Bukan Apa, Tapi Bagaimana Mengubah Jakarta[1]

Bahan Diskusi dengan Yayasan Interseksi, 12 Mei 2011.

Sesudah kemerdekaan, Jakarta mengalami tiga periode kepemerintahan/governance, bila dilihat dari gabungan tiga faktor, yaitu sumber-daya, pengetahuan dan kepemimpinan:

  1. Masa kesukaran dan kelangkaan sumber daya dan pengetahuan, dengan kepemimpinan yang kuat dan berintegritas tinggi: Ali Sadikin.
  2. Masa kelimpahan (relatif) sumber daya, ketertutupuan pengetahuan, dengan kepemimpinan yang bergantung pada “pusat” dan integritas lemah: 1974-1997 (kecuali barangkali di masa kepemimpinan Suryadi Sudirja, yang dianggap relatif bersih dan kritis)
  3. Masa kelimpahan sumber daya, kelimpahan dan dinamika pengetahuan, dengan kepemimpinan yang lemah dengan integritas yang diragukan: 1997-sekarang.

Yang berhubungan secara tetap di tengah-tengah pusaran ketiga faktor yang berubah-ubah itu adalah birokrasi dan masyarakat-warga. Perkembangan—perubahan atau tanpa-perubahan—pada hubungan antara kedua faktor tetap ini kini layak mendapat perhatian lebih besar, karena pada akhirnya negara yang dialami sehari-hari adalah negara yang hadir melalui hubungan tersebut. Birokrasi dalam 40 tahun terakhir juga telah berkembang menjadi suatu kompleks tersendiri yang seperti tidak tersentuh oleh perubahan-perubahan lain.

Ada banyak paparan tentang kepemimpinan Ali Sadikin. Tapi sebagian besar benar. Hanya saja, selain kesulitan-kesulitan yang dihadapi pada waktu itu seperti keterbatasan sumber daya dan pengetahuan, perlu juga dicatat “kemudahan-kemudahan” keadaan jakarta di bandingkan dengan keadaan sekarang, yang pada dasarnya telah menjadi (makin) buruk karena permasalahan yang tumpuk menumpuk tanpa tindakan mengurai yang pro-aktif selama tiga puluh tahun. Di Asia Tenggara, kabarnya pembicaraan tentang MRT pertama kali dibicarakan untuk Jakarta, mungkin ketika Masterplan Jakarta 1965-1985 sedang disiapkan. Singapura membahas dan memutuskan membangun MRT pada tahun 1976 (?), ketika krisis minyak sedang berlangsung.

Keadaan Jakarta makin memburuk, selain karena persoalan demi persoalan menumpuk, juga karena pelanggaran demi pelanggaran dibiarkan, dimanipulasi, diakomodasi atau diputihkan. Pembangunan prasarana sangat terlambat karena ketidakmampuan organisasional dan rendahnya kemampuan antisipasi proaktif oleh birokrasi. Sepeda motor bertambah secara dramatis? Ini sudah bisa diramalkan 10 tahun yang lalu. Jumlah mobil yang meningkat? Ini sudah bisa diramalkan 15 tahun yang lalu. Commuters meningkat menjadi 3 juta orang per hari sekarang? Sudah bisa diramalkan 20 tahun lalu ketika suburbanisasi dan perubahan land-use di pusat Jakarta mulai berlangsung. Sudah begini, RTRW Jakarta 2030 masih saja dibuat tidak dengan serius, bahkan telah menjadi suatu lost opportunity.

Sejak akhir 1970an, ketika ekonomi Orde Baru mulai mencapai momentum yang berjaya, dan ekonomi dunia dipacu dengan kemitraan swasta-pemerintah, pembangunan makin menekan. Kejadian yang dramatis adalah ketika proyek KIP (Kampung Improvement program) dihentikan pada tahun 1979 (dimulai tahun 1972). Banyak kawasan di sepanjang Jalan Sudirman dan “segitiga emas” lalu menjadi “bebas” untuk “keperluan pembangunan.”  Sejak pertengahan 1980an tekanan itu makin hebat karena restrukturisasi modalitas pembangunan dam rekayasa keuangan yang bertepatan dengan masa meningkatnya dengan drastis “kebutuhan” ruang oleh berbagai sektor. Swasta dan pemerintah pusat aktif memberikan tekanan-tekanan “pembangunan”.  Sulit sekali membayangkan birokrasi Jakarta dapat secara kompeten menghadapi tantangan-tantangan berat ketika itu, dalam tatanan sistem yang ada. Bahkan di banyak kota dunia, terutama Inggeris dan Amerika, hal tersebut sulit dihadapi dengan kepala dingin dan seimbang. Hanya kota-kota dengan tradisi sosial-demokrat yang kuat, dengan epistemologi yang kuat, dan mesin birokrasi yang canggih, seperti Berlin dan Paris, yang dapat bertahan.[3] Dapat dikatakan, birokrasi Jakarta, setelah ditinggalkan Ali Sadikin, perlahan-lahan kehilangan kemampuan berpijak di bumi dan melihat jernih ke depan. Kehilangan epistemologi yang terbuka berarti keputusan-keputusan diambil tanpa dasar perhitungan/pertimbangan yang solid dan diketahui secara luas, dan karena itu mudah dilanggar.

Bagaimana birokrasi, masyarakat warga, dan hubungan antara keduanya akhir-akhir ini?

Untuk merumuskan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya tentu diperlukan penelitian yang seksama; tetapi dari pengamatan dan pengalaman pribadi, dapat dibaca kiranya beberapa pokok perkembangan. Sebatas inilah kiranya yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar dikusi hari ini.

Sebelumnya, perlu saya mengajak melihat sebentar perkembangan pada dinamika pengetahuan akhir-akhir ini. Dinamisasi pengetahuan karena bantuan teknologi dan wacana kritis serta alternatif dari berbagai bidang telah menyebabkan penyebaran yang lebih egaliter dalam hal produksi maupun konsumsi pengetahuan, yang antara lain makin memungkinkan perbandingan, menggali lebih banyak alternatif dan pilihan-pilihan, lebh besar keberagaman, dan lebih besar interaksi. Knowledge produces knowledge, diversity diversifies.

Ketika saya mulai mewacanakan Jakarta sekitar tahun 1999 (dengan puncak intensitas sekitar tahun 2001-2003), saya seperti memasuki ruang kosong. Tetapi rasanya masyarakat, dan juga praktisi kesenian dan intelektual dari berbagai latar-belakang, menyambut dengan antusias, dan seperti merasa menemukan saluran frustrasi mereka. Sampai sekarang saya masih sering menjadi tempat orang mengadu tentang permasalahn Jakarta. Pada tahun 2000 (atau 2001?) kelompok kesenian Ruang Rupa merupakan kelompok pertama yang mengkhususkan diri pada isu-isu perkotaan kontemporer, dan sebenarnya memang salah satu dari mitra-wacana pertama saya.

Tapi dalam 10 tahun terakhir terjadi peningkatan pengetahuan dan pewacaan khalayak tentang apa yang baik dan seharusnya tentang Jakarta. Orang sudah tahu bahwa hal kota (Jakarta) itu ternyata dapat dibahas secara rasional, bahwa perbaikan mungkin, dan seringkali benar bahwa masyarakat lebih tahu apa yang baik daripada birokrasi. Hal esenjangan pengetahuan dan aspirasi antara birokrasi dan warga ini makin lama makin menjadi faktor penting dalam pembangunan Jakarta. Secara umum, sebenarnya khalayak tau apa yang seharusnya dan apa yang baik untuk Jakarta. Karena itu, sebenarnya relatif mudah merumuskan semacam konsensus tentang beberapa pokok permasalahan dan visi untuk Jakarta. Survei Koalisi Warga untuk Jakarta 2030 membuktikan ini.[4] Yang masih sulit disepakati adalah “bagaimana” mencapai apa yang baik itu.

Sekarang kita melihat secara spesifik perkembangan-perkembangan berikut ini:

–       Kelas menengah Indonesia berkembang pesat dalam jumlah dan kualitas, setidaknya dalam tingkat ketidak-tergantungan kepada pemerintah. Dulu kelas menengah-menengah umumnya adalah karyawan pemerintah dan pedagang. Kini kelas menengah dengan latar belakang swasta dan non-pemerintah lainnya, serta profesional,  jauh lebih besar, meskipun tidak berarti kaum miskin menyusut jumlahnya. Dengan teknologi dan kemakmuran, kelas menengah ini memiliki akses ke pengetahuan dan pengalaman langsung berbagai standar yang tidak diketahui sebelumnya. Standar kota yang baik bukanlah hal yang asing atau rahasia lagi, bukan lagi monopoli para ahli dan birokrasi yang setidaknya sampai awal tahun 1990an menguasai ini sebagai wilayah esoterik mereka.

–       Perkembangan politik RI dalam dekade terakhir meningkatkan kesadaran hak warga negara yang meningkatkan tuntutan mereka akan standar hidup, yang makin tidak mampu dipenuhi oleh jajaran birokrasi.

–       Birokrasi, selama lebih dari 3 dasawarsa telah menumpuk kekuasaan dan bahasa teknis esoteris yang tidak diketahui atau dipahami masyarakat. Bahasa teknis yang esoteris ini dikembangkan secara akumulatif bersama para konsultannya, yang sebagian adalah lembaga pseudo-penelitian universitas, dan sebagian lagi punya hubungan erat dengan para pejabat di lingkungan pemerintahan. Hubungan ini seringali berupa kepemilikan oleh pejabat yang masih aktif atau yang pensiunan.

–       Dengan korupsi, pengetahuan yang terkandung di dalam bahasa teknis esoteris itu hanya berkembang sedikit, dan makin nampak sangat bertentangan dengan nalar pengetahuan yang diperoleh masyarakat warga.

–       Dalam beberapa kasus/pengalaman, bahkan ditemukan pejabat pemprov DKI yang tidak tahu tentang peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan pemerintah nasional, atau setidaknya memiliki pengetahuan yang kurang dibandingkan dengan yang diketahui masyarakat warga yang bekerja di bidang yang sama.

–       Di dalam pengalaman advokasi RTRW, Koalisi Warga banyak menemukan kesenjangan pengetahuan dan wawasan ini bukan saja dengan birokrasi, tetapi juga dengan para konsultannya. Maksud saa bukan perbedaan pendapat, tetapi benar-benar kesenjangan, antara pengetahuan yang ketinggalan jaman di pihak birokrasi&konsultan dengan pengetahuan progresif di kalangan pekerja/aktivis LSM.

–       Pada sisi lain kami juga makin menemukan kesenjangan antara pengetahuan masyaraat awam dengan birorasi mengenai pengetahuan yang diciptakan sendiri oleh birokrasi, misalnya menyangkut konsep-konsep dalam tata-kota, semisal LRK, DB, KLB, dan seterusnya. Ini menyebabkan mudahnya manipulasi perijinan yang menguntungkan warga tertentu pada satu pihak, dan merugikan warga lain pada pihak lainnya.

–       Ada perkembangan yang pesat dalam hal aktivisme masyarakat dalam Do-It-Yourself dan dalam advokasi kebijakan. Ini sesuatu yang positif, tetapi kemampuan pemerintah mengakomodasi dan memanfaatkannya sebagai inovasi yang berguna untuk keseluruhan kota/masyarakat masih sangat rendah. Padahal, Jakarta sangat memerlukannya. Ketidak mampuan ini, bila berlarut, dapat menimbulkan frustrasi dan, lebih buruk lagi, keterlambatan perbaikan Jakarta karena potensi yang tidak terakomodasi.

–       Yang sangat penting dari perkembangan aktivisme ini adalah mulai sertanya kelas menengah seperti misalnya nampak pada Komunitas Hijau Pondok Indah.

Bagaimana mendorong terjadinya perubahan?

Untuk menyebabkan perubahan yang berarti, saya cuma bisa melihat 3 radikalisasi atau pendalaman (hingga ke akar, radix) yang dapat dilakukan pada sisi masyarakat:

  1. Radikalisasi Do-It-Yourself
  2. Radikalisasi Advokasi Kebijakan
  3. Radikalisasi Demokrasi (hingga sungguh mempraktikkan participatory/deliberative democracy)

Untuk waktu yang cukup lama ke masa depan, kapasitas birokrasi dan politisi (gubernur dan anggota DPRD) mengurus kotanya masih akan tetap rendah. Kita harus memperkuat apa yang dapat dilakukan masyarakat secara mandiri. Hal ini tokh tidak ada ruginya meskipu nanti kapasitas pemerintah/birokrasi sudah meningkat. Sinergi antara kapasitas warga dan birokrasi yang sama-sama baik akan lebih baik lagi. Selain itu, radikalisasi Do-It-Yourself sebenarnya sangat diperlukan untuk membangun perubahan yang merasuk pada kapasitas individual dan kolektif masyarakat dalam rangka transisi ke abad ekologis.

Perlunya radikalisasi advokasi kebijakan mendapat ilustrasi yang baik pada kasus APBD Jakarta untuk Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin dan UU Pajak Penghasilan yang memberikan tax deduction dan tax exemption.  Warga tidak cukup hanya menyampaikan aspirasi “pada prinsipnya”, tetapi harus sampai pada merumuskan rencana kerja (implementasi), atau naskah akademis dan draft rancangan undang-undang atau bentuk peraturan lainnya. Hal ini sudah dilakukan oleh banyak LSM dengan berhasil. Meneruskan ini, memperluasnya pada makin banyak sektor/bidang, sangat diperlukan mengingat kompetensi yang lemah, dan keperdulian yang lema juga, dari pembuat legislasi dan kebijakan dalam bentuk lainnya.

Radikalisasi demokrasi menjadi sungguh-sungguh participatory democracy (atau deliberative democracy) jelas keperluannya ketika kita memperhatikan bagaimana para wakil rakyat belum sepenuhnya mampu berpikir untuk orang “di luar ruangan” (istilah dari Hannah Arendt.)

Ketiga radikalisasi itu kini makin mendapatkan landasan hukum yang cukup. Kini sudah ada UU Kebebasan Informasi Publik, yang sangat berguna untuk masyarakat memanfaatkan semua informasi yang selama ini menjadi domain rahasia dan bahkan esoterik pemerintah, untuk memungkinkan bukan saja “kritik” yang mendalam, tetapi juga penyusunan kebijakan alternatif sampai ke rencana rinci implementasi. Tentang Tata Ruang, hak partisipasi juga makin dirinci, bahkan sudah menjadi Peraturan Pemerintah (?). Kementerian Pekerjaan Umum bahkan membentuk semacam “polisi” tata ruang.

Pada sisi kepemimpinan pemerintahan, saya melihat hanya dua fundamen harus dibangun/ditegakkan:

  1. Radikalisasi pemberantasan korupsi
  2. Radikalisasi mekanisme untuk melancarkan kerjasama kreatif antara masyarakat dan birokrasi.

Untuk semua radikalisasi itu saya tidak khawatir suatu apapun dalam hal ketersediaan sumber daya, pengetahuan dan pengalaman. Yang kita perlu khawatirkan adalah ketersediaan integritas kepemimpinan untuk memulai proses itu dan menekuninya dari awal sampai akhir.

Korupsi masih sangat nyata, dan melibatkan makin banyak aktor. Saya mendengar dari aktor yang terlibat langsung tentang korupsi rutin di beberapa kementerian, dan perundingan langsung dengan petinggi partai untuk proyek di kementerian yang menterinya berasal dari partai yang bersangkutan.

Kesenjangan pengetahuan antara birokrasi dan masyarakat warga bukan saja perlu dikurangi agar birokrasi dapat melayani masyarakat dengan lebih baik, tetapi juga untuk jangka panjang menghasilkan kerja-bersama kreatif (creative-collaboration) yang saling melengkapi dan merangsang inovasi. Dengan demikian potensi seluruh kota, kreativitas dan energinya dapat terhimpun maksimal.

Senyampang semua itu di atas sudah mulai berjalan dengan mantap, maka dapat dilakukan hal-hal sulit seperti:

–       Meng-efektif-kan anggaran dengan dua cara: 1) APBD dibelanjakan benar-benar untuk hal-hal yang perlu dan berdampak, serta berkualitas. Selama ini, korupsi menyebabkan bukan saja dana hilang ke oknum, tetapi juga seringkali dana digunakan bukan untuk hal yang benar diperlukan dan benar berdampak, serta jumlah tidak mencukupi untuk menghasilkan spesifikasi yang baik; 2) APBD disusun sekaligus untuk 5 tahun berturut-turut.

–       Membangun infrastruktur yang inovatif dan berorientasi kepada kelestarian (angkutan umum vs. mobil pribadi, RTH vs. malls, dst.nya)

–       Sistem manajemen birokrasi yang mampu meningkatkan dirinya sendiri terus menerus untuk menyongsong masa depan, melampaui masa jabatan gubernur manapun.

–       Mengarahkan proses ekonomi agar dapat memperbaiki lingkungan dan membangun no 2 di atas.

Untuk inipun kita tidak perlu khawatir soal sumber daya, teknologi dan pengalaman. Soal politik memang harus dihadapi. Tetapi saya yakin, satu-satunya cara untuk menghadapi keadaan politik yang keruh adalah dengan integritas dan kemurnian tujuan. Tentu saja kemudian harus ada kerja untuk mendapatkan dukungan politik seluas-luasnya, atas dasar keyakinan akan tujuan kesejahteraan semua, dan integritas pemimpin.

Diharapkan ada organisasi politik yang dapat menghasilkan kader-kader yang dapat menjadi pemimpin pendorong proses-proses di atas di lapangan, sehingga bena-benar berlangsung dengan lancar, berkelanjutan, dan melembaga menjadi kebiasaan baru yang bertahan untuk waktu yang lama. Kader-kader harus melatih diri dengan terlibat langsung dalam melakukan sesuatu sampai berhasil sambil menegakkan integritas dan prinsip-prinsip lainnya.

[1] Pengantar Diskusi dengan Yayasan Interseksi, Hari Kamis, 12 Mei 2011, jam 14:30-16:30, di Jakarta.

[2] Direktur Rujak Center for Urban Studies (RCUS). mkusumawijaya@rujak.org

[3] Pada taun 1988-1990 saya sedang belajar di Eropah dan mengalami deras dan tegangnya perdebatan tentang restrukturisasi ruang karena pendekatan neo-konservatisme dan privatisasi, justru dengan optimisme ekonomi yang baru bangkit kembali.

[4] Koalisi Warga untuk Jakarta 2030 dibentuk akhir tahun 2009 untuk mengritik proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2010-2030. Salah satu yang dilakukannya adalah menyelenggarakan survei pendapat umum dengan 5 pertanyaan: 1) Apa 3 hal terbaik Jakarta?; 2) Apa 3 masalah terburuk Jakarta; 3) Perubahan apa yang Anda kehendaki?; 4) Bagaimana perubahan harus dilakukan?; dan 5) Apa yang Anda dapat lakukan? Lihat https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AtubFViREct4dEJWenV5STRBOFdIa0t5Vmt1ZjVLaXc&hl=en&pli=1#gid=0 dan http://koalisijakarta2030.wordpress.com/

This entry was posted in Communities, Jakarta, Urban Development, Urban Life, Urban Planning and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s