KOMUNITAS SEBAGAI KRITIK TERHADAP NEGARA, MODAL DAN HASRAT[1]

Saya ingin berbagi apa yang baru-baru ini saya lihat sebagai suatu kemungkinan yang masuk akal dan realistis, dan dengan demikian mengharapkan diskusi tentangnya, yaitu: Komunitas sebagai kritik terhadap negara, modal dan hasrat.

Maksud saya, komunitas bukan saja sebagai suatu subyek dalam pendekatan pembangunan (misalnya: pendekatan yang disebut “community based development” “community-driven ….,community mapping, dan lain-lain), tetapi komunitas sebagai suatu wacana kritis terhadap negara, modal dan hasrat.

Konsekuensinya akan berarti bahwa praktik-praktik bekerja bersama komunitas dapat diselenggarakan dengan kesadaran setinggi-tingginya tentang ketidaksempurnaan negara, modal dan hasrat, disamping sekaligus menyadari juga ketidaksempurnaan komunitas itu sendiri.

Komunitas, dalam ambisi ini, juga bukan sekedar pengisi kekurangan atau kerusakan sistem negara dan modal, tetapi sebagai sumber potensial untuk menghasilkan sistem-sistem alternatif, bila bukan pengganti.

Terhadap hasrat, komunitas bukan saja dapat berperan sebagai “pengerem”, tetapi juga sebagai sumber konsep konsumsi dan produksi yang lestari (secara ekologis), misalnya, katakanlah pencegah “tragedy of the commons” dan sebagai para-ideologi untuk menghasilkan lebih banyak bebrayan (commons), atau sebagai tempat yang layak dengan sendirinya untuk memproduksi bebrayan.

Dengan kata lain, komunitas sebagai sumber kemungkinan menghasilkan hubungan-hubungan (relasi-relasi) baru dalam kehidupan bersama, dalam sistem berproduksi dan berkonsumsi bersama, dan dalam memaknai kebebasan dalam eksistensi bersama “yang lain.”

Tentu saja, perjalanan masih panjang, bahkan belum kelihatan nyata benar arah serta bentuknya, tetapi saya membaca keadaan belakangan ini telah memunculkan semacam keperluan dan hasrat untuk membuka pintu dan membuka jalan ke arah program di atas. Bukan hanya di Indonesia, tetapi mungkin sekali di seluruh dunia.

Beberapa ilustrasi

Mulai ada kesadaran dan pengorganisasian perlawanan terhadap kota-kota neo-liberalis. Penduduk Berlin, misalnya, belakangan ini mulai menyadari bahwa banyak sekali (hampir semua?) tanah publik (milik kota) yang telah dijual kepada perusahaan pengembang atau pihak swasta secara umum yang bersifat global. Kelompok-kelompok masyarakat telah terbentuk untuk melawan itu. Kata “solidaritas” kembali menggebu dalam pembicaraan umum sehari-hari.

Seniman telah sejak lama bekerja dengan komunitas dan membangun semacam basis kesadaran baru bersamanya. Taring Padi, Komunitas Lima Gunung, Jatiwangi Arts Factory, dan lain-lain hanyalah beberapa contoh di Indonesia. Di Spanyol ada komunitas seniman yang khusus bekerja dengan para petani. Di Los Angeles, sampai dengan tahun 2006 (?) petani-petani di South Central Farm bekerja sama dengan para aktivis dan seniman. RCUS, bekerja sama dengan WWF dan pemerintah daerah setempat, baru-baru ini mengajak 11 pekerja-kreatif (yang dipilih dari 130 pelamar) melakukan ekspedisi ke Taman Nasional Kelautan Kabupaten Wakatobi, selama dua minggu, 15-30 November 2014. Para pekerja kreatif itu membuktikan, bahwa dalam waktu sepuluh hari efektif, komunitas-komunitas setempat mampu menciptakan karya-karya musik, seni pertunjukan, kerajinan tangan, dan lain-lain. Seniman bukan penghibur, warga bukan penonton pasif. Mereka bersama-sama adalah pencipta, bukan hanya benda-benda, tetapi juga relasi, keadaan, dan wacana kritis, tentang mereka sendiri, tentang kesenian, tentang visi masa depan.

Pembedaan antara yang bebrayan/commons dan yang khalayak/public belakangan ini juga memberikan perspektif yang berhasil meneropong, menelisik, dan menegaskan tentang betapa yang satu tidak perlu menggantikan yang lainnya secara total (menjadi hegemonik dan totalitarian). Sebelum ini saya sendiri telah membedakan “ruang publik” dan “ruang bersama” (dalam pengertian commons) dalam berbagai tulisan.[3]

Konflik-konflik yang sering terjadi antara berbagai pendekatan pembangunan permukiman yang mengedepankan keberagaman atas dasar kreativitas komunitas dan pendekatan negara yang menyeragamkan, meniadakan nuansa dan mencegah pengayaan makna, sebenarnya mencerminkan tarik ulur antara negara dan komunitas.[4] Negara dengan kekuasaannya yang memiliki nalar hegemonik seperti dicontohkan secara ekstrim pada Singapura, berhadapan dengan komunitas yang ekstrimnya terdapat misalnya pada beberapa komunitas adat yang praktis menolak kehadiran negara (RI) dengan menolak sistem pendidikannya, bahkan dulu sistem demokrasinya melalui penolakan ikut serta dalam pemilu. Banyak penyelenggaraan konservasi lingkungan di Indonesia (mungkin juga di tempat-tempat lain) sekarang didasarkan pada adat (“sasi”) yang dihidupkan kembali di dalam komunitas-komunitas tertentu, dan diselenggarakan oleh komunitas-komunitas itu pula dengan penuh kepercayaan diri tanpa sepenuhnya tergantung pada hukum legal-formal negara.[5]

Konflik di Maluku pasca-1998 pada akhirnya diselesaikan melalui kelembagaan komunitas adat dan menggunakan logos adat komunitas, bukan negara, meskipun ada prakarsa negara (yang diwakili oleh wakil presiden Jusuf Kalla ketika itu). Pembangunan kembali Aceh pasca-tsunami tidak terbayangkan tanpa peran besar komunitas-komunitas, baik di dalam Aceh sendiri, maupun dari luar Aceh.

Negara neo-liberal, yang menggantungkan, bahkan menyerahkan sebagian tanggung-jawabnya kepada modal, sebenarnya dengan itu mengakui ketidak-sempurnaannya. Hanya saja pilihan untuk bergantung kepada modal terbukti bukan pilihan yang dengan sendirinya cocok dengan gagasan tentang negara itu sendiri, setidaknya di dalam imajinasi sebagian orang. Apalagi, dalam keadaan negara yang juga tidak sempurna dalam berbagai hal lain, misalnya birokrasi yang kleptomaniak, kepemimpinan politik yang gila citra, dan kelembagaan yang tidak berdasarkan falsafah yang kuat dan terang, penyerahan itu banyak menimbulkan bencana. Komunitas yang tidak (atau belum) terjangkau oleh negara yang demikian itu, tidak dengan sendirinya berarti tak berpengharapan, sebab dapat menganggapnya sebagai suatu kebebasan dari hegemoni dan totalitarianisme kuasanya serta berbagai kepentingan yang menyertainya, yang berasal dari pihak-pihak, ruang dan waktu yang tidak berhubungan apapun dengan kepentingan komunitas dan alam lingkungan kehidupannya. Kebebasan itu juga memungkinkan komunitas mengembangkan kapasitasnya untuk mengurus dirinya, dan justru mengembangkan wacana kritis terhadap negara, modal, dan hasrat mereka dalam mengelola lingkungan.

Nasionisasi (bukan nasionalisasi) tidak perlu 100 %

Negara sedang berkembang dapat dimaknai antara lain sebagai negeri (baru, pasca-kolonial) yang jangkauan negara belumlah sepenuh ke seluruh negeri dan se dalam berbagai lapisan-lapisan kehidupan. Frase yang seringkali digunakan untuk menandai pemerintahan SBY, misalnya, adalah, “negara absen” atau “negara oto-pilot”., “negara tidak hadir”. Kita mungkin tidak perlu menyesali itu. Kita mungkin tidak perlu menjadi negara sepenuhnya dalam arti “negara mengambil alih sepenuhnya urusan kehidupan bersama” seperti di negara-negara Eropa Barat, atau Singapura, atau sebagian besar Korea Selatan dan Jepang. Bentuk negara bangsa yang diwarisi dari konsep abad ke-17 di Eropa Barat barangkali tidak sepenuhnya harus dicetakkan pada negara RI yang “belum sempurna” ini. Apa salahnya komunitas tetap menangani berbagai urusan? Sokola Rimba[6] adalah komunitas guru-guru muda yang menjangkau komunitas-komunitas yang tidak terjangkau oleh pelayanan negara, atau yang secara sengaja menolak pelayanan negara (misalnya komunitas adat Kajang yang menolak pelayanan pendidikan negara, tetapi menerima guru-guru Sokola Rimba dengan reservasi, hanya boleh mendirikan sekolah di perbatasan wilayah adat).

Sistem ekonomi eksploitatif, industrialisasi dan tekonolgi selama 250 tahun terakhir telah menyebabkan seluruh bumi mengalami tragedy of the commons secara besar-besaran. Keberlimpahan memang menurunkan harga (karena supply melebihi demand), tetapi tetap meningkatkan demand karena ada hasrat yang tak terkendali. Suatu kebebasan tidak berarti tanpa kebersamaan dengan yang lain. Kebersamaan dalam komunitas mungkin sekali menjadi suatu kelayakan dalam rangka konsumsi dan produksi yang lestari, bahkan “memulihkan” (kerusakan dan penggerusan yang terjadi selama 250 tahun terakhir). Dengan elaborasi ini kiranya komunitas sebagai kritik terhadap modal, sekaligus terhadap hasrat, dapat terlihat terang.

Jalan ke Depan

Saya tidak berharap bahwa program “komunitas sebagai kritik …” ini akan dapat berjalan menjadi arus-utama. Kemungkinan besar ia tetap akan menjadi oasis-oasis (atau pulau-pulau kesunyian yang sepi) saja. Tetapi, selama ia tetap menyala terus, sebagaimana dian-dian kecil tapi abadi, karena ketika yang satu akan padam selalu ada yang lain yang menyulutkan diri padanya, ini sudah suatu kemenangan yang tidak memerlukan lawan.

Mungkin, selamanya pula, keyakinan pada upaya-upaya demikian hanya akan tumbuh di sebagian species manusia yang khusus, yang tidak dapat dicari-cari, tetapi akan menemukan dirinya sendiri.

Sedangkan sebesar apa vitalitas dari yang sedikit dan bukan arus-utama ini akan tergantung kepada seberapa giat dan tekun para penggiatnya (termasuk komunitas-komunitas) bersama-sama memproduksi praktik dan teori sekaligus. Menyitir pepatah Jawa, saya anjurkan “mencari ilmu itu kesampaiannya pada praktik; praktik-praktik hendaknya itu bermuara menjadi ilmu.”

Untuk hal ini, saya optimis. Pertemuan USF ini merupakan salah satu dasar bagi optimisme itu.

[1] Bahan diskusi untuk Urban Social Forum, Surakarta, 20 Desember 2014.

[2] Direktur Rujak Center for Urban Studies

[3] Antara lain di buku William Lim, editor, “Public Space in Asia”, NUS, 2014.

[4] Kesimpulan ini saya dapat dari menyaksikan pemaparan dari Sandyawan tentang pengalaman puluhan tahun dengan komunitas Ciliwung Merdeka, pada pertemuan nasional arsitek komunitas pada tanggal 15 Desember 2014 di fasilitas pusat pembelajaran kelestarian Bumi Pemuda Rahayu, Dlingo, Bantul, D.I. Yogyakarta.

[5] Pada beberapa kasus, pada tahap lebih lanjut adat itu lalu dimasukkan ke dalam berbagai tingkat peraturan negara.

[6] Sokola Rimba dirintis oleh Saur Marlina “Butet” Manurung dan kawan-kawannya sekitar sepuluh tahun yang lalu. Dewan penyantun kini terdiri dari Avi Mahaningtyas, Don Marut dan Marco Kusumawijaya.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s