APBD PARTISIPATIF: SOLUSI YANG SEHARUSNYA. 

Tiba-tiba rakyat disuruh bela itu bela ini karena tuduhan Ahok bahwa DPRD korup melalui penitipan mata anggaran ke dalam RAPBD, sementara sebaliknya DPRD menuduh Ahok tidak konstitusional karena mengajukan RAPBD versi-nya sendiri ke Kemendagri. (Nyata-nya memang lalu ditolak Kemendagri).

Lalu muncul kabar baru, Ahok melaporkan korupsi ke KPK, yang kemudian muncul kabar simpang siur lagi: Kalau yang dilaporkan itu yang 2014, kenapa baru sekarang? Sedangkan kalau yang 2015, kan baru rencana, mana bisa dilaporkan ke KPK?
Lagipula, bagaimana dengan peran birokrasi pada pihak eksekutif? Emangnya DPRD bisa manipulasi RAPBD tanpa kerjasama dengan birokrasi? 

APBD adalah suatu barang yang harus disepakati bersama oleh cabang eksekutif maupun legislatif sistem pemerintahan kita. Apa yang ada di situ tidak bisa dituduhkan “hanya” usulan salah satu pihak. Yang satu tidak bisa mengaku “tidak tahu” ada mata anggaran tertentu.

Kenyataannya itu terjadi: Ahok bilang dia tidak tahu ada anggaran bikin buku triologi dirinya. DPRD bilang tidak tahu mata anggaran lainnya.
Tapi ini semua tidak bisa diterima. Kalau eksekutif dan legislatif TIDAK BENAR-BENAR TAHU apa isi RAPBD, cilaka kota dan negeri ini.

Mungkin juga masalahnya manusiawi: RAPBD itu banyak sekali, ribuan, mata anggarannya. Tak seorang Ahok maupun 100an anggota DPRD dapat memahami semuanya. Karena itu justru perlu dipelototi bersama-sama. Ada dua pendekatan: pelototi anggaran yang menyangkut wilayah Anda (RT/RW/Kelurahan dst…) dan anggaran yang sektornya terkait Anda (pendidikan, kesenian,…dst.)

Saya tidak mau disuruh bela ini bela itu tanpa tahu proses dan isi dari awalnya uang kita bersama itu. Saya mau penyusunan RAPBD transparan dari awal, rakyat bisa ikut mengusulkan dan menelisik apa yang diusulkan eksekutif maupun legislatif dari awal sampai akhir. Dengan demikian kita bisa ikut “memiliki” dan tahu persis, dan yang kita bela lalu adalah yang kita tahu: RAPBD itu sendiri, kota itu sendiri.

APBD partisipatif bukanlah hal baru. Sudah lama diusulkan. Sudah diterapkan di berbagai negara. Yang penting partisipasi itu bukan hanya diminta kalau sudah terjadi krisis, apalagi hanya untuk minta bela ini bela itu.

Apakah rakyat mampu terlibat dalam partisipasi yang lebih sehari-hari dan dari awal sampai akhir? Tanya para ahli. Ada juga organisasi penelitian maupun LSM yang sudah lama memperjuangkan ini. Sekarang, dengan kemajuan teknologi informasi, saya yakin hal itu makin dimudahkan dan dimungkinkan.

Saya ingat, bahkan pada tahun 2001 (atau 2002), Urban Poor Consortium pernah memamerkan sebagian APBD Jakarta di sebuah banner raksasa di sudut Wisma Nusantara di Bunderan HI. Itulah awal dari gerakan penganggaran partisipatif. Tapi belum dilanjutkan lagi.

Mungkin sekarang baik dilanjutkan lagi? Mari kita bikin rame. smile emoticon tapi bukan untuk sesaat, namun untuk perbaikan jangka panjang.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s