MUNGKINKAH MEMENUHI KEBUTUHAN HUNIAN LAYAK PARA MILENIAL?

(Dari diskusi publik “Hunian Layak adalah Hak Asasi” di Goethe Haus, 11 April 2018, yang diselenggarakan oleh Ruang Jakarta dan LBH Jakarta)

“Seberapapun kecepatan kita meningkatkan penghasilan, tidak akan bisa mengejar kenaikan harga properti, rumah dan tanah, yang tersedia di pasar.”

Demikian kata sineas muda Angga Dwimas Sasongko semalam di diskusi “Hunian Layak adalah Hak Asasi” di Goethe Haus, Jalan Sam Ratulangi, Jakarta Pusat.

Lanjutnya: “Karena itu diperlukan perjuangan lebih (secara bersama-sama), selain kerja meningkatkan penghasilan masing-masing. Juga diperlukan keterlibatan institusi yang lebih besar daripada kita masing-masing”.

Angga mengatakan itu dengan latar belakang pengalamannya memikirkan 125 orang, umumnya milenial, yang bekerja di berbagai usahanya di bidang perfileman dan per(filosofi)kopian.

Peneliti Senior pada KOMNAS HAM, Pihrih Buhaerah, mengungkapkan sudah bukan rahasia lagi di seluruh dunia, dan terutama di Indonesia, bahwa kesenjangan antara peningkatan penghasilan dengan peningkatan harga properti makin besar. Tanpa melakukan apa-apa, bila diserahkan ke pasar saja, krisis perumahan (dan akibatnya krisis produktivitas serta sosial politik) sudah sangat nyata di depan mata. Solusinya menurut beliau: Pendekatan HAM. Negara harus mengendalikan dan mengarahkan ekonomi dengan berbagai instrumennya supaya hunian layak menjadi terjangkau pada tingkat penghasilan yang berlaku. Tidak berguna mengupayakan peningkatan penghasilan saja, kalau harga properti tidak dikendalikan. Hanya pendekatan HAM yang dapat memaksa negara “hadir” menyediakan subsidi atau mengatur pasar dengan target yang jelas (yang tentunya harus merupakan konsesnsus nasional).

Pembicara lain, Yuli Kusworo dari Arkom Institute Arkomjogjamengungkapkan bahwa dalam pengalamannya ada kepala daerah (dan pemerintahannya) yang secara mandiri melaksanakan pendekatan HAM seperti di atas. Tapi ada juga, bahkan kebanyakan, yang tidak. Menurut dia, hal ini tidak bisa dibiarkan. HAM harusnya menjadi standar di semua daerah, di seluruh Indonesia, tidak bisa tergantung pada selera kepala daerah yang kebetulan paham atau mau. Suatu kehendak politik harus digalang.8c8ba27d-702d-4aff-b2a7-453dc8ebbd85

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s