Merawat Khalayak dan Ruang Khalayak

Oleh Marco Kusumawijaya dan Mujtaba Hamdi.

Disampaikan untuk diskusi bertajuk “Masyarakat Terbuka” (Yayasan Tifa, Jakarta).
Diterbitkan juga di Majalah Prisma.

Hingga hari ini, kita masih terus melihat kebebasan berekspresi di masyarakat kita belum mencapai gambaran yang kita cita-citakan. Catatan-catatan empiris memperlihatkan betapa hak individu dan kelompok untuk mengungkapkan jatidiri, keyakinan maupun daya kesenian mereka ke ruang khalayak masih menghadapi hambatan dari aktor negara maupun nonnegara.

Kemerdekaan menikmati ruang khalayak yang diidealkan sebagai ‘ruang bersama’ sering terhalang oleh tindakan kelompok tertentu yang kerap didiamkan dan bahkan didukung institusi negara. Kian terbukanya kran kebebasan tampaknya tak dinikmati masyarakat secara seimbang dan merata. Kelompok tertentu yang gencar menuangkan ekspresi di ruang khalayak sering, langsung maupun tak langsung, menghalangi ruang dan hak ekspresi kelompok yang lain. Penggunaan kekerasan merupakan salah satu masalah utama.

Kebebasan berekspresi juga menghadapi tantangan lain yang tak kalah menggelisahkan. Terutama dalam ranah seni, kebebasan berekspresi kerap hanya berhenti pada ruang-ruang privat. Seorang seniman menciptakan karya dalam ranah yang mungkin memang sangat personal. Namun, ia sebenarnya selalu memaksudkan karya-karyanya untuk dinikmati khalayak, dengan satu atau lain cara. Semua seniman, dengan kata lain, sesungguhnya rindu kepada khalayak.

Masalahnya hari ini adalah karya-karya seni semakin tersudut pada ruang-ruang privat para kolektor, sementara sebaliknya ruang-ruang khalayak, museum misalnya, kurang memberi ruang apresiasi terhadap karya-karya seni. Jumlah museum kita tercatat sebanyak 281, tersebar di berbagai wilayah.  Namun, tidak saja kondisi fisiknya memprihatinkan, pengelolaan ruang dan kuratorial museum pun sangat tidak memadai.   Dalam konteks ini, penting dikatakan bahwa penguatan kebebasan berekspresi haruslah dibarengi dengan penciptaan ruang-ruang yang memungkinkan praktik kebebasan berekspresi tersebut berlangsung.

Menguatnya kesadaran kebebasan berekspresi ataupun gencarnya dorongan hak untuk berekspresi akan kerap menghadapi jalan buntu ketika ruang khalayak yang menjadi wadahnya tak tersedia, atau tersedia dengan kualitas dan kuantitas yang sama sekali tak memadai.

Kebebasan bereskpresi itu ibarat ruh, sedangkan ruang khalayak adalah raganya. Tanpa raga, ruh akan ‘gentayangan’. Ruh akan resah, bahkan frustasi, dan dampak lebih luasnya adalah chaos, kekacauan. Sungguh tak salah mengatakan bahwa inilah yang terjadi hari ini: betapa semangat, kesadaran, dan dorongan kebebasan berekspresi meningkat begitu tinggi, sementara ruang khalayak yang mewadahinya terus menyempit.

Ruang Khalayak, Keterbukaan, dan Interaksi Warga  Ruang khalayak yang bernilai penting bagi penggalakan demokrasi dan masyarakat terbuka dapat mengambil bentuk ruang fisikal maupun nonfisikal. Kalangan geografer membedakan antara ‘ruang khalayak’ (public space)  dan ‘ranah khalayak’ (public sphere). Ranah khalayak lebih dipahami sebagai ‘ruang politik’ tempat berlangsungnya pembahasan, perdebatan dan pengambilan keputusan bersama atas urusan-urusan umum. Sementara, ruang khalayak dimengerti sebagai tempat fisikal-material yang seluruh warga memiliki hak untuk memasukinya.  Ia berbeda dengan ruang pribadi milik perseorangan yang memungkinkan pemiliknya menolak kehadiran orang lain yang tidak dikehendakinya.

Ruang khalayak sejatinya terbuka untuk digunakan oleh semua. Bentuk dasarnya, sebagai contoh, adalah taman, jalan umum, lapangan dan tempat-tempat yang biasa menjadi forum permusyawaratan umum, misalnya pendopo, serta juga fasilitas umum seperti stasiun dan kereta api atau bus angkutan umum itu sendiri.  Filsuf dan teoretisi politik Iris Marion Young menyebut ruang khalayak fisikal ini dengan istilah ’embodied public space’.   Meski terbedakan, ruang khalayak dan ranah khalayak memiliki pertalian erat. Perencanaan dan penataan ruang khalayak akan sangat berdampak pada ruang dan kehidupan politik warga.

Atas nama peraturan, aksi warga berkumpul dan menyuarakan tuntutan tertentu di tempat terbuka sering terpaksa dibubarkan, misalnya. Penetapan kebijakan atas ruang juga dapat meminggirkan kelompok masyarakat tertentu sehingga hak-hak politiknya terhalangi. “Public spaces are decisive,” kata geografer dan kritikus kebudayaan Don Mitchell, “for it is here that the desires and needs of individuals and groups can be seen, and therefore recognized, resisted, or . . . wiped out.”   Sejumlah teoritisi politik tidak melakukan pembedaan secara spesifik antara istilah public space dan public sphere. Hannah Arendt, misalnya, menggunakan secara bergantian kedua istilah tersebut untuk mengacu ruang fisik maupun nonfisik tempat kegiatan bersama dilakukan.

Hanya, berbeda dari prakarsa awal Jurgen Habermas tentang public sphere sebagai ranah ‘hal politik’ (the political) dibincangkan dan dipersaingkan secara rasional dan tak berpihak,  Arendt berpendapat ruang khalayak tak serta merta mengandaikan hal politik. Hal sosial (the social), yang mengacu lebih pada hadirnya individu-invididu secara bersama di ruang khalayak dalam fungsi sosialnya semata, bagi Arendt, berbeda dari hal politik. Ruang pribadi pun bisa menjadi ruang khalayak ketika di dalamnya berlangsung tindakan-tindakan yang memuat hal politik.  Dalam hal ini, Arendt menggambarkan dua model ruang khalayak, yakni ‘ruang agonistik’ (agonistic space) dan ‘ruang asosiasional’ (associational space).  Yang pertama berdasarkan pada kompetisi; individu-individu yang berpartisipasi di dalamnya bersaing untuk memenangkan gagasan, pengakuan dan persetujuan. Ruang macam ini memisahkan satu individu dengan individu lainnya. Prosedur, tatacara, dan aturan bersaing biasanya secara formal dipersyaratkan. Sedangkan yang kedua lebih mengacu pada kolaborasi; ruang tempat partisipan di dalamnya melakukan tindakan bersama. Ruang jenis ini bisa di mana pun. Demonstrasi antikorupsi di pusat kota, obrolan di ruang tamu, aksi penghentian alihfungsi hutan di tengah belantara, misalnya, masuk dalam pengertian asosiasional ini.

Di sini hubungan antar individu terjadi secara intensif tanpa prosedur dan tatacara yang baku.  Diskusi mengenai ruang khalayak bisa sangat luas dan kompleks, namun titik perhatian di sini hanya akan dipusatkan pada ’embodied public space’ dalam pengertian yang dikemukakan Young. Ini mengingat, di antaranya, semakin pentingnya sudut pandang spasial dalam ilmu-ilmu sosial untuk melihat isu-isu kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.  Geografer politik Edward W. Soja, misalnya, menegaskan, “…radical politics will revolve increasingly around spatialised concepts of justice, democracy, citizenship, human rights and especially the more concretised and grounded rights of residents to a fair share of the resources and services that agglomerations generate and provide.”

Wacana khalayak, yang membincang dan menegosiasikan kepentingan umum, memang dapat berlangsung di ruang elektronik, media cetak, atau dunia maya berbasis Internet yang pada batas tertentu tak membutuhkan ruang fisik untuk bertatap muka di antara peserta yang terlibat perbincangan. Namun, seiring dengan semakin kuatnya kecenderungan warga menarik diri dari interaksi di ruang fisik, “demokrasi komunikatif yang terbuka berada dalam bahaya.”   Tak heran jika Young mengingatkan, ruang khalayak bagaimana pun adalah tempat setiap orang punya akses, ruang terbuka sekaligus ruang keterbukaan (space of openness and exposure). Yang dimaksudkan Young tak lain adalah ruang-ruang fisik dimana anggota-anggota masyarakat konkrit hadir, berjumpa satu sama lain, berinteraksi, bebas beraktivitas ataupun sekadar menikmati ‘rasa’ ruang tersebut.

Di dalam kota, ruang-ruang khalayak semacam itu muncul dalam berbagai bentuk. Ada ruang-ruang khalayak yang sifatnya terbuka (outdoor) dan biasanya dicirikan dalam bentuk ruang fisikalnya, ada pula yang sifatnya tertutup (indoor).  Ruang khalayak terbuka meliputi taman kota, mall, alun-alun, jalan raya, trotoar, lapangan olahraga, dan seterusnya. Sedangkan museum adalah salah satu contoh ruang khalayak tertutup. Dari segi fungsi, kita bisa melihat ada ruang khalayak untuk berlangsungnya kegiatan sehati-hari, misalnya transportasi umum, jalan raya, WC umum;  ada ruang khalayak untuk kegiatan rekreatif, misalnya taman kota; ada ruang khalayak untuk kegiatan berkesenian, misalnya museum, taman budaya. Di sisi lain, kita juga bisa membedakan ruang khalayak yang sifatnya legal-formal seperti halnya Gedung DPR, dan ruang khalayak yang sifatnya informal, seperti alun-alun.

Dengan kata lain, ruang khalayak memiliki jenis yang beraneka dan fungsi yang bermacam-macam. Ciri yang senantiasa dilekatkan pada ruang khalayak adalah bahwa ruang itu memungkinkan berlangsungnya aksi komunikatif antar berbagai anggota masyarakat dengan berbagai ragam kepentingan, identitas, nilai, dan cara berpikir mereka.  Meskipun secara aktual aksi komunikatif itu tidak atau belum berlangsung, namun ketika ruang tersebut memungkinkan, terutama memang dirancang untuk memungkinkan, berlangsungnya aksi komunikatif antar berbagai anggota masyarakat demi mematangkan kehidupan bersama, maka ruang tersebut bisa kita sebut ruang khalayak.  Terciptanya ruang khalayak tak serta merta mengandaikan bahwa khalayak sudah terbentuk dengan sendirinya. Khalayak, yang mencakup keseluruhan civil society dengan berbagai kelas sosial dan tingkat perhatian yang berbeda-beda terhadap masalah bersama, tak otomatis terlibat, atau berkehendak untuk terlibat, dalam perbincangan satu sama lain demi menghidupi ruang bersama.

Khalayak tak otomatis berhubungan satu sama lain. Interaksi sosial tak begitu saja berlangsung, bahkan di dalam ruang yang paling terbuka sekalipun. Di jalan atau di kendaraan umum, khalayak melangsungkan aktivitas, namun kerap tak saling berhubungan, bahkan tak jarang justru merasa asing satu sama lain. Di mata Arendt, dalam keadaan semacam ini individu-individu sesungguhnya tidak sedang ‘bertindak’ (act) melainkan ‘sekadar  berkelakuan’ (merely behave), baik sebagai produsen ekonomi, konsumen, atau sekadar penghuni kota.  Membangun ruang khalayak berarti pula ‘mengaktivasi’ khalayak untuk terlibat dalam penghidupan ruang bersama atau, dalam bahasa Arendt, untuk ‘bertindak’.  Ini segera dihadapkan pada tingkat kemauan warga yang berbeda-beda. Sebagian anggota masyarakat mengalami kengganan untuk terlibat dalam ranah khalayak, semacam ‘public space phobia’. Alasannya ada yang sungguh-sungguh personal. Namun pada sebagian warga, keengganan itu berakar pada pengalaman sosial politik masa lalu. Ada semacam trauma bahwa jika terlibat dalam urusan khalayak maka akan ada bahaya mengancam kehidupannya.  Terhadap kenyaatan semacam ini, ‘mengaktivasi’ khalayak memiliki arti memberikan dorongan sebesar-besarnya terhadap khalayak untuk tidak takut-takut terlibat dalam penghidupan ruang bersama. Ruang khalayak tidaklah lepas dari khalayak-nya. Khalayak sendiri penting untuk diyakinkan bahwa mereka sendiri, anggota masyarakat sendiri, memiliki andil besar menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi mereka sendiri, dan itu hanya terjadi melalui keterlibatan dan perbincangan yang terus-menerus.

Selain masalah phobia terhadap ruang khalayak, gejala sebaliknya, ‘public space philia’, juga mudah kita temui hari ini. Ada anggota masyarakat yang begitu gemar menggunakan ruang khalayak,  padahal agenda yang mereka usung adalah memperluas ruang pribadi. Ini artinya keterlibatan khalayak di ruang khalayak tak serta merta mengimplikasikan adanya kesadaran bahwa ruang khalayak adalah ruang bersama, ruang dimana setiap agenda pribadi paling jauh hanya bisa ditawarkan dan dibincangkan―tak serta merta dimasukkan dan ditanamkan. Khalayak, yang terlibat atau yang semestinya terlibat, berangkat dari nilai, pandangan hidup, cara berpikir, ataupun cara bertindak-tutur yang berbeda-beda. Keterlibatan dalam ruang khalayak artinya juga merelakan diri untuk melakukan sensor-diri secara kritis agar juga tidak menghambat arus pertukaran yang berimbang antar anggota masyarakat yang berbeda-beda dalam ruang bersama.

Pendek kata, eksistensi khalayak tidak bisa taken for granted. Khalayak memiliki ragam dan tingkatan berbeda-beda. Selain membangunnya dengan ‘mengaktivasi’,  harus pula dikembangkan kesadaran pada khalayak bahwa ruang khalayak adalah ruang bersama, dan bukan ekspansi dari ruang pribadi. Diperlukan interaksi, perbincangan dan pertukaran yang sehat dan berimbang, agar status ruang bersama bisa bertahan dan berkembang terus menerus.  Ancaman dan Tantangan: Pasar, Politik, Identitas  Penting juga membangun ruang khalayak yang “sehari-hari” di  tengah ruang kota yang makin memuat banyak orang ini. Ruang khalayak yang dimaksud bukanlah bangunan-bangunan megah, lapangan-lapangan berkapasitas super dan proyek-proyek massif lainnya. Menurut Saskia Sassen, ruang-ruang semacam itu lebih tepat disebut sekadar ‘public-access space’ ketimbang ‘public space’. Yang membuat ruang khalayak menjadi bersifat khalayak adalah praktik dan interaksi warga di dalamnya. Semata bisa diakses tidak membuat ruang itu berwatak publik. Ruang khalayak mensyaratkan ‘upaya penciptaan’ melalui praktik sosial orang-orang yang menggunakannya.  Mengutip kalimat Don Mitchell kembali, “Public space is thus socially produced through its use as public space.”

Penciptaan ruang khalayak ini sungguh tak mudah. Menyaksikan kehidupan sehari-hari, segera bisa kita lihat ancaman dan tantangan yang menghadang. Di kota-kota negeri kita, seperti halnya kota-kota di negeri berkembang lainnya, ruang-ruang dan bangunan-bangunan yang didirikan demi ‘kemegahan kota’, terutama demi melayani aktivitas pasar global, jauh lebih dominan ketimbang yang dibangun untuk kehidupan warga kota sendiri. Prasarana khalayak, misalnya, dianggap kurang prioritas. Padahal, menurut Saskia Sassen, prasarana khalayak (public infrastructure) ini sangat penting bagi hidupnya masyarakat kota yang terbuka. Ia memungkinan terhubungnya warga kota satu sama lain dan berinteraksinya anggota masyarakat kota yang majemuk.

Prasarana khalayak, atau yang kita kenal di sini sebagai fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), berperan sebagai alat integrasi ‘klasik’ yang esensial bagi suatu kota.   Jika kita cermati, pesan yang hendak disampaikan Sassen sesungguhnya sederhana. Bangunlah dengan baik prasarana esensial kota, seperti angkutan umum, ruang pejalan kaki (trotoar, ruang pedagang kakilima), ruang terbuka hijau, pasar, fasilitas kesenian, fasilitas olahraga, WC umum. “Baik” bukan saja dalam pengertian sebagai alat fungsional, tapi juga sebagai prasarana sosialitas penduduk, interaksi warga. Dengan begitu, kota akan baik, beradab secara sosial-budaya, bukan semata secara ekonomis dan teknis. “Ruang khalayak yang sehari-hari” inilah yang ditekankan Sassen.

Sayangnya, prasyarat dasar ruang khalayak, yakni ketersediaan dan aksesibilitas, bukan saja jauh dari terpenuhi. Gencarnya arus komersialisasi, gejala personalisasi dan sektarianisasi pun telah membawa dampak serius pada ruang-ruang khalayak perkotaan yang sudah ada sebelumnya.   Perihal ketersediaan ruang, kita bisa lihat, menghadapi persoalan serius. Ruang-ruang terbuka di perkotaan tidak saja kurang secara kuantitas, lebih dari itu ruang-ruang yang ada dihilangkan atau dialihfungsikan. Dalam analisis Don Mitchell, ruang-ruang itu banyak bergeser dari representational spaces ke representations of space.  Yang pertama mengacu pada ruang yang hidup oleh praktik orang-orang yang ada di dalamnya secara lepas, interaktif, tanpa ada tata disiplin atau rancangan dari pihak otoritas resmi. Sementara yang kedua menunjuk pada ruang yang dirancang sebagai perwujudan dari otoritas resmi yang lebih mengedepankan displin, tatanan, dan kepatuhan.  Dengan kata lain, ruang-ruang terbuka yang hidup secara sosial banyak dialihfungsikan menjadi bangunan atau ruang yang ‘berdisiplin’―atas kuasa pasar maupun kuasa negara.

Kaki-lima adalah contoh yang paling mudah ditunjuk. Sebenarnya juga soal keseluruhan ruang jalan. Kita sering melihat bahwa ketika ‘jalan diperlebar’ maka itu sering berarti aspalnya yang diperlebar, sedangkan trotoar menyempit. Ini fundamental dari perspektif ruang sosial: ruang aspal adalah pasif, meskipun kelihatannya sibuk. Ruang kaki-lima-lah yang aktif secara sosial.  Masalah aksesabilitas ruang pun tidak kalah runyamnya. Ruang yang paling terbuka sekalipun masih sering kita lihat tidak memiliki aksesabilitas yang baik. Tingkat kenyamanan satu ruang terbuka bisa jadi sudah baik, namun yang bisa mengaksesnya hanya kelompok sosial tertentu yang memiliki kemampuan ekonomi memadai.

Lebih dari itu, ruang-ruang khalayak masih sangat sedikit yang menyediakan kesempatan akses bagi kelompok berkemampuan fisik berbeda, kaum difabel. Padahal, ruang khalayak yang baik mensyaratkan mungkinnya diakses oleh berbagai anggota masyarakat dengan beragam kemampuan fisiknya. Prinsip yang disebut ‘keadilan desain’ (just design)  harus diberlakukan bagi ruang khalayak. Tanpa hal ini, inklusi keanekaragaman kelompok sosial dalam perjumpaan khalayak, yang diidealkan menjadi karakter mutlak masyarakat terbuka, akan sulit terjadi.   Masalah ketersediaan dan aksesibitas ruang khalayak itu tentu, seperti kita singgung di atas, tidak berdiri sendiri. Tampak bahwa persoalan tersebut berlangsung seiring dengan peristiwa yang menandai gejala global hari ini: arus komersialisasi.

Saskia Sassen menunjukkan dengan sangat jitu bagaimana derasnya arus pasar global telah menyebabkan apa yang ia sebut ‘marketization of public functions’.  Fungsi-fungsi publik ini membawa implikasi hak warga. Ketika hal tersebut dimarketisasi, hak warga akan mudah terampas.  Logika ketersediaan dan aksesibilitas dalam konteks marketisasi, dengan demikian, lebih didasarkan pada asas konsumen ketimbang hak warga. Di negeri kita sendiri, gejala ini mudah kita lihat. Terbebaskannya ruang khalayak kita dari otoritarianisme politik, ternyata tidak serta merta membuatnya terbebaskan dari monopoli pemodal. Ini tidak saja terjadi pada ruang khalayak nonmaterial macam media massa, namun juga ruang khalayak fisikal konkrit. Kita bisa lihat maraknya mall-mall yang bahkan menggusur keberadaan ruang-ruang khalayak yang ada sebelumnya yang kadang justru lebih hidup, interaktif, dan setara. Kita juga saksikan terus menyusutnya pasar tradisional akibat ekspansi kapital yang nyaris tak dikendalikan.

Gejala kedua yang perlu kita wasdapai adalah personalisasi. Kecenderungan penguasa politik menggunakan ruang khalayak ini sebagai wadah ekspresi personal jelas menghilangkan nilai kepublikan (publicness) itu sendiri. Contoh yang masih segar dalam ingatan kita ialah bagaimana sebuah lagu pribadi dilantunkan di ruang khalayak, bahkan dalam sebuah momen kenegaraan.

Tindakan tersebut tidak ada hubungannya dengan urusan khalayak. Parahnya, khalayak diasumsikan menyetujui tindakan tersebut meski tanpa melalui proses perbincangan dan proses politik apa pun. Gejala semacam ini tidak saja mengacaukan makna kepublikan, melainkan juga dapat mengkerdilkan ruang khalayak itu menjadi sekadar ‘ruang keluarga’.  Ancaman lain adalah sektarianisasi. Ini tidak terkait dengan fasilitas sosial yang memang ditujukan sebagai wadah aktifitas kelompok agama atau kepercayaan tertentu, semisal tempat beribadah. Sektarisanisasi timbul ketika ruang khalayak, yang sesungguhnya menjadi arena komunikasi berbagai kelompok dengan kepercayaan berbeda-beda, dikuasai oleh sekelompok kepercayaan tertentu tanpa melalui proses konsensual yang memadai. Pola penguasaan bisa sangat langsung dan agresif melalui aksi massa yang segera menegasikan aktifitas khalayak lain di ruang tersebut. Pola lain bisa melalui penataan dan pengalihfungsian ruang. Contoh paling nyata dari pola terakhir ini adalah penataan alun-alun kota Bandung menjadi halaman Masjid Raya Bandung. Alun-alun yang semula merupakan arena khalayak tanpa sekat identitas kepercayaan berubah menjadi ruang peribadatan kelompok kepercayaan tertentu.  Proses-proses ini oleh Richard Sennett disebut “initimisasi” dan berkecenderungan membuat khalayak  lain menyingkir karena “risih”.   Ruang Khalayak dan Identitas Budaya  Jika penggunaan ruang khalayak sebagai ekspresi identitas tertentu boleh disebut merupakan wujud sektarianisasi, pertanyaannya, apakah berarti ruang khalayak harus netral dari identitas budaya apapun? Ini penting dijawab terutama ketika, di zaman yang mengutuk penyeragaman budaya ini, setiap kota atau setiap teritori tertentu diharapkan dapat menampilkan ciri khas budayanya.

Orang datang ke Bali berharap dapat menyaksikan suasana ruang yang berbeda dari Yogyakarta atau Banda Aceh, misalnya. Dengan demikian, ada hal yang perlu dipertimbangkan: sejauhmana ekspresi identitas budaya di ruang khalayak dinilai sektarian atau tidak sektarian?  Pertama-tama memang perlu kita tengok lebih dulu watak dari identitas budaya itu sendiri. Identitas budaya tidaklah berasal dari individu secara pribadi dan eksklusif, sebaliknya ia merupakan suatu proses kolektif. Cara yang lebih tepat untuk melihat identitas budaya adalah dengan logika relasi (relational logic), bukan logika substansi (substantive logic).  Identitas dikatakan ‘identitas’ ketika ia diletakkan dalam relasi perbedaanya dengan yang lain. Kesadaran akan identitas budaya terbentuk melalui proses interaksi antara individu dan invididu lainnya, juga antara individu dan lingkungannya. Ini artinya, identitas budaya bukan suatu resultan yang stabil, yang tetap, tak bergerak, namun ia berkembang, tidak saja secara historis, dari satu masa ke masa lainnya, tapi juga secara spasial, dari satu ruang ke ruang lain. Lebih jauh, lantaran identitas budaya tidak bersifat tertutup, ia pun menyerap budaya lain, selain juga menawarkan diri kepada budaya-budaya lain.   Melihat watak identitas budaya semacam ini, kita bisa katakan bahwa ruang khalayak itu sendiri, yakni tempat interaksi sosial berlangsung, sesungguhnya tidak netral dari identitas budaya. Ruang khalayak bahkan kadang merupakan arena proses pembentukan identitas budaya itu sendiri terjadi. Karena itu, yang menjadi persoalan bukanlah semata apakah suatu identitas budaya masuk ke ranah khalayak, namun apakah terjadi perbincangan, interaksi, aksi komunikasi, yang sehat dan setara di sana. Ruang bersama boleh berisi ragam identitas apa saja. Terpenting, ia, kata Hannah Arendt, perlu dilihat sebagai meja tempat berbincang; meja yang memisahkan sekaligus menghubungkan individu-individu yang mengelilinginya.

Karakter, simbol, dan ekspresi hanya muncul dan terbentuk di antara meja perbincangan dan interaksi mereka yang terlibat, dan bukan diklaim di luarnya. Ketika ruang khalayak diklaim secara a priori sebagai ruang eksklusif identitas budaya tertentu, tanpa melalui perbincangan khalayak, atau tanpa membuka kemungkinan dibincangkan kembali, maka di sanalah eksistensi ruang khalayak terancam.  Kata kuncinya, dengan demikian, adalah perbincangan dan interaksi. Pluralisasi ruang khalayak sebagai sebuah strategi perluasan pilihan ruang bagi khalayak itu penting. Namun plural saja tidak cukup jika tanpa adanya hubungan, interaksi. Justru kita perlu waspada dengan klaim menguatnya ‘toleransi’ jika yang dimaksud adalah masing-masing kelompok budaya ada dalam kurungan identitasnya masing-masing tanpa saling berinteraksi. Kita sudah harus melewati pemikiran ‘multikulturalisme’, dan perlu masuk ke dalam pemikiran ‘interkulturalisme’.  Kita bukan hanya perlu menghormati keberagaman, tetapi juga secara aktif dan terbuka belajar dari orang lain yang berbeda dari kita. Konsekuensi dari interkulturalisme adalah sikap yang bukan hanya membiarkan yang lain berbeda, tetapi juga terlibat dalam interaksi secara aktif dengan yang lain. Kreativitas muncul dari interaksi aktif demikian. Setiap orang mengambil dan memberi, dan kemudian membawa pulang ke ruang pribadinya sesuatu yang lain lagi, hasil percampuran pemberian dan penerimaan itu.  Posisi semacam ini mengimplikasikan bahwa identitas budaya harus diletakkan di antara ‘yang partikular’ dan ‘yang universal’. Ia tidak sepenuhnya partikular―yang tak mungkin dipahami orang lain, sekaligus tidak sepenuhnya universal―yang tidak bersentuhan dengan pengalaman historis konkrit. Setiap unsur identitas budaya paling jauh hanya bisa dianggap, meminjam istilah Mohammed Arkoun, ‘universalizable’.  Ia paling banter hanya bisa ditawarkan kepada dunia, kepada ruang khalayak, kepada kemanusiaan dalam arti seluas-luasnya. Atribut budaya (nilai, simbol, karya kesenian) tidak serta merta bisa diklaim universal, tapi bisa mengandung kemungkinan diterima sebagai universal melalui proses penawaran dan interaksi. Pihak yang diberi tawaran, baik sebagai orang per orang maupun sebagai suatu kelompok budaya, dapat memprosesnya secara bebas.

Hadirnya suatu karya seni ke ruang khalayak, sebutlah patung sebagai contoh yang mengemuka belakangan,  pun musti dianggap sebagai sebuah tawaran, bukan pendudukan ruang, apalagi ancaman. Sebagai sebuah tawaran, karya seni yang hadir di ruang khalayak bisa diapresiasi ataupun digugat. Kontestasi yang terjadi sekaligus merupakan bagian proses pematangan ruang khalayak itu sendiri. Tentu upaya penggugatan, kontestasi, oleh pihak penerima musti berlandaskan kesadaran sebagai anggota khalayak yang terlibat dalam penghidupan ruang bersama, bukan kesadaran otoritatif atas ruang yang atas nama apa pun (agama, nasionalisme, ‘keresahan’ masyarakat) berkehendak menggusur kehadiran ‘yang beda’, ‘yang lain’, atau ‘yang asing’. Jika yang terakhir terjadi―dan sayangnya ini yang kerap terjadi―maka ruang khalayak akan kembali tertutup oleh nafas sektarianisme. Hubungan yang cair kembali terbekukan. Kemungkinan akan munculnya tawaran-tawaran baru yang kreatif menjadi terkunci mati.  Di sisi lain, pengaju tawaran, sebagai pemberi karya personal (atau komunal) ke ruang khalayak, penting mempertimbangkan kepekaan terhadap situasi kultural khalayak penerima, atau calon penerima, yang beragam. Ini berarti proses self-censorship menjadi niscaya. Self-censorship tidak dalam pengertian negatif tentu saja, tidak dalam pengertian penyumbatan hak untuk berekspresi. Namun, karena  kebebasan berekspresi di ruang khalayak tidaklah dimaksudkan sebagai ekspresi itu sendiri, melainkan sebagai upaya untuk menghidupi ruang khalayak, untuk berinteraksi dengan keberagaman, maka harus ada kesamaan yang memungkinkan komunikasi berlangsung. Yang personal, yang komunal, harus menyensor diri agar setidaknya sebagian dari bahasa, simbol, tanda, yang digunakan pada taraf tertentu berada pada posisi sama dengan khalayak penerima. Hanya dengan demikian komunikasi bisa berlangsung.

Tentu saja self-censorship itu musti disertai dengan sikap kritis. Sikap kritis ke dalam maupun ke luar. Sikap kritis ke dalam mengimplikasikan bahwa kreasi kultural yang diproduksi bukanlah suatu kebenaran mutlak yang khalayak harus menyaksikan. Ia juga bisa menyimpan kesalahan, bahkan kontradiksi dalam dirinya. Ia mungkin juga hanya bisa disaksikan oleh segelintir kalangan khalayak yang berada dalam kerangka kultural tertentu. Sedangkan sikap kritis ke luar mengimplikasikan pemahaman bahwa situasi kultural khalayak di luar sana bukanlah hal yang statis, yang inheren membawa nilai tertentu yang tak berubah dari waktu ke waktu. Esensialisasi nilai ruang khalayak, atau nilai yang dikandung khalayak penerima, hanya akan membawa kita kembali pada pembekuan, penghilangan dinamisasi ruang khalayak.  Peran Negara  Untuk mengekspresikan identitas budayanya yang khas di ruang khalayak, warga dituntut untuk menawarkannya melalui proses perbincangan terbuka. Lantas, bagaimana dengan negara? Apakah negara sertamerta dianggap mewakili khalayak sehingga sah untuk mengambil kata putus dalam proses komunikasi di ruang khalayak? Secara legal-formal, sebagian besar ruang khalayak fisikal memang milik negara, semisal alun-alun, taman kota, atau museum. Asumsi ‘kepemilikan’ negara dan wakil khalayak itu kerap memunculkan masalah. Pertama, negara kerap merancang tata ruang, meletakkan produk budaya, atau menggelar event kebudayaan yang kental warna budaya dominan di arena khalayak, yang kerapkali terjadi tanpa perbincangan khalayak yang memadai sebelumya.

Padahal, khalayak yang berangkat dari anekaragam budaya belum tentu menyepakati keputusan negara. Terkesan seolah konsensus sudah terjadi, hanya karena negara secara legal-formal memiliki ruang-ruang tersebut.  Kedua, kita juga sering menyaksikan, negara melakukan sensor atas suatu karya budaya, atau menghalangi hadirnya suatu karya budaya di ruang khalayak, juga tanpa proses perbincangan yang terbuka. Negara begitu saja mengasumsikan mewakili khalayak dalam melakukan hal tersebut, meski tanpa memberi ruang bagi khalayak sendiri untuk memproses perbincangan mengenai isu tersebut. Ketiga, negara terlihat begitu mudah menyerahkan ruang khalayak kepada pemodal yang berakibat pada berubahnya fungsi bahkan hilangnya ruang khalayak. Pendek kata, negara sendiri telah menjadi aktor komersialisasi, sektarianisasi, dan personalisasi ruang khalayak, dengan satu atau lain cara.  Melihat persoalan tersebut, agaknya terlalu naif jika kita memposisikan negara sebagai pemecah masalah bagi menyempitnya ruang khalayak. Negara adalah bagian dari masalah itu sendiri. Namun, gagalnya negara, jika boleh disebut demikian, tak serta merta menghilangkan kewajibannya memenuhi hak-hak warga. Peran gerakan masyarakat sipil hanyalah sampai pada mendorong negara menjalankan, bukan mengambil alih, kewajiban-kewajibannya.

Menurut Young, tak mungkin civil society menggantikan peran negara. Hanya institusi negara yang memiliki sumberdaya cukup untuk memfasilitasi koordinasi sosial antar kelompok dan warga dalam skala besar. Dan sesungguhnya, hanya institusi negara pula yang memiliki kekuatan yang mampu membatasi gerak perusahaan-perusahaan privat untuk menguasai ruang khalayak.  Dalam kapasitas semacam itu, hanya negara yang bisa mengambil peran sebagai pengelola tata komunikasi di ruang khalayak antar kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Ini jelas sangat krusial.   Jika negara tak menyediakan tata komunikasi yang memungkinkan khalayak yang plural berperan serta dalam interaksi maka situasi chaos akan sangat mudah terjadi. Lebih dari itu, jika kemudian untuk menghindari chaos tersebut, negara mengambil kata putus tanpa perbincangan khalayak maka yang terjadi adalah kebekuan ruang khalayak, jika bukan bentuk tertentu otoritarianisme.

Contoh yang paling mudah ditemukan hari ini adalah penutupan tempat ibadah, penyensoran karya budaya (buku, film, pertunjukan seni, dll), atau pun pembubaran event kultural/intelektual. Dengan negara menyediakan tata komunikasi yang memadai, potensi-potensi yang memungkinkan lahirnya chaos bisa ditransformasikan menjadi gerak pertukaran yang produktif di arena khalayak.  Lebih fundamental dari itu, negara sesungguhnya berperan menyediakan ruang khalayak dengan kuantitas dan kualitas yang cukup sekaligus dengan aksesibilitas yang baik.

Seperti sempat disinggung di atas, ruang-ruang khalayak kita dalam berbagai bentuk dan tingkatannya tidak saja kurang secara kuantitas, namun juga buruk dari segi aksesibilitas. Negara, dengan segala kapasitas dan otoritasnya, punya peran penting menyediakan infrastruktur khalayak tersebut. Tak sekadar pengadaan ruang fisik, negara juga harus menyediakan perangkat-perangkat yang memungkinkan pertukaran di ruang khalayak berfungsi optimal. Negara harus menyediakan, misalnya, kurator pada tiap museum. Penampungan, penyediaan dan penyebaran informasi juga harus dilakukan sehingga memampukan khalayak berinteraksi secara dinamis.  Penutup  Musti diakui bahwa yang disampaikan dalam tulisan ini kental dengan karakter urban. Masih perlu eksplorasi lebih lanjut mengenai karakter ruang dan komunikasi khalayak di kawasan rural. Namun demikian, boleh dikatakan bahwa, dalam banyak segi, yang diuraikan dalam tulisan ini mencerminkan ancaman riil dan tantangan ke depan pembangunan ruang khalayak dalam rangka penyediaan wadah bagi kebebasan berekspresi di negeri kita.

Ruang-ruang khalayak konkrit barangkali berbeda antara kawasan urban dan rural. Namun, unsur-unsur, pola, dan dinamika percakapan khalayak memiliki kecenderungan yang tak jauh berbeda, apalagi dengan keterlibatan negara dan gejala umum yang dihadapi, yakni komersialisasi, sektarianisasi dan personalisasi. Betapapun, yang terpenting diperhatikan kemudian, seiring dan setelah berbagai upaya melampaui berbagai tantangan tersebut adalah sejauhmana hubungan-hubungan terbuka yang produktif tercipta sehingga mampu menyumbang bagi kesejahteraan ekonomi dan emansipasi sosial mereka yang terlibat dalam hubungan-hubungan itu.  Mencipta, membangun, merawat dan meruwat khalayak serta ruang khalayak bukanlah pekerjaan sekali jadi, melainkan terus-menerus. Tantangan dan kekuatan perusak selalu akan ada terus. Tetapi pekerjaan ini harus terus dilakukan, sebab ia adalah tubuh dari masyarakat-warga, yang tanpanya akan berhenti mengada.

*Marco Kusumawijaya, Direktur Rujak Center for Urban Studies. **Mujtaba Hamdi, peneliti kebudayaan Tankinaya Institute, Depok. Penulis berterima kasih kepada Felencia Hutabarat untuk diskusi mengenai kesenian dan ruang publik.

This entry was posted in Communities, governance. Bookmark the permalink.

One Response to Merawat Khalayak dan Ruang Khalayak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s