BASUKI DAN INFRASTRUKTUR

Argumen Wagub Basuki pada berita di bawah ini sangat tidak masuk akal. Benarkah ini berasal dari beliau sendiri? Mungkinkah dia dibohongi orang Kementerian PU?

http://megapolitan.kompas.com/read/2014/07/25/13092981/Di.Hadapan.Menteri.PU.Ahok.Klarifikasi.Penolakan.Proyek.Enam.Tol.Saat.Pilkada

Lalu apakah Gubernur Joko Widodo diam saja? Setahu saya beliau sudah lebih banyak tahu karena sebelumnya di tahun 2013 ada perdebatan yang dia ikuti, yang sayangnya tidak diikuti Wagub Basuki.

Hebatnya lagi, keputusan Basuki ini mengingkari pandangan umum di tengah-tengah proses partisipatif (Public Hearing) yang diundangkan oleh Gubernur Joko Widodo bersama-sama dengan kehadiran Wamen PU tahun lalu (2013). Selain itu, beberapa minggu sesudahnya, dalam pertemuan yang dihadiri 17 organisasi masyarakat, Gubernur Joko Widodo dengan tegas menolak setidaknya 4 ruas jalan tol tersebut, dan meminta masukan dan argumen untuk juga menolak dua ruas lainnya.  Suatu Petisi melalui Change.org, yang ditandatangani lebih dari 4,000 orang pada tahun lalu itu, juga diserahkan kepada Wagub Basuki. Apakah lalu proses itu tidak berarti sama sekali? Pengingkaran seenaknya atas hasil pertemuan dan pandangan publik yang eksplisit berarti anti-demokrasi, diktatorial (Orde Baru).

Saya tahu Asian Games akan digunkan sebagai pendorong pembangunan infrastruktur. Tetapi soalnya bukan hanya asal jumlah infrastruktur, melainkan jenis dan kualitas infrastruktur, terutama untuk mengantar Jakarta menuju masa persaingan ekologis. Tanpa infrastruktur yang ekologis, Jakarta malah akan ketinggalan dalam hal daya saing, makin macet, makin tidak efisien, dalam jangka menengah malah tidak efektif. Ketika Capetown menjadi tempat Piala Dunia 2010, ia juga membangun infrastruktur transportasi, tapi bukan jalan tol sama sekali, melainkan sistem bus dan MRT. Saya berada di sana, mengajar di Universitas Capetown beberapa bulan sebelum piala dunia itu.

Saya tahu setiap politisi akan memanfaatkan momentum “big games” seperti ini. Tetapi, kalau hanya membangun “apa yang mungkin dan mudah”, bukannya membangun “apa yang seharusnya”, Ahok ternyata tidak beda dengan politisi-politisi lainnya.

Sudah banyak literatur yang menganjurkan dan mendeskripsikan bagaimana infrastruktur yang ekologis. Tapi Wagub Basuki menggunakan argumen lama Kementerian PU, yang berasal dari tahun 1950an, yang sebenarnya memang tidak bisa ada yang lain untuk membenarkan Jalan Tol di masa kritis Jakarta ini.

Mengapa tidak mempercepat penyempurnaan Busway yang hanya memerlukan kurang dari 4 T? (Jalan tol ini akan menghabiskan dana 41 T) Tidak ada swasta yang mau? Kita sering mendengar Joko Widodo mengatakan, bahwa sebenarnya kita punya cukup uang (dana publik)! Mengapa tidak mempercepat MRT yang sudah disiapkan 7 tahun lampau oleh mantan Gubernur Fauzi Bowo? Masa, beliau dan Basuki hanya melanjutkan apa yang dirintis Foke, tanpa menambah jalur baru dan lain-lain?

Dalam kesempatan lain saya baca Wagub Basuki juga mengungkapkan bahwa angkutan umum juga sedang dikebut, maka jalan tol tidak salah dibangun juga. Argumen ini mengabaikan hal yang lebih mendasar, bahwa pengembangan jalan (tol atau bukan tol, layang atau bukan layang) bersifat kontra-produktif terhadap pengembangan sistem angkutan umum. Ada banyak riset untuk ini, yang dapat dibaca di Rujak.org. Tak perlu saya ulang. Mengatakan baik membangun jalan tol karena angkutan umum pun sedang dibangun ini analog dengan mengatakan minum racun baik karena sedang minum obat.

Kita harusnya juga siap antisipasi, bahwa hal yang sama akan terjadi di Indonesia Timur: infrastruktur konvensional yang berbahaya bagi persaingan jangka panjang. Dasawarsa mendatang akan ditandai dengan pembangunan infrastruktur besar-besaran untuk mengejar ketertinggalan dan sekaligus memenuhi kebutuhan masa depan dalam rangka memenuhi hasrat kemakmuran. Apakah Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan menjadi biasa-biasa saja, yang bangun “apa yang mungkin” ketimbang “apa yang seharusnya” (dengan visi masa depan yang ekologis?)

Semoga para pembantu Joko Widodo dan Basuki T Purnama untuk Jakarta Baru dapat menyelamatkan kita ke masa depan. Kalau tidak, kita hanya memasuki Orde Baru jilid 2, hanya mungkin dengan lebih bersih.

Saya juga berharap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para pembantunya nanti lebih kreatif. Niat baik saja tak cukup. Untuk masuk ke masa depan yang kompetitif secara ekologis, diperlukan kreativitas dan pengetahuan-pengetahuan mutakhir. Tergantung kepada “orang lama” menjadi masalah bukan hanya karena catatan hitam dalam HAM, tapi juga keterbatasan pengetahuan mereka (dan masing-masing dari kita), yang merupakan hal yang manusiawi. Makanya pendekatan partisipatif yang pernah dirintis Joko Widodo penting, dan semoga bertahan, dan tidak tiba-tiba dijungkir-balikkan begitu saja. Kita semua lebih cerdas dan berpengetahuan lebih banyak daripada beberapa pembantu presiden.

Di Hadapan Menteri PU, Ahok Klarifikasi Penolakan Proyek Enam Tol Saat Pilkada

Saat menyepakati pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota di Kementerian…

MEGAPOLITAN.KOMPAS.COM|BY KOMPAS CYBER MEDIA

This entry was posted in governance, Urban Development, Urban Planning. Bookmark the permalink.

One Response to BASUKI DAN INFRASTRUKTUR

  1. kikiwisaka says:

    Reblogged this on kikiwisaka punya dokumentasi and commented:
    Ini baru kritik yang betul

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s