CSR dan Pembangunan Perkotaan yang Berkelanjutan

 

(Teks ini disampaikan pada diskusi yang saya undang pada tanggal 14 Juni 2016)

Oleh: Jalal

Chairperson of Advisory Board – Social Investment Indonesia

Reader on Political Economy and Corporate Governance – Thamrin School of Climate Change and Sustainability

CSR adalah Caranya; Keberlanjutan adalah Tujuannya

Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility, disingkat CSR) adalah konsep yang sangat dan semakin popular—di tengah upaya cukup banyak akademisi untuk ‘membunuh’-nya—dalam literatur ilmiah mengenai kaitan antara bisnis dan masyarakat. Berbagai analisis bibliometrik mengungkapkan itu. Namun, popularitas konsep itu di dataran ilmiah tidak secara otomatis membuatnya dipahami masyarakat. Reduksi makna bahkan pembelokan yang membuat istilah tersebut menjadi pejoratif terus terjadi.

Sejatinya, CSR adalah tanggung jawab perusahaan atas dampak yang timbul dari keputusan dan aktivitasnya. Tujuannya adalah untuk menyumbang pada pencapaian pembangunan berkelanjutan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. ISO 26000 Guidance on Social Responsibility, standar internasional yang dibuat selama sekitar 10 tahun dengan melibatkan lebih dari 50.000 orang dan disetujui oleh 93% negara anggota ISO—termasuk Indonesia!—itu menyatakan bahwa tanggung jawab sosial berarti “responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, including health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and practised in its relationships.”

Pengertian tersebut sudah ajeg sejak awal CSR dibincangkan para pakar. Howard Bowen—orang yang disebut sebagai Bapak CSR oleh Archie Carroll, dan disetujui oleh jumhur pakar, setelah memeriksa sejarah konstruk definisional CSR—pada tahun 1953 saja sudah mengajukan pengertian yang sama. Kalau kemudian beragam survei atas definisi itu—satu artikel yang paling kerap dirujuk adalah dari Alexander Dahlsrud—diperhatikan diperhatikan, tak mungkin kita lolos dari kesimpulan bahwa perbedaan yang ada di dalam definisi adalah perbedaan artikulatif dan penekanan belaka. Sementara, secara substansial semuanya sama. Perusahaan memang diharapkan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk bertanggung jawab atas dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditimbulkannya.

Dampak sendiri terdiri dari dua kategori besar, yaitu negatif dan positif. Lagi-lagi, jumhur pakar CSR sangat tegas dalam urusan ini. Perusahaan perlu untuk mengurusi dampak negatifnya terlebih dahulu sebelum dampak positifnya. Tidak musti seluruh dampak negatif, namun dampak negatif yang paling signifikan harus diurusi dengan benar. ‘Benar’ di sini berarti tunduk pada hierarki pengelolaan dampak negatif: menghindari, meminimisasi, merehabilitasi, baru kemudian mengkompensasi. Jadi, perusahaan tak bisa secara sembarangan melompat ke ujung hierarki sebelum yang lain dijalankan. Tentu saja, karena dampak negatif yang signifikan harus diurus dengan benar, maka yang pertama kali dilakukan adalah memetakan seluruh potensi dampak negatif itu, lalu menyusun strategi pengelolaan yang sesuai dengan hierarki tersebut.

Sementara, dampak positif bisa diurus ‘hanya’ dengan dua langkah, yaitu mengetahui seluruh potensinya, lalu melakukan maksimisasi atasnya. Dampak positif itu bisa dari proses produknya (mis. ketenagakerjaan dan peluang bisnis untuk masyarakat lokal); serta dari produk yang bisa membantu memcahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, dengan harga yang terjangkau, sehingga makin banyak masyarakat yang terbantu. Proses produksi dan produk yang ramah ekonomi-sosial-lingkungan itulah yang menjadi tujuan antara dari CSR. Sementara, tujuan akhirnya, sekali lagi, adalah keberlanjutan dunia. Dan ini hanya mungkin terjadi bila perusahaan—juga organisasi pemerintahan dan masyarakat sipil—mengusung tanggung jawab sosialnya dengan benar.

Dana CSR atau Anggaran CSR?

Dengan pengertian CSR yang demikian, lalu apa yang dimaksud dengan dana CSR yang banyak sekali menjadi pembicaraan masyarakat awam. Kalau kita periksa wacana tentang dana CSR yang berkembang di masyarakat lewat analisis isi di media massa tampaknya yang dimaksud adalah donasi perusahaan. Ini merupakan kesalahan paling umum yang ditemui di negeri ini—dan juga negara-negara berkembang lainnya. Para pakar sendiri kerap mengingatkan bahwa CSR adalah tentang bagaimana perusahaan menciptakan keuntungan, bukan tentang perusahaan berbagi sebagian dari keuntungan itu.

Tentu saja sah bila perusahaan hendak membagi sebagian keuntungannya, sebagai bentuk dari apa yang kerap disebut ‘giving back to society’. Tapi itu tidak kemudian membuat perusahaan boleh seenaknya sendiri melupakan tanggung jawab atas dampak negatifnya terlebih dahulu, dan dampak positif lain yang bisa dibuat melalui proses produksi yang inklusif dan adil serta produknya. Pendeknya, donasi perusahaan adalah sah saja sebagai salah satu cara ber-CSR, namun tidak menghapus tanggung jawab yang lebih esensial.

Untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya itu, tentu perusahaan memerlukan anggaran—dan sumberdaya yang lain. Kalau ISO 26000 kembali dirujuk, maka perusahaan harus menegakkan prinsip tranparen, akuntabel, berperilaku etis, patuh pada hukum, hormat kepada para pemangku kepentingan, hormat pada norma perilaku internasional, serta mengormati HAM. Di samping ketujuh prinsip tersebut, perusahaan juga wajib mengurusi tujuh hal yang disebut sebagai subjek inti, yaitu tata kelola, HAM, ketenagakerjaan, lingkungan, praktik operasi yang adil, isu-isu konsumen, serta pelibatan dan pengembangan masyarakat.

Nah, anggaran CSR, menurut para pakar adalah anggaran perusahaan yang dimanfaatkan untuk menegakkan ketujuh prinsip dan mengurus ketujuh subjek inti itu. Alias, seluruh anggaran perusahaan. Ini merupakan konsekuensi logis bila tanggung jawab sosial diintegrasikan ke dalam seluruh operasi perusahaan. Dan, tentu saja, anggaran tersebut tidak bisa diberikan kepada pihak lain, kecuali memang pihak tersebut bekerja sama dengan perusahaan untuk mewujudkan minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positifnya. Juga penting dicatat bahwa bila sebagian anggaran tersebut diberikan kepada pihak lain, tanggung jawab atas dampak tetap melekat pada perusahaan, bukan pada pihak lain yang menjadi mitra atau kontraktor perusahaan.

Penyelewengan ‘Dana CSR’

Lalu, mengapa penyelewengan makna ‘dana CSR’ sedemikian massifnya? Tentu, selain honest mistake berupa ketidaktahuan, ada penjelasan yang lebih mungkin, yaitu kecenderungan koruptif dan upaya meloloskan diri dari tanggung jawab dengan menutup-nutupi dampak negatif. Mereduksi CSR menjadi sekadar donasi tentu bisa membuat siapapun berkubang dalam kolam penuh uang. Ini berlaku bagi mereka yang berada di dalam perusahaan maupun yang menjadi perantara maupun penerimanya.

Di sini kemudian perlu ditekankan kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan yang kontroversial paling kerap melakukan reduksi dan pembelokan makna CSR itu. Ada sejumlah besar penelitian yang membuktikan kecenderungan tersebut. Perusahaan-perusahaan yang sedang bermasalah dengan masyarakat cenderung menghamburkan donasi ke pihak-pihak yang ‘strategis’ tanpa benar-benar menyelesaikan akar masalah yang membuat masyarakat menjadi kecewa dan marah. Perusahaan yang berada pada sektor-sektor yang disebut controversial, irresponsible, atau sinful industries juga yang cenderung paling ‘murah hati’. Di dalamnya termasuk industri rokok, minuman keras, nuklir, dan belakangan juga—lantaran emisinya disebut-sebut paling berkontribusi pada perubahan iklim antropogenik—otomotif, minyak dan batubara. Perusahaan yang sedang ‘ada maunya’, misalnya yang sedang mengincar projek-projek pemerintah tertentu, atau hendak memohon (perpanjangan) ijin juga cenderung royal.

Tidaklah mengherankan bila banyak di antara perusahaan seperti di atas kemudian menempatkan banyak uang yang mereka pergunakan untuk menyuap atau memberi gratifikasi ke dalam apa yang mereka namakan ‘dana CSR’. Kalau ditelisik lebih dalam, hampir pasti perusahaan-perusahaan itu akan memasukkan kegiatan seperti membayari aparat tertentu untuk perjalanan dinas, membelikan mereka barang, dan yang sejenisnya ke dalam ‘dana CSR’. Dan, lantaran pertanggungjawaban atas dana tersebut memang sumir, maka para penanggungjawabnya di dalam perusahaan tak sedikit yang mengambilnya untuk kepentingan memerkaya diri sendiri. Ini sama sekali bukan cerita rahasia di antara mereka yang menggeluti (beragam penyelewengan) CSR. Sudah jamak dipahami bahwa perusahaan-perusahaan yang gemar menghamburkan donasi adalah mereka yang tata kelolanya tak beres.

Secara umum mereka yang membelokkan makna CSR menjadi sekadar donasi dengan tujuan menutupi dampak negatifnya atau mendapatkan akses terhadap para pengambil keputusan atau pemangku kebijakan itu disebut sebagai pelaku CSR-washing. Dan CSR-washing ini bertentangan secara diametrikal dengan tujuan CSR. Pelaku CSR-washing menginginkan citra sebagai perusahaan yang ramah ekonomi-sosial-lingkungan; sementara CSR menekankan pada kinerja yang benar-benar ramah. Tentu saja perusahaan yang ber-CSR perlu berkomunikasi, namun dengan komunikasi yang tak boleh melampaui kinerja yang sesungguhnya, dengan secara terbuka mengungkap dampak negatif dan positifnya. Balance adalah salah satu rule of the tumb dari komunikasi CSR.

Mengembalikan CSR ke Khittah-nya.     

Karenanya, para pemangku kepentingan yang menginginkan keberlanjutan, harus bekerja keras mengembalikan CSR ke dalam makna yang sesungguhnya. Dan perjuangan itu menjadi sulit karena Pemerintah sendiri cenderung pada penyelewengan maknanya. Ada upaya yang sangat keras dari Legislatif maupun Eksekutif untuk mendapatkan donasi perusahaan untuk beragam kepentingan. Kini sedang dibahas RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh Komis VIII DPR, yang dari draftnya terlihat sekali kepentingan atas donasi, bukan atas keberlanjutan. DPD juga sedang membahasnya, namun belum ada apapun yang bisa dibaca dari inisiatif mereka.

Perkembangan ini sangat berpotensi mendatangkan dampak negatif bagi perkembangan CSR. Dahulu, niatan memasukkan persentase ‘dana CSR’ pada UU Perseroan Terbatas ditentang habis-habisan, lalu persetasepun tak jadi masuk ke dalam teks pasal. Namun, lantaran ayatnya tetap berbunyi penganggaran, maka pasal itu tetap mengilhami munculnya berbagai perda yang semangatnya pengumpulan dana perusahaan. Pemda-pemda seakan berlomba mendapatkan dana perusahaan, walau UU Pajak daerah dan Retribusi daerah melarangnya. Ketika PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan keluar pada tahun 2012, tanpa mengatur persentase dana, tetap saja pemda-pemda bergeming.

Menurut Hamid Abidin dari PIRAC, kini terdapat setidaknya 11 provinsi, 34 kabupaten dan 15 kotamadya yang memiliki ‘perda CSR’, dengan berbagai kompleksitasnya, atau bahkan kekacauan. Kebanyakan perda dibuat karena program-program CSR yang selama ini dijalankan perusahaan dianggap kurang berdampak atau tumpang tindih dengan pembangunan daerah. Banyak perda yang secara terang-terangan menjadikan dana perusahaan sebagai sumber alternatif pendanaan pembangunan daerah. Akibatnya, penentuan program hingga kegiatan ‘CSR’ lebih mengarah pada pelimpahan tanggung jawab pemda kepada perusahaan.

Berbagai perda bahkan sangat intervensif, yaitu sampai menentukan sumber pendanaan, jenis program yang boleh dilakukan perusahaan, dan audit independen untuk menilainya. Beberapa daerah bahkan menentukan besaran “dana CSR”. ‘CSR’ juga menjadi sangat birokratis dan menimbulkan biaya tambahan yang tidak sedikit melalui pembentukan forum/tim CSR dan tim pendampingnya. Yang terjauh, beberapa pemda malah melakukan pengambilalihan wewenang perusahaan, yaitu forum CSR bisa menentukan lokasi dan pendistribusian donasi perusahaan. Tentu, kepentingan politik partai penguasa kemudian menjadi sangat menonjol. Ke mana kepentingan politik terarah, ke situ pula curahan dana perusahaan ditebar.

Hal ini semua perlu dilawan bila, sekali lagi, yang dituju adalah keberlanjutan. Para pemangku kepentingan keberlanjutan kota, misalnya, perlu lebih berkonsentrasi pada dampak-dampak perusahaan paling penting di kotanya masing-masing. Misalnya, dalam isu-isu energi, transportasi, dan pengembangan masyarakat perkotaan.

Perkotaan adalah tempat di mana energi dikonsumsi dengan sangat massif, walau sumber energinya mungkin jauh dari situ. Dan, energi menjadi semakin penting sebagai penyumbang emisi di masa mendatang. Kalau kemudian perusahaan yang beroperasi di perkotaan tidak didesak untuk melakukan efisiensi energi secara massif sebagai bentuk tanggung jawab sosial mereka, maka dipastikan bahwa kota akan menjadi semakin lapar energi. Selain desakan untuk efisiensi, dalam kurun waktu yang sama, perusahaan juga perlu dibujuk, dibantu, dan dipaksa untuk melakukan efikasi energi: berpindah ke bentuk-bentuk energi bersih dan terbarukan, meninggalkan energi fossil yang sekarang sangat dominan. Para pakar CSR kerap mengungkapkan bahwa less unsustainable (misalnya lewat efisiensi atas energi fossil) tidaklah sama dengan menjadi more sustainable. Sepanjang yang dilakukan adalah menjadi less unsustainable, maka itu sebetulnya masih masuk ke dalam situasi yang disebut oleh John Ehrenfeld dan Andrew Hoffman sebagai business almost as usual (BAAU), dan BAAU tidak akan pernah membuat kita sampai kepada keberlanjutan.

Transportasi juga adalah isu yang sangat penting diperhatikan. Perusahaan-perusahaan di perkotaan, secara langsung maupun tidak, adalah produsen dan konsumen kendaraan pribadi yang utama. Para pekerja mereka menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian dari dan ke kantor, dan armada pengangkut milik perusahaan-perusahaan itu juga utamanya berupa kendaraan roda dua, empat, dan yang lebih besar lagi. Semua itu jelas menyumbang pada konsumsi energi yang besar, selain pada masalah kemacetan, pencemaran udara, dan stres di antara warga perkotaan. Itu masuk ke dalam pengertian dampak keputusan dan aktivitas perusahaan, sehingga menjadi cakupan CSR pula. Ford Motor Company dalam laporan mutakhirnya menyebutkan bahwa masa depan ada di transportasi massal, bukan di kenedaraan pribadi. Ini tentu ‘sangat mengherankan’ karena dikeluarkan oleh sebuah perusahaan otomotif, namun kesadaran itulah yang diperlukan agar perusahaan otomotif sekalipun bisa menjadi bertanggung jawab sosial. Tentu, perusahaan-perusahaan lainnya—apapun sektornya—juga perlu dibujuk, dibantu, dan dipaksa berpindah ke moda transportasi massal yang jauh lebih ramah ekonomi-sosial-lingkungan.

Pengembangan masyarakat perkotaan hingga kini—dengan perkecualian tertentu—bukanlah domain yang masuk ke dalam benak para pelaksana CSR di perusahaan-perusahaan. Pengembangan masyarakat hampir identik dengan pedesaan bahkan pertanian. Padahal, jumlah penduduk perkotaan semakin lama semakin besar dan menjadi dominan lantaran migrasi, perluasan, maupun pengembangan perkotaan. Perusahaan-perusahaan perlu dibukakan matanya untuk menyadari bahwa pengembangan masyarakat perkotaan adalah keniscayaan masa kini dan mendatang. Tentu, kemiskinan di perkotaan perlu mendapatkan perhatian yang sangat penting. Perusahaan-perusahaan perlu dicegah sejak awal agar tidak menciptakan kemiskinan baru (lewat proses investment screening yang ketat), selain juga bila mungkin terlibat dalam pengentasan masyarakat dari kubangan kemiskinan. Masalah kesehatan di perkotaan perlu mendapatkan perhatian yang juga sangat serius. Rokok dan pencemaran udara dalam dan luar ruangan telah merenggut banyak sekali nyawa di perkotaan (dan pedesaan), sehingga perlu strategi khusus untuk mengelolanya. Kematian dini sekitar 600 orang (akibat rokok) dan 165 orang (akibat pencemaran udara) per hari tentu indikator bahwa masalah ini sangat serius untuk ditangani. Dan, tentu saja ada banyak lagi masalah-masalah kesehatan, pendidikan, kebudayaan, kesempatan kerja, peningkatan ketrampilan, dan lainnya yang penting menjadi perhatian dalam pengembangan masyarakat perkotaan.

Seperti yang diajarkan oleh para pakar CSR, setiap perusahaan seharusnya melakukan CSR yang sesuai dengan dampak bisnis intinya terhadap keberlanjutan. Para aktivis pembangunan perkotaan bisa membantu perusahaan dengan cara membuat matriks yang menghubungkan antara dampak bisnis sektor tertentu dengan, misalnya, Tujuan dan Target dari Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan demikian, perusahaan-perusahaan kemudian bisa berkonsentrasi pada apa yang menjadi dampak material dari bisnisnya, lalu menanganinya dengan serius. Ini juga akan membuat kesadaran di antara seluruh pemangku kepentingan bahwa CSR bukanlah sekadar donasi perusahaan seperti yang selama ini dipahami. Ini juga akan bisa memisahkan mana perusahaan yang serius ber-CSR untuk mencapai keberlanjutan dengan perusahaan yang ‘hobi’-nya hanya melakukan CSR-washing untuk pencitraan, menutupi dosa, dan membeli pengaruh politik tertentu.

Tulisan ini merupakan pemantik pembicaraan dalam diskusi serial #KajiKota yang diselenggarakan di Jalan Cilosari Nomor 33, Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juni 2016.      

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s