Tantangan dan Kemajuan Kebebasan Berekspresi di Indonesia untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Terbuka: Merawat Khalayak dan Ruang Khalayak

Marco Kusumawijaya, Mujtaba Hamdi dan Felencia Hutabarat.

(Bahan diskusi disampaikan pada Tanggal 8 Desember 2010 di Bidakara, untuk ulang tahun ke-10 Yayasan Tifa).

Hingga hari ini, kita masih terus melihat bagaimana kebebasan berekspresi di masyarakat kita belum mencapai gambaran yang kita cita-citakan. Individu maupun kelompok yang bermaksud mengungkapkan jatidiri mereka, keyakinan maupun daya kesenian mereka, ke ruang-ruang yang melibatkan khalayak, ke ruang khalayak, masih terus berbenturan dengan aktor-aktor negara maupun nonnegara. Ruang khalayak yang seharusnya menjadi “hak guna bersama” diklaim menjadi seolah “hak milik” kelompok atau institusi tertentu.

Di luar itu, kebebasan berekspresi menghadapi tantangan lain yang tak kalah menggelisahkan. Terutama dalam ranah seni, kebebasan berekspresi kerap hanya berhenti pada ruang-ruang privat. Seorang seniman mengguratkan karya dalam ranah yang mungkin memang sangat personal. Namun, ia nyaris selalu memaksudkan karya-karyanya untuk dinikmati khalayak, dengan satu atau lain cara. Semua seniman, dengan kata lain, sesungguhnya rindu kepada khalayak. Masalahnya hari ini adalah karya-karya seni semakin tersudut pada ruang-ruang privat para kolektor, dan sebaliknya ruang-ruang khalayak, sebutlah dalam hal ini museum, semakin tertutup terhadap karya-karya seni.

Oleh karena itu, penting dikatakan, untuk mencapai masyarakat terbuka, penguatan kebebasan berekspresi semata-mata tidaklah cukup. Kebebasan berekspresi akan sangat tak bermakna tanpa kehadiran ruang-ruang yang memungkinkan praktik kebebasan berekspresi tersebut berlangsung. Menguatnya kesadaran kebebasan berekspresi ataupun gencarnya dorongan hak untuk berekspresi akan kerap menghadapi jalan buntu ketika ruang khalayak yang menjadi wadahnya tak tersedia, atau tersedia dengan kualitas dan kuantitas yang sama sekali tak sebanding. Kebebasan bereskpresi itu, jika boleh diilustrasikan, ibarat ruh, sedangkan ruang khalayak adalah raganya. Tanpa raga, ruh akan “gentayangan”. Ruh akan resah, bahkan frustasi, dan dampak lebih luasnya adalah chaos, memunculkan kekacauan. Sungguh tak salah mengatakan bahwa inilah yang terjadi hari ini: betapa semangat, kesadaran, dan dorongan kebebasan berekspresi meningkat begitu tinggi, sementara ruang khalayak yang mewadahinya terus menyempit.

Masyarakat terbuka hanya dimungkinkan dengan hadirnya ruang-ruang khalayak yang wewadahi kebebasan berekspresi, komunikasi, dan interaksi sosial anggota-anggota masyarakat tersebut. Nah, pada gilirannya, masyarakat terbuka itu bukanlah tujuan pada dirinya sendiri, bukan capaian yang dituju sebagai terminal akhir. Masyarakat terbuka haruslah dianggap sebagai kondisi atau prasyarat bagi terciptanya kesejahteraan ekonomi dan emansipasi sosial anggota-anggotanya. Adanya masyarakat terbuka memang tidak berarti terwujudnya kesejahteraan ekonomi dan emansipasi sosial, namun sulit dibayangkan kesejahteraan ekonomi sekaligus emansipasi sosial tanpa adanya masyarakat terbuka sebagai fondasinya.

Maka, persoalan yang harus kita jawab bukan sekadar terwujud atau tidak terwujudnya masyarakat terbuka dan lalu bagaimana mencapainya. Lebih dari itu, persoalan musti kita peruncing ke arah masyarakat terbuka macam apa yang kita angankan sebagai paling fungsional sehingga meruahnya hubungan-hubungan sosial di dalamnya mampu menciptakan kesejahteraan ekonomi dan emansipasi sosial. Ini artinya titik tekan pembangunan ruang khalayak musti diarahkan pada terciptanya hubungan-hubungan sosial yang kaya dan hidup demi memfasilitasi terwujudnya kesejahteraan ekonomi dan emansipasi sosial tersebut.

Khalayak dan Ruang Khalayak

Membangun ruang khalayak tak serta merta mengandaikan bahwa khalayak sudah terbentuk dengan sendirinya. Khalayak, yang mencakup keseluruhan civil society dengan berbagai kelas sosial dan tingkat perhatian yang berbeda-beda terhadap masalah bersama, tak otomatis terlibat, atau berkehendak untuk terlibat, dalam perbincangan satu sama lain demi menghidupi ruang bersama. Khalayak tak otomatis berhubungan satu sama lain. Interaksi sosial tak begitu saja berlangsung, bahkan di dalam ruang yang paling terbuka sekalipun. Di jalan atau di kendaraan umum, khalayak melangsungkan aktivitas, namun kadang tak saling berhubungan, tak jarang justru merasa asing satu sama lain. Membangun ruang khalayak berarti pula “mengaktivasi” khalayak untuk terlibat dalam penghidupan ruang bersama.

Pada sejumlah anggota masyarakat, kengganan untuk terlibat dalam ranah khalayak berakar pada pengalaman sosial masa lalu. Ada semacam phobia terhadap ruang khalayak. Pengalaman masa lalu, karena merasa dirinya bagian dari anggota masyarakat yang berbeda, yang dicap sebagai “yang lain”, menjadi patokan yang seolah tak pernah berubah. Masih tertancap dalam memori bahwa jika terlibat dalam urusan khalayak maka akan ada bahaya mengancam kehidupannya. Terhadap kenyaatan semacam ini, “mengaktivasi” khalayak memiliki arti memberikan dorongan sebesar-besarnya terhadap khalayak untuk tidak takut-takut terlibat dalam penghidupan ruang bersama. Ruang khalayak tidaklah lepas dari khalayak-nya. Khalayak sendiri penting untuk diyakinkan bahwa mereka sendiri, anggota masyarakat sendiri, memiliki andil besar menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi mereka sendiri, dan itu hanya terjadi melalui keterlibatan dan perbincangan yang terus-menerus.

Selain masalah phobia terhadap ruang khalayak, gejala sebaliknya juga mudah kita temui hari ini. Ada anggota masyarakat yang begitu gemar menggunakan ruang khalayak, padahal agenda yang mereka usung adalah memperluas ruang pribadi. Ini artinya keterlibatan khalayak di ruang khalayak tak serta merta mengimplikasikan adanya kesadaran bahwa ruang khalayak adalah ruang bersama, ruang dimana setiap agenda pribadi paling jauh hanya bisa ditawarkan dan dibincangkan, tak serta merta dimasukkan dan ditanamkan. Khalayak, yang terlibat atau yang semestinya terlibat, berangkat dari nilai, pandangan hidup, cara berpikir, ataupun cara bertindak-tutur yang berbeda-beda. Keterlibatan dalam ruang khalayak artinya juga merelakan diri untuk melakukan sensor-diri secara kritis agar juga tidak menghambat arus pertukaran yang berimbang antar anggota masyarakat yang berbeda-beda dalam ruang bersama.

Pendek kata, eksistensi khalayak tidak bisa taken for granted. Khalayak memiliki ragam dan tingkatan berbeda-beda. Selain membangunnya dengan “mengaktivasi”,  harus pula dikembangkan kesadaran pada khalayak bahwa ruang khalayak adalah ruang bersama, dan bukan ekspansi dari ruang pribadi. Diperlukan interaksi, perbincangan dan pertukaran yang sehat dan berimbang, agar status ruang bersama bisa bertahan dan berkembang terus menerus.

Lantas, ruang khalayak macam apa sebenarnya yang sedang kita alamatkan dalam diskusi ini? Tidak bisa diingkari bahwa ruang khalayak dalam bentuk media (massa) itu penting, namun dalam konteks diskusi ini perhatian khusus diberikan pada ruang-ruang khalayak yang sifatnya sangat konkrit. Yang dimaksudkan adalah ruang-ruang fisik dimana anggota-anggota masyarakat konkrit hadir, berjumpa satu sama lain, berinteraksi, bebas beraktivitas ataupun sekadar menikmati “rasa” ruang tersebut.

Dalam konteks perkotaan, ruang-ruang khalayak semacam itu muncul dalam berbagai bentuk. Ada ruang-ruang khalayak yang sifatnya terbuka dan biasanya dicirikan dalam bentuk ruang fisikalnya, ada pula yang sifatnya tertutup. Ruang khalayak terbuka meliputi taman kota, mall, alun-alun, jalan raya, trotoar, lapangan olahraga, dan seterusnya. Sedangkan museum adalah salah satu contoh ruang khalayak tertutup. Dari segi fungsi, kita bisa melihat ada ruang khalayak untuk berlangsungnya kegiatan sehati-hari, misalnya transportasi umum, jalan raya, WC umum;  ada ruang khalayak untuk kegiatan rekreatif, misalnya taman kota; ada ruang khalayak untuk kegiatan berkesenian, misalnya museum, taman budaya. Di sisi lain, kita juga bisa membedakan ruang khalayak yang sifatnya legal-formal seperti halnya Gedung DPR, dan ruang khalayak yang sifatnya informal, seperti alun-alun.

Dengan kata lain, ruang khalayak memiliki jenis yang beraneka dan fungsi yang macam-macam. Ciri yang senantiasa dilekatkan pada ruang khalayak adalah bahwa ruang itu memungkinkan berlangsungnya aksi komunikatif antar berbagai anggota masyarakat dengan berbagai ragam kepentingan, identitas, nilai, dan cara berpikir mereka. Meskipun secara aktual aksi komunikatif itu tidak atau belum berlangsung, namun ketika ruang tersebut memungkinkan, terutama memang dirancang untuk memungkinkan, berlangsungnya aksi komunikatif antar berbagai anggota masyarakat demi mematangkan kehidupan bersama, maka ruang tersebut bisa kita sebut ruang khalayak. Dari zaman ke zaman, tempat satu ke tempat lain, bentuk-bentuk ruang khalayak bisa berbeda-beda dan berubah-ubah, namun ciri yang dilekatkan padanya relatif serupa.

Ancaman dan Tantangan

Menarik untuk mencermati gagasan Saskia Sassen mengenai pentingnya “prasarana khalayak” (public infrastructure) bagi hidupnya masyarakat kota yang terbuka. Bagi Sassen, ruang khalayak dalam bentuk prasarana khalayak sangat penting bagi warga kota sebagai bagian dari strategi dalam memudahkan integrasi perkotaan. Integrasi dalam pengertian keterhubungan antar anggota masyarakat kota yang berbeda-beda, bukan dalam pengertian penyatuan dan penyeragaman. Prasarana khalayak, atau yang kita kenal di sini sebagai fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), berperan sebagai alat “klasik” yang esensial bagi suatu kota.

Pesan yang hendak disampaikan Sassen sederhana. Bangunlah dengan baik prasarana esensial kota, seperti angkutan umum, ruang pejalan kaki (trotoar, ruang pedagang kakilima), ruang terbuka hijau, pasar, fasilitas kesenian, fasilitas olahraga, WC umum. Baik, bukan saja dalam pengertian sebagai alat fungsional, tapi juga sebagai prasarana sosialitas penduduk, interaksi warga. Dengan begitu, kota akan baik, beradab secara sosial-budaya, bukan semata secara ekonomis dan teknis. “Ruang khalayak yang sehari-hari” inilah yang ditekankan Sassen.

Namun, kita tahu, ruang-ruang khalayak kita menghadapi ancaman dan tantangan serius, baik dari segi ketersediaan, aksesabilitas, dan isu-isu lain terkait kapitalisasi, personalisasi, maupun sektarianisasi.

Ruang-ruang terbuka di perkotaan tidak saja kurang secara kuantitas, lebih dari itu ruang-ruang yang ada dihilangkan atau dialihfungsikan. Kaki-lima adalah contoh yang paling mudah diingat. Sebenarnya juga soal keseluruhan ruang jalan. Kita sering melihat bahwa ketika “jalan diperlebar” maka itu sering berarti aspalnya yang diperlebar, sedangkan trotoar menyempit. Ini fundamental dari perspektif ruang sosial: ruang aspal adalah pasif, meskipun kelihatannya sibuk. Ruang kaki-lima-lah yang aktif secara sosial.

Dari segi aksesabilitas tidak kalah runyamnya. Ruang yang paling terbuka sekalipun masih sering kita lihat tidak memiliki aksesabilitas yang baik. Tingkat kenyamanan satu ruang terbuka bisa jadi sudah baik, namun yang bisa mengaksesnya hanya kelompok sosial tertentu yang memiliki kemampuan ekonomi memadai. Di sisi lain, ruang-ruang khalayak masih sangat sedikit, untuk mengatakan tidak ada, menyediakan kesempatan akses bagi kaum difabel. Padahal, ruang khalayak yang baik mensyaratkan mungkinnya diakses oleh berbagai anggota masyarakat dengan beragam kemampuan fisiknya.

Masalah kapitalisasi atau komersialisasi ruang khalayak juga menjadi ancaman yang kian sering dibicarakan belakangan ini. Banyak yang mengatakan bahwa ruang khalayak kita memang telah terbebas dari otoritarianisme politik, namun sama sekali belum atau tidak terbebaskan dari monopoli pemodal. Hal ini, penting dicatat, tidak saja terjadi pada ruang khalayak dalam bentuk media (massa), namun juga ruang material konkrit. Kita bisa lihat maraknya mall-mall yang bahkan menggusur keberadaan ruang-ruang khalayak yang ada sebelumnya yang kadang justru lebih hidup, interaktif, dan setara. Kita juga saksikan terus menyusutnya pasar tradisional akibat ekspansi kapital yang nyaris tak dikendalikan.

Namun, kapitalisasi bukanlah satu-satunya ancaman kooptasi ruang khalayak. Seiring sejalan dengan semakin menguatnya power yang dimiliki, kecenderungan penguasa politik untuk melakukan personalisasi ruang khalayak pun meninggi. Personalisasi ini terjadi ketika tingkat atau kadar kekuasaan yang dimiliki seseorang begitu kuatnya, yang membuat daya kepatuhan dalam ucapan dan tindakannya kian efektif, sehingga berujung pada mampatnya perbincangan dengan khalayak ketika seorang penguasa menduduki ruang khalayak demi ekspresi personal. Khalayak diasumsikan “patuh”, sehingga tak perlu dilibatkan dalam perbincangan penggunaan ruang khalayak. Contoh yang masih segar dalam ingatan kita mengenai personalisasi ruang khalayak ini adalah tindakan presiden melantunkan, atau mengiyakan atas adanya pelantunan, lagu pribadinya dalam sebuah peristiwa khalayak nasional.

Ancaman lain adalah sektarianisasi ruang khalayak. Ini tidak terkait dengan fasilitas sosial yang memang ditujukan sebagai wadah aktifitas kelompok kepercayaan tertentu, semisal tempat beribadah. Ini terkait dengan gejala dikuasainya ruang khalayak, yang sesungguhnya menjadi arena komunikasi berbagai kelompok dengan kepercayaan berbeda-beda, oleh sekelompok kepercayaan tertentu tanpa melalui proses konsesual yang memadai. Pola penguasaan bisa sangat langsung dan agresif melalui aksi massa yang segera menegasikan aktifitas khalayak lain di ruang tersebut. Pola lain bisa melalui penataan dan pengalihfungsian ruang. Contoh paling nyata dari pola terakhir ini adalah penataan alun-alun kota Bandung menjadi halaman Masjid Raya Bandung. Alun-alun yang semula merupakan arena khalayak tanpa sekat identitas kepercayaan berubah menjadi ruang peribadatan kelompok kepercayaan tertentu.

Ruang Khalayak dan Identitas Budaya

Ancaman personalisasi dan sektarianisasi ruang khalayak seperti diuraikan di atas menuntut pemikiran ulang yang lebih cermat ketika dihubungkan dengan isu identitas budaya. Kita tahu, bahkan sebuah karya seni merupakan kreasi yang sangat personal. Lantas, apakah menaruh sebuah patung di ruang khalayak merupakan bagian personalisasi ruang khalayak? Apakah merupakan ancaman bagi keberlangsungan ruang khalayak? Jika tidak, bagaimana praktik tersebut dijustifikasi, atau dikatakan sejalan dengan semangat pembangunan ruang khalayak? Terlebih, jika patung atau benda budaya apapun memiliki asosiasi yang kuat dengan kelompok kepercayaan tertentu, apakah itu bukan sektarianisasi ruang khalayak?

Persoalan tersebut menuntut pemikiran lebih cermat lagi terutama ketika, di zaman yang mengutuk penyeragaman budaya ini, setiap kota atau setiap teritori tertentu diharapkan dapat menampilkan ciri khas budayanya. Orang datang ke Bali berharap dapat menyaksikan suasana ruang yang berbeda dari Yogyakarta atau Banda Aceh, misalnya. Dengan demikian, ada hal yang perlu dipertimbangkan: sejauhmana ekspresi identitas budaya di ruang khalayak dinilai sektarian atau tidak sektarian?

Pertama-tama memang perlu kita tengok lebih dulu watak dari identitas budaya itu sendiri. Identitas budaya tidaklah berasal dari individu secara pribadi dan eksklusif, sebaliknya ia merupakan suatu ekspresi kolektifitas. Identitas budaya terbentuk melalui proses interaksi antara individu dan invididu lainnya, juga antara individu dan lingkungannya. Dengan kata lain, identitas budaya bukan suatu resultan yang stabil, tetap, tak bergerak, namun ia berkembang melalui proses komunikasi, melalui dialog. Berkembangnya tidak saja secara horisontal, dari satu ruang ke ruang lain, tapi juga secara historis, dari satu masa ke masa lainnya. Identitas budaya, yang merupakan ekspresi kolektifitas tertentu, terbentuk melalui proses interaksi dengan kolektifitas atau identitas budaya lain. Hubungan yang terjadi saling mempengaruhi, timbal balik: identitas budaya tidak saja selalu menyerap budaya lain, tapi juga selalu menawarkan diri kepada budaya-budaya lain.

Melihat proses terbentuknya identitas budaya semacam ini, kita bisa katakan bahwa ruang khalayak itu sendiri, yakni tempat dimana interaksi sosial berlangsung, sesungguhnya tidak netral dari identitas budaya. Ruang khalayak bahkan merupakan arena tempat proses pembentukan identitas budaya itu sendiri terjadi. Karena itu, yang menjadi persoalan bukanlah semata apakah suatu identitas budaya masuk ke ranah khalayak, namun apakah terjadi perbincangan, interaksi, aksi komunikasi, yang sehat dan setara di sana. Sebab, baru ketika ruang khalayak diklaim secara a priori sebagai ruang eksklusif identitas budaya tertentu, tanpa melalui perbincangan khalayak, atau tanpa membuka kemungkinan dibincangkan kembali, maka di sanalah eksistensi ruang khalayak terancam.

Kata kuncinya, dengan demikian, adalah perbincangan, interaksi. Pluralisasi ruang khalayak sebagai sebuah strategi perluasan pilihan ruang bagi khalayak itu penting. Namun plural saja tidak cukup jika tanpa adanya hubungan, interaksi. Justru kita perlu waspada dengan klaim menguatnya “toleransi” jika yang dimaksud adalah masing-masing kelompok budaya ada dalam kurungan identitasnya masing-masing tanpa saling berinteraksi. Kita sudah harus melewati pemikiran “multikulturalisme”, dan perlu masuk ke dalam pemikiran “inter-kulturalisme”. Kita bukan hanya perlu menghormati keberagaman, tetapi juga secara aktif dan terbuka belajar dari orang lain yang berbeda dari kita. Konsekuensi dari interkulturalisme adalah sikap yang bukan hanya membiarkan yang lain berbeda, tetapi juga terlibat dalam interaksi secara aktif dengan yang lain. Kreativitas muncul dari interaksi aktif demikian. Setiap orang mengambil dan memberi, dan kemudian membawa pulang ke ruang pribadinya sesuatu yang lain lagi, hasil percampuran pemberian dan penerimaan itu.

Mohamed Arkoun, karena itu, menggunakan istilah “universalizable” untuk mengatakan ada nilai-nilai dalam Islam yang “dapat ditawarkan” kepada dunia. Penggunaan kata “universalizable” sekaligus juga menunjukkan kerendahan hati dan niat tulus untuk menyumbang kepada ruang khalayak, kepada kemanusiaan dalam arti seluas-luasnya, alih-alih mengambil atau membentuk ruang khalayak sesuai dengan preferensi sektarian. Kesadaran yang dibangun adalah menawarkan apa yang mungkin ”diuniversalkan” tersebut, bukan memaksakan. Harus tersedia ruang untuk yang diberi, baik sebagai orang per orang maupun sebagai suatu kelompok budaya, untuk memproses tawaran itu secara bebas. Karena itu kreativitas suatu kota bukan hanya berarti creative industry atau creative city yang memproduksi barang kriya dan barang seni. Sebuah kota itu kreatif pertama-tama karena mampu mengelola keberagaman yang interaktif sehingga semua warganya selalu produktif “mencipta” dalam semua bidang dan tingkatan, dari nilai-nilai sampai produk material.

Hadirnya suatu karya seni ke ruang khalayak, sebutlah patung sebagai contoh yang mengemuka belakangan, pun musti diletakkan sebagai sebuah tawaran, bukan pendudukan ruang. Sebagai sebuah tawaran, karya seni yang hadir di ruang khalayak bisa digugat, dikontestasikan, yang sekaligus merupakan bagian proses pematangan ruang khalayak itu sendiri. Tentu upaya penggugatan, kontestasi, oleh pihak penerima musti dilandasi atas kesadaran sebagai anggota khalayak yang terlibat dalam penghidupan ruang bersama, bukan kesadaran otoritatif atas ruang yang atas nama apa pun (agama, nasionalisme, “keresahan” masyarakat) berkehendak menggusur kehadiran “yang beda”, “yang lain”, atau “yang asing”. Jika yang terakhir terjadi, ruang khalayak akan kembali tertutup oleh nafas sektarianisme. Hubungan yang cair kembali terbekukan. Kemungkinan akan munculnya tawaran-tawaran baru yang kreatif menjadi terkunci mati.

Di sisi lain, sebagai pengaju tawaran, sebagai pemberi karya personal (atau komunal) ke ruang khalayak, penting dipertimbangkan kepekaan terhadap situasi kultural khalayak penerima, atau calon penerima, yang beragam. Ini berarti proses self-sensorship menjadi niscaya. Self-senshorship tidak dalam pengertian negatif tentu saja, tidak dalam pengertian penyumbatan hak untuk berekspresi. Namun, karena  kebebasan berekspresi tidaklah dimaksudkan sebagai ekspresi itu sendiri, melainkan sebagai upaya untuk menghidupi ruang khalayak, untuk berinteraksi dengan keberagaman, maka harus ada kesamaan yang memungkinkan komunikasi berlangsung. Yang personal, yang komunal, harus menyensor diri agar bahasa, simbol, tanda, yang digunakan pada taraf tertentu berada pada posisi sama dengan khalayak penerima. Hanya dengan demikian komunikasi bisa berlangsung.

Tentu saja self-sensorship itu musti disertai dengan sikap kritis. Sikap kritis ke dalam maupun ke luar. Sikap kritis ke dalam mengimplikasikan bahwa kreasi kultural yang diproduksi bukanlah suatu kebenaran mutlak yang khalayak harus menyaksikan. Ia juga bisa menyimpan kesalahan, bahkan kontradiksi dalam dirinya. Ia mungkin juga hanya bisa disaksikan oleh segelintir kalangan khalayak yang berada dalam kerangka kultural tertentu. Sedangkan sikap kritis ke luar mengimplikasikan pemahaman bahwa situasi kultural khalayak di luar sana bukanlah hal yang statis, yang inheren membawa nilai tertentu yang tak berubah dari waktu ke waktu. Esensialisasi nilai ruang khalayak, atau nilai yang dikandung khalayak penerima, hanya akan membawa kita kembali pada pembekuan, penghilangan dinamisasi ruang khalayak.

Tata Komunikasi dan Peran Negara

Sejauh ini yang kita bicarakan adalah proses komunikasi yang dilakukan di arena khalayak oleh khalayak itu sendiri. Padahal, problem yang tak kalah penting dan juga kerap mengemuka hari ini adalah ketika negara menduduki ruang khalayak. Apakah negara sertamerta diasumsikan mewakili khalayak sehingga sah untuk mengambil kata putus dalam proses komunikasi di ruang khalayak? Secara legal-formal, ruang-ruang khalayak konkrit adalah milik negara. Entah ini berhubungan atau tidak, tapi negara kerap merancang tata ruang, meletakkan produk budaya, atau menggelar event kebudayaan yang kental warna budaya dominan di arena khalayak, yang kerapkali terjadi tanpa perbincangan khalayak yang memadai sebelumya. Padahal, khalayak yang berangkat dari anekaragam budaya belum tentu menyepakati keputusan negara. Terkesan seolah konsensus sudah terjadi, hanya karena negara secara legal-formal memiliki ruang-ruang tersebut.

Tindakan negara melakukan sensor atas suatu karya budaya, atau menghalangi hadirnya suatu karya budaya di ruang khalayak, juga menjadi masalah lainnya. Lagi-lagi, yang sering terjadi negara mengasumsikan mewakili khalayak dalam melakukan hal tersebut, meski tanpa memberi ruang bagi khalayak sendiri untuk memproses perbincangan mengenai isu tersebut. Masalah lain yang mudah kita saksikan adalah tindakan negara menyerahkan ruang khalayak kepada pemodal yang berakibat pada berubahnya fungsi bahkan hilangnya ruang khalayak. Ringkasnya, negara sendiri tak jarang menjadi aktor kapitalisasi, sektarianisasi, dan personalisasi ruang khalayak, dengan satu atau lain cara. Dalam tindakan semacam itu, kecuali pada sejumlah kecil kasus tertentu, negara acapkali mengasumsikan mewakili khalayak secara serta merta.

Posisi negara yang seolah-olah merepresentasikan khalayak secara otomatis seperti itulah yang mengacaukan dinamika ruang khalayak. Dalam batas-batas tertentu, negara memang bisa bertindak menjadi pengambil kata putus. Namun, peran pokok negara yang memungkinkan ruang khalayak menjadi arena pertukaran yang sehat adalah sebagai pengelola tata komunikasi. Selain jelas harus menyediakan ruang khalayak itu sendiri, negara harus pula menyediakan semacam alur, pranata, struktur komunikasi sedemikian rupa sehingga interaksi khalayak mampu berlangsung secara memadai.

Jika negara tak menyediakan tata komunikasi yang memungkinkan khalayak yang plural berperan serta dalam interaksi maka situasi chaos akan sangat mudah terjadi. Lebih dari itu, jika kemudian untuk menghindari chaos tersebut, negara mengambil kata putus tanpa perbincangan khalayak maka yang terjadi adalah kebekuan ruang khalayak, jika bukan bentuk tertentu otoritarianisme. Contoh yang paling mudah ditemukan hari ini adalah penutupan tempat ibadah, penyensoran karya budaya (buku, film, pertunjukan seni, dll), atau pun pembubaran event kultural/intelektual. Dengan negara menyediakan tata komunikasi yang memadai, potensi-potensi yang memungkinkan lahirnya chaos bisa ditransformasikan menjadi gerak pertukaran di arena khalayak yang produktif.

Lebih fundamental dari itu, negara sesungguhnya berperan menyediakan ruang khalayak dengan kuantitas dan kualitas yang cukup sekaligus dengan aksesibilitas yang baik. Seperti sempat disinggung di atas, ruang-ruang khalayak kita dalam berbagai bentuk dan tingkatannya tidak saja kurang secara kuantitas, namun juga buruk dari segi aksesibilitas. Negara, dengan segala kapasitas dan otoritasnya, punya peran penting menyediakan public infrastructure tersebut. Tak sekadar pengadaan ruang fisik, negara juga harus menyediakan perangkat-perangkat yang memungkinkan pertukaran di ruang khalayak berfungsi optimal. Negara harus menyediakan, misalnya, kurator pada tiap museum. Penampungan, penyediaan dan penyebaran informasi juga harus dilakukan sehingga memampukan khalayak berinteraksi secara dinamis.

Penutup

Musti diakui bahwa yang disampaikan dalam tulisan ini kental dengan karakter urban. Masih perlu eksplorasi lebih lanjut mengenai karakter ruang dan komunikasi khalayak di kawasan rural. Namun demikian, boleh dikatakan bahwa, dalam banyak segi, yang diuraikan dalam tulisan ini mencerminkan ancaman riil dan tantangan ke depan pembangunan ruang khalayak dalam rangka penyediaan wadah bagi kebebasan berekspresi di negeri kita. Ruang-ruang khalayak konkrit barangkali berbeda antara kawasan urban dan rural. Namun, unsur-unsur, pola, dan dinamika percakapan khalayak memiliki kecenderungan yang tak jauh berbeda, apalagi dengan keterlibatan negara dan gejala umum yang dihadapi, yakni kapitalisasi, sektarianisasi dan personalisasi ruang khalayak. Betapapun, yang terpenting diperhatikan kemudian, seiring dan setelah berbagai upaya melampaui berbagai tantangan tersebut adalah sejauhmana hubungan-hubungan terbuka yang produktif tercipta sehingga mampu menyumbang bagi kesejahteraan ekonomi dan emansipasi sosial mereka yang terlibat dalam hubungan-hubungan itu.

Mencipta, membangun, merawat dan meruwat khalayak serta ruang khalaya bukanah pekerjaan sekali jadi, melainkan terus-menerus. Tantangan dan kekuatan perusak selau akan ada terus. Tetapi pekerjaan ini harus terus dilakukan, sebab ia adalah tubuh dari masyarakat-warga, yang tanpanya akan berhenti mengada.

*Marco Kusumawijaya, Direktur Rujak Center for Urban Studies.

**Mujtaba Hamdi, peneliti kebudayaan Tankinaya Institute, Depok.

***Felencia Hutabarat, pengelola program media dan seni pada HIVOS.

This entry was posted in Arts, Language and Culture, Urban Development, Urban Planning. Bookmark the permalink.

One Response to Tantangan dan Kemajuan Kebebasan Berekspresi di Indonesia untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Terbuka: Merawat Khalayak dan Ruang Khalayak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s