Hukum Lingkungan dan Nalar-Alam: Problematika Keadilan Eko‐Sosial.

Ditulis untuk konferensi Filsafat Hukum dan Kemajemukan Masyarakat Indonesia, diselenggarakan oleh Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI), Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata dan Epistema Institute, 16-17 Juli 2012, Semarang.

1. Kesadaran tentang ekologi telah menjadi makin dalam dan pasti sebagai pengetahuan yang obyektif, meskipun ada berbagai hal yang masih belum tuntas. 

Kesadaran tentang ekologi telah bergerak dari masalah perubahan iklim/pemanasan global (climate change/global warming) ke keterbatasan sumber daya (finite natural resources). (Ekologi) bumi adalah suatu sistem tertutup  dengan hukum Termodinamika 1 (kekekalan energi) dan 2 (entropi).

Jumlah manusia akan terus bertambah, makin terbesar dan makin besar akan hidup dalam kondisi perkotaan (lihat bagian 3. di bawah). Tidak cukup hanya menghimbau untuk menghemat (mengurangi konsumsi) per kapita, tetapi harus mengganti konsumsi dengan sebanyak-banyaknya yang terbarukan, karena jumlah “kapita” akan terus bertambah.

Penting sekali mencatat bahwa tidak semuanya serba “gloom and doom” (serba kelam dan kiamat). Pengetahuan yang sekarang terkumpul mencakup juga fakta bahwa kota memberikan ruang kreativitas dan inovasi yang memungkinkan melepaskan ketergantungan tingkat pertumbuhan (ekonomi) pada tingkat pemakaian sumber daya dan tingkat dampak lingkungan. Tingkat pertumbuhan ekonomi tidak selalu meningkatkan pemakian sumber daya dan dampak negatif terhadap lingkungan. Proses ini disebut “decoupling”.

Selain itu terdapat pengetahuan yang makin banyak tentang prakarsa-prakarsa yang dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat, melalui komunitas-komunitas territorial maupun kepentingan.

Atas dasar itu semua, pemikiran alternatif yang sangat mendasar sedang pula dalam pembentukan. Misalnya ecological economics atau green economics. Belum semua unsur-unsur dalam pemikiran ini telah mencapai kesimpulan yang bulat, tetapi arah atau fondasi barunya dapat dikatakan telah mencapai kemantapan prinsipil.

Ecological economics atau green economics secara mendasar berbeda dari environmental economics. Ketiganya melihat hubungan antara (pertumbuhan) ekonomi dan ekosistem secara berbeda. Yang terakhir (environmental economics) melihat economi sebagai sistem tertutup dengan asupan tidak terbatas mengalir terus menerus dari alam sebagai sistem terbuka. Bumi ada “di sebelah/samping” ekonomi. Yang pertama dan yang kedua melihat ekonomi sebagai sistem terbuka di dalam alam sebagai sistem tertutup (kecuali adanya factor energy yang terus menerus masuk ke bumi). Ekonomi tidak bias tumbuh lebih besar dari alam; seperti telor kuning tidak mungkin lebih besar dari telur putih. Di dalam ini, manusia (dan ekonomi ciptaannya) adalah bagian dari ekologi, bukan “yang lain” terhadap satu sama lain. Karena itu penting mencatat bahwa sikap eksotisme dalam melihat alam, mengaguminya, harus dihindari, karena hal itu mencegah manusia mempelajari apa yang lebih dalam dari alam, yaitu nalar-nya, logics-nya, dan bahwa ia sendiri bagian dari alam, dan ia sendiri adalah “alamiah” juga.

Perlahan tapi pasti suatu gambaran kehidupan yang baru sedang dilukis, seperti suatu utopia. Seniman Michaelangelo Pistoletto mengatakan bahwa umat manusia sekarang harus membangun suatu “Utopia Ketiga”, yaitu suatu sistesis antara “Utopia Pertama” dan “Utopia Kedua”. Utopia Pertama adalah Firdaus Adam dan Hawa, suatu dunia alamiah dengan manusia yang terserap penuh di dalamnya. Firdaus Kedua adalah dunia sintetis yang dibangun manusia, yang terletak di sisi alam, suatu ekonomi dan kota yang menganggap alam hanya sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi terus menerus tanpa batas dan akhir. Utopia Kedua, yang kini kita ketahui tidak mungkin berhasil, dimulai kurang lebih di pertengahan abad ke-18 dengan industrialisasi, kapitalisme, kolonialisme dan Negara-bangsa sebagai perwujudan proses modernisasi.

Gejala-gejala yang terjadi antara lain adalah:

  • Pemanasan Global/Perubahan Iklim.
  • Ketergantungan yang meningkat pada sumber daya sintetis
  • Ketergantungan yang menurun terhadap sumber daya terbarukan
  • Peningkatan ekstraksi sumber daya alam yang berlipat ganda, dengan harga yang makin menurun (bukan meningkat, terhadap harga barang lain yang berlaku sewaktu) seolah persedian tidak terbatas, karena kemampuan teknlogi ekstraksi yang meningkat.
  • Urbanisasi Gelombang Kedua 1950-2030: tambahan 4 milyar penduduk dengan 3 milyarnya hidup di wilayah perkotaan. (Urbanisasi Gelombang Pertama 1750-1950: tambahan 400 juta penduduk perkotaan).
  • Aglomerasi perkotaan yang makin meraksasa dengan tingkat tapak-lingkungan (cological footprint) yang makin tinggi. (Sejauh ini hanya Tokyo yang diketahui memiliki ecological footprint rata-rata per kapita yang lebih rendah daripada ecological footprint rata-rata seluruh Jepang)
  • Makin banyak negara bangsa yang hidup melebihi kapasitas-hidup (bio-capacity) dari masing-masing tanah-airnya. (Indonesia masih memiliki surplus bio-capacity, tetapi makin menipis).

2. Tuntutan akan perubahan menjadi makin nyata. Tetapi nyata juga bahwa banyak tantangan menghadang, sementara waktu makin terbatas. 

Perubahan mendasar di dalam ekonomi, terutama terkait asumsi-asumsi dasar tentang “pertumbuhan”, “sumber daya” dan “energi” menuntut juga perubahan sistematis dan sistemik dalam bidang-bidang lain, termasuk hukum dan kepemerintahan.

Sebelum menyelaraskan kembali ekonomi dengan ekologi, atau senyampang demikian, diperlukan “restorative economy” atau “ekonomi pemulihan”. (Paul Hawken, Ecology of Commerce).Yang dimaksud adalah bahwa bumi perlu dipulihkan, dikembalikan ke keadaannya kurang lebih sebelum pertengahan abad ke-18, sebelum revolusi industri, sebelum berkembangnya kapitalisme, dan negara-bangsa. Kata “melestarikan” tepat untuk menggambarkan program yang demikian.

Paul Hawken, Ecology of Commerce, 2010 (revised Edition): 

Economi restoratif adalah ekonomi yang berupaya menciptakan pasar yang di dalamnya setiap transaksi meembangun integritas sumber daya bersama, bukan seperti yang sekarang, yang di dalamnya konsumsi menyebabkan kemunduran dan kerusakan pada sumber daya alam.  Dunia usaha harus mampu menghasilkan dana untuk menunjang sistem-sistem kehidupan. Kalau tidak, pemulihan global tidak akan terjadi. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan cara memaksa harga menjadi sepenuhnya mencakup semua biaya lingkungan.

Tetapi ini berarti, misalnya, bahwa seorang petani kapas berpupuk kimia yang harus membayar biaya sesungguhnya untuk menanggulangi polusi dan dampak kerusakan akibat praktik pertaniannya akan menjual produksinya dengan jarga lebih tinggi daripada petani kapuk yang dihasilkan secara organik. Bukankah ini berarti hambatan yang besar?

Persaingan di pasar seharusnya bukan antara perusahaan yang merusak lingkungan dengan yang berupaya menyelamatkannya. Persaiangan seharusnya terjadi antara sesame perusahaan yang dapat berbuat terbaik dalam memulihkan dan melestarikan lingkungan, sehingga dengan demikian membalikkan  insentif biaya dan harga dari sistem industrial yang secara mendasar mengirimkan signal yang salah kepada konsumen. Tujuan dari integrasi biaya-harga adalah sepenuhnya mendorong dunia usaha masuk ke dalam proses pemulihan lingkungan. Ini harusnya dimudahkan. Tapi inilah hambatan utama dalam dunia yang jauh dari sempurna sekarang.

Salah satu yang sedang digeluti dunia sekarang ini adalah bagaimana mengurangi konsumsi sumber daya dan dampak negatif terhadap bumi, dengan terutama mengurangi konsumsi dan dampak oleh negara maju, sementara negara sedang berkembang dianggap masih boleh meningkatkan konsumsi dan dampaknya hingga batas tertentu, antara lain dengan menggunakan ecological footprint/capita rata-rata sebagai ukuran. Keadilan seperti itu adalah salah satu kemungkinan dan mudah diinstrumentasikan secara politis dan ekonomi. Tetapi ini pada dasarnya salah. Sebab perubahan yang kita perlukan harus melampaui persoalan  “kurang atau lebih” (do to more with less resources), melainkan harus menuju kembali kepada kelestarian berdasarkan keterbaharuan, suatu proses “substitusi” (to do more with more renewables). Bukan soal lebih atau kurang, tapi soal benar salah.

Pada tahun 2011, the International Resource Panel, yang dibentuk oleh the United Nations Environment Programme (UNEP) mengingatkan bahwa pada 2050, manusia akan menghabiskan140 milya ton minerals, biji logam, bahan bakar fosil, dan biomassa per tahun – tiga kali lebih banyak daripada konsumsi sekarang – kecuali bangsa-bangsa dapat memulai proses melepaskan ketergantungan (decoupling) tingkat pertumbuhan ekonomi dari tingkat konsumsi sumber daya alam. Negara-negara maju mengkonsumsi rata-rata 16 ton ke-empat sumber daya itu per kapita (di beberapa Negara angka itu mencapai 40 ton per kapita). Sementara di India setiap orang rata-rata mengkonsumsi empat ton per tahun.

Kalau kita hanya mengurangi konsumsi dan dampak per kapita rata-rata, sementara jumlah kapita itu terus bertambah, apa artinya? Sumber daya alam tetap akan tergerus hingga pada akhirnya habis, meskipun kita belum dapat memastikan kapan saatnya secara tepat.

Reduce, reuse dan recycle tidak cukup, bukanlah suatu pendekatan yang menuju kepada kelestarian, melainkan cuma memperpanjang/menunda ketidak-lestarian.  Untuk menuju kepada kelestarian, kita perlu berbelok arah, mengubah pola konsumsi dan produksi dengan sebanyak mungkin melakukan substitusi bahan-bahan dan energi yang tidak terbarukan dengan yang terbarukan.

Pada saat yang sama, kita bukan saja harus “mengurangi” dampak negatif terhadap bumi dengan pola konsumsi dan produksi kita, melainkan kita wajib membantu alam memulihkan dirinya, meningkatkan kapasitasnya dalam mendukung (dan menghasilkan) kehidupan.

Hambatan besar lain dalam perubahan yang diperlukan menyangkut sistem (infrastruktur) perkotaan yang telah terlanjur menjebak orang di dalam pola konsumsi dan produksi yang boros dan tidak lestari.

Kita juga menghadapi tantangan untuk membangun pemahaman yang lebih akurat dengan apa yang kita maksud dengan “pembangunan yang berkelanjutan”. Apakah “pembangunan” harus senantiasi berarti “pertumbuhan” (growth) kuantitatif melanjutkan pola/kecenderungan yang sama? Yang kita inginkan adalah kelestarian; bilamana perlu, pembangunan (dalam pengertian “growth”) tidak perlu berlanjut, atau diberi makna yang berbeda: kualitatif, yang di dalamnya lebih besar dimensi atau prioritas KEADILAN.

Yang harus berlanjut dan lestari itu adalah kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang mendukung keseluruhan dan keragaman kehidupan.

Yang menurut hemat saya sangat penting dan sering diabaikan (mungkin karena rasa panik yang menggelapkan pandangan) sebagai salah satu jendela yang terbuka oleh kesadaran baru adalah: kemungkinan dan kesempatan membayangkan suatu kehidupan lain, yang lain sama sekali, yang sangat mungkin terwujud tetapi memerlukan perubahan yang sangat mendasar. Yang juga sangat penting mengiringi itu adalah kesadaran bahwa kehidupan yang lain itu sama sekali bukan suatu beban yang menambah berat beban yang sudah diderita umat manusia, setidaknya sebagian cukup besarnya, melainkan suatu yang secara potensial lebih memuaskan daripada yang sekarang.

Tentang pemahaman yang tepat, saya kutipkan contoh sederhana dari Yuyun Ismawati, 18 Mei 2012:

Peraturan pemerintah kita masih mewajibkan penggunaan insenerator (mesin pembakar) untuk menghancurkan sampah rumah sakit. Padahal, hanya sekitar15 % dari sampah rumah sakit yang berbahaya, berbakteri. Bakteri ini cukup dibunuh, tidak perlu dibakar bersama bahan-bahan yang mengandungnya, karena pembakaran menyebabkan lepasnya gas beracun, disamping menghabiskan energi secara tidak perlu. Kesalahan pemahaman telah menyebabkan pencampuran sampah berbakteri yang hanya 15 % itu dengan sampah lainnya yang tidak berbakteri, sehingga menyebabkan semuanya tercemar. Akibat buruk kedua adalah lalu semuanya harus dibakar.

Pembunuhan bakteri dapat dilakukan dengan cara penguapan. Lalu sampah yang sudah steril dari bakteri bisa diolah menurut proses berikutnya yang lebih sederhana, misalnya dicacah atau dikomposkan.

Mengubah peraturan yang masih berlaku di Indonesia seperti itu akan menyebabkan perubahan kebiasaan penganggaran, rekanan/supplier, disiplin kerja, tata-laku orang dan sistem di rumah sakit dan berbagai lembaga terkait, termasuk Kementerian Kesehatan. Tantangan seperti itu tidak kecil.

Contoh lain: Plastik di Pulau Komodo sebagian besar berupa makanan anak-anak yang dijual dalam kemasan kecil-kecil seharga Rp.500 hingga 2,000. Ibu sudah malas membuat makanan kecil tradisional untuk anak-anak. Pada saat yang sama, tidak/belum ada pengetahuan yang cukup bahwa plastik tidak bisa dihancurkan. Ada nelayan yang bingung kenapa sesudah dibakar dan ditanam, tetap saja sampah plastik tidak lenyap. Perubahan ini masih baru, paling lama 10 tahun, mungkin cuma 5 tahum. Untuk mengubah ini sebenarnya “mudah”, karena baru tersebut. Tetapi tetap diperlukan kerja sistematis dan sistemik yang tekun: memajukan kembali makanan tradisional, memotong distribusi makasan berkemasan kecil plastic, pendidikan dan penyebaran pengetahuan yang intensif melalui sekolah dan bukan-sekolah, dan lain-lain.

3. Mayoritas makin besar penduduk dunia akan hidup dalam sistem perkotaan. Peran kota menjadi makin penting baik sebagai sumber masalah maupun solusi. Masyarakat perkotaan telah berkembang menjadi khas dengan sifatnya sendiri dalam hal konsumsi dan produksi, reproduksi sosial, dan kreativitas serta inovasi. Mereka juga berada dalam lingkungan prasarana yang sementara ini menjebak mereka dalam pola konsumsi dan produksi tertentu.    

Saya kutip dari sebuah laporan UNEP (City-Level Decoupling:  Urban Resource Flows and the Governance of Infrastructure Transitions Compiled for the Cities Working Group International Resource Panel, First Draft, by  Mark Swilling (Stellenbosch University, SA), Blake Robinson (Stellenbosch University, SA), Simon Marvin (University of Durham, UK) and Mike Hodson (University of Salford, UK), 17 Juni 2012, belum diterbitkan. Belum untuk dikutip dan disebarkan):

  • Produksi dan konsumsi ekonomi global sekarang terkonsentrasi di kota-kota: 80% GDP sedunia kini dihasilkan di kota-kota, dengan 60% dihasilkan di 600 kota paling produktif yang dihuni hanya oleh seperlima penduduk dunia.
  • Urbanisasi gelombang kedua sedang berlangsung: sejak 2007 mayoritas penduduk dunia yang lebih dari 7 milyar orang dapat digolongkan menghuni lingkungan perkotaan, dengan pertambahan 4 milyar penduduk perkotaan diproyeksikan terjadi di kota-kota negara sedang berkembang dalam masa antara 1950 dan 2030.
  • Konsumsi sumber daya global terkonsentrasi di kota-kota: Hingga 2005 ekonomi dunia mengkonsumsi 60 milar ton sumber daya dan 500 Eksajoule energi sementara sekitar 75% dari aliran energi dan material ini dikonsumsi di kota-kota.

Kota, sebagai tempat paling banyak manusia berkumpul, adalah locus subur dan tak bisa lain untuk perubahan prilaku manusia dalam hal pola konsumsi dan produksi. Tetapi pola konsumsi dan produksi warga ini juga tergantung secara mendasar dengan sistem prasarana/infrastruktur yang ada. Mengubah sistem ini merupakan pekerjaan kebijakan sistemik yang luar biasa, termasuk diperlukannya dukungan kepastian hukum yang mutlak dan program yang sistematik.

Dalam hal perubahan prilaku maupun sistemik, peran komunitas penting. Di atas telah disebutkan makin banyaknya pengetahuan tentang prakarsa komunitas yang menjamur. Peran komunitas penting untuk antara lain (minimal):

  • makin banyak pola nalar-alam lebih efektif bila mengakar pada komunitas, misalnya pengelolaan sampah. Komunitas adalah suatu agen pada skala perantaraan (intermediary) yang efektif.
  • menyemai dan mengasuh nilai-nilai yang sejalan nalar-alam
  • sumber inspirasi dan pengetahuan
  • locus seharusnya tejadi perubahan
  • locus akuntabilitas.

Kita mengharapkan hukum bukan hanya untuk melindungi, tapi terutama memajukan peran-peran komunitas tersebut. Kemampuan komunitas yang besar juga penting untuk mengambil alih tugas tugas yang ternyata tidak mampu dilaksanakan oleh Negara secara lebih baik. Penyerahan banyak urusan kepada skala Negara bukan saja dalam beberapa hal (misalnya sampah dan sebagian energy terbarukan) menjadi tidak efisien, tetapi juga dapat melemahkan kemampuan masyarakat dan warga. Desentralisasi pada komunitas, tempat terjadi interaksi yang lebih intensif, lebih menjamin akuntabilitas dan pengawasan yang efektif dan efisien.

Konsep negara bangsa modern tidak perlu sepenuhnya membawahi komunitas. Mungkin kita perlu membayangkan komunitas sebagai sesuatu yang berjalan sejajar, pada lapisan yang berbeda tetapi tidak hirarkis terhadap negara. Negara modern tidak perlu menjadi “Negara-bangsa” sempurna dalam pengertian Negara mengambil alih segala hal seperti di Singapura dan Negara-negara Eropah Barat.

Komunitas dapat menjadi inspirasi untuk merumuskan kembali Negara (-bangsa) sebagai salah satu saja bentuk pengelolaan kehidupan bersama dalam batas-batas wilayah yang bagaimanapun superfisial. Negara yang berhasil di masa depan adalah negara yang akan dapat mengakomodasi paham tentang komunitas yang mandiri tetapi bekerja sama membangun kembali rumah bersama yang lebih sejalan dengan nalar-alam.

Di beberapa kota negara maju seperti Eropah, banyak ruang-publik (public space) terbengkalai (karena keterbatasan negara) yang dihidupkan kembali (revitalisasi) melalui apa yang sebenarnya merupakan penghidupan kembali komunitas, sehingga public space itu sebenarnya menjadi ruang-bersama (common space). Seorang urbanist Itali yang bekerja di Betlehem menegaskan pentingnya pembedaan antara public-space dan common space ini. Ia mengatakan penderitaan orang-orang Palestina berlebih-lebih karena semua common space telah diambil alih oleh negara Israel dan diubah menjadi public space, tempat kehadiran negara mematikan kehidupan komunitas.

Ada kepentingan genting pada common space. Pada common space, ekspresi budaya dan kearifan setempat mengalir lebih lancar dan bebas. Hal ini diperlukan untuk menggali kembali nilai nilai yang sesuai dengan nalar-rumah yang selama masa industrialisasi dan negara-bangsa terkubur atau tertekan.

Pada saat yang sama, ruang-ruang bersama diperlukan sebagai loci untuk menanamkan (kembali) nilai-nilai baru, atau lama yang diperbaharui, inovasi, kesepakatan baru, ekonomi baru, pola konsumsi dan produksi baru, yang menghargai dan memulihkan irama dan sumber daya bersama sebagai yang bersama, dalam rangka perubahan menuju abad dan ruang lestari.

4. Hukum diperlukan untuk  mengubah arah kehidupan bersama dan mempercepat perubahan melalui berbagai cara: mempertegas pengertian-pengertian, memaksa dengan hukuman, membujuk dengan insentif, mencegah keburukan, membalikkan arah, mendorong inovasi, dan membangun kelembagaan baru. Diperlukan pengertian-pengertian baru tentang keadilan. Juga pemeriksaan kembali terhadap peran Negara dan komunitas

Paham keadilan dapat menyesatkan, apabila orang mengartikannya dan menjadikannya dasar untuk menuntut hak untuk “mengkonsumsi” sama banyak dengan yang dilakukan oleh yang lain, yang telah terlebih dahulu menguras sumber daya alam melalui proses kolonialisasi di masa silam.  “Perlombaan” demikian tidak membawa kepada restorasi ekologis, betapapun pahitnya kita menerima kenyataan bahwa sumbr daya alam memang telah terlalu banyak dihabiskan oleh kolonialisme selama 200 tahun sejak pertengahan abad ke-18, yang menguntungkan bangsa-bangsa Eropah dan meninggalkan ampas di Negara-negara sedang berkembang.  Perasaan ketidakadilan seperti di atas juga dapa terjadi di dalam batas-batas Negara-bangsa, misalnya di dalam Indonesia, antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya. Paham keadilan distributive demikian perlu dilengkapi dengan pemahaman tentang nalar-alam.

Keadilam kini semestinya berarti juga: keadilan kontributif. Bukan seberapa banyak Anda dapat, tetapi seberapa banyak Anda memnyumbang (pada restorasi ekologis).

Kalau keadilan yang kita maksud adalah juga semata keadilan antar sesama manusia, maka dalam perspektif nalar alam, itu tidak cukup. Kita memerlukan konsep keadilan antar manusia dan antar species serta antar-generasi.

Bukan itu saja, kita tidak bisa hanya berhenti pada konsep atau paradigma filsafati, melainkan harus sungguh-sungguh menjabarkannya dalam sistem hukum, ekonomi, dan sosial kita, karena hanya dengan demikian kita, species manusia, layak dan dapat hidup lestari di bumi yang lestari pula.

Justice delayed (is) justice denied. Terhadap alam dan species lain, ini sudah tertunda 250 tahun.

Kita perlu perubahan. Tetapi proses perubahan itu sendiri harus adil. Kita memerlukan keadilan transisional dan transformative. Siapa yang mendapat beban lebih besar atau lebih kecil untuk meng-efektifkan perubahan? Bagaimana membaginya? Yang jelas semua harus berkontribusi. Ada yang mengatakan, “Di planet Bumi ini tidak ada penumpang, semua adalah awak.” Semua orang turut bertanggung-jawab, dapat dan perlu serta harus berbuat memberi kontribusi, tidak boleh hanya pasif dan minta dilayani saja.

Apakah hukum sudah selaras dengan nalar alam?

Pertanyaan itu mungkin analog dengan pertanyaan “apakah ekonomi sudah selaras dengan nalar alam?”

Seperti kita ketahui, kata ekologi berasal dari dua kata, yaitu oikos dam logos, yang berarti nalar rumah. Sedang kata ekonomi berasal dari dua kata oikos dan nomos, yang berarti norma rumah. Yang menjadi fokus sekarang adalah memeriksa apakah norma rumah itu sesuai dengan nalar rumah.

Isu keadilan menjadi makin penting, mendasar dan mendesak ketika dihadapkan pada persoalan keterbatasan sumber daya (finite resource), tetapi dengan tekanan dan motivasi berbeda dengan isu keadilan ketika dihadapkan pada penyebaban perubahan iklim.

Pada masalah perubahan iklim, isu keadilan bersifat negatif: siapa penyebab terbesar, bagaimana menurunkan dampaknya, dan siapa yang sedikit menyebabkan dampak dapat sejauh apa menambah dampak? Rumusan jawabannya sering menyesatkan, dan cenderung bersifat kuantitatif. Menyesatkan karena tidak mengubah ke arah kelestarian, melainkan hanya memperpanjang ketidak-lestarian. Misalnya, ada sebagian yang menyimpulkan bahwa negara industri maju perlu mengurangi ecological footprintnya (tapak ekologis), sedangkan negara sedang berkembang masih boleh meningkatkan tapak-ekologisnya. Atau, jalan tengahnya ketika diterjemahkan menjadi norma ekonomi, tapak ekologis suatu wilayah/negara dapat dibeli oleh wilayah/negara lain. Jasa hutan sebagai penyerap CO2 dapat dibeli oleh negara penghasil CO2. Ini mungkin adil secara distributive, tetapi tidak benar secara kontributif maupun transformative.

Pada masalah finite resources, isu keadilan adalah pertanyaan konstruktif dan transformatif tentang siapa yang dapat lebih efisien dalam menggunakan sesedikit mungkin sumber daya alam, dan dalam yang sesedikit mungkin itu semaksimal mungkin menggunakan yang terbarukan sesuai dengan nalar- dan irama-alam.

Pada sumber daya alam terbarukan, masalahnya bukan jumlah (saja) tetapi terlebih-lebih (juga) pada soal irama, waktu.

Konsepsi tentang negara-bangsa nampaknya juga perlu direkonstruksi, setidaknya untuk menghadapi dua soal utama: soal batas-batas yang tidak sesuai dengan nalar-alam, dan soal hubungan antara negara-bangsa dengan komunitas.

Karena terus menerus terdesak untuk memikirkan kedua titik lemah (dari perspektif nalar-bumi) negara-bangsa itulah para aktivis dan pemikir lingkungan kerap menjadi “tidak nasionalis”. Pemahaman tentang batas-batas wilayah negara-bangsa menyebabkan ketertarikan ke arah Gaeisme, bahwa bumi adalah suatu kesatuan sistemik, tidak terbagi-bagi. Pemahaman tentang komunitas sebagai entitas yang di dalamnya manusia memanusia sebagai makhluk kolektif, berbudaya, bebas dan emansipatoris, menyebabkan tuntutan kepada negara bangsa untuk tidak sepenuhnya menjadi satu-satunya cara dalam mengorganisasikan cara-hidup bersama, menggantikan cara-cara seperti komunitas. Negara bangsa yang mereduksi manusia menjadi warga negara yang individualistik (bukan hanya terhadap sesama warga, tetapi juga  terhadap alam) tidak lebih baik dibandingkan dengan ekonomi yang mereduksi manusia menjadi konsumen, dan mereduksi sumber daya alam kolektif menjadi fragmen-fragmen untuk memudahkan konsumsi oleh konsumen atau eksploitasi oleh produsen individual.

Negara-bangsa, sesudah 250 tahun, mulai menunjukkan keterbatasannya, bukan saja dalam hal-hal yang bersifat antara-negara, tetapi juga di dalam batas-batas negara-bangsa itu sendiri. Di dalam negara-negara pasca-kolonial, mulai nampak keterbatasan negara bangsa untuk mengambil alih banyak urusan yang bersifat ekstensif, untuk melayani dan meladeni begitu banyak keragaman entitas, di samping menangani konflik-konflik antar-komunitas. Bukankah negara pemerintah Republik Indonesia harus meminta tolong kepada pemimpin-pemimpin komunitas dan nilai-nilai di dalam komunitas itu sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah di antara mereka, seperti misalnya kasus di Maluku, Kalimantan dan lain-lain. Konflik-konlik imter-komunal tidak serta merta dapat dianggap keterbatasan pada komunitas-komunitas itu sendiri, tanpa melihat terlebih dahulu bagaimana konflik-konflik itu terjadi dan akhirnya diselesaikan. Ada faktor-faktor terkait negara-bangsa yang menyebabkan konflik membesar, sebagaimana ada kontribusi nilai dan struktur komunitas dalam mediasi oleh negara.

Catatan pasca-diskusi:

  1. Donny Danardono merasa kata “nalar” pada “nalar-alam” justru meneruskan imposisi “rasio” (manusia) kepada alam. Romo Andang menekankan bahwa dia percaya sekali bahwa melalui intuisi, manusia dapat lebih memahami alam, sebab manusia adalah bagian dari alam dan sebaliknya. Saya lalu berpikir mungkin kata lain yang lebih tepat adalah “Naluri-Alam” atau “Bahasa-Alam”. Yang terakhir ini mengingat pada “Bahasa” terdapat keduanya: nalar dan naluri.
  2. Prof Arif Siddharta memberitahukan kepada saya bahwa Moctar Kusuma-Atmadja dulu punya konsep “hukum pembangunan.” Dalam ujaran beliau, “law is a tool for social engineering”.  Saya telah menggunakan kata “keadilan transformatif”. Mungkin ini berarti dapat juga kita menggunakan istilah “hukum transformatif” untuk menunjuk kepada pentingnya hukum sebagai manajemen perubahan ke masa depan. Prof Sunarjati mengatakan beliau sangat senang dengan pandangan hukum yang berorientasi kepada masa depan, hukum sebagai pengarah perubahan ke masa depan yang dikehendaki.
  3. Catatan menarik dari Donny Danardono lainnya adalah: hak itu mengasingkan manusia, sebab ketika manusia menuntut hak, maka ia membangun tembok pembatas. Hak bukan tempat bertemu antar-manusia. Ini mungkin bisa dikaitkan dengan problematika “keadilan distributif” yang menekankan “hak untuk mendapatkan yang pembagian secara adil”.
  4. Pada diskusi kelompok di siang hari ada presentasi tentang “filologi” (Phylology). Saya melihat ada dua peran filologi yang relevan untuk urbanisme lestari di masa mendatang:
    1. Membuka “kode” teks-teks peraturan perkotaan sekarang yang hampir tidak dipehami lagi latar belakang dan konteksnya, atau menjadi sangat esoterik di kalangan tertentu yang sangat terbatas, misalnya para teknokrat (birokrat dan konsultannya). Tujuan: agar peraturan-peraturan (yang antara lain diwarisi dari jaman kolonial dipahami kembali latar belakangnya, sehingga dapat dengan baik dimodifikasi sesuai keadaan masa kini.
    2. Membuka kode-kode dalam hukum adat agar dapat dibaca juga pengetahuan dan kearifan yang terkandung di dalam atau di belakangnya; sehingga ia bukan saja adalah teks hukum, tetapi juga menjadi sumber pengetahuan.
This entry was posted in Communities, governance, Nature and Environment, Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s