Urbanisasi Wartijah

Kompas, 11 November 2006.

Wartiyah, 43 tahun, sahabat saya yang menghuni kolong salah satu jembatan layang Jakarta, menjalani migrasi desa-kota bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali dan bolak-balik. Di desa tidak ada cukup pekerjaan. Di kota (Jakarta) tidak ada tempat tinggal “formal”, jadi dia digusur berkali-kali. Tragedi terakhir adalah rumahnya di desa pun digusur oleh proyek normalisasi sungai. Dia mengarungi ketidak pastian kehidupan di dalam dan di antara kota dan desa berulang kali di antara peristiwa-peristiwa itu, karena ada sumber-sumber daya berbeda yang hanya dapat diperoleh di desa atau di kota. Namun tergusurnya rumah di desa memaksa Wartijah untuk “selama”nya membangun kehidupan di Jakarta, tempat ia kini bekerja sebagai penjahit, membesarkan lima anak –satu dari suami pertama  yang diceraikannya karena melakukan kekerasan rumah tangga, dan 4 dari suami kedua—sambil menyiasati serba  ketakpastian kehidupan kota: Bagaimana mendapatkan pelayanan  kesehatan tanpa KTP? Bagaimana mendapatkan pesanan jahitan tanpa ada  hubungan kontrak hitam atas putih? Bagaimana  menyekolahkan lima anak tanpa tempat tinggal yang layak untuk belajar?

Abdoumaliq Simone, pengajar dari Goldsmith University, London, menggunakan kata cityness  (kekotaan) untuk merangkum apa  yang dia anggap sebagai hakekat kota, yaitu: ketiadaan pola hubungan yang tetap di dalam ruang yang padat dengan keserbaadaan (plenitude). Di dalam keadaan demikian selalu ada pihak tertentu yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan keadaan itu—dengan rencana, dengan membangun prasarana, dengan menetapkan tata-guna lahan, dan lain-lain—yang sebenarnya berarti mengucilkan kekotaan tersebut, karena  mereka ingin keluar darinya, atau sekurang-kurangnya mengendalikan dampaknya terhadap kehidupan mereka yang ingin dibuat lebih pasti.  Wartiyah mewakili sebagaian besar orang yang “tertinggal”, dan memperoleh kehidupannya, di dalam kekotaan itu. Mereka harus melakukan dua hal sekaligus: Menyiasati kekotaan itu sendiri, dan menyiasati atau menelikung upaya-upaya orang-orang berkuasa dan berkemampuan yang ingin mengucilkan kekotaan.

Urbanisasi dalam arti yang luas adalah “proses menjadi kota”. Menjadi kota antara lain berarti menjadi padat, beragam, tanpa pola hubungan yang tetap dalam keserba-adaan, memiliki prasarana dan sarana kolektif yang banyak beragam, bagian terbesar basis ekonominya non-pertanian, dan makin banyak penduduk suatu negeri yang hidup dalam situasi di atas, baik karena perpindahannya ke wilayah kota yang sudah ada, maupun karena sifat-sifat kekotaan itu “datang” kepada diri mereka di desa-desa. Kesalahan mendasar terjadi ketika mengisolasi hanya salah satu gejala itu, yaitu pertumbuhan penduduk perkotaan karena migrasi dari desa ke kota, dari yang lain-lainnya, dan dari akar penyebabnya.

Wartijah, seperti semua pendatang lainnya, termasuk gubernur, datang ke Jakarta untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dia berhak, dan melakukan itu atas dasar yang sangat rasional. Faktor-faktor yang diperhitungkannya sangat obyektif, sama obyektifnya dengan pertimbangan seorang lulusan AKABRI yang berpikir harus ke Jakarta untuk dapat menjadi jenderal dan gubernur yang berkehidupan lebih baik. Tugas kota adalah menghormati haknya, membantunya mengalami proses menjadi orang kota secara baik, dan sejauh kemampuan melayaninya sebagai warga negara yang menjadi sebab terbentuknya atau diperlukannya pemerintah.

Kisah Wartijah juga menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk suatu kota tak dapat dihitung berdasarkan pada gejolak tahunan, melainkan pada sensus sepuluh-tahunan. Gejala-gejala tahunan, seperti pada saat lebaran, tidaklah stabil, sebab dalam tiap-tiap tahun, bahkan di dalam sepuluh tahun itu, ada migrasi ke dalam maupun keluar kota. Kenyataannya, selama sepuluh tahun terakhir ini justru migrasi-bersih penduduk Jakarta menunjukkan kecenderungan negatif: Lebih banyak yang keluar daripada yang masuk. Ini terjadi karena perubahan guna-lahan dan/atau proses “pengenceran”(wilayah yang tadinya dihuni banyak orang menjadi dihuni sedikit orang misalnya karena proses jentrifikasi) yang dramatis terutama di Jakarta pusat dan selatan.

Jadi, sudahlah: Soal urbanisasi ini tidak usah lagi dibincang sebagai keluhan, keheranan, phobia, maupun kekaguman yang terlalu hebat. Tidak usah juga diulang soal sifatnya sebagai proses dan masa depan yang tak dapat ditolak. Tak usah juga diulang lagi peringatan-peringatan dari badan-badan internasional seperti UN-HABITAT dan the World Bank atau para ahli dari seluruh dunia. (Baca, misalnya, buku saya Jakarta Metropolis Tunggang Langgang, 2003 dan Kota Rumah Kita, 2006).

Yang mendesak sekarang adalah menggugah dan meningkatkan kemampuan kota-kota merencanakan dirinya menerima urbanisasi. Tentu saja gejala-gejala terkait urbanisasi perlu dikaji terus menerus, tapi hanya untuk dalam rangka menemukan cara-cara yang lebih efektif untuk mengelolanya, bukan hanya sebagai wacana dan kegelisahan.

Apa yang dapat dilakukan? Tentu saja ada banyak hal yang harus dilakukan, tetapi keadaan mutakhir kota-kota di Indonesia menurut hemat saya memerlukan setidaknya dua hal mendasar yang perlu segera dibenahi, terutama dari perspektif keberlanjutan (sustainability).

Secara pasti dan bertahap kita perlu menghapuskan dikotomi desa-kota. Pada akhirnya pemerintahan kota dan kabupaten perlu dilebur. Sehingga kota hidup dari dan sekaligus bertanggung jawab melestarikan wilayah sekitarnya (“kabupaten’). Ini akan menciptakan terjadinya “city embedded in its region” (John Friedman, Juni 2006, World Urban Forum III, Vancouver) yang lebih berkelanjutan (sustainable). Kota harus menyeimbangkan eksploitasi dan (re)investasi-nya atas “wilayah -belakang”nya.

Menuju integrasi institusional itu, bisa dimulai “koordinasi” antara kota dan kabupaten, atau antar provinsi, terutama dalam hal pemanfaatan dan pelestarian sumber daya lingkungan, antara lain air dan udara. Tata ruang bersama merupakan pengunci dari koordinasi itu, tentu dengan implementasi yang konsisten sebagai syaratnya.

Untuk mencapai itu, perencanaan kota harus mematok sasaran-sasaran yang sungguh terukur. Ia harus menghubungkan keterukuran ruang dengan pencapaian dalam hal-hal lain, misalnya menghubungkan tata guna lahan dengan pertumbuhan ekonomi, dengan penciptaan lapangan kerja, dan dengan kinerja penyediaan perumahan bagi 80 % penduduk kota secara langsung maupun tidak langsung melalui insentif atau disensentif kepada pasar. Tata ruang harus juga dengan jelas dihubungkan secara terukur dengan pengurangan emisi CO2 dan gas beracun lainnya.

Semua itu menuntut birokrasi yang bekerja tekun dan sabar, dengan perhitungan, dengan kreativitas dan sasaran-sasaran yang terang, serta penuh inisiatif yang ikhlas.

Mereka juga tidak boleh mengikis ketiadaan pola hubungan tetap dari keserba-adaan di dalam kekotaan itu, yang memang punya kelenturan tinggi karena terus menerus dibentuk kembali oleh penduduknya. Hakekat kota itu merupakan sumber daya penting bagi 80% penduduknya. Wartiyah, seperti kita semua, justru hidup dari dan dalam kekotaan yang serba tak tentu tapi padat-raya dengan keserba-adaan itu. Hanya repotnya, kita perlu terus menerus berupaya menyiasati orang-orang yang ingin mengecilkan, mengendalikan, dan memaksa semua itu tunduk pada kepentingannya sendiri, karena modal memerlukan  kepastian, dan kekuasaan memerlukan kejinakan.

This entry was posted in Jakarta, Urban Life, Urban Planning and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s