⁠⁠⁠Jakarta Tanpa Garuda Raksasa

Dari:

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta

 

Great Garuda atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) didorong pemerintah Indonesia dan Belanda sebagai solusi pertahanan terhadap banjir rob. Menurut master plan NCICD, Jakarta akan tenggelam jika tidak dilindungi oleh tanggul raksasa di lepas pantai yang akan menutup Teluk Jakarta.
Sejumlah ilmuwan independen tidak sepakat akan solusi ini dan telah menawarkan solusi yang lebih tepat, murah, dan mudah. Mereka yakin, Jakarta akan lebih baik tanpa Garuda Raksasa.

Lantas apa yang harus dilakukan agar tidak tenggelam? Di bawah ini adalah FAQ yang disarikan dari diskusi, tulisan, dan wawancara para ilmuwan dan pakar dari berbagai disiplin: Muslim Muin, Alan Koropitan, Marco Kusumawijaya, Henny Warsilah, Jan Sopaheluwakan , Bernardus Djonoputro, Nila Ardhianie, Rita Padawangi, dan Edwin Sutanudjaja.
FAQ
T: Tanpa Garuda Raksasa? Wah, kita tenggelam dong dalam 20 tahun?
J: Para ilmuwan independen dari Indonesia dan Belanda, juga konsultan NCICD sepakat bahwa ancaman utama banjir rob di Jakarta bukan dari naiknya permukaan laut melainkan dari turunnya permukaan tanah atau amblesan. Coba dipikir baik baik, apakah tanggul yang menutup Teluk Jakarta akan menghentikan penurunan muka tanah? Tidak kan?
T: Baiklah. Jadi apa yang bisa menghentikan amblesan?
J: Pertama, pahami dulu bahwa amblesan Jakarta bukan berarti macam kiamat di mana seluruh daratan Jakarta secara bersamaan turun terus sampai Monas tenggelam seperti yang berusaha digambarkan oleh orang yang ingin Jakarta membangun Garuda Raksasa. Sejumlah ilmuwan menunjukkan kecepatan ambles Jakarta berbeda-beda di setiap tempat dan juga penyebab utamanya berbeda, ada yang karena pembebanan bangunan, ada yang karena eksploitasi air sumur.
Maka solusinya untuk setiap wilayah bisa jadi berbeda. Tapi baiklah, agar sederhana, kita pakai saja formula konsultan Belanda JanJaap Brinkman dari Deltares. Brinkman mengatakan cara “termudah dan termurah” menghentikan amblesan adalah dengan menghentikan eksploitasi air tanah.
Tokyo telah melakukannya dan berhasil. Setelah 10 tahun, tak ada lagi amblesan.
T: Menutup sumur? Lalu rumah saya dapat air bersih dari mana? Bagaimana dengan jutaan orang miskin yang tidak sanggup bayar instalasi pipa air?
J: Tenang. Tentu saja ini dilakukan secara bertahap. Para pakar mempunyai banyak sekali saran dan alternatif, dan bisa jadi ada perdebatan teknis mengenai bagaimana cara terbaik menghentikannya. Tapi semua pakar sepakat pada prinsipnya:
1. Tingkatkan layanan PAM hingga di atas 90 persen. Caranya? Tingkatkan jumlah air baku dengan cara membersihkan sungai di Jakarta dari limbah cair, dorong investasi di instalasi pengolahan air dan pipa baru, dorong perusahaan air untuk getol kurangi kebocoran dan pencurian air, kritik terus Palyja dan Aetra agar mereka memberi pelayanan yang baik dan adil. Seharusnya pengelolaan air kembali ke tangan pemerintah daerah bukan di tangan swasta. Warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air telah bertahun-tahun berjuang di pengadilan untuk layanan air yang lebih baik dan adil. Peningkatan air baku juga artinya sungai-sungai yang lebih bersih, bukan hanya bersih dari sampah padat, tapi juga limbah cair. Seperti kata Alan Koropitan: Sungai bersih akan jadi kebanggaan nasional.

2. Bagaimana membersihkan air sungai? Sepertinya repot sekali, dan mahal?
Ada jalan mahal tentunya, dengan investasi Rp 70 triliun untuk membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala besar. Tapi ada juga jalan lebih murah, berskala kecil, tapi sama efektifnya, yaitu dengan IPAL komunal. Sudah ada loh contoh IPAL komunal di Duren Sawit Jakarta Timur yang melayani 500 rumah tangga, dibangun sejak 1998 dan sampai sekarang masih beroperasi dengan baik.

3. Sementara PAM meningkatkan layanan air secara bertahap, secara bertahap pula sumur ditutup. Yang pertama-tama disuruh tutup tentunya industri, hotel, apartemen dulu yang menggunakan sumur dalam. Sejalan dengan meningkatnya layanan air pipa, sumur terus ditutup.

4. Bagaimana dengan penduduk miskin, air kan mahal?
Skema tarif air pipa tidak sama antara penduduk miskin dan kaya. Semakin kecil ukuran rumah, semakin murah airnya. Lagipula, kata siapa penduduk miskin saat ini tidak membayar mahal untuk air? Banyak yang membeli air dari jeriken dan bisa mengeluarkan hingga Rp 600 ribu sebulan. Lagipula, data dari pemerintah menunjukkan kualitas air tanah di Jakarta terus menerus turun, kontaminasi E. coli yang menyebabkan berbagai penyakit juga polutan lain. Jika air pipa kembali ke tangan pemerintah, keadilan akses air akan lebih terjamin. Dukung perjuangan KMMSAJ.

T: Tapi aku ingin pulau berbentuk Garuda, keren kan? Cuma Jokowi yang bisa.
J: FYI, salah satu penggagas utama Great Garuda adalah Gubernur Fauzi Bowo atau Foke. Jadi itu adalah buah pikiran Foke. Jokowi dan Gubernur Ahok hanya meneruskan karya Foke.
Lagipula untuk apa Garuda Raksasa kalau Jakarta tidak butuh. Hitung biaya lingkungannya, ratusan juta kubik pasir, juga air sungai bau dan hitam yang akan berkumpul di Teluk Jakarta. Toilet raksasa. Lagipula untuk membangun Garuda Raksasa pemerintah sudah mengatakan mereka akan butuh reklamasi 17 pulau untuk membantu pembiayaan. Ih, reklamasi 17 pulau kan jorok.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to ⁠⁠⁠Jakarta Tanpa Garuda Raksasa

  1. Kalau air termasuk dalam Pasal 33 UUD 45, mestinya negara langsung saja membuat undang-undang pembuatan sumur sedemikian rupa sehingga: 1. pembagian air adil, 2. penurunan tanah tercegah.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s