Pengalaman sebagai “budayawan” ?

Ditulis untuk Diskusi Nasional “Arsitek Sasra-Matra”, dalam rangka purna-tugas Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc., 9 Juni 2009, Semarang.

 

Para hadirin yang terpelajar, saya hanya akan bergurau di sekitar dua kata kunci yang ditugaskan kepada saya, ialah “budayawan” dan “multi-dimensionalitas”.  Lebih banyak pada yang pertama, dan sedikit pada yang kedua. Suasana bergurau ini kiranya tepat untuk melepas dengan hormat,  riang dan suka cita, saudara, guru, sahabat kita, Prof. Eko Budihardjo, yang kita kenal juga selalu riang gembira, dari tugas resminya, sambil kita juga mengingat untuk akan terus membebaninya dengan tugas-tugas tidak resmi. 

Budayawan

Tidak seorang pun dari semua orang yang sering disebut “budayawan” yang saya kenal merasa nyaman disebut “budayawan”. Sebab, secara leksikon artinya mesti dua saja: ahli (ke)budaya(an) dan pekerja (ke)budaya(an). Yang paling dapat disebut “ahli kebudayaan” adalah ahli antropologi, atau antropolog, budaya. Pekerja budaya? Sulit diidentifikasi siapa yang dapat disebut “pekerja budaya”. Apakah semua yang bekerja di bidang-bidang terkait kebudayaan? Tetapi, semua bidang terkait kebudayaan…Sedangkan pekerja seni mudah dibayangkan maksudnya, dan makin banyak digunakan untuk menunjuk bukan hanya para seniman tetapi juga semua pelaku dalam dunia kesenian: kurator, manajer galeri, produser teater, pengurus dewan kesenian, dan sebagainya. Begitu juga istilah aktivis seni kini makin sering digunakan untuk merujuk semua di atas, plus mereka yang suka menjadi sukarelawan mendukung kesenian.  

 

Kecuali dalam selebaran tentang diskusi kita hari ini, belum pernah saya disebut sebagai “budayawan”. Ini sungguh beban, bila mengingat latar belakang di atas. Saya sama sekali tidak ahli antropologi budaya, hanya kuliah pasca-sarjana dua semester tentang teori-teori antropologi. Saya hanya akan aktif di Dewan Kesenian Jakarta selama 3 tahun, sampai 4 Juli 2009, karena ada pembaharuan yang harus dilakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya memang ikut mendirikan Badan Pelestari Pusaka Indonesia, tapi tidak berlaku banyak kecuali hadir di kongres tahunan. Kadang-kadang saya juga memprotes perusakan Borobudur, situs Majapahit Trowulan, dan lain-lain. Tetapi, semuanya karena dan melalui peran sebagai warga negara biasa saja. Memang, mungkin ini yang permanen dalam kegiatan saya: Saya percaya negeri yang sejahtera-tentram-makmur hanya dapat dicapai kalau tiap-tiap warganya aktif, kritis, cerewet dan ceriwis, dan mandiri semampu-mampunya; yang lebih duluan mampu harus membantu yang kurang atau belum mampu.

 

Beberapa waktu yang lalu orang ramai memperkenalkan istilah public intellectual, seolah-olah kata intellectual saja tidak cukup bersiratkan kepublikan. Orang-orang mulai pula memberi beban, dengan menyatakan bahwa itu adalah suatu fungsi yang mulia. Tapi, banyak dari para penulis kolom opini yang sering disebut-sebut sebagai public intellectual itu tertawa, “Tulisan kita di media cetak cuma dihargai sekitar Rp 500 ribu sampai Rp 1,5 juta…mau di suruh nulis terus saja sebagai public intellectual?” Saya dengar Nono Anwar Makarim mengatakan itu, sambil membandingkannya dengan imbalan jasanya sebagai penasehat hukum yang dihitung dalam ratusan dolar per jam. Selain itu tentu saja ada lagi suara-suara sinis yang menyatakan, mereka itu sibuk menuliskan pendapat karena tidak bisa “berbuat”, apalagi “berkarya” (“berpikir” dan “menulis” tidak dianggap cukup “berkarya”). Tentu saja Ignas Kleden senang ketika beberapa tahun lalu menerima hadiah Bakrie Award karena diberikan untuk “pemikiran sosial”nya. Saya dengar ia mengatakan bahwa itu hebat sekali, sebab ternyata ada yang menghargai pemikiran!

 

 “Aktivis” sempat lebih dihargai. Sebab, kadang-kadang mereka menghasilkan karya, misalnya berupa suatu kemenangan atas apa yang diperjuangkan, atau suatu organisasi atau gerakan yang nyata berlanjut, atau singkat kata: suatu perubahan! Tetapi, tidak jarang pula para aktivis hanya menghasilkan kritik dan gaya hidup radikal yang dianggap aneh oleh sebagian orang. Di kalangan ini muncul pula istilah organic intellectual, yang kurang lebih merujuk kepada intelektual yang mengakar pada, dan tumbuh dari komunitas. Saya bertemu seseorang yang cukup tepat untuk disebut demikian. Namanya Tezozomoc. Ia adalah seorang pemimpin petani perkotaan dari South Central Farm, Los Angeles, yang tergusur setelah melalui proses yang heboh, yang melibatkan bintang-bintang Hollywood. Sampai sekarang ia benar-benar masih bertani, dan bergaya hidup petani—a.l. memberi saya bermacam-macam bibit untuk dibawah pulang ke Indonesia. Dalam setiap pembicaraanya selalu ada wacana yang runtut, tajam, seringkali radikal, panjang, dengan senantiasa mengutip Gramsci, Foucault dan Baudrillard…. Dia mengajari saya tentang pentingnya beda antara knowledge dan know-how, dan lebih pentingnya know-how dalam perjuangan masyarakat warga. Sebab, demikian katanya, know-how menyatu dengan tubuh, dengan subyek, tidak dapat direnggut darinya, dan diingat serta disempurnakan terus menerus oleh jiwa-raga subyek.

 

“Cendekiawan” adalah kata yang kira-kira sama dan sebangun dengan kata “intelektual” . Jadi public intellectual bisa diterjemahkan sebagai “cendekiawan khalayak”—suatu istilah yang rasanya juga amat berlebihan. Anehnya, kata cendekiawan makin jarang dipakai, mungkin orang segan karena kedengarannya “tinggi” sekali. Pada kata itu tersirat bukan hanya kepakaran, tetapi juga kemampuan melintasi disiplin asal kepakarannya, serta integritas untuk kepentingan khalayak dan etika yang tinggi.  Mungkin juga karena terlanjur dipakai oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Pada kata kecendekiawanan dimaksudkan ada sesuatu yang “lebih” daripada sekadar kesarjanaan. Cendekiawan mungkin merujuk kepada mereka yang pandai dan bijak memanfaatkan ilmunya secara lintas-bidang.

 

Pujangga kelihatannya adalah istilah untuk para intelektual yang berasal dari kalangan sastra. Seorang sastrawan yang telah mencapai tahap yang tinggi dan melihat hal-hal yang lebih luas dari sastra. Literati adalah istilah yang sepadan. Ini dapat dianggap sepadan dengan kata “a man of letters”, orang terpelajar (berpendidikan baik) yang berminat pada kesusasteraan. Karena itu, mantan menteri pendidikan  Daoed Yoesoef sering berpidato dengan kata-kata sapaan “Saudara-saudara yang terpelajar”, yang saya tiru di atas.

 

Saya pikir saya bukan apapun di atas. Atau saya mungkin serba sedikit dari semua itu, sama dengan semua orang adalah seperti itu. Saya hanya inginkan lingkungan kehidupan bersama lebih baik di masa depan, kalau bisa di masa hidup saya, kalau tidak, di masa hidup dewasa anak saya. Untuk itu, saya perlu melakukan hal yang perlu dan dapat saya lakukan sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang ada. Kedengarannya sangat tidak intelektual, bukan?

 

 

Multi-dimensi

 

Pada dasarnya setiap manusia adalah muti-dimensi, selalu, pada setiap saat yang bersamaan. Seseorang punya dimensi spiritual, rasa, pikir, etik dan estetik. Identitas seseorang selalu terdiri dari kombinasi berbagai dimensi dan faktor lainnya. Polarisasi, dan seringkali kemudian konflik, terjadi ketika identitas seseorang disederhanakan dengan menonjolkan hanya satu atau dua dimensi atau faktor dari kompleksitas identitas seseorang. Misalnya, dalam konflik di Maluku, tiap-tiap orang “disederhanakan” identitasnya menjadi hanya “Islam” atau “Kristen”, padahal sebelumnya mereka masing-masing adalah sekaligus orang Maluku, suku tertentu, sama-sama alumni sekolah tertentu, berprofesi tertentu, dan seterusnya.

 

Dalam pengalaman mempertemukan pihak-pihak bertikai di Maluku pada tahun 2001, ketika orang-orang menyadari kembali identitas nya yang musti jamak, setelah melalui suatu proses yang difasilitasi, umumnya orang-orang menangis menyadari betapa bodohnya diri sendiri telah terkecoh sehingga melihat dirinya sendiri maupun orang lain dengan identitas berfaktor tunggal, Islam atau kristen.

 

Profesi, sebagaimana kita kenal sekarang, ialah pekerjaan yang berbekalkan kompetensi yang diperoleh melalui proses pendidikan tinggi yang khusus. Dalam hal ini ada dua faktor identitas yang dilekatkannya: pekerjaan per se, dan bidang pekerjaannya. 

 

Umumnya profesi memang dkenali dari pekerjaan dan pendidikan yang mengawalinya.

Mungkin hanya profesi seniman yang “bebas” dari pengkotakan atau pembentukan mutlak oleh proses akuisisi kompetensi melalui pendidikan dan pengakuan (sertifikasi) institusional. Seniman pasti akan menolak kalau untuk berpraktek (sebagai seniman) orang harus melalui pendidikan tertentu dan menjadi anggota asosiasi tertentu, apalagi sertifikasi tertentu. Ini bukan karena eksenstrisitas seniman, melainkan karena kesenian itu sendiri menuntut kebebasan demikian untuk dapat berfungsi bagi masyarakat. (Tugas kesenian adalah mengajukan pertanyaan, bukan memberikan jawaban). Tetapi tidak berarti tidak ada penjenjangan atau syarat serta prosedur bagi seseorang untuk diakui sebagai seniman.

 

Institusionalisasi profesi memiliki kelemahan, ialah keniscayaan ekslusif. Sekarang eksklusifitas ini tercermin pada proses pembentukan RUU Arsitek yang cuma saya dengar. Beberapa kali saya berusaha mendapatkan RUU itu.Tidak pernah mendapatkannya. Saya tahu ada tata-krama bahwa pada tahap tertentu RUU harus dibahas secara tenang dan “ekslusif” oleh DPR. Sebagai “aktivis” saya berurusan dengan banyak RUU, karena itu saya tahu juga bahwa hal tersebut tidak perlu mencegah orang menyebarluaskan draft RUU yang terakhir, apalagi ketika belum memasuki tahap pembahasan internal DPR itu. Rakyat luas, bukan hanya kalangan arsitek, perlu tahu apa isinya SEBELUM RUU itu disahkan, sehingga rakyat tidak di-fait-accompli oleh para profesional, tidak dikhianati secara diam-diam, melalui suatu trahison de clerc.  Seharusnya IAI membantu membuat RUU ini dapat dilihat setiap saat kapanpun seseorang ingin melihatnya. Bukan kita tidak percaya, tetapi ini soal prinsip proses perumusan sesuatu yang mengenai hajat hidup orang banyak dan kenyataannya beberapa kali kita menemukan UU yang buruk sekali, dengan kesalahan yang bukan kecil, tetapi kesalahan mendasar. Yang terakhir yang saya sangat mengetahui, misalnya, adalah UU 36/2008 tentang pajak penghasilan, yang memberikan tax deduction dan tax exemption untuk berbagai bidang, termasuk olahraga, tetapi tidak untuk kesenian. Kesalahan mendasar UU ini adalah pembagiannya berdasarkan bidang, bukan berdasarkan tahapan serta tujuan badan hukum atau kegiatan yang seharusnya mendapatkan keringanan pajak itu. Bidang apa yang seharusnya mendapatkan santunan adalah wilayah masyarakat sipil, yang harus dibebaskan kepada pilihan warga.

 

Sampai sekarang saya tidak tahu isinya RUU Arsitek, karena upaya saya mendapatkan draftnya kepada beberapa pengurus IAI tidak mendapatkan tanggapan.

 

Saya percaya jawaban atas persoalan tersebut tidak hitam putih, tetapi harus mencapai abu-abu atas dasar negosiasi, bukan atas dasar pertimbangan “yang ahli saja”. Knowledge, apalagi know-how, bukan milik ekslusif sejumlah “ahli” atau profesional.

 

Ekslusivitas profesi juga dapat berarti mengabaikan kemampuan masyarakat dalam mempraktekkan apa yang baik bagi diri mereka sendiri.

 

Eksklusifitas profesi akhirnya dapat menciptakan cara berpikir sempit, mengotakkan orang hanya pada satu atau dua profesi saja, bahkan membatasinya. Ketika saya terpilih sebagai Ketua Pengurus Harian Dewan Kesenian Jakarta, salah satu suara keberatan adalah bahwa saya bukan “seniman”. Sebaliknya ketika saya dan teman-teman memperoleh IAI Award tahun lalu untuk karya kami di Aceh, hal itu agak membingungkan kami untuk beberapa saat, sebab bagaimana kami dapat memisahkan karya “profesi” arsitektur kami dari karya-karya “profesi-profesi” lainnya seperti sanitasi, tukang batu, ahli logistik dan project manager kami, ahli teknik sipil kami, dan juga masyarakat Aceh sendiri yang perannya sangat besar. Untunglah ahli sanitasi kami, Yuyun Ismawaty belakangan ini malah menerima penghargaan yang bahkan jauh lebih “besar” dari kami, ialah Goldman Prize dengan nilai tunai 150,000 USD.

 

Kelihatannya persaingan mungkin juga menyebabkan orang mencari kesempatan untuk menyingkirkan pesaing, dengan “mengkotakkan”nya ke dalam satu profesi saja, dan dengan demikian menutup kemungkinan pengakuan atas multi-dimensionalitas orang.

 

Demikianlah gurauan saya. Siapa tahu bermanfaat.

 



This entry was posted in Arts, Language and Culture, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s