Hunian Sosial

Berharap pemerintah berikut mau mendengar saran ini…

Hunian Sosial adalah Solusi

 

Marco Kusumawijaya dan Muhammad Zul Qisthi

Peneliti pada Rujak Center for Urban Studies

 

Beberapa tahun belakangan makin banyak berita tentang ketidakterjangkauan hunian di kota-kota besar oleh umumnya rakyat kita. Kalaupun ada yang terjangkau, letaknya jauh dari pusat kota tempat kerja sehingga biaya mobilitas tinggi sekali. Kaum milenial makin gelisah.

 

Kegagalan dalam menyediakan perumahan rakyat terus berulang hingga kini dengan berbagai perubahan yang tidak mengubah pola sama sekali. Perubahan paling jauh cuma dalam hal kelembagaan, dari Kementerian Muda, menjadi Kementerian Negara, menjadi Kementerian (penuh) pada jaman Presiden SBY periode pertama, hingga akhirnya menjadi beberapa direktoral jenderal saja di dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekarang.

 

Pendekatan subsidi yang bersifat karikatif dan menekankan kepemilikan telah dicoba dan diakui gagal tidak lama setelah percobaan pada berbagai masa. Misalnya upaya pertama di masa kolonial Hindia Belanda, yang dimulai tahun 1925, telah disepakati gagal pada Juli 1939 dalam suatu simposium yang diselenggarakan oleh Sociaal Technische Commissie. (dikutip dari buku terbitan Kementerian Perumahan Rakyat “Kilas Balik Perumahan Rakyat 1900-2000, 2010). Karena kegagalan ini maka lalu proyek berubah menjadi perbaikan sarana prasarana, dan/atau dibantu dengan pendekatan keteknikan seperti industri prefabrikasi komponen bangunan. Tentu saja ini pun gagal dan hanya dapat menjangkau sebagian kecil rakyat. Hingga kini pendekatan yang serupa terus diulang meskipun telah diakui kegagalannya di berbagaikurun waktunya masing-masing. 

 

Perumahan sosial adalah perumahan yang tidak beorientasi keuntungan, diperuntukkan bagi penduduk berpenghasilan menengah hingga rendah dengan mekanisme sewa yang disesuaikan dengan tingkat penghasilan. Dengan demikian dia mengandaikan penggunaan dana publik pada dua lapis, yaitu pada pembangunannya dan pada pemakaiannya. Dengan informasi yang sudah maju dan kelembagaan negara yang makin baik, maka bisa ditentukan garis pemisah penghasilan yang berhak dan yang tidak. Selanjutnya pada yang berhak dapat ditentukan berapa uang sewa yang layak untuk setiap tingkat penghasilan. Kalau ada yang naik kelas secara pendapatan, maka sewa meningkat, atau bila melewati garis pemisah, tidak lagi berhak, dan dapat mencari solusinya di pasar bebas.

 

Perumahan sosial ada dua macam. Yang pertama dimiliki dan dikelola oleh negara melalui pemerintah. Ini disebut perumahan publik atau perumahan umum. Yang kedua dimiliki oleh pemerintah dan/atau organisasi nirlaba, dan dikelola oleh organisasi nirlaba yang dapat berbentuk koperasi  perumahan, yayasan atau lainnya. 

 

Untuk segera, dimohon untuk tidak serta merta membayangkan blok-blok rumah susun yang membosankan dan seringkali buruk rupa sebagai satu-satunya wujud fisik yang mungkin. Ini hal yang harus kita ubah juga. Di banyak negara, hunian susun dirancang oleh arsitek ternama dengan wujud fisik yang sangat kreatif dan indah. Misalnya, rumah susun di Gifu, Kitagata, Jepang, rancangan arsitek terkemuka SEJIMA Kazuyo.

 

Ada banyak argumentasi untuk perumahan sosial yang mengandung konsekuensi “subsidi” dengan menggunakan dana publik ini. Namun, sebelumnya, analogi yang mudah adalah subsidi pada angkutan umum.

 

Setiap tahun berbagai pemerintah di luar maupun di dalam negeri memberi subsidi mobilitas berupa pembangunan sistem angkutan umum dan pemakaiannya. Sebagai salah satu contoh, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan subsidi sebesar Rp2,8 triliun kepada PT Trans Jakarta pada tahun 2018 dan menganggarkan Rp3.2 triliun untuk tahun 2019. Untuk penggunaan MRT, setiap perjalanan rata-rata mendapat subsidi Rp23.159 per penumpang dengan total perkiraan mencapai Rp423,03 milyar untuk tahun pertama.

 

Tentu saja subsidi tidak diberikan untuk orang membeli mobilsebagai milik pribadi. Uang publik, uang kita bersama yang dikumpulkan melalalui pajak dan lain-lain, digunakan untuk membangun sistem angkutan umum dan membiayai operasinya. Pendapatan dari karcis pemakaian tidak pernah mencukupi untuk menutupi bahkan biaya operasi. Inilah asal usul “subsidi” untuk mobilitas warga. Pembenarannya apa? Mobilitas adalah hak dasar warga, adalah kunci keberhasilan sosial dan ekonomi perkotaan, lebih ramah-lingkungan (dibandingkan kendaraan pribadi) dan keniscayaan ruang, bahwa ruang kota tidak akan cukup atau efisien untuk menampung semua kendaraan pribadi.

 

Pada perumahan argumen-nya lebih mendesak dan mendasar. Rumah adalah hak asasi manusia. Hal ini tercantum di dalam UUD 45 pasal 28H yang merupakan hasil amandemen kedua(Agustus 2000), di dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, UU nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan (ratifikasi) Kovenan Internasional (PBB) tentang Hak-hak Sosial-Ekonomi-Budaya (ecosoc rights). Pada rumah banyak hak lain melekat dapat terselenggara dengan baik. Rumah mengukuhkan hak domisili yang mendasar untuk partisipasi politik demokratis. 70% penyakit menjangkit karena lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat. Pendidikan anak yang baik tak mungkin tanpa rumah dan lingkungan permukiman yang sehat. Martabat dan interaksi sosial dan budaya yang tinggi memerlukan hunian yang sehat bermartabat pula. 

 

Secara ekonomi, ungkapan bahwa “setiap Senin harga rumahnaik” sebenarnya menunjuk kepada sesuatu yang serius. Harga tanah dan bangunan memang tidak pernah turun. Sebabnya juga serius. Harga rumah tidak elastis, meskipun ada perubahan besar pada sisi pasokan (supply) maupun permintaan (demand). Karena itu, ada yang mengatakan bahwa perilaku rumah bukanlah komoditas dan, karena itu, tidak dapat diperlakukan sebagai komoditas. Memperlakukan rumah sebagai komoditas hanya meningkatkan (keuntungan)spekulasi yang tidak adil. Tidak adil? Peningkatan harga tanah dan bangunan umumnya terjadi karena investasi publik (pada jalan, saluran, angkutan umum, pelayanan sosial) yang seharusnya dinikmati oleh semua warga. Yang memiliki tanah dan bangunan tiap tahun mendapat keuntungan berlebihan karena hal tersebut, hingga 15% di Jakarta. Yang tidak punya sebaliknya harus membayar makin mahal setiap tahun.

 

Oleh sebab itu menjadi terang benderang kesalahan kebijakan subsidi yang selama ini diterapkan. Mayoritas penggunaan dana publik sejauh ini lebih diberikan sebagai subsidi untuk membeli, memiliki rumahdan lebih celaka lagi rumah bertapak, sehingga secara tidak langsung malah mendorong spekulasi keuntungan atas rumah dan tanah. Hanya sedikit dana publik yang digunakan untuk perumahan publik, misalnya dalam bentuk rumah rusun sewa. Kota Jakarta sekarang memiliki sekitar 27 ribu rusun sewa. Berapa di negara lain? Kota Berlin dengan penduduk 3,7 juta memilikitotal 466.000 hunian sosial, terdiri dari 186.000 satuan yang dikelola oleh 80 koperasi perumahan, dan 280.000 satuan yang dikelola oleh 4 BUMD. Bersama, semua itu merupakan 28% dari cadangan hunian di Berlin. Kota Vienna dengan penduduk 1,89 juta punya 220.000 hunian publik, yang merupakan 25% dari seluruh cadangan perumahan di kota itu. 

 

Tentu saja kota kota Eropa Barat itu tidak tiba-tiba memiliki cadangan hunian sosial sebanyak itu. Semua itu adalah penumpukan progresif sejak pasca Perang Dunia II, tetapi dengan konstruksi ideologis yang sudah ada sejak akhir abad ke-19. Namun, perlu juga diberi keterangan bahwa Berlin memiliki sasaran membangun 3.000 satuan hunian sosial dalam kurun waktu 2015-2025. Dengan itupun, kita membaca beberapa bulan lalu ribuan warga Berlin turun ke jalan meminta referendum agar pemerintah mengambil alih banyak hunian susun swasta yang spekulatif, akibat liberalisasi sekitar 10 tahun yang lalu, sehingga biaya hunian di Berlin mulai meningkat tajam. Di Paris kita mendengar juga masalah yang serupa. Demikian juga London dan New York. Kota-kota ini telah mulai mengambil tindakan menuju kembali ke prinsip-prinsip hunian sosial. Di Paris dan London di bawah kepemimpinan progresif walikota masing-masing. Vienna kini menjadi acuan banyak kota dunia.

Selain itu terdapat kesalahan penyaluran subsidi yang serius. Umumnya subsidi disalurkan melalui pengembang untuk produk akhirnyanya dengan pola kepemilikan. Ini analog dengan subsidi orang membeli kendaraan pribadi. Padahal pada tahun 2016 sebagian besar rakyat kita, yaitu 69,60%, membangun rumahnya sendiri, hanya turun sedikit dari tahun 2013 sebanyak 71,07%.  Yang membeli dari pengembang hanya 3,72% pada tahun 2016, berkurang dari 3,96% pada tahun 2013. 

Jadi, yang lebih penting adalah perubahan orientasi kebijakan perumahan dulu. Perlu ada perubahan kebijakan yang mendasar menjadikan pembangunan hunian sosial sebagai tujuan progresif. Kebijakan ini harus didukung kehendak politik yang kuat oleh kita semua, sehingga kita bisa mencapai jumlah yang siginifikan secara progresif hingga dua puluhan tahun ke depan. “Sayangnya”, harus dimulai sekarang atau secepatnya, sebelum tenaga spekulatif makin mencelakakan generasi muda kita, yang pada akhirnya akan membuat generasi milenial kita tidak produktif secara ekonomi maupun sosial, budaya dan politik. Dalam rangka sungguh-sungguh memanfaatkan tahap tinggal landas, kita juga perlu fokus, mengkonsentrasikan dana publik secara tajam untuk hal-hal yang krusial. Subsidi seharusnya hanya untuk pemakaian(bukan kepemilikan) hunian susun (rumah susun, kampung susun, apapun bentuknya, asal bangunan ber-KK majemuk), bukan hunian bertapak.

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s