunia yang beradab. Adanya pasal yang memungkinkan pemerintah melakukan penggusuran paksa hanya memberi peluang kepada pemerintah-pemerintah yang malas, zalim, tidak kreatif, tak mau repot meniru apa yang sudah banyak dilakukan di tempat lain.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan

Pemohon bertanya bagaimana dengan sosialisasi yang selama ini diadakan oleh pemerintah sebelum melakukan penggusuran? Kenyataannya sosialisasi ini bukanlah partisipasi, apalagi kolaborasi, sebab umumnya keputusan telah diambil secara sepihak terlebih dahulu, dan “sosialisasi” ada upaya membujuk agar warga sekedar menerima keputusan sepihak itu.

Keputusan-keputusan itu sendiri umumnya berupa “solusi-solusi” teknokratik berdasarkan rencana-rencana yang ada, terutama rencana tata ruang (pada berbagai tingkatan) yang juga telah dibuat secara teknokratik tanpa keterlibatan warga. Studi kami pada tahun 2010-2011 menunjukkan bahwa 98% penduduk Jakarta tidak mengetahui adanya proses penataan ruang yang sedang berlangsung yang kemudian disahkan sebagai RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Jakarta 2030. Kita lalu sering membaca berita: warga digusur atas dasar tata ruang yang ada yang ternyata telah menyatakan permukiman mereka sebagai “taman” atau “hijau” atau guna-lahan lainnya, yang mereka tidak ketahui sebelumnya, dan tidak memahami juga logikanya, mengapa tanahnya, mengapa bukan di tempat lain yang harus berubah itu?

Dasar tata ruang yang tidak partisipatif, secara substansi dan politik tak dapat dipertahankan. UU Tata Ruang 2007 mewajibkan proses partisipatif. Pada kenyataannya “tata ruang” adalah pemaksaan sepihak oleh pemerintah. Ini adalah warisan kolonial dan orde baru, yang menganggap penataan ruang adalah proses teknokratis. Ini tidak sepenuhnya benar, sebab proses penataan ruang pada dasarnya adalah juga proses distribusi dan alokasi nilai. Lahan, alas dari ruang, tidak bertambah dan berkurang. NIlai lahan terjadi karena atribut lokasi, akses ke sarana dan prasarana yang ada di sekitarnya, serta jumlah ruang yang boleh dibangun di atasnya. Semua itu bukanlah “terberikan” begitu saja, melainkan hasil dari intervensi “perencanaan”. Mengapa Bangunan-bangunan di Jalan Thamrin lebih tinggi daripada di tempat lain? Jawaban teknis adalah: Jalan Thamrin lebar. Mengapa Jalan Thamrin lebih lebar? Karena ia ditetapkan demikian secara sadar oleh perencana kota, bukan pemberiaan alam. Namun akibatnya, sebagian orang memperoleh keuntungan besar, yaitu yang memiliki lahan di sepanjang jalan itu, sementara yang lain tidak. Negara biasanya kemudian menerapkan pajak besar dan teknik-teknik lain untuk “menangkap” keuntungan ini sehingga tidak semata-mata jatuh ke sebagian warga, tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Karena itu, selain secara teknis harus baik, maka penataan ruang juga harus dipikirkan secara adil sejak awal dan harus dicegah proses “value capture” secara diam-diam oleh pihak tertentu semata. Supaya bisa adil proses haruslah terbuka dan partisipatif sebagaimana diamanatkan UU Penataan Ruang Tahun 2007.

Yang Mulia Hakim Konstitusi juga mempertanyakan, apakah kita tidak perlu suatu ambang toleransi? Secara teknis tiap-tiap negara memang menentukan semacam standar yang mencakup juga ambang toleransi, misalnya tepi sungai harus memiliki ruang sempadan untuk luapan air di musim penghujan yang lebih tinggi daripada biasanya. Namun standar-standar ini seringkali secara teratur diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan. Selain itu kenyataan historis dan konteks sosial budaya hadirnya permukiman yang sudah ada lama di suatu tempat tidak bisa serta merta diabaikan. Banyaknya variasi keadaan, dan sangat beragamnya bagian-bagian kota kita justru menuntut proses partisipatif dalam kita mencari solusi-solusi yang kreatif tidak semata-mata memenuhi standar teknis semata. Sebagai contoh apa yang dulu dianggap sebagai solusi bagi sungai-sungai, yaitu “normalisasi” (pembetonan dan pelurusan aliran sungai-sungai) sudah sejak tahun 1970an dianggap tidak baik dan konsep yang sekarang sudah populer adalah “naturalisasi” (mengalamkan kembali) tepian-tepian sungai dengan tanaman-tanaman. Untuk konsep terakhir ini (naturalisasi) tiap-tiap segmen menuntut solusi yang berbeda. Solusi kota-kota kita harus sekaligus ekologis dan sosial (eko-sosial): memperbaiki lingkungan dan kehidupan masyarakat sekaligus.Yang Mulia Hakim Konstitusi juga menanyakan tentang bagaimana apabila secara teknis dan legal pemukim, misalnya pemukim tepi sungai, tokh bagaimana pun harus pindah untuk memberikan ruang kepada sungai? Kiranya uraian di atas telah memberikan setengah jawaban. Benar, solusi permukiman dan lingkungan harus sekaligus sebagai satu “proyek” untuk menghindari penggusuran paksa. Hunian rakyat dapat digeser atau dinaikkan ke atas, tetapi sebaiknya dalam kawasan yang “relatif” memiliki kondisi yang sama, masih berada di dalam jaringan sosial-ekonomi yang kurang lebih sama, yang kempunyai akses ke pelayanan perkotaan yang sama atau bahkan lebih baik. Skala kawasan perbaikan harus disesuaikan. Apabila hunian yang dimundurkan akan menabrak hunian lain di belakangnya, maka skala perbaikan harus diperluas mencakup juga yang di belakangnya. Hal-hal inilah yang sedang dicobakan di Solo. Pada kasus demikian ada teknik yang disebut “land consolidation”: berbagai kavling lahan dengan pemilik yang berbeda dikumpulkan menjadi satu, lalu ditata dan bangunan lebih baik dibangun kembali di atasnya. Lalu para pemilik tanah akan memiliki hunian baru secara proporsional berdasarkan proyekni “future value” dari nilai lahan mereka masing-masing sebelumnya. Dalam kasus demikian maka perbaikan lingkungan dan sarana prasarana dapat sekaligus diperbaiki sehingga kesejahteraan warga meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, saya menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) butir a, butir b, butir c, dan butir d, dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Alternatif sudah banyak dibuktikan. Kita perlu dan sudah bisa sekaligus menyatukan pembangunan prasarana, perbaikan lingkungan, dan sekaligus dengan pembangunan permukiman rakyat dan kebahagian kehidupan warganya. Dengan cara demikianlah kita membangun kota yang inklusif, tidak meninggalkan seorangpun, apalagi menumbalkan orang yang lemah. Setiap pembangunan berarti meningkatkan kesejahteraan semua yang terkena. Penggusuran paksa selain tidak perlu lagi juga tentu saja tidak baik serta bertentangan dengan nilai-nilai universal yang makin banyak dan luas disadari dan bahkan dipraktikkan. Meneruskan penggusuran paksa akan memanjakan pemerintah dan menghambat pencapaian pembangunan bangsa yang maju, karena penggusuran paksa mehancurkan aset rakyat dan menghambat pemenuhan hak rakyat atas perumahan baik oleh dirinya sendiri maupun oleh pemerintah.

Jakarta, 6 Februari 2017

Posted in Uncategorized | Leave a comment

WHY FORCED EVICTIONS STILL HAPPEN: Have We Failed or Have We Yet to Succeed?

img_8202In Quito, during Habitat 3 Conference and in UCLA, Los Angeles, during 2-days conference on “Land, Livelihoods and Displacement” I have discussed more or less the same questions.

Question 1: Why does force eviction remains to be the dominant method of spatial restructuring? Is it because there is a lack of best practices of participatory community upgrading that the government can draw inspiration from?

Note: eviction is not just of settlements but also other uses of space, for example by street vendors. Their evictions seems to be based on the same misperceptions and misconceptions.

No, there is no lack of good practices. Lack of documentation, dissemination and adoption, yes (perhaps). Example: our success in people-driven reconstruction of 23 villages in post tsunami Aceh, winning one international and one national awards, supported and praised by UN Habitat survey, has no single book published on it, while the world bank and UN-Habitat each published a meter-long series of books and other documentation. Other successful examples include CODI’s works in Thailand and our works in Kendari (voluntary relocation in Bungkutoko island), land-sharing in Makassar, on-site improvements in Strenkali, Surabaya, ARKOM Yogya’s works with riverbank communities in Yogyakarta. Besides, there are many unrealised detailed designs.

Historically there are also earlier examples by pioneers of community-driven on-site upgradings, for example by the award winning Fr. Mangunwijaya.

Eviction and its supporters are based on a list of misperception and misconception:

  • Misperception about the poor as the cause of flood, garbage etc. while they effectively are victims of others (expansion of the city, increasing run off due to increasing concretised surface, garbage coming from all over the city and upstream areas, unaffordable or inaccessible  municipal services,…)
  • Misunderstanding of the agrarian law.
  • Lack of imagination and creativity that other inclusive solutions are possible.
  • Possible manipulation of the popular support for political gains of the incumbent.
  • Disregards of 4 decades of debates and research about eviction.
  • “Relocation” seen as a proper solution disregarding displacement…(for example recently demolition of commercial buildings along riverbanks are suggested as comparable to demolition of age-old vernacular settlements (kampungs), as having the same justified reason of widening river and flood protection.

In the mean time, city center locations where some urban poor are now settling are very tempting for land and space grabbing to satisfy an increasing desire for space from emerging urban middle class.

In addition, what has been anticipated to haunt us all is already happening: climate change adaptation and mitigation HAVE BEEN USED as pretexts to sacrifice the vulnerable. This is happening already n Jakarta (river embankment, NCICD) and Manila (laguna dyke) for examples.

We might also want to raise suspicion that the failure of state and the market has caused all the troubles, not the other way around.  

Question 2: Why do government choose to ignore the best practices of participatory community upgrading? Who actually benefits from forced eviction? There have been ongoing community empowerment in big cities. However, when it comes to spatial restructuring, poor and marginalised communities always lose.

To be certain we have to ask the governments. The fact is that we never got a clear answer from the governments. The on-site upgrading schemes proposed for Kampung Pulo, Bukit Duri and Muara Baru, for examples, were first praised by governors Jokowi and Ahok, but then dismissed after it was said that they need to be followed up with participatory approach.

So, we can only guess that there might have been pressure of time, desire for quick fixes, not quality, based on assumption that the poor do not deserve that much. Consequently, we cannot compete with public and capitalist funding.

The following questions are worth being asked:
Is it really structural that the state is representing the capitals rather than public interest, not to mention “people”?
Is it political? That politicians want quick fixes?
Is it the bureaucracy who are lazy, unmotivated and lack creativity?
Who benefit or who does not benefit and why not?

Question 3: If community empowerment is not enough, how should the poor engage the middle classes to speak on their behalf? Have we educated enough journalist and the media about the benefits of participatory community upgrading? How should we change the dominant public narrative that is in favor of forced eviction? Should we involve the youths more? Should we bombard the middle classes with a lot more messages and images through social media?

The urban poor can speak for themselves. They need to work with the middle class, not asking them to speak on their behalf. The middle class need to speak out on their own behalf to defend the alliance of urban poor and them. The alliance between the middle class and the urban poor is strategic to form the majority of working class. But so far, at least the emerging middle class seems to prefer to ally themselves with the rich and the oligarchic elites, to aspire to get to their conditions. The long term result will be the same with the situations prior to 1998 reform movement.

Can we change the narrative? Can we compete with capitalist machinery and funding?

Question 4: if community empowerment is not enough, should we focus more on developing public institutions such as the Community Organization Development Institute (CODI) in Thailand, which plays a mediating role between poor and marginalized communities and the government?

It is not the community that especially needs empowerment, it is the government and the public who need it. They need to be empowered with moral fibres that “solidarity is rational and an ethical imperative” and a strong will and diligence to set policies right.

Question 5: WHAT NEXT?

NGO’s need to sharpen itself and ask the questions about what they really want to do: Assisting specific groups? Policy advocacy? Changing the totality of the way we progress?

Success or failure need to b measured against well stated aims.

I thing personally we need to aim at what I would call “INFRASTRUCTURE FOR PROGRESS”:

  • Knowledge and its co-production
  • Reproduction of ideas and their carriers, activists as agents
  • Securing ways to engage in public processes
Posted in Uncategorized | 1 Comment

SOLUSI MASALAH SAMPAH JAKARTA: 3 K (KURANGI, KURANGI, KURANGI)

FB_IMG_14703045773384194Tumpukan sampah setinggi 8 m di Kapuk, Jakarta Barat, 10 September 2015 (Foto oleh Saepudin Budi Wiharja)

Hampir tiap tahun Jakarta mengalami insiden sampah. Kabar terakhir: Truk sampah Jakarta ditolak masuk Bantargebang karena melampaui kuota. Ternyata ada kewajiban Jakarta mengurangi sampah. Jumlah sampah DKI ke Bantargebang pada bulan Februari 2015 adalah 6,000 Ton. Berita Juni 2016: 7,000 Ton. Sejauh bisa dilacak, Pemprov DKI tidak punya program pengurangan sampah.

Sampah yang tidak dikurangi dan terus menerus bertambah tidak dapat diselesaikan secara lestari. Konflik selalu akan muncul, sebab sampah yang cuma dipindahkan pada dasarnya menzalimi orang dan species di lingkungan lain.

Satu-satunya jalan yang lestari adalah pendekatan 3 K: Kurangi, Kurangi, Kurangi. Kita semua pelaku perubahan. Namun pemerintah harus berubah drastis untuk mendukung perubahan yang terjadi di masyarakat pada berbagai tingkatan.

Prinsipnya adalah sampah harus dikurangi dan dikelola maksimal di tempat asalnya, yaitu perorangan, rumah tangga, distributor dan industri. Ini akan mengurangi biaya pengangkutan sampah, selain pencemaran dan dampak lainnya.

  • Tiap rumah tangga kita ajak melakukan pendekatan Tiga Pintu: Rumah tangga mengurangi sampah yang masuk ke dalam rumah melalui pintu depannya. Seleksi sudah dimulai ketika belanja. Di dalam rumah, warga belajar cara-cara konsumsi yang mengurangi sampah. Sisa yang masih harus dibuang melalui pintu ketiga, pintu belakang, dipilah. Yang organik dikompost, yang dan bila masih ada yang non organik, digunakan kembali atau didaur ulang.
  • Pihak distributor diwajibkan mengemas produk secara minimal atau menggunakan bahan organik secara maksimal.
  • Pihak industri diberi didorong untuk berproduksi tanpa menghasilkan bahan yang tidak terurai, dan by-products yang masih dihasilkan maksimal masuk kembali ke dalam siklus produksi yang lain.
  • Pemerintah memberikan bantuan alat komposting inovatif yang memudahkan warga. Kebiasaan baru dibangun. Perda baru disusun untuk mendukung dan melaksanakan. Pemerintah mendorong produksi alat-alat kompostinng inovatif dan industri daur ulang dengan insentif.
  • Perda baru dibuat untuk memadukan pengolahan sampah dan pencegahan pencemaran air, udara, dan tanah. Tujuannya tegas: membuat murah dan mudah kehidupan ramah-lingkungan dan membuat mahal kehidupan yang mencemari.

Untuk itu pemerintah memang harus berubah drastis, mengubah tata kerjanya, misalnya dari kebiasaan membayar kontraktor pengangkut sampah dan pasukan oranye berangsur menjadi penyedia alat kompost inovatif, memberikan penyuluhan yang sungguh-sungguh, menciptakan insentif dan disinsentif mendorong industri bersih dan industri daur ulang serta pemantauan yang obyektif.

Banyak teknologi dan contoh sudah tersedia untuk keperluan ini, yang makin menjadi trend di kota-kota maju yang ekologis. Jakarta akan menjadi maju dengan secepat mungkin melakukan perubahan mendasar ini.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

SOLUSI MASALAH AIR JAKARTA

Andesha Hermintomo 07:23:2016

Foto oleh Andesha Hermintomo, 23 Juli 2016

Banjir bukan satu-satunya masalah air Jakarta.

Masalah lain yang tak kalah penting adalah keterbatasan air bersih dalam pipa. Hanya sekitar 50% penduduk Jakarta yang terlayani air bersih dalam pipa. Akibatnya warga miskin, di kampung-kampung yang tidak mendapatkan pelayanan air bersih terpipa, justru membayar mahal untuk membeli air secara eceran, sampai mencapai Rp. 20,000 per hari. Sedangkan seorang bujangan di apartemen mewah di pusat Jakarta hanya membayar 120,000 per bulan untuk air bersih terpipa.

Kesulitan meningkatkan jumlah air bersih terpipa ini ada pada ketidakpastian ketersedian air baku yang datang antara lain dari Bendungan Jatiluhur, yang diantar ke Jakarta melalui Kali Malang.

Hal tersebut menyebabkan penyedotan air tanah besar-besaran yang pada gilirannya menyebabkan penurunan muka tanah di sebagian kawasan Jakarta. Turunnya muka tanah secara tidak merata di beberapa tempat ini merupakan faktor penambah titik banjir dan dapat merusak berbagai prasarana bawah tanah. Maka ada kaitan antara masalah banjir dan terbatasnya pelayanan air bersih terpipa. Selain itu Jakarta memiliki masalah yang makin buruk dalam hal pencemaran air bawah tanah, sungai dan badan-badan air lainnya.

Karena itu kita membutuhkan solusi yang memecahkan berbagai masalah itu sekaligus. Kita harus melakukan pendekatan yang disebut Konservasi Air.

Di kawasan hulu kita perlu bekerja sama dengan Jawa Barat untuk menghijaukan kembali hutan. Tujuannya adalah menyerapkan makin banyak air ke dalam tanah. Ini akan meningkatkan cadangan air baku di Jatiluhur dan lain-lain, sambil sekaligus mengurangi debet/jumlah air permukaan yang sampai ke Jakarta menjadi banjir.

Di kawasan hilir, ialah di dalam kota Jakarta sendiri, kita menerapkan kebijakan zero run-off.

  • Semua air yang jatuh di tiap lahan harus dimasukkan ke dalam tanah, bukan dialirkan ke saluran. Teknologi sederhana seperti sumur resapan dapat disempurnakan dan disesuaikan dengan data yang makin rinci tentang geologi Jakarta yang kini kita miliki, misalnya mengenai dalamnya lapisan pasir yang harus dicapai oleh air serapan itu di kawasan-kawasan berbeda.
  • Air hujan yang jatuh di ruang-ruang publik seperti jalan, taman, dan lain-lain, oleh pemerintah ditampung untuk kemudian diserapkan ke dalam tanah. Ini secara perlahan tapi pasti akan mengisi kembali air tanah Jakarta untuk pertama-tama menghentikan pernurunan muka tanah di sejumlah kawasan, dan kemudian menangkal intrusi air laut.
  • Air limbah yang keluar dari kegiatan manusia dan industri harus diolah di dalam masing-masing lahan, sehingga air yang akhirnya keluar dari sistem ini menjadi cukup bersih dan layak untuk juga diseapkan ke dalam tanah atau digunakan kembali.

Dengan demikian pendekatan konservasi air sekaligus menyelesaikan tiga masalah air Jakarta: banjir, pasokan air baku, dan pencemaran air tanah maupun air permukaan.

Solusi ini memang perlu perombakan dan peningkatan kapasitas birokrasi dan seluruh warga Jakarta. Namun semua teknologi telah tersedia. Anggaran ada. Hanya perlu kerja keras menyusun dan mengawasi pelaksanaan peraturan dan termasuk mengubah kebiasaan.

Posted in Uncategorized | Leave a comment