KJS, KJP dan Rusun Sewa atau Rusun Milik?

Dua hari berturut-turut mengunjungi warga Pluit, Warakas dan Kampung Duri mendapat kisah tentang masalah KJS, KJP dan rusunawa dari yang langsung mengalami. Rupa-rupanya sejauh ini identifikasi masalah benar, tapi solusinya salah.

Kata seorang warga: “Pendidikan itu semestinya memang gratis. Anak sekolah cukup bawah badan aja. Tak perlu diberi uang buat beli ini itu lagi. Yang penting sekolahnya, termasuk buku dll, benar-benar gratis. Kalau sekolah korupsi kan kepala sekolahnya bisa dipecat, karena ia suatu lembaga. Kalau warga perorangan salah, mana bisa dipecat? Cuma bisa dimarahi dan dihina-hina doang.”

Rusun Sewa juga tak masuk akal. Mau jadi seberapa besar Dinas Perumahan? Dinas yang makin besar karena harus mengurus makin banyak unit sewa tidak konsisten dengan keinginan berantas korupsi. Apalagi kalau cuma dua tahun, tak ada “security of tenure” yang disyaratkan hak ecosoc. Bagi yang suka mengikuti penelitian di bidang perumahan untuk kaum miskin kota, sudah jelas semua studi menunjukkan rusun sewa tak pernah sukses. Yang saya tak jelas juga apakah rusun-rusun itu dibangun dengan dana CSR? Kalau demikian, seharusnya menjadi milik masysrakat, bukan milik pemerintah yang disewakan kepada warga.

Rusun Milik memang menyaratkan kemampuan pengendalian dan pengelolaan oleh masyarakat sendiri. Tapi ini justru tujuan pembangunan yang sebenarnya: sekaligus memupuk modal sosial masyarakat dengan membantu mereka menjadi mampu mengelola huniannya secara kolektif. Memang akan bikin repot. Tapi sejauh pengalaman saya hal itu sangat mungkin dilakukan, dan harus, serta sudah dilakukan di banyak negara, karena merupakan solusi pada akarnya.

Kita memang perlu hati-hati dengan kebijakan populis. Kita juga harus mau repot bila ada solusi yang lebih tepat, karena membangun sebenarnya berarti membangun kemampuan warga.

Sedang dari Forum Warga Pluit yang menolak jalan layang non tol menuju pulau reklamasi saya belajar bahwa banyak prosedur pembangunan dilanggar. Ijin-ijin belum ada, pembangunan dilakukan. Warga juga dilecehkan karena meminta informasi (yang dimaksudkan untuk menjamin supaya bencana tidak terjadi atas mereka) tidak diberikan dengan hormat. Pengawas pemerintah yang paling baik itu ya warga yang terkena dampak langsung itu sendiri. Tak ada yang lebih baik. Maka sebenarnya partisipasi jangan hanya jadi pepesan kosong, tapi harus dilembagakan untuk membuat pembangunan lebih berkualitas, hidup lebih berkualitas.

This entry was posted in Communities, governance, Urban Development. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s