Menjadi Ekologis: Pengantar untuk Peraturan Perkotaan

Untuk diskusi di Direktorat Perkotaan dan Pedesaan, BAPPENAS, 4 November 2013.

Suatu peraturan tentang kota yang disusun pada saat ini, dan sudah barang tentu untuk membina kota-kota kita dalam setidak-tidaknya dua puluh tahun mendatang, harus mengantarkan kota-kota di Indonesia masuk ke dalam abad ekologis, dengan cara-cara yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Agar tidak simpang-siur, hal-hal dasar ini saya tawarkan di muka untuk mendapat kesepahaman bersama-sama:

–       Menjadi ekologis bukanlah sekedar suatu kecenderungan sesaat yang kita ikuti demi citranya, melainkan suatu kebutuhan dasar.

–       Menjadi ekologis adalah satu-satunya cara menyintas dan menjadi berdaya saing di masa depan, baik karena pertimbangan pragmatis (karena kota-kota lain telah, dan makin banyak yang melakukannya) maupun karena pertimbangan strategis.

–       Transisi ekologis bukanlah suatu beban yang merugikan, melainkan suatu investasi produktif bagi masa depan.

–       Menjadi ekologis berarti sekaligus hemat (efisien) dalam produktivitas, dan cara lain untuk tumbuh secara berkualitas lestari.

–       Kota krusial sebagai pemakai terbesar (40%) material yang diambil dari alam.

–       Kota krusial sebagai tempat konsumsi dan produksi yang makin besar andil-nya. (2006: 50 % penduduk dunia bersifat urban)

–       Kota adalah potensi masalah sekaligus solusi.

–       Sedang ada temuan-temuan (inovasi) yang terus berlangsung di dalam berbagai bidang, termasuk teknologi bahan, pertanian, partisipasi, dan lain-lain yang harus dimanfaatkan oleh kota dalam mengubah dirinya menjadi ekologis.

–       Menjadi ekologis bukan sekedar mengatasi perubahan iklim, yang terjadi karena emisi carbon berlebihan, tetapi mengatasi keterbatasan dan ketertetapan jumlah sumber daya alam yang dapat digunakan.

–       Yang diperlukan bukan saja transisi kota low-carbon tetapi juga low-entropy.

–       Bagi negara sedang berkembang, transisi ekologis adalah suatu keuntungan “late comer“, bukan kesusahan yang melebihi negera-negara maju. Ia dapat menghindari kesalahan para pendahulu, dan dapat melompat ke masa depan sama cepat dengan negara maju.

–       Bagi negara Indonesia, kekayaan sumber daya alam, adalah sekaligus godaan untuk business as usual dan kesempatan melangsungkan transisi ekologis secara mudah dan lestari.

Dengan kata lain, menjadi ekologis bukanlah semata keharusan idealistik moral dan survival of the fittest, melainkan juga suatu keharusan pragmatis ekonomis, yang pada gilirannya menuntut perubahan sosial, budaya dan politik.

Sejauh saya dapat mengumpulkan, ada tiga strategi (bertahap atau berbarengan) untuk kota-kota melakukan transisi ekologis:

  1. Decoupling
  2. Substitusi
  3. Recovery

1. Decoupling

City Working Group, International Resource Panel (IPC) UNEP menganjurkan suatu pendekatan “decoupling” dalam laporannya.[2]

Ada dua decoupling:

–       Resource decoupling: melepaskan ketergantungan pertumbuhan ekonomi pada penggunaan sumber daya

–       Impact decoupling: melepaskan pertumbuhan ekonomi dari peningkatan dampak lingkungan.

Laporan ini menekankan pentingnya visi yang dibangkitkan bersama pemangku kepentingan demi memperhatikan sifat-sifat khas tiap-tiap kota.

Kota-kota di negara sedang berkembang memiliki keuntungan dibandingkan dengan kota-kota di negara maju, yang telah menjadi tergantung pada teknologi kedaluwarsa (yang tidak ekologis). Kota-kota di negara sedang berkembang dapat secara besar-beasaran membangun teknologi prasarana alternatif untuk melompat ke solusi-solusi yang lebih lestari, daripada melakukan investasi pada apa yang nanti akan dibongkar lagi. Prasarana yang dibangun hari ini akan mempengaruhi aliran sumber daya selama dasawarsa-dasawarsa mendatang. Perencanaan kota harus fokus pada efisiensi sumber daya yang memperhatikan perspektif kelestarian jangka-panjang dan bukan business as usual.

Diperkirakan, untuk memberlangsungkan perubahan-perubahan yang diperlukan, akan terus menerus diperlukan inovasi dan kreativitas, yang karena itu memerlukan peran intermediaries.

Resource Decoupling pada kosekuensinya adalah meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, dapat mendorong produktivitas yang lebih tinggi (dan karena itu mengkonsumsi lebih banyak bahan dan energi). Ini berarti daya saing ekonomi akan meningkat. Sedangkan Impact Decoupling akan meningkatkan kualitas lingkungan, dan pada gilirannya kualitas hidup serta kualitas sumber daya manusia. Decoupling adalah strategi ekonomi masa depan.

Tetapi decoupling semata tidak mencukupi. Meskipun–melalui decoupling— pemanfaatan sumber daya menjadi lebih efisien, hal itu tidak menghentikan sama sekali pengurasan sumber daya menuju ke tetes penghabisan, sebab jumlah penduduk dunia yang bertambah akan tetap menuntut jumlah total yang besar, meskipun jumlah per kapita mengecil.[3] Pendekatan decoupling hanya menunda unsustainability, tidak membalikkan proses menjadi menuju sustainability.

Karena itu diperlukan lagi langkah atau strategi berikutnya, yaitu:

– Substitusi (Substitution) ke bahan dan energi terbarukan.

– Pemulihan (Recovery) kemampuan alam untuk mendukung kehidupan.

2. Substitusi

Sejak revolusi industri, dan terutama meningkat secara tajam sesudah PDII, ketergantungan pada bio-massa menurun, dan ketergantungan pada bahan-bahan tidak terbarukan (mineral dan metal) serta sintetik meningkat.

Substitusi pertama-tama bertujuan membalikkan kecenderungan itu.

Beberapa pemikiran (antara lain: William McDonough, Cradle to Cradle dan Gunter Pauli, Blue Economy) menganggap dengan substitusi kita tidak perlu “berhemat”. Masalahnya bukan seberapa banyak konsumsi, tapi apa yang dikonsumsi. Apabila yang dikonsumsi itu diproduksi dengan cara-cara yang tidak menimbulkan dampak (misalnya sampah) dan sepenuhnya terbarukan, maka tidak menjadi soal seberapa banyak dikonsumsi.

Sebagaimana bangunan, kota harus dapat dibangun dengan bahan dan energi sesedikit mungkin dan, dalam yang sedikit itu sebanyak-banyaknya harus merupakan bahan dan energi terbarukan. Kota yang dihasilkan harus dapat digunakan oleh penghuninya dengan bahan dan senergi yang sedikit-dikitnya, dan sebanyak-banyaknya dalam yang sedikit itu haruslah terbarukan. Proses dan hasil dari membangun kota itu harus memudahkan dan membantu warganya mengubah prilakunya menjadi ekologis. Default option dan nudge[4] dapat ditanamkan dalam sistem kota-kota kita untuk mndorong perubahan prilaku.

Substitusi yang berhasil, bahkan bila pun hanya sebagian, pada konsekuensinya juga akan meningkatkan daya saing ekonomi, sebab dalam jangka panjang ketersediaan bahan dan energi akan menjadi makin murah. Maka efisiensi meningkat tanpa kekhawatiran, tanpa batas, setidaknya pada bidang atau value-chain di mana substitusi telah berhasil dilakukan.

3. Pemulihan (Recovery)

 

Impact decoupling dan substitusi akan menurunkan kecepatan kerusakan alam. Ini akan memberikan waktu kepada alam untuk memulihkan dirinya. Tetapi pemulihan ini dapat dipercepat dengan tindakan sadar berupa investasi sengaja untuk membantu pemulihan alam mendukung kehidupan. Mungkin sekali juga pada kasus-kasus tertentu pemulihan tidak dapat terjadi dengan sendirinya, melainkan memerlukan tindakan aktif, berarti investasi aktif.

Strategi pemulihan adalah dengan sengaja, dalam tiap-tiap tindakan pembangunan, menyisihkan atau menginternalisasikan bukan saja biaya kerusakan, tetapi juga biaya investasi kembali kepada alam, untuk memulihkan kapasitasnya hinga lestari (kembali ke kekeadaan semula, sebelum revolusi industri, bila dimungkinkan).

Ada kasus dimana hal tersebut tidak sesulit atau semahal yang diduga orang. Ada suatu contoh di Labuanbajo. Pater Marsel Agot berhasil menghutakan sebuah bukit di sana hanya dalam waktu 10 tahun. Sebagai akibatnya muncul satu aliran sungai permanen dalam beberapa tahun terakhir. (Sungai kedua sedang menjadi).

 

Contoh cita-cita yang sulit tapi bukan tidak mungkin, misalnya adalah: Sungai-sungai di Jakarta (dan kota-kota lainnya di seluruh Indonesia) kembali menjadi sumber air minum, seperti dulu Ciliwung.

Pencapaian recovery memenuhi persyaratan yang dirumuskan oleh Our Common Future (Brundtland Report, 1987) sebagai “pembangunan lestari”: “Memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi berikut memenuhi kebutuhannya.”

Pada konsekuensinya, ia juga meningkatkan daya tahan ekonomi, sambil merumuskan kembali ekonomi (oikos-nomos, norma rumah) agar sejalan kembali dengan ekologi (oikos-logos, nalar rumah)

Bagaimana menjabarkan decoupling, substitusi, dan pemulihan, ke dalam pembangunan kota?

–       Defisit prasarana dan sarana kota-kota Indonesia yang gawat dalam segala bidang (mobilitas, sanitasi, perumahan, kesenian,..dan lain-lain) harus dibangun baru dalam bentuk dan dengan cara-cara yang ekologis (sesuai nalar-alam), dengan keharusan decoupling, substitusi dan pemulihan di atas.

–       Prasarana yang sudah ada harus secara bertahap dirombak menjadi ekologis.

–       Sistem dan Bentuk kota (tata ruang dan tata kota) yang sudah ada perlu secara bertahap diarahkan menjadi ekologis

–       Kota, bangunan dan unsur-unsur lainnya, yang baru hendak dibangun, harus memenuhi kaidah-kaidah ekologis.

–       Kota sebagai suatu sistem harus memudahkan perubahan perilaku penghuni dan pemakainya.

–       Tiap-tiap investasi pembangunan harus menyertakan investasi pemulihan ekologis.

Kota-kota ekologis tidaklah sulit dirumuskan, karena sudah cukup banyak penelitian sejak akhir tahun 1960an. Secara sederhana, prioritas pokok  bagi kota-kota untuk menjadi ekologis adalah:

–       Memprioritaskan angkutan umum

–       Memiliki tata ruang yang terpadu dengan efisien dengan sistem mobilitas (angkutan umum), sanitasi, produksi dan distribusi barang dan jasa.

–       Melakukan konservasi air

–       Melakukan pengolahan sampah hingga menghasilkan zero-waste di dalam dirinya sendiri

–       Memprioritaskan penggunaan energi terbarukan dalam semua lapisan

–       Mengembangkan hubungan metabolisme sirkuler yang efisien dengan lingkungan sekitar (region)

–       Mencerdaskan aset manusianya (politisi, birokrasi, warga) untuk terus menerus secara kolektif  kreatif menghasilkan inovasi-inovasi, mampu memperbaharui diri dan menyelesaikan masalah serta tantangan-tantangan masa depan terus menerus.

–       Membantu dan memudahkan warganya mengembangkan perilaku konsumsi yang ekologis.

Peraturan atau undang-undang dapat mengarahkan kota-kota Indonesia menjadi ekologis dalam 20 tahun mendatang dengan memberikan dorongan agar mencapai transisi di atas:

–       Integrasi Kota dan Kabupaten dalam keputusan bersama tentang hubungan desa-kota, terutama terait dengan arus bahan makanan dan sumber daya alam yang tidak terbagi (air, jasa hutan, udara, …)

–       Pengembangan industri daur ulang dan re-capture dengan siste,

–       Pengembangan permintaan (demand) atas produk-produk organik, mensubsidi awal supply, dan membangun prasarana distribusinya.

–       Pasar segar sebagai titik strategis mata rantai makanan dan hubungan desa-kota.

–       Pengembangan bentuk-bentuk hunian yang kompak, mixed-use, …

–       Pengembangan bahan bangunan dan energi terbarukan.

–       Mensyaratkan sistem angkutan umum yang handal dan utama

–       Tata ruang yang: melestarikan alam, mengintegrasikan sistem mobilitas, sanitasi, hunian berkepadatan tinggi namun berketinggian menengah (4-6 lantai)

–       Meninggikan persyaratan bangunan mengunakan elevator (menjadi 6 lantai ke atas).

–       Mendorong dan menciptakan ruang serta waktu untuk produksi bersama pengetahuan perkotaan yang spesifik dan komparatif di kalangan masyarakat luas.

–       Menggerakkan kerja bersama bukan saja sebagai suatu hak partisipasi politik, melainkan suatu keharusan untuk membangun rasa-memiliki atas rencana perubahan dan memproduksi inovasi kreativ secara maksimal.

–       …

Sistem Kota-kota Indonesia.

Sistem mengandaikan unsur-unsur (entitas-entitas) DAN hubungan-hubungan.

Karena itu KSPPN perlu menekankan juga bagaimana mengembangkan hubungan-hubungan antara kota-kota dan antara kota dan wilayah sekitarnya di Indonesia:

– mobilitas

– intelektual

– interaksi horisontal disamping yang hirarkis

Dalam hal pembangunan kelestarian hubungan antar-kota dan antara kota dan wilayah (kabupaten) memiliki kepentingan khusus, yaitu mengintegrasikan kembali pengelolaan sumber daya alam dan budaya secara lebih kuat dan jelas. Kota dan wilayah tergantung kepada sumber daya alam yang pada umumnya bersifat lintas batas administrasi, dan hidup saling tergantung dalam entitas-entitas alam: aliran sungai, water-catchment, pulau, sistem arus, sistem angin/udara.

Penguatan hubungan ini memerlukan pemaduan yang tidak sederhana, memerlukan dorongan, diberi panduan, dukungan teknis, diatur protokolnya.

Secara ideal, sebenarnya dualisme pemerintahan kabupaten dan kota harus dihapus. Ecological governance memerlukan integrasi antara kota dan wilayah sekitarnya, dengan mempertimbangkan batas-batas ekologis ketimbang administratif.

Kota Cerdas dan Berdaya Saing

 

Ada banyak arti yang diberikan pada istilah Kota Cerdas dan Berdaya Saing. Yang paling inti adalah makna bahwa pertumbuhan yang bergantung terutama kepada kecerdasan, pada masukan intelektual (inovasi dan kreativitas) bukan material. Selain itu: adanya kemampuan untuk terus menerus beradaptasi dan mencari solusi (tidak ada yang once for all).

Dari uraian di atas, jelas bahwa menjadi ekologis adalah salah satu strategi penting yang optimal dan pragmatis untuk meningkatkan daya saing secara lestari. Bagi Indonesia yang kaya sumber daya alam, hal itu lebih-lebih lagi strategisnya.

Yang penting ditegaskan adalah bahwa kecerdasan yang dimaksud bersifat kolektif yang berdasarkan interaksi antar bidang, disiplin, dan warga. Kecerdasan kolektif: 1+1 = >2.

Karena itu hubungan-hubungan, ruang dan waktu interaksi adalah sangat penting.

Kota yang mendukung proses itu adalah yang bertataruang yang kompak, yang terpadu dengan sistem angkutan umum yang handal.

Tata ruang dan pelayanan prasana kota harus baik untuk mendukung dan memudahkan pergaulan antar warga, lintas bidang dan disiplin, agar muncul rasa memiliki dan keinginan untuk berinteraksi dan kontribusi yang saling menguntungkan. Kota harus mampu membangkitkan keinginan untuk mengambil untung dari interaksi.

Kota Hijau

Dalam suatu peraturan resmi, istilah Kota Hijau harus dihindari, karena bersifat metaforik dan kabur. Pada saat ini banyak pihak juga menggunakan istilah “biru” (pada “Ekonomi Biru”). Istilah “ekologis” bersifat sederhana dan langsung: sesuai nalar rumah/alam.

Kotak Layak Huni (Livable City?)

Adalah terkait dengan sistem urutan kota-kota dunia dalam rangka kompetisi menarik investor. Ini sangat terkait dengan kehendak modal, dan tuntutan subyektif manusia tentang kenyamanan. Keduanya merupakan konsep yang sedang dipertanyakan dalam rangka membangun kelestarian (kota termasuk): seberapa jauh alam harus diubah memenuhi tuntutan manusia, dan bukan sebaliknya?

Setidaknya, jalan tengahnya adalah: silakan merumuskan apa saja tingkat kenyamanan yang dikehendaki, asalkan memenuhi syarat-syarat ekologis: decoupling, substitusi, dan pemulihan (yang bila dipenuhi sebenarnya memberikan tingkat kenyamanan tertentu pula).

Jadi, selain sebagai tujuan, Kota Ekologis perlu menjadi syarat bagi keinginan-keinginan lain.

Lampiran 1:

 

UNEP, City-Level Decoupling, 2013.

Conclusions and policy recommendations

At a time when the majority of the world’s population lives in cities and the bulk of economic activity is concentrated in urban areas, cities must be given priority as the building blocks of a socially inclusive global green economy. Cities are the spatial nodes where the major global and national resource flows connect as resource inputs, stocks and outputs (goods, services and wastes). They also act as both a major market for those in their surrounding wider region who supply the cities with goods and services and as a major threat because cities pollute the environment. Unsurprisingly, as cities change they may affect their rural environs in both negative and positive ways. One possibility is that demand for goods and services supplied by rural areas may decline as intra-urban food production or recycling building wastes increases. Another more positive possibility is that cities might minimize negative environmental impacts. Finally, cities are where ecology meets the energetic society, making them sites of social debate and innovation.

This general conclusion, however, must be translated into strategies and actions that are aimed at minimizing environmental damage (impact decoupling) and maximising the potential of sustainable resource use (resource decoupling). Cities will undoubtedly be fundamentally restructured over the coming decades in response to many of the macro-dynamics discussed in this report, but also to the micro-dynamics of changes in consumption, cultural behaviours and technologies. To translate this into a practical programme, the focus should be on direct and indirect material flows and how urban infrastructures can be reconfigured to significantly improve resource productivity (by a factor of at least five), as well as on radically reorienting resource use by substituting non- renewables with renewable resources.

Resource substitution, with regard to resources like metals and food, has its limits. Supplies of metals are finite, which means prices will rise over
time as deposits are exploited that are of lower and lower quality. Substitutes for steel,
for example, might need to be found. Similarly, the key flows 
of food are not as conditioned 
by urban infrastructures as are the flows of water, sanitation, solid waste and energy. Rising transport costs and soil degradation might well force cities to adopt food security as a key goal in the event that long-distance supply chains are disrupted. A substitution strategy would involve resuscitating local (peri-) urban food production.

The rising levels of investment in urban infrastructures provide a unique opportunity to prepare cities for both inclusive economic development and sustainable consumption of natural resources.

Although the case studies do not specifically apply material flow analysis, they do suggest examples of a wide range of alternatives available to the mainstream resource and energy intensive approaches for the design, construction and operation of urban infrastructures. However, further research will be needed to quantify the impact of these alternative infrastructure approaches on actual material flows. Indeed, material flow analysis of cities is still in its infancy. As these studies expand, so will the capacities of the research community to use material flow analysis to set the design parameters for future infrastructure investments.

The wide range of institutional learning and social change dynamic addressed here lead to the following conclusions:

  • Decoupling in cities depends on a clear vision of ultimate objectives;
  • The vision to guide the transition to sustainable cities must emerge from interactions among city stakeholders, with each city having its own unique characteristics;
  • Small-scale innovations in cities have great potential, especially if they offer viable long- term solutions, and generate strategically important research and development that can be applied to many other contexts;
  • Cities in developing countries may have an advantage over many cities in developed economies which are now dependent on out-dated technologies. Cities in developing countries may be able to engage in large- scale investments in alternative urban infrastructure technologies to leap frog towards more sustainable solutions rather than wasting valuable resources to implement what must later on be dismantled;
  • The infrastructures being built today will affect city-wide resource flows for decades to come, so urban planners should focus on urban resource efficiency informed by long- term sustainability perspectives and not ‘business as usual’; and
  • Intermediaries, especially major private sector players and universities, play
 a critical role by helping to learn from innovations and build capacity for managing change at city-wide scales.

Policy-relevant recommendations include:

  • Following the example of Brazil and a handful of other countries, and in line with many of the global sustainable city reports cited in Box 1, national governments should adopt National Sustainable Urban Development Policy Frameworks that support the role of cities in national sustainable development strategies. The National and City-Level Policy Frameworks need to make specific reference to urban infrastructure planning that specifically aims to reduce environmental impacts, especially greenhouse gas emissions (impact decoupling), and drastically improve resource efficiency and productivity (resource decoupling). They should align spatial planning guidelines, infrastructure investment strategies, financial capability (for revenue collection, borrowing, capital and operational expenditure), and long- term sustainability goals. Projecting the desired metabolic flows per capita given the economic and ecological context of any given city will provide a clear-cut and understandable framework for assessing progress towards more sustainable resource use.
  • The capacity of city-level governments
and their partners, such as universities,
to collect and process quantitative data about urban metabolic flows need to be enhanced. Adopting a globally standardised methodology will make performance benchmarking possible (e.g. water use 
per capita across all cities would make it possible for all cities to identify strategic targets for consumption). A good start would be to adopt the highly systematic methodology developed for the city of Paris discussed earlier.
  • Government investments in urban infrastructures should be aimed at
 creating infrastructures that stimulate urban development and prepare cities 
for a long-term transition to a greener economy, which, by definition, includes a low-carbon, resource-efficient world. This can be achieved by setting specific resource productivity targets for each infrastructure service (e.g. litres of water per unit of GDP, or percentage of passenger trips by public transport).
  • Although national and city-level investments in urban infrastructure either exist or are being considered in many countries, greener growth will require including improvements in resource productivity as a key investment criterion. This will typically mean widening the environmental criteria to include both resource and impact decoupling.
  • Relevant niche (micro-level) innovations at city level need to be actively supported and networked in order to stimulate knowledge about viable technology alternatives.
This will entail procurement criteria that favour innovation, regulatory reforms
that open up markets monopolised by existing infrastructure providers, social processes that encourage and stimulate
a culture of innovation, funding flows
to support networks of innovators, and protective measures that will create space for innovations to mature to a point where they can compete in the open market. Associations, networks and partnerships that pool knowledge, share risk, mobilize support and instigate innovation will be required.
  • Intermediaries need to be formally contracted into the urban transition process and they need a relatively stable operating and funding environment. An appropriate balance between accountability and flexibility will be needed: accountability to prevent ruptures between stakeholders
and intermediaries, and flexibility to allow intermediaries to test ideas and develop appropriate innovations.
  • In developing country cities that stand to benefit from large-scale investments in new urban infrastructures aimed at poverty eradication, investors need to promote sustainability-oriented innovations at the technical, institutional and relational levels. In many ways, these cities have an advantage because they are not locked into the outdated technologies that many developed country cities are seeking to replace, at great cost.
  • More efficient use of limited resources, improved management of renewable resources and the re-use of waste in cities can contribute significantly to decoupling rates of resource use from economic growth and promote impact decoupling as well.
  • Private sector players can clearly play
key roles as both knowledge brokers and investors in order to take to scale proven niche innovations that could be translated into new city-wide sustainable urban infrastructure demonstration projects.

[1] Direktur, Rujak Center for Urban Studies. +62-21-31906809; mkusumawijaya@gmail.com

[2] UNEP, City-Level Decoupling; Urban resource flows and the governance of infrastructure transitions, 2013. (Lihat juga Lampiran 1).

[3] Sebenarnya jumlah total material tidak akan berkurang, karena semua yang diambil dari bumi akan tetap tinggal di bumi. Tetapi material ini akan mengalami perubahan bentuk dan karena itu perubahan tingkat kemanfaatan. Hal ini hanya “tidak menjadi masalah” apabila kita menemukan cara-cara mengumpulkan dan mendaur-ulang metal dan mineral secara sempurna, dengan sumber energi yang tidak terbatas. Teoritis, energi tidak masalah, hanya bahan yang bermasalah. Energi matahari yang menerpa bumi adalah 340 Watt/m2; sedang energi yang diperlukan untuk mendukung seluruh proses kehidupan di bumi hanyalah 300 mWatt/m2. Sebagai perbandingan: otak manusia bekerja dengan 0.47 mWatt/m2.

[4] Default option  dan nudge yang dirancang/dirumuskan dengan baik terbukti dapat efektif mengubah perilaku. Penelitian, perdebatan (antara lain tentang hak-hak kebebasan) dan percobaan masih berlangsung ramai.

This entry was posted in governance, Nature and Environment, Urban Development, Urban Planning and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s