Ubah Gedung Parkir Menjadi Hunian Karyawan: Contoh Peralihan Pendekatan Infrastruktur ke Pendekatan Tataruang

Lebih lanjut dari posting sebelumnya: Tempat Tinggal, Tempat Kerja: Kota

Jakarta, dan banyak kota lain, punya aturan yang mewajibkan setiap gedung perkantoran (dan mall, dan lain-lain) untuk membangun tempat parkir, yang di pusat kota lalu mengambil bentuk gedung parkir berlantai banyak.

Itu terlembaga mendalam. Karena itu tidak ada yang menyadari bahwa itu hanyalah manifestasi dari “pendekatan infrastruktur” yang selayaknya sekarang ditinggalkan. Makin banyak tempat parkir, sama efeknya dengan makin banyak jalan. Lihat Roads Beget Roads.

Mengapa tidak menggantinya dengan kewajiban membangun hunian karyawan?

Itulah contoh bagi yang saya sebut pendekatan tataruang dalam rangka Menjadi Ekologis.

Dengan membangun hunian karyawan di dekat tempat kerja, akan tersedia pilihan bagi warga kota untuk mengurangi pergerakan rutin (dari hunian ke tempat kerja). Tentu saja tidak 100% karyawan akan mengambil pilihan ini. Dan, memang tidak perlu. Juga tidak berarti seorang karyawan harus tinggal di hunian yang persis bersebelahan dengan kantornya, dibangun  oleh pemilik gedung perkantoran yang sama. Bayangkan kawasan sepanjang Jalan Thamrin-Sudirman. Kalau para karyawannya setidaknya tinggal juga di sepanjang kawasan ini, di belakang atau di antara gedung-gedung perkantoran itu, maka sebagian pergerakan akan dibatasi pada kawasan ini saja, dan mungkin sekali tidak memerlukan kendaraan bermotor. Berapa banyak? Tentu harus dilakukan riset dan survei kuantitas dan preferensi yang baik. Ini biasa dilakukan oleh pengembang.

Riset kami yang cukup lama (2003?) menunjukkan hanya sekitar 5-10% karyawan yang bekerja di sepanjang Jalan Thamrin-Sudirman  yang tinggal juga di dalam kawasan  yang sama. Mereka itu umumnya pada posisi direksi. Sisanya tinggal pada jarak antara 5-25 km dari tempat kerja. Makin rendah posisi di dalam perusahaan, makin jauh tempat tinggalnya. Juga ada indikasi bahwa perempuan lah yang banyak berada pada posisi rendah.

Kenyataan sekarang: apartemen mewah bermunculan di pusat kota. Pasar telah menangkap signal keinginan (demand) orang untuk kembali menghuni pusat kota, karena keadaan lalu lintas yang sudah krisis. Tapi, bukankah yang paling memerlukan menghuni pusat kota tempat tersedia banyak lapangan pekerjaan adalah 90-95% karyawan di lapisan bawah dan menengah? Kota akan menjadi lebih efisien dan produktif apabila mayoritasnya efisien, bukan minoritasnya. Pemerintah tidak salah memihak mereka, sebab keuntungan yang akan terjadi akan menguntungkan semua orang, termasuk ekologi, karena mengurangi penggunaan energi, memberikan lebih banyak waktu produktif daripada waktu “kosong” di dalam angkutan. Yang paling menderita di dalam kondisi lalu lintas sekarang adalah mereka. Jadi, asal tersedia kemungkinan hunian pusat kota yang terjangkau, setidaknya sebagian mereka akan memilih tinggal di dekat tempat kerja di pusat kota.

Biaya membangun satu tempat parkir di dalam gedung bertingkat diperkirakan sekitar 75 juta. Dengan biaya yang sama ini dapat dibangun hunian sederhana berukuran 25 m2.  Gedung parkir yang ada bahkan dapat dikonversikan menjadi hunian sederhana terjangkau. Soal bentuk dan variasi ukuran tentu memerlukan riset lebih lanjut.

Di banyak kota Belanda sudah lama ada aturan parkir maksimum, bukan minimum. Artinya suatu gedung perkantoran, misalnya, hanya boleh menyediakan tempat parkir sejumlah maksimum. Lebih tidak boleh. Di Indonesia hanya ada aturan yang sebaliknya. Kenapa kita tidak sadar bahwa kita salah?

Ketika Anda ke kota-kota di Eropah (dan beberapa kota di Amerika Serikat), jalan lengang dari mobil. Di pusat kota banyak orang menikmati jalan kaki. Itu bukan saja karena tersedianya angkutan umum yang baik, tetapi juga karena memang cukup banyak orang menghuni pusat kota. Angela Merkel, setidaknya sebelum menjadi kanselir, dikabarkan tinggal di apartemen (lantai 4) di atas kantor (lantai 3) dan pertokoaan serta restoran di bawahnya. Inilah fitra kota. Kini orang menyebutnya mixed-use, suatu istilah yang hanya muncul untuk menutupi kebodohan para perencana “modern” yang mengabaikannya.

Tambahan lagi alasan untu sekarang waktunya mengubah pendekatan Menjadi Ekologis.

Saya tahu sebagian reaksi yang akan datang adalah, “Sulit!” Tapi, apakah ada yang mudah di Jakarta ini? Tapi, apakah kita mau makin sulit, melanjutkan keadaan yang ada?  Kalau ada alternatif lain yang sama efektifnya, nah, tentunya itu lebih baik, daripada cuma mengatakan sulit.