Solusi Langgeng Atasi Banjir

Solusi langgeng (dan lestari) atas banjir saya sudah yakin: tataruang dan konservasi air. Sebelum saran ini diikuti oleh siapapun yang memerintah, saya yakin Jakarta akan terus banjir, dari lima tahun menjadi tahunan, menjadi beberapa kali setahun.

https://mkusumawijaya.wordpress.com/2013/02/27/a-flooding-call-for-conservationists/

Saya memikirkannya terus-menerus selama 20 tahun terakhir. Dan selama itu makin banyak pengetahuan yang bukan saja memperkuat argumen solusi di atas, tetapi juga membuatnya MAKIN MUNGKIN dilaksanakan.

Yang saya masih ragu adalah bagaimana meyakinkan orang. Sementara ini hanya para pelestari (konservasionist) yang percaya.

Selain itu, juga: bagaimana struktur pelaksanaan pendekatan itu?

Sementara ini saya berpikir: bentuk suatu Komisi Khusus setidaknya di Jakarta, dan pada tingkat nasional (karena sudah jelas juga ada indikasi kuta ini sudah masalah nasional, karena banjir terjadi di mana-mana) yang mempunyai wewenang luas dan kuat, tapi terbatas dalam hal waktu dan cakupan, agar fokus, berhasil-guna, dapat melakukan apa saja yang diperlukan atas dasar transparansi, tapi tidak korupsi.

Maksud dari Komisi Khusus Banjir adalah:
Dapat melakukan semua koordinasi yang diperlukan secara langsung
Merencanakan dan melaksanakan rencana dalam satu nafas, dan memerintahkan serta mengawasi hal-hal yang harus dilakukan oleh unit-unit lain dalam lembaga-lembaga kepemrintahan yang ada.
Pendekatan dan masa kerjanya tidak tergantung pada jabatan politik. Pemimpin politik, Gubernur atau Presiden dan DPRD/DPR mengawasi pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan (dalam hal jadwal, sumber dana, dan target).
Fokus dan konsentrasi, tidak mikir yang lain-lainnya (seperti seorang Gubernur atau bahkan Kepala Dinas yang sekarang harus menguru ratusan urusan lainnya)

Yang diperlukan adalah kehendak politik untuk membentuk dan memberikan cukup wewenang, anggaran dan orang, bagi Komisi itu. Kemudian diperlukan prosedur kerja yang rapi dan tekun.

Saya khawatir, hanya itu jalan yang baik.

This entry was posted in governance, Jakarta, Nature and Environment, Urban Planning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s