Menuju Persatuan Kota

(Tulisan tahun 2000 di KOMPAS, sebagai dasar bergerak sebagai newbie aktivis pasca-1998)

 

Konflik-konflik di dalam dan menyangkut ruang, yang mencuat selama krisis dua tahun terakhir, membuat kita sadar akan suatu kekerasan primer di kota-kota dan daerah-daerah di seluruh Indonesia: super-imposisi paksa ruang Orde-Baru, yang tidak lain adalah suatu rejim modernisasi yang reduksionis, di atas ruang historis antropologis. Kekerasan-kekerasan selanjutnya hanyalah merupakan reaksi atau akibat dari yang primer itu.

 

Modernisasi reduksionis ini tanpa pencerahan: rasionalisasi tanpa komunikasi; politisasi tanpa partisipasi; identitas tanpa keaslian (authenticity); birokratisasi tanpa tanggung-jawab individual; mobilisasi tanpa pemberdayaan; ekonomi pertumbuhan tanpa kewira-swastaan; monumentalitas tanpa permanensi, tanpa identifikasi dan kenangan kolektif.

 

Ini tidak asing bagi banyak konteks negeri sedang berkembang lain. Bagaimana konsepsi modernisasi dimonopoli dan direduksi oleh elit demi ‘menyelamatkan bangsa dari pengaruh buruk’ sudah dibaca pada saat awal rejim mulai melakukan konsolidasi -ialah pertengahan tahun 1980an – antara lain oleh Marshall Berman (All that is solid melts into the air: the Experience of Modernity, Verso, 1985), Richard A. O’Connor (A Theory of Indigenous Southeast Asian Urbanism; Institute of Southeast Asian Studies, 1983) dan Claude Javeau (Le Developpement Entre Tradition et Modernité, La Cambre, 1987). Belakangan ini muncul juga penjelasan ‘pascakolonial’, antara lain oleh Abidin Kusno (Behind the Postcolonial, Architecture, urban space and political cultures in Indonesia, Routledge, 2000).

 

Ruang dari rejim demikian bersifat fungsionalistik, developmentalistik, keras, mengabaikan detail dan apa yang ada sebelumnya, memaksakan diri, non-antropologis, non-ekologis,  dan ekslusiv, menolak keragaman.

 

Arsitekturnya memainkan politik identitas tanpa memberikan ruang bagi interpretasi kreativ. Maka tidak ada keaslian. Arsitektur bangunan pemerintah daerah dan hotel-hotel yang menjamur berturut-turut sebagai fungsi birokratisasi dan eksploitasi budaya bagi kepentingan ekonomi pariwisata, misalnya, tidak lebih daripada penggelembungan tipologi arsitektur tradisional warisan nenek moyang tanpa nilai tambah otentik.

 

Budaya berkota dan mengkota direduksi ke dalam sejumlah slogan ringkas dan instant.

 

Yang kecil, unik dan kaya detail seperti komunitas etnis, warisan kota lama, kampung-kampung kota dan permukiman masyarakat asli luput dari representasi, dianggap tidak ada, dan tidak terikutkan dalam perencanaan yang top-down. Kampung kota sebagai ruang bermukim asli yang tersisa makin lama makin diberi konotasi negatif: tidak ‘modern’, tidak ‘maju’.

 

Yang menghilang dari representasi kemudian juga menghilang dari realitas. Masyarakat adat kehilangan ‘ruang hidupnya’ karena ditimpa dengan struktur makna lain yang asing: ekonomi eksploitatif HPH (Hak Pengelolaan Hutan), misalnya. Demikian juga kasus masyarakat nelayan yang daerah penangkapannya dikavling menjadi peternakan mutiara atau eksploitasi tambang timah.

 

Monumen-monumennya sepi makna. Yang sangat fenomenal adalah patung besar para tokoh dalam gaya realisme. Begitu juga ruang-ruang terbuka dan kompleks seperti Taman Mini Indonesia, serta jalan raya yang serba besar hanya skalanya, namun sepi dari permanensi yang lebih mendasar dan “dihidupi” sebagaimana diangkat dari sejarah oleh Henri Lefebvre (The Production of Space, 1991),  yaitu permanensi yang berdasarkan identifikasi kolektif masyarakat luas. Megastruktur, yang komersial seperti mal yang menjadi simbol aspirasi ‘kemajuan’ di banyak daerah di luar Jakarta , maupun yang birokratis seperti kompleks perkantoran pemerintah, bahkan menggusur permanensi yang seungguhnya, yaitu kampung-kampung yang sudah puluhan tahun mengakar. Monumen-monumen ini lebih besar badan daripada maknanya. Lebih besar tokoh daripada ruang khalayaknya. Lebih besar lingga daripada yoninya.

 

Semua kota di Indonesia telah ‘membesar’ terus menerus, tetapi ruang-ruang yang dapat dimasuki bebas dan nyaman oleh penghuni serta pemakainya justru makin menyempit sampai ke hanya ruang privat-nya masing-masing. Akibat frustrasi ini orang memaksimalkan dua pelarian: membuat ruang pribadinya -rumah, mobil, klub- menjadi istana; atau merambah alam-hijau sejadi-jadinya, sehingga terjadi sub-urbanisasi dan  ‘Puncak’-isasi.

 

Lain dari itu, misalnya taman dan lapangan serta terutama ruang jalan, dianggap dunia liar: boleh buang sampah seenaknya, boleh berebutan sekuatnya, dianggap urusan orang-lain saja. Hasilnya adalah kota-kota mengalami de-urbanisasi, bahkan ruralisasi. Masyarakat kota –semua kelas dan segmen- menjadi apatis terhadap kotanya sendiri. Tidak ada tetangga, melainkan saingan memperebutkan secuil bagian kota. Tidak ada krama dan peradaban, tidak ada kesepakatan. Yang ada eksklusivitas.

 

Jalan besar (bukan ‘raya’ yang kaya konotasi sosial-kultural) baik yang di dalam kota maupun yang berupa ‘jalan lingkar’ membelah begitu saja ruang entitas sosial-geografis, dan dibangun sebagai ruang teknis-fungsional mesin pertumbuhan ekonomi tanpa konsepsi makna, tanpa konsepsi ruang arsitektur yang jelas di awal.

 

Dengan cara itu semua, tata ruang Orde-Baru telah memporak-porandakan ruang antropologis, dimana guna dan makna bersatu, menjadi fragmen-fragmen fungsional yang terpenggal-penggal. Tidak ada sensitivitas yang merancang ruang untuk digunakan oleh manusia beradab dan manusia ‘bermain’.

 

Infrastruktur umumnya memecah-belah ruang, bukan menyatukan. Perumahan tidak membentuk kota, melainkan hanya kompleks-kompleks terpisah. Ruang nyaman publik hanya yang pakai bayar. Ruang terbuka seperti taman menjadi makin tidak aksesibel atau terpenggal dari lingkungan permukiman, sehingga justru menjadi tidak ‘fungsional’: tidak terpakai dan ditinggalkan menjadi tempat sampah atau tidak terawat. Tidak ada arsitektur.

 

Jalan menjadi tanpa urbanitas, tanpa ’krama’, menjadi alat fungsional saja untuk bergerak, bukan untuk kegiatan urban yang lebih luas dan beragam. Kalaupun ada, misalnya perdagangan kaki lima, maka senantiasa dianggap mengganggu ‘fungsi utama’ jalan. Maka pelarian berikutnya adalah urbanitas yang dimasukkan ke dalam interior: lobi hotel dan gedung lain yang berlebihan dalam hal ukuran maupun kelengkapan kegiatan. Gedung-gedung atau kompleks gedung-gedung berlomba menjadi ‘kota’ tersendiri selengkap-lengkapnya. Jalan ditinggalkan dari keseharian urbanitas; tetapi mencuat penting ketika ada massa dalam aksi sesaat yang sekali-sekali.

 

Tata ruang juga dianggap sebagai penyelesaian teknis semata, meskipun diam-diam dijadikan alat kepentingan, seperti semua hal di jaman Orde Baru: negara dan kota diurus bukan hanya oleh politisi elitis tetapi juga profesional teknisi elitis. Yang KKN sebenarnya bukan hanya politisi dan pengusaha, tetapi juga birokrat dan teknisi. “Penghianatan” seperti ini menumpulkan kemampuan dan inovasi para teknisi itu sendiri, karena tidak terbiasa mempertanggung-jawabkan gagasan-gagasan di depan khalayak. Rencana induk kota dan rancangan bangunan-bangunan umum dilakukan secara tertutup. Tidak ada sayembara yang di negara maju merupakan instrumen sehari-hari untuk menyaring yang terbaik, menggalang konsensus sekaligus meningkatkan apresiasi masyarakat, menjalin dialog antara profesional dengan awam yang berkepentingan (stakeholders).

 

Penghianatan ini makin berlebih dengan penyimpangan-penyimpangan yang umumnya ‘dibenarkan’ dalam tata ruang berikutnya dengan argumen manipulatif yang naif: mengakomodasi pertumbuhan ekonomi.

 

Tidak disadari, atau memang tidak perduli, bahwa rakyat sebenarnya lebih pintar untuk dapat mengerti bahwa hampir semua penyimpangan itu sama sekali tidak berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan nyata rakyat banyak, melainkan lebih melayani keserakahan spekulatif para pengusaha yang bersekongkol dengan keinginan kelas menengah atas untuk menguasai lebih banyak kapital dan aset. Property crash yang terjadi di awal krisis nasional merupakan  buktinya sendiri: sebagian besar menyangkut pembukaan lahan baru secara berlebihan (misalnya Pantai Indah Kapuk di Jakarta, yang aslinya adalah hutan lindung bakau, habitat beberapa spesies unggas langka) atau pembangunan proyek-proyek baru yang sama sekali tidak menyelesaikan masalah yang lebih mendasar seperti menyediakan ‘rumah pertama’ bagi rakyat banyak.

 

Kesimpulan Hoffmann-Axthelm (Die Dritte Stadt, 1993) sangat jelas: bahkan bila harga tanah menjadi lebih murah sekalipun (kenyataannya tidak) karena penambahan supply tanah yang berguna-tunggal (monofungsional), hal ini tidak menolong yang lemah untuk mendapatkan ruang hunian yang lebih luas, tetapi hanya membantu yang lebih kuat untuk mendapatkan lahan tambahan.

 

Yang dapat menolong adalah kembali kepada urbanitas yang sejati: penggunaan lahan yang hemat secara ekologis dan peningkatan fungsi lahan secara kualitatif dan wajar untuk keseluruhan kota, dengan cara menggabungan kembali berbagai fungsi dan dimensi kehidupan dalam ruang yang kompak. Penambahan supply dalam bentuk suburbanisasi makin menjadi ruralisasi dan bersifat anti-urban, karena sama sekali tidak membangun budaya berkota dan mengkota, karena tidak ada kepadatan maupun keragaman yang cukup.

 

***

 

Akar dari masyarakat ada pada tingkat kota dan daerah. Partisipasi pada entitas masyarakat kota dan daerah, yang memiliki kepentingan bersama yang nyata dan terbatas dalam ruang yang sama, akan menentukan keberhasilan dan produktivitas reformasi di tahun mendatang. ‘Masyarakat bangsa’ adalah suatu abstraksi dan penghikmatan konsepsional saja, sedangkan ‘masyarakat kota’ ada tanpa perlu dikonsepsikan.  Pada tingkat ini reformasi mau tidak mau akan menyentuh tataran kultural, akan menyentuh ‘demokrasi’ dalam praktek sehari-hari, dan mengenai kepengurusan segi-segi kehidupan yang nyata.

 

Kenyataannya memang inovasi dan kreativitas terdapat di dalam organisasi-organisasi masyarakat warga yang kecil-kecil dan sehari-hari di lokal-lokal yang terbatas: Mangunwijaya dan murid-muridnya, Profesor Hasan Purbo dengan gerakan community-based development, serta banyak sekali LSM di seluruh Indonesia.  Yayasan Toloka di Ampana, 158 km sebelah Timur dari Poso, sekedar menyebut satu contoh, terdiri dari orang-orang muda yang membantu masyarakat nelayan memetakan dunia lautnya menurut pemahaman mereka sendiri, yang telah diabaikan ketika pemerintah daerah mengkapling ‘dunia’ yang sama seluas 1,537 hektar untuk dikontrakkan kepada perusahaan peternakan mutiara, dan dengan demikian menutup ‘ruang hidup’ ini dari mereka. Padahal, dengan metoda ‘participatory mapping’, mereka berhasil menunjuk 72 titik dimana mereka turun temurun telah menangkap ikan di dalam ‘dunia’ tersebut.
Pada tingkat daerah, soal partisipasi mengemuka dengan sendirinya dalam arti senyata-nyatanya. Reformasi mulai di kota-kota. Memang kemudian harus ditegaskan dan dilembagakan di kota-kota. Secara politik dan sosial-kultural, ‘persatuan kota’ justru harus mendahului ‘persatuan nasional’.

 

Konsep ‘persatuan kota’ atau daerah juga penting untuk mengatasi penyeragaman struktural. Dengan konsep ini sensitivitas antropo-ekologis dapat dipertahankan. Maka Indonesia sebaiknya lebih dilihat sebagai ‘Nusantara’, sebagai kumpulan ‘pulau-pulau’ (dalam arti literer maupun simbolis) komunitas kota dan daerah yang masing-masingnya mempunyai ‘persatuan’ sosial kultural yang nyata dan tidak abstrak-politis seperti konsep ‘persatuan nasional’ yang nyatanya represif dan reduksionis.

Di Jakarta terbukti bahwa demonstrasi dan wacana demokrasi dalam bentuk lainnya yang menyentuh soal-soal nasional sama sekali tidak mampu menutupi konflik-konflik di dalam kota: antar masyarakat, antara pemerintah dan masyarakat, antara buruh dan pemodal, antara kampung dengan kampung, antara kampung kumuh dengan ‘gated community‘, antara Konsorsium Kaum Miskin Kota dengan petugas dan birokrat. Dan semua ini terjadi dan berdampak dalam ruang. Di dalam kota, ruang ini penting, karena sempit-terbatas, padat-sesak dengan berbagai penggunaan dan kepentingan, formal-legal, ada norma dan krama.
Tetapi ternyata di Jakarta belum sekatapun agenda reformasi diterjemahkan secara nyata. Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2010 mematok keputusan-keputusan dasyat tanpa kehendak kolektif yang jelas dan sahih; soal-soal yang memerlukan awal jawabannya sekarang (karena harus diupayakan secara persisten jangka panjang) seperti pengendalian banjir, penanggulangan pencemaran alam, prasarana dasar, angkutan umum, belum mendapatkan dasar-dasarnya yang bermutu; ketertiban lalu lintas dan penegakkan krama di ruang umum lainnya belum mendapatkan motivasi kultural suatu masyarakat warga yang dewasa; kaum terpinggirkan terus menerus masih harus berteriak tanpa penyaluran yang jelas; bagian-bagian kota, ruang-ruang umumnya, makin mengalami proses ruralisasi, bukannya urbanisasi, baik dalam arti arsitektur maupun prilaku manusianya.

 

Semua itu tidak menyebabkan kekerasan, tetapi mempermudah dan memberi peluang untuk kekerasan. Dan yang dimaksud dengan kekerasan bukan hanya bentrok fisik, melainkan juga muka-muka yang mengeras karena bosan, tidak perdulian dengan sekitar, mau menang sendiri di jalan dan di mana saja, serba menelikung memperjuangkan kepentingan sendiri, tidak mau mengalah dengan akibat kepentingan bersama menjadi ‘macet’ semua. Perilaku kita di jalan sungguh adalah pars pro toto dari karakter bangsa kita di seluruh bidang kehidupan. Tidak ada orang sadar bahwa ada hal jangka panjang yang harus disiapkan sekarang, paling tidak konsensusnya. Kota Bogota, misalnya, bulan Oktober lalu mengadakan referendum untuk menentukan ‘kota bebas kendaraan pribadi pada jam puncak’ yang baru akan diberlakukan Tahun 2015!

 

Pelembagaan partisipasi sangat sentral sebagai suatu cara untuk merekat ‘persatuan kota’, karena melaluinya warga merasa ikut bertanggungjawab, menentukan dan berdaya, bukan hanya sebagai ‘penerima’. Partisipasi harus dimengerti sebagai ‘keterlibatan langsung agen-agen sosial dalam kegiatan-kegiatan publik’ (Cunill, 1977).

 

Sayangnya di benak banyak para birokrat, partisipasi masih dilihat dalam kerangka mencari lejitimasi dan pembenaran, padahal yang lebih penting adalah melihatnya sebagai alat pendobrak mentalitet feodal dan kolonial, sehingga terjadi pemberdayaan masyarakat warga untuk membangun dirinya sendiri.

 

Selain soal akuntabilitas dan keterwakilan, perlu wacana rinci mengenai pengetahuan dan cara serta prosedur keterlibatan langsung.  Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir di dunia sedang berkembang sebenarnya konsep dan teknik partisipasi telah bergerak dari melihat masyarakat sebagai ‘penerima’ menjadi ‘warga’ yang berhak dan berdaulat, dari menyangkut proyek-proyek sosial terpisah sampai kepada keterlibatan dalam perumusan kebijakan, dari yang sifatnya konsultatif ke yang bersifat pengambilan keputusan, dari hal-hal mikro ke yang makro. Dari perencanaan (termasuk ‘tata-ruang’), program pembangunan daerah, sampai ke penyusunan anggaran partisipatif.

 

Memang ada beberapa hambatan, tetapi banyak dokumentasi dan studi perbandingan (a.l Schönwalder, 1997, John Gaventa dan Camilo Valderrama, 1999) menemukan banyak strategi dan inovasi yang dapat diadaptasi sesuai konteks setempat untuk mengatasi hambatan-hambatan dan maju terus. Contoh-contoh fantastis tapi ternyata terlaksana misalnya: sejak 1989 Brazil telah menerapkan ‘anggaran partisipatif’ di sejumlah 70 kota; di Filipina, proyek ‘Batman’ menerapkan ‘perencanaan partisipatif’ di sejumlah besar kota di seluruh negeri. Filipina, India, dan Bolivia adalah tiga negara yang secara khusus membuat undang-undang untuk menjamin partisipasi, masing-masing berturut-turut: Undang-undang Pemerintah Daerah (1991), Amandemen ke-73 Konstitusi (1993), dan Undang-undang Partisipasi Rakyat (1992).

 

Untuk memulai reformasi menuju persatuan kota yang sungguh-sungguh, suatu moratorium perlu dikenakan terhadap semua produk ‘tata-ruang’ sehingga ada kesempatan untuk mengulang secara partisipatif. Ini jelas sangat bermanfaat untuk menggalang kesepakatan baru (new deal) yang sangat diperlukan bangsa ini untuk melangkah maju dengan mantap bersama-sama, tanpa kekerasan konflik. Lebih baik menuntaskan di awal, daripada terus menerus digerogoti konflik. Tata ruang adalah alat yang sangat ampuh untuk merumuskan ‘new deal’ secara kongkrit. Dan terbukti sangat realistis di banyak negeri lain.

 

Moratorium ini jelas harus dilakukan terhadap, misalnya, RTRW Jakarta 2010, karena benar-benar tidak legitimate dari segi ‘problem statement’nya yang tidak jelas dan tidak aspiratif, prosesnya yang tidak partisipatif, motivasinya yang cenderung membenarkan pelanggaran yang lalu, serta kekosongan solusi yang inovatif. Tanpa moratorium dan mengulang proses tata ruang, sulit membayangkan Jakarta akan aman tenteram dan mampu bersaing di masa depan. Harus digalang aliansi lintas-warga yang luas untuk mendesakkan hal ini. Segera!

[1] Diterbitkan KOMPAS edisi khusus akhir tahun, 20 Desember 2000.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s