PENGGUSURAN PAKSA TIDAK BAIK DAN TIDAK DIPERLUKAN

mural-kampung-aquarium

KETERANGAN AHLI

NOMOR PERKARA 96/PUU-XIV/2016

Permohonan Uji Materi Ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) butir a, butir b, butir c, dan butir d, dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Oleh:

Ir. Marco Kusumawijaya, M.Arch.Eng 

Direktur Rujak Center for Urban Studies

Jakarta

Yang Mulia, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,
Yang Terhormat, Pemerintah dan DPR-RI,
Yang Terhormat, Pemohon dan Kuasa Hukumnya,
Hadirin yang berbahagia.

Nama saya Marco Kusumawijaya. Keahlian saya adalah arsitektur dan tata ruang/tata kota. Saya adalah lulusan Jurusan arsitektur Universitas Katolik Parahyangan, Bandung dan Post Graduate Center Human Settlements, K.U. Leuven, Belgia. Seumur hidup profesionalnya, sejak 1983, saya adalah pelaku yang mengupayakan alternatif pembangunan tanpa penggusuran, terutama di bidang perumahan rakyat. Sesungguhnya, bagian utama pemaparan saya di hadapan Yang Mulia hari ini akan bertumpu dan dimulai terutama dengan pengalaman keterlibatan saya langsung dan tidak langsung pada beberapa kegiatan pembangunan perumahan rakyat tanpa menggusur. Sebelumnya ijinkanlah saya menyebutkan satu posisi terakhir saya yang relevan dengan masalah permukiman rakyat: Saya adalah satu dari empat warga negara Indonesia yang menjadi anggota “Policy Units” pada tahap akhir persiapan Konferensi Habitat III yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa di Quito, Ecuador, bulan Oktober 2016 yang baru lalu. Konferensi Habitat diadakan setiap dua dasawarsa sekali dan merupakan puncak konsensus dunia untuk masalah permukiman dan perkotaan lestari (berkelanjutan). Tugas kami di Policy Units adalah merekomendasikan butir-butir kebijakan yang menjadi bagian utama deklarasi New Urban Agenda, hasil utama dari konferensi tersebut. Bapak Djoko Kirmanto, mantan Menteri Pekerjaan Umum, adalah salah satu ari empat WNI itu, yang kemudian mengundurkan diri karena alasan kesehatan.

Hal tersebut saya sampaikan ke Yang Mulia karena deklarasi New Urban Agenda adalah konsensus paling mutakhir seluruh anggota Perserikatan Bangsa-bangsa yang menentang penggusuran paksa, dan bilapun penggusuran sebagai pilihan terakhir harus dilakukan, maka ada syarat-syarat berat yang SEBELUMNYA harus dipenuhi sebelum penggusuran dilakukan. Syarat-syarat ini antara lain: tempat tinggal baru yang lebih baik harus siap terlebih dahulu sebelum penggusuran dilakukan. Selain itu bahkan badan-badan dunia seperti Bank Dunia juga mensyaratkan yang sama.

Beberapa bulan sebelum Konferensi Habitat III, dalam tahun yang sama 2016, Paus Fransiskus mengeluarkan Ensiklik berjudul Laudato Si tentang lingkungan. Ensiklik ini juga dengan sangat jelas dengan argumentasi yang sangat kuat menentang penggusuran, menganjurkan hunian yang inklusif untuk berbagai golongan sosial-ekonomi, dan memberikan syarat-syarat yang sangat berat bagi penggusuran sebagai pilihan terakhir. Ensiklik ini layak saya sebutkan karena merupakan ensiklik yang diterima sangat luas oleh bergagai golongan agama maupun kalangan ilmuwan dari berbagai bidang ilmu pengetahuan.

Kesimpulan yang ingin saya sampaikan dengan menyebut serba sedikit konvensi dan konsensus mendunia di atas adalah: Penggusuran paksa sudah dianggap bukan bagian dari dunia yang beradab serta melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan.

Selanjutnya dengan contoh-contoh berikut saya ingin menyampaikan bahwa bukan saja penggusuran paksa bukan solusi, tetapi juga tidak diperlukan, karena sudah banyak kesadaran dan praktik alternatif yang terdapat bukan saja di luar negeri saja, tetapi juga di dalam negeri.

Di Solo saat ini rekan-rekan saya sedang berkerjasama dengan pemerintah kota itu memperbaiki permukiman rakyat di tepi Kali Pepe sambil juga merancang perbaikan tepian Kali Pepe. Kegiatan ini resmi dan didukung sepenuhnya oleh Walikota Kota Solo, terbukti dari kehadiran beliau yang berkali-kali dalam prosesnya. Ada sekitar 500 KK yang terlibat dalam proses ini. Sebagian mungkin akan memundurkan atau menggeser rumahnya beberapa meter. Beberapa mungkin akan tinggal dalam suatu bangunan rumah susun. Tapi intinya ada tiga hal. Pertama, mereka mundur atau geser, tapi relatif akan tinggal di dalam kampung yang sama, yang memiliki akses ke sarana-prasarana perkotaan yang sama atau lebih baik. Kedua, hasil akhir ditentukan bersama-sama melalui proses kolaborasi. Ketiga, perbaikan lingkungan (dalam hal ini sungai) dan permukiman rakyat dilakukan secara bersama-sama sekaligus.

Di Pulau Bungkutoko, Kota Kendari, sekitar 60 KK nelayan telah pindah secara sukarela dan terencana ke lokasi baru yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi semula. Lokasi lama akan menjadi perluasan pelabuhan. Mereka pindah sukarela ke lokasi yang relatif memiliki konteks yang sama: tetap di tepi pantai sehingga mereka tetap punya akses ke laut untuk menjalankan profesinya sebagai nelayan. Mereka juga akan mendapatkan rumah yang lebih baik secara fisik dengan kepastian hak. Pemerintah Kota Kendari membantu dengan menalangi, membelikan tanah lokasi baru. Kementerian Sosial RI di bawah Menteri ketika itu, Salim Assegaf Al Jufri memberikan bantuan dana untuk membangun rumah panggung. Pelajaran dari kasus ini adalah: musyawarah, kolaborasi, perbaikan derajat hidup, serta pindah ke lokasi yang tidak mencerabut warga dari kehidupan sosial ekonominya.

Di Makassar, di Kampung Pisang masih berlangsung penyelesaian pembangunan rumah-rumah baru untuk sejumlah 40an keluarga di lokasi baru yang hanya bersebelahan dengan tempat mereka sebelumnya. Di sini kasusnya adalah land-sharing. Tanah yang sebelumnya mereka tinggali didaku (claim) oleh pemegang hak, tetapi upaya mengusir mereka bertahun-tahun menghadapi jalan buntu. Setelah ditemani sejumlah LSM, akhirnya walikota ketika itu, Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin M.M, menengahi dengan mempertemukan pemilik lahan dan warga. Akhirnya dicapai kesepakatan warga pindah ke tanah sebelah, dan akan membayar dengan mencicil. Program ini kini dilanjutkan di bawah pimpinan walikota yang sekarang, Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto. Pelajaran di sini adalah terjadinya terobosan atas kebuntuan sebelumnya, yang menguntungkan semua pihak dengan teknik yang sebenarnya sudah lazim dikenal, yaitu land-sharing. Selain itu, banyak pihak terlibat memberikan kontribusi sumber daya.

Di tepi Strenkali, Surabaya, sejumlah keluarga sepakat “memapas” rumahnya sejauh 3 hingga 5 meter dari tepian Strenkali. Selain itu rumah-rumah ini juga diubah menjadi menghadap ke sungai dari sebelumnya membelakanginya. Selain itu mereka memiliki kesepakatan dan organisasi untuk memperbaiki sanitasi, mengolah limbah sehingga yang akhirnya dialirkan ke Strenkali sudah bebas dari pencemaran.

Pada tahun 2005-2007 kami membangun kembali 23 desa di pantai barat Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, yang terdiri dari antara lain 3,350 rumah, ribuan sumur, puluhan kilometer jalan, puluhan hektar sawah, dengan bentangan pantai 7 km. Sebelumnya pemerintah sempat melarang orang kembali ke kampung-kampung dengan alasan ancaman tsunami, sehingga kawasan sepanjang pantai selebar 2 km harus dikosongkan. Sekitar 20,000 KK harus direlokasi bila ini dituruti. Namun syukurlah akhirnya ini disadari tidak mungkin, tidak baik dan tidak perlu. Semua proses perencanaan (kampung, kawasan, prasaranan) dan perancangan (rumah) serta pembangunan maupun pengelolaan logistik dilakukan secara kolaboratif bersama warga dan LSM. Pelajaran: proses partisipasi menghasilkan gagasan solusi berbagai masalah, rasa memiliki dan kepuasan yang tinggi, tingkat hunian yang tinggi, kualitas konstruksi yang baik. UN-Habitat yang melakukan survei memberikan nilai tertinggi untuk proyek ini, yang juga menerima dua penghargaan: Dubai International Award for Best Performance in Improvement of Human Settlement, dan Penghargaan Ikatan Arsitek Indonesia, 2009.

Yang Mulia, kami telah dan terus berjuang begitu keras beralaskan sejumlah konvensi internasional menolak penggusuran paksa karena hal itu menyebabkan dua derita yang oleh para ahli disebut proses “dispossession” dan “displacement”. Dispossession adalah proses perudinan (pemiskinan yang sangat, yang habis-habisan), karena rumah bagi banyak keluarga miskin perkotaan adalah tabungan seumur hidup. Displacement adalah proses ketercerabutan dari jaringan sosial ekonomi. Sesudah puluhan tahun tinggal di suatu tempat, apalagi kampung yang bahkan sudah ada sebelum kota moderen hadir, orang dengan sendirinya membangun dan kemudian tergantung kepada hubungan-hubungan sosial dan ekonomi serta budaya di tempatnya dan lingkungan sekitarnya.

Relokasi adalah istilah umum yang digunakan untuk memindahkan orang. Dalam praktek di Jakarta, relokasi ini mengabaikan faktor “tempat” yang memiliki makna kerkaitan sosial-ekonomi di atas. Hunian bukanlah sekedar ruang fisik yang lebih kokoh sekalipun. Dalam perbaikan permukiman yang sekaligus memperbaiki lingkungan, misalnya sungai, tentu saja sebagian penduduk harus “bergeser” atau pindah dari hunian awalnya untuk memberikan ruang kepada (kegiatan) perbaikan sungai, misalnya. Pengertian bergeser adalah bahwa mereka akan bermukim kembali pada lokasi yang relatif tidak jauh dari lokasi awal hunian mereka. “Relatif” berarti memiliki konteks dan kondisi sosial ekonomi yang serupa dengan yang ada sebelumnya, misalnya akses kepada pekerjaan dan sumber daya sosial ekonomi, pelayanan perkotaan, dan lain-lain yang relatif sama, tidak menambah beban dan menimbulkan kesulitan adaptasi baru yang merepotkan. Pengertian penggusuran paksa adalah bila warga digusur tanpa persetujuannya ke tempat hunian baru yang tidak meningkatkan kesejahteraan mereka dikarena proses perudinan (dispossession) dan ketercerabutan (displacement) terurai di atas.

Dalam persaingan yang makin ketat, sekali orang tercerabut dari tempat awalnya, akan sulit sekali, bahkan hampir tidak mungkin ia akan mendapatkan kembali “nilai” ruang yang sama di tempat lain, kecuali yang relatif dekat dengan tempat awalnya. Relatif di sini diukur dari kedekatan dan akses ke sumber penghasilan dan pelayanan perkotaan, termasuk transportasi. Untuk diketahui, bagi kaum miskin perkotaan, segala sesuatu yang bersifat mendasar, yaitu sandang-pangan-papan dan transportasi selalu memakan prosentasi lebih besar dari penghasilannya bila dibandingkan dengan kelompok berpenghasilan menengah dan tinggi.

Contoh terbaik di luar negeri yang belum lama ini berlangsung adalah apa yang disebut program CODI di bawah lembaga dengan nama yang sama. CODI: Community Organising and Development Institute, suatu unit setingkat direktorat jenderal di bawah kementerian sosial Thailand. Melalui program ini kelompok-kelompok keluarga warga diberikan bantuan yang dikelola secara berkelompok. Mereka memiliki kebebasan untuk memutuskan secara kolektif (karena itu pengorganisasian) bagaimana menggunakan uang itu untuk keperluan memperbaiki permukiman mereka: membeli/menyewa lahan, membangun rumah yang lebih baik, dan seterusnya. Mereka diwajibkan untuk membentuk tabungan bersama sebagai dana pendamping (matching fund) terhadap dana pemerintah yang mereka terima. CODI juga menyisihkan dana khusus untuk dampingan kelompok-kelompok warga, yaitu fasilitator dan arsitek. Hebatnya, pola CODI ini dikembangkan oleh Dr. Somsook Bunyabancha setelah secara mendalam pempelajari pengalaman Kampung Improvement Program di jaman Ali Sadikin. Pelajaran: penggusuran paksa menjadi tak perlu karena ada program perumahan rakyat yang komprehensif yang memberdayakan masyarakat.

Yang Mulia, program perumahan yang komprehensif kita kenal di masa yang lebih lama di Eropa Barat, Jepang, Singapura, Taiwan dan Korea Selatan. Mereka membangun perumahan rakyat bukan ketika mereka sudah kaya, tetapi sejak awal membangun, bersama dengan sektor-sektor lainnya. Singapura yang sering disebut-sebut tapi hanya bentuk fisik rumah susun-nya, membangun perumahan rakyat secara komprehensif dan terpadi dengan sistem perkotaannya, sehingga tiap unit hunian terjangkau oleh angkutan umum yang baik, terlayani oleh sarana dan prasaranan perkotaan. Selain itu pemerintah membangun sistem pendanaan berupa tabungan nasional sehingga setiap keluarga dapat memiliki satuan rumah susun untuk jangka waktu 99 tahun. Harga hunian yang dibangun negara hanyalah separuh dari harga yang dibangun swasta.

Baiklah kita ingat juga bahwa dalam masyarakat-masyarakat tradisional kita, hingga sekarang pun (misalnya di Kajang, Provinsi Sulawesi Selatan, di Baduy, Provinsi Banten, dan di Belu Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan lain-lain) tidak ada orang yang tak berumah, karena perumahan dianggap sebagai urusan bersama yang serius. Mebangun rumah selalu dianggap sebagai tanggung-jawab bersama dan dilakukan secara kolektif. Tidak akan ada orang yang dibiarkan tidak memiliki naungan atap. Bahkan seringkali memperbaiki rumahpun dilakukan bersama-sama. Di masyarakat yang sudah lebih majupun, misalnya di Jawa, kebiasaan ini masih ada. Dalam konteks ekonomi modern sekarang, cita-cita hunian untuk semua keluarga tak boleh luntur, hanya cara-caranya yang tentu harus berbeda. Komitmen pada cita-cita dasar dan abadi, dan kemampuan mencapainya dalam konteks moderen inilah yang sebenarnya ditunjukkan oleh Jepang, Taiwan, Singapura dan lain-lain, bukan ketika mereka sudah kaya, tetapi sejak awal ketika membangun, memulai proses modernisasi. Negara Republik Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan perumahan rakyatnya, karena itu 70 hingga 80% perumahan diupayakan sendiri oleh rakyat. Penggusuran paksa pada dasarnya merusak upaya masyarakat memenuhi kebutuhannya sendiri, yang seharusnya dipenuhi negara tapi belum sanggup dipenuhinya.

Kesimpulan: dengan dasar-dasar konsensus internasional, sudah cukup lama ada kesadaran dan praktik-praktik alternatif terhadap penggusuran paksa. Praktik-praktik itulah yang saya uraikan di atas melalui lima contoh kasus di dalam negeri kita sendiri dan beberapa di luar negeri, yang historis maupun yang kontemporer. Maka penggusuran paksa tidak lagi relevan, tidak lagi diperlukan, ketinggalan jaman, di samping bertentangan dengan nilai-nilai dunia yang beradab. Adanya pasal yang memungkinkan pemerintah melakukan penggusuran paksa hanya memberi peluang kepada pemerintah-pemerintah yang malas, zalim, tidak kreatif, tak mau repot meniru apa yang sudah banyak dilakukan di tempat lain.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan

Pemohon bertanya bagaimana dengan sosialisasi yang selama ini diadakan oleh pemerintah sebelum melakukan penggusuran? Kenyataannya sosialisasi ini bukanlah partisipasi, apalagi kolaborasi, sebab umumnya keputusan telah diambil secara sepihak terlebih dahulu, dan “sosialisasi” ada upaya membujuk agar warga sekedar menerima keputusan sepihak itu.

Keputusan-keputusan itu sendiri umumnya berupa “solusi-solusi” teknokratik berdasarkan rencana-rencana yang ada, terutama rencana tata ruang (pada berbagai tingkatan) yang juga telah dibuat secara teknokratik tanpa keterlibatan warga. Studi kami pada tahun 2010-2011 menunjukkan bahwa 98% penduduk Jakarta tidak mengetahui adanya proses penataan ruang yang sedang berlangsung yang kemudian disahkan sebagai RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Jakarta 2030. Kita lalu sering membaca berita: warga digusur atas dasar tata ruang yang ada yang ternyata telah menyatakan permukiman mereka sebagai “taman” atau “hijau” atau guna-lahan lainnya, yang mereka tidak ketahui sebelumnya, dan tidak memahami juga logikanya, mengapa tanahnya, mengapa bukan di tempat lain yang harus berubah itu?

Dasar tata ruang yang tidak partisipatif, secara substansi dan politik tak dapat dipertahankan. UU Tata Ruang 2007 mewajibkan proses partisipatif. Pada kenyataannya “tata ruang” adalah pemaksaan sepihak oleh pemerintah. Ini adalah warisan kolonial dan orde baru, yang menganggap penataan ruang adalah proses teknokratis. Ini tidak sepenuhnya benar, sebab proses penataan ruang pada dasarnya adalah juga proses distribusi dan alokasi nilai. Lahan, alas dari ruang, tidak bertambah dan berkurang. NIlai lahan terjadi karena atribut lokasi, akses ke sarana dan prasarana yang ada di sekitarnya, serta jumlah ruang yang boleh dibangun di atasnya. Semua itu bukanlah “terberikan” begitu saja, melainkan hasil dari intervensi “perencanaan”. Mengapa Bangunan-bangunan di Jalan Thamrin lebih tinggi daripada di tempat lain? Jawaban teknis adalah: Jalan Thamrin lebar. Mengapa Jalan Thamrin lebih lebar? Karena ia ditetapkan demikian secara sadar oleh perencana kota, bukan pemberiaan alam. Namun akibatnya, sebagian orang memperoleh keuntungan besar, yaitu yang memiliki lahan di sepanjang jalan itu, sementara yang lain tidak. Negara biasanya kemudian menerapkan pajak besar dan teknik-teknik lain untuk “menangkap” keuntungan ini sehingga tidak semata-mata jatuh ke sebagian warga, tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Karena itu, selain secara teknis harus baik, maka penataan ruang juga harus dipikirkan secara adil sejak awal dan harus dicegah proses “value capture” secara diam-diam oleh pihak tertentu semata. Supaya bisa adil proses haruslah terbuka dan partisipatif sebagaimana diamanatkan UU Penataan Ruang Tahun 2007.

Yang Mulia Hakim Konstitusi juga mempertanyakan, apakah kita tidak perlu suatu ambang toleransi? Secara teknis tiap-tiap negara memang menentukan semacam standar yang mencakup juga ambang toleransi, misalnya tepi sungai harus memiliki ruang sempadan untuk luapan air di musim penghujan yang lebih tinggi daripada biasanya. Namun standar-standar ini seringkali secara teratur diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan. Selain itu kenyataan historis dan konteks sosial budaya hadirnya permukiman yang sudah ada lama di suatu tempat tidak bisa serta merta diabaikan. Banyaknya variasi keadaan, dan sangat beragamnya bagian-bagian kota kita justru menuntut proses partisipatif dalam kita mencari solusi-solusi yang kreatif tidak semata-mata memenuhi standar teknis semata. Sebagai contoh apa yang dulu dianggap sebagai solusi bagi sungai-sungai, yaitu “normalisasi” (pembetonan dan pelurusan aliran sungai-sungai) sudah sejak tahun 1970an dianggap tidak baik dan konsep yang sekarang sudah populer adalah “naturalisasi” (mengalamkan kembali) tepian-tepian sungai dengan tanaman-tanaman. Untuk konsep terakhir ini (naturalisasi) tiap-tiap segmen menuntut solusi yang berbeda. Solusi kota-kota kita harus sekaligus ekologis dan sosial (eko-sosial): memperbaiki lingkungan dan kehidupan masyarakat sekaligus.Yang Mulia Hakim Konstitusi juga menanyakan tentang bagaimana apabila secara teknis dan legal pemukim, misalnya pemukim tepi sungai, tokh bagaimana pun harus pindah untuk memberikan ruang kepada sungai? Kiranya uraian di atas telah memberikan setengah jawaban. Benar, solusi permukiman dan lingkungan harus sekaligus sebagai satu “proyek” untuk menghindari penggusuran paksa. Hunian rakyat dapat digeser atau dinaikkan ke atas, tetapi sebaiknya dalam kawasan yang “relatif” memiliki kondisi yang sama, masih berada di dalam jaringan sosial-ekonomi yang kurang lebih sama, yang kempunyai akses ke pelayanan perkotaan yang sama atau bahkan lebih baik. Skala kawasan perbaikan harus disesuaikan. Apabila hunian yang dimundurkan akan menabrak hunian lain di belakangnya, maka skala perbaikan harus diperluas mencakup juga yang di belakangnya. Hal-hal inilah yang sedang dicobakan di Solo. Pada kasus demikian ada teknik yang disebut “land consolidation”: berbagai kavling lahan dengan pemilik yang berbeda dikumpulkan menjadi satu, lalu ditata dan bangunan lebih baik dibangun kembali di atasnya. Lalu para pemilik tanah akan memiliki hunian baru secara proporsional berdasarkan proyekni “future value” dari nilai lahan mereka masing-masing sebelumnya. Dalam kasus demikian maka perbaikan lingkungan dan sarana prasarana dapat sekaligus diperbaiki sehingga kesejahteraan warga meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, saya menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) butir a, butir b, butir c, dan butir d, dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Alternatif sudah banyak dibuktikan. Kita perlu dan sudah bisa sekaligus menyatukan pembangunan prasarana, perbaikan lingkungan, dan sekaligus dengan pembangunan permukiman rakyat dan kebahagian kehidupan warganya. Dengan cara demikianlah kita membangun kota yang inklusif, tidak meninggalkan seorangpun, apalagi menumbalkan orang yang lemah. Setiap pembangunan berarti meningkatkan kesejahteraan semua yang terkena. Penggusuran paksa selain tidak perlu lagi juga tentu saja tidak baik serta bertentangan dengan nilai-nilai universal yang makin banyak dan luas disadari dan bahkan dipraktikkan. Meneruskan penggusuran paksa akan memanjakan pemerintah dan menghambat pencapaian pembangunan bangsa yang maju, karena penggusuran paksa mehancurkan aset rakyat dan menghambat pemenuhan hak rakyat atas perumahan baik oleh dirinya sendiri maupun oleh pemerintah.

Jakarta, 6 Februari 2017

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s