Borobudur

Majalah Tempo, 2 Mei 2005

Pada 13 Maret 2005 koran terkemuka Jogjakarta Bernas dan Kedaulatan Rakyat memasang gambar utama dengan isi yang sama pada halaman muka: para miss Asean di puncak Borobudur. Beberapa darinya jelas sekali mendaki dan duduk pada stupa, melanggar aturan yang jelas tertera pada beberapa pengumuman di sekitarnya. Beberapa dari mereka samar-samar nampak bersepatu hak tinggi dengan ujung runcing, yang jelas tidak bersahabat dengan sejuta batu Borobudur. Skandal! Keterangan gambar dan berita pada dua harian tersebut sama sekali tidak menyebut kelakuan yang sangat tercela dan memalukan ini.

Barangkali yang biadab bukan terutama para miss itu, melainkan panitianya, yang telah tidak “mendidik” para miss itu dengan benar, dan tidak punya rasa malu memperagakan kelakuan buruk ini pada simbol kecantikan Asean –yang tentu saja tidak memerlukan persetujuan semua orang. Mereka seharusnya dituntut meminta maaf kepada umat Buddha dan segenap pecinta Borobudur di seluruh dunia.

Borobudur memang harus dibela seluruh dunia. Suara umat Buddha di Indonesia sendiri tak cukup. Jumlahnya hanya sekitar 2 % dari seluruh penduduk Indonesia. Mereka tidak terhimpun dalam satu organisasi hirarkis, melainkan terbagi dalam 12 komunitas. Sebagian darinya bernaung di bawah KASI (Konferensi Agung Sangha Indonesia), sebagian lainnya di bawah WALUBI (Perwalian Umat Buddha Indonesia). Mereka tidak selalu satu suara, kalaupun bersuara. Selain itu terdapat HIKMABUDDHI (Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia), yang mengumpulkan orang-orang muda dari berbagai mazhab dan sekte agar peka terhadap masalah-masalah bangsa Indonesia.

Lagipula Borobudur telah dinyatakan sebagai “monumen mati” ketika masuk daftar Pusaka Dunia oleh UNESCO pada tahun 80an. Maksudnya baik: membatasi penggunaan agar terawat baik, dan mencegah tuntutan kepemilikan sepihak oleh kelompok tertentu. Tapi ini lantas berarti Borobudur dikuasai pemerintah nasional. Apakah ini lebih baik daripada kalau candi itu dinyatakan sebagai milik penganut Buddhisme yang dapat aktif merawatnya? Nyatanya kita mengalami serba salah-urus hingga saat ini. Bagaimana kompromi yang baik? Yang jelas Borobudur tak sama dengan “monumen mati” dunia lain seperti Acropolis di Yunani, sebab de facto agama Buddha dan pengikutnya masih hidup! Minimal pengelolaan Borobudur harus menghormati mereka. Harus ada suatu badan-pengarah multipihak yang menyertakan wakil dari tiap-tiap 13 organisasi Buddhisme di atas.  Dalam praktek pelestarian pusaka mutakhir, peran komunitas kembali ditonjolkan, karena padanya ada empati besar, tanpa harus menyebabkan ketertutupan. Tentu saja, karena nilai Borobudur memang mendunia, berbagai pihak lain seperti masyarakat tempatan dan dunia internasional harus juga terwakili.

Memang bukan hanya sekali Borobudur dizalimi. Pada 20 Januari 1985 dunia terkejut karena bom meledak di puncaknya. Beberapa tahun lampau kita lihat di tv iklan mobil mewah yang diperagakan di pelataran zona 1, yang menurut aturan yang ada diharamkan bagi kegiatan komersial, dan harus mendapatkan perawatan serta penghormatan sangat ketat. Akhir tahun 2002, dunia heboh oleh rencana Jagad Jawa, sebuah pusat perbelanjaan tiga lantai di dekat Borobudur. Sejumlah komunitas dan penulis sempat mengorganisasikan petisi internasional, dan dengan bantuan media massa nasional dan internasional membawa masalah ini ke ruang khalayak dunia. UNESCO berhasil diminta mengirimkan reactive mission pada tanggal 16-20 April 2003. Laporannya menghentikan sementara rencana tersebut. Lebih penting lagi, laporan itu juga meneropong serta merangkum berbagai masalah kronis Borobudur.

Apa sebenarnya masalah kronis Borobudur? Manajemen yang buruk, konsep pelestarian pusaka yang sempit, tak lagi memadai, dan kepariwisataan yang tak berarah.

Semua orang yang pernah mengunjungi Angkor Wat bersemangat membuat perbandingan tentang buruknya pengelolaan Borobudur: Pengunjung berjubel, tak diatur besar arusnya, sampah berserakan, tak dibina suasana yang mendukung sebuah pusaka spiritual kelas dunia, pembiaran hiruk pikuk, pedagang asongan yang agresif berlebihan menghadang dimana-mana. Untuk keluar orang harus melewati lorong-lorong pedagang yang menjajakan barang tak bermutu yang hampir tak ada hubungannya dengan Borobudur, tidak spesifik, sama dengan yang dijual di seluruh Jogja atau tempat lain. Sebaliknya, tak satupun buku tentang Borobudur ditemukan. Eksploitasi ekonomi atas Borobudur bukannya tidak boleh, tetapi, mbok jangan “murahan”.  Sebaliknya lah yang orang rasakan tentang Angkor Wat.

Perawatan Borobudur memerlukan biasa besar. Tetapi baru sebagian kecil dari keuntungan yang diperoleh darinya dikembalikan bagi keperluan itu. Sebabnya adalah manajemen yang terbelah.  Perawatan dilakukan salah satu direktorat Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Sedang pemetikan keuntungan dilakukan oleh sebuah BUMN, PT Taman Wisata Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, yang menguasai penjualan karcis masuk dan penyelenggaraan kegiatan komersial.

Konsep pelestarian Borobudur sudah waktunya diperluas.  Makin banyak temuan yang menunjukkan bahwa lingkungan sekitarnya juga merupakan pusaka arkeologi dan ekologis yang tak terpisah dan menawarkan kekayaan yang tak kalah menariknya. Memelihara lingkungan ini, dan mengajak penduduk di dalamnya terlibat dalam pelestarian lingkungan dan ekonomi kepariwisataan, justru akan meningkatkan jumlah hari kunjungan orang, serta memeratakan beban serta keuntungan, yang merupakan syarat pelestarian berkeberlanjutan. Para pembuat peta hijau Jakarta dan Jogja, bersama dengan penduduk setempat, sudah mulai proses membuat Peta Hijau Mandala Borobudur dan sekitarnya yang mencakup seluruh kawasan watershed Dataran Kedu yang dikelilingi Gunung Merapi-Merbabu di timur, Sumbing-Sindoro di barat, Telomoyo di utara, dan perbukitan Menoreh di selatan. Pada beberapa desa ditemukan adanya spesialisasi produksi, misalnya desa pembuat tahu dan desa pembuat gerabah. Ada juga mata air panas dan mata air asin, disamping puluhan aliran air besar dan kecil, selain yang besar seperti Kulon Progo. Sebaran candi-candi di wilayah Dataran Kedu, hingga ke puncak Menoreh dan lereng Merapi, sudah lama diduga memiliki hubungan makna dengan Borobudur. Terang saja: Borobudur, suatu produk budaya yang mengumpulkan energi sangat besar, hanya dapat dihasilkan kalau ada surplus ekonomi dan dukungan logistik dari saujana alam yang menunjang. Makna kemudian diciptakan melalui, antara lain, analogi pengalaman pencerahan di puncak Borobudur yang tak dapat dilepaskan dari analogi samyag drishti (pandangan benar) atas saujana seluruh Dataran Kedu di sekelilingnya. Dengan kata lain, pusaka yang harus dilestarikan untuk mendapatkan pelajaran sejarah, spiritual dan ekologi yang optimal, tidak cukup hanya Borobudur, tetapi seluruh kawasan watershed itu sendiri.  Di Jepang, yang dilestarikan bukan hanya Gunung Fuji per se, tetapi juga beberapa koridor visual ke arahnya. Konsep pelestarian mutakhir ini disebut cultural landscape (saujana budaya), yang ingin menekankan kesatuan antara pusaka alam dan budaya.

Mengenali bahwa ada lebih banyak dan lebih dalam yang ditawarkan lingkungan Borobudur seharusnya menjadi haluan untuk mengarahkan konsep kepariwisataan yang sesuai dengan nilai-nilai dan pelestariannya. Dia lah yang seharusnya menjadi ukuran bagi kegiatan yang pantas di sana, yang hanya dapat dialami disana. Sekedar konser musik pop, yang tak beda dengan yang di tv, sama nilainya dengan souvenir yang dijual pedagang asongan yang dapat dibeli dimana saja, tidak harus di Borobudur. Turisme, dikaitkan dengan pelestarian artifak yang maha besar dan agung begitu, tidak semestinya jatuh menjadi sekedar meningkatkan jumlah pengunjung. Ada informasi dan pendidikan pengunjung yang harus dikelola. Perlu orkestrasi semua kegiatan sedemikian rupa sehingga menjadi khas, hanya dapat dialami di Borobudur, dan tidak murahan.

Untuk memungkinkan semua perubahan itu, suatu rencana menyeluruh yang sangat baik –tidak boleh setengah-setengah– harus dirumuskan. Kementerian BUDPAR harus fokus: masterplan dan Keppres yang mengatur manajemen harus dirombak habis-habisan, di bawah pengawasan suatu badan pengarah yang sungguh multi-pihak.


This entry was posted in Architecture, Arts, Language and Culture and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s