KAWASAN LINDUNG VERSUS KAWASAN PERTAMBANGAN: MUNGKINKAH TIDAK DIKOTOMIS (?)[1]

KAWASAN LINDUNG VERSUS KAWASAN PERTAMBANGAN: MUNGKINKAH TIDAK DIKOTOMIS (?)[1]

 

Oleh Marco Kusumawijaya[2]

 

Terhadap tema yang diberikan kepada saya dalam bentuk pertanyaan “Kawasan Lindung versus Kawasan Pertambangan: Mungkinkah Tidak Dikotomis?” saya dapat serta merta memberi jawaban bahwa: justru tidak boleh dikotomis. Tetapi alasan saya mungkin berbeda dari yang dibayangkan orang, dan ada 3 bagian, yaitu pertama tentang kesatuan organik semua karunia alam, kedua kesatuan karunia alam dengan 7 kelompok aset dalam pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang berbasis aset, dan ketiga kesatuan antara pertumbuhan dan pemupukan aset. Saya akan mengajukan apa yang mulai nampak dalam 10 tahun terakhir, ialah bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan itu ada, ialah pertumbuhan yang memupuk aset, bukan mengikis aset, bukan pertumbuhan yang dipertentangkan dengan pelestarian, melainkan pertumbuhan yang merestorasi lingkungan agar mampu melakukan regenerasi sendiri. Pendekatan berbasis lingkungan ini  kini telah makin menjadi konsensus dunia, karena selain ancaman kerusakan lingkungan sudah gawat juga telah makin mungkin mengembangkan apa yang disebut “green economy”. Provinsi Sulawesi Utara dapat menjadi pelopor pendekatan baru tersebut atas dasar keanekaragaman alamnya sebagai aset. 

 

Kesatuan Seluruh Karunia Alam

 

Seluruh karunia alam berhubungan satu sama lain, baik yang organik maupun yang non-organik. Setiap bagian memiliki fungsi yang berguna bagi kehidupan manusia dan keseluruhan siklus ekologis, baik sebagai barang maupun sebagai jasa. Kini kita mengetahui dengan pasti bahwa hutan berfungsi bukan saja sebagai penghasil barang (kayu, rotan, dan lain-lain) tetapi juga jasa (menyerap CO2, menahan dan menyimpan air, dan lain-lain). Saya tidak ingin bicara panjang tentang hal ini, sebab telah banyak ditulis, dibicarakan, dan sudah pula diterima sebagai suatu kebenaran di seluruh dunia.

Yang perlu mendapatkan tekanan hanyalah bahwa pemanfaatan salah satu karunia alam tidak seharusnye merusak yang lain. Yang satu tidak lebih atau tidak kurang pentingnya, gunanya bagi manusia dan keseluruhan alam.

 

Yang menjadi dilema bagi kita adalah bahwa di dalam kesatuan hutan itu terdapat juga barang tambang. Barang tambang ada di bawah tanah, di bawah top-soil, di bawah hutan. Pohon, segala tanaman ada di atas tanah, mengakar pada top-soil.

 

Memanfaatkan yang satu tidak boleh merusak yang lain. Sebab bila hal itu terjadi, maka kita sebenarnya tidak menambah, melainkan mengurangi kekayaan kita. Apalagi bila yang diambil adalah barang tambang, yang bila habis, tidak dapat diperbaharui. Sekali habis, habis selamanya. Setelah habis, kita akan memasuki tahapan ekonomi daur ulang, yang sayangnya akan pula berpusat di negara maju, ke mana sebelumnya kita telah  mengekspor semua barang tambang kita, dan memiliki teknologi yang mencukupi untuk keperluan itu. Ketika masa itu kita masuki, kita akan menjadi importir mineral dan barang tambang hasil daur ulang. Sedang hutan adalah aset yang sebenarnya terbarukan. Perlu ditekankan kata “terbarukan” ini, sebab itu haruslah berarti sesuatu yang dilakukan secara aktif, yang bila terlambat atau tidak dilakukan dengan benar, akan merupakan kesempatan yang hilang, tidak tergantikan (irreversible).

 

Dari argumen di atas saya dapat menyimpulkan salah satu syarat minimal bagi suatu pertambangan di dalam hutan lindung: pertambangan itu harus dengan biayanya sendiri memulihkan kembali hutan yang ada di atasnya. 

 

Mari kita lihat kayu dan produk kayu sebagai contoh. Di seluruh dunia kini sudah makin luas penerimaan bahwa kita harus hanya menggunakan kayu yang diberi eco-label. Dalam pengalaman saya membantu serba sedikit membangun kembali Aceh pasca-tsunami, in merupakan masalah besar. Negeri penghasil kayu eco-label adalah negara-negara Skandinavia, dimana hampir tidak ada lagi hutan perawan, tetapi semua hutannya bersifat lestari serta dimanfaatkan juga. Indonesia lamban laun tidak dapat menolak persaingan untuk menghasilkan kayu eco-label juga, karena kalau tidak mau menurut pada konsensus pasar tersebut, maka lamban laun semua produk kayunya akan tidak laku. Itu lah harga yang harus kita bayar karena tidak mulai dari awal melakukan internalisasi biaya lingkungan, biaya menanam kembali hutan.

 

Berkaitan dengan tambang, apakah kita berharap bahwa untuk barang tambang tidak akan dikenakan konsensus dunia yang sama, bahwa suatu ketika, yang saya duga tidak akan lama lagi, dunia hanya akan memakai barang tambang dan produk turunannya yang ber-eco-label?

 

Saya makin yakin bahwa dunia akan menerapkan syarat-syarat ramah lingkungan dalam semua produk, sebab tekanan sudah demikian besar. Makin banyak perjanjian internasional tentang perubahan iklim dan makin banyak teknologi, proses, inovasi dan perusahaan yang mampu melakukannya. Sebab, pendekatan pembangunan sudah bergerak jauh dari “berdampak minimal” menjadi “berdampak nol” dan kini menuju “restorasi/regenerasi”: bukan hanya tidak merusak, tetapi harus juga memperbaiki alam lingkungan yang sudah terlanjur rusak, dan dengan demikian sebenarnya memperbesar aset suatu bangsa.

 

Provinsi Sulawesi Tenggara dapat menjadi pelopor dalam hal ini, dan menciptakan suatu tolok-ukur baru untuk industri tambang, dengan memberi eco-label[3] pada barang tambang dan produk turunannya.

 

Dalam syarat-syarat eco-label untuk barang tambang ini, selain syarat memulihkan hutan tersebut, tentu saja ia juga harus memenuhi syarat-syarat lain untuk tidak merusak unsur-unsur karunia alam yang lain,  misalnya biota laut. Sekali lagi saya tidak ingin berpanjang lebar tentang hal ini, karena kita semua telah mengethui tersedianya teknologi dan sistem pengelolaan yang telah tersedia, bahkan telah pula dibuktikan di tempat-tempat lain.

 

Pertanyaan yang menentukan adalah: bagaimana kalau oleh karena keharusan internalisasi semua biaya memperbaiki lingkungan itu, maka barang tambangnya menjadi terlalu mahal sehingga tidak dapat dipasarkan? Jawaban saya adalah: tidak ada gunanya juga barang itu bila nanti ditolak oleh pasar, dan dicap ilegal, sebagaimana sekarang dunia men-cap produk kayu kita, karena tidak memenuhi syarat-syarat eco-label. Soal kemampuan pasar menyerap barang tambang pada harga tertentu adalah juga soal waktu. Harga terjadi oleh pertemuan demand dan supply, sebagaimana kita secara sederhana diberitahu oleh para ekonom. Bukan hanya oleh demand, tetapi juga oleh supply. Dan karena barang tambang itu terikat lokasi (baca: daulat negara) dan jumlahnya tidak bertambah, maka supply dapat berperan besar menentukan harga. Supply dapat menetapkan standar kualitas. Itu lah yang sudah terjadi dengan produk kayu negeri-negeri skandinavia. Di bidang tambang sudah ada tekanan serupa, ada pembeli yang hanya membeli produk tertentu karena dianggap lebih ramah lingkungan, meskipun standarnya belum semapan seperti produk kayu.

 

Yang perlu dilakukan adalah memasarkan standar tersebut sehingga diterima sebagai norma yang tidak dapat ditawar dan lalu menjadi salah satu patokan dalam persaingan.

 

Karena barang tambang tidak bertambah, maka menyimpan/menundanya sampai ketika harganya mampu menyerap biaya regenerasi lingkungan, bukan pula pilihan yang buruk. Harga pasokan barang yang terbatas pasti akan naik terus, meskipun permintaan tidak meningkat.

 

Tetapi kalau demikian, bagaimana Sulawesi Tenggara dapat memperoleh dana untuk membangun dirinya?

 

Pertanyaan ini membawa kita kepada argumen kedua dan ketiga.

 

 

Kesatuan Strategis Seluruh  7 kelompok Aset Wilayah: Menuju Pertumbuhan yang Memupuk Aset.

 

Pada kesempatan ini saya ingin menegaskan bahwa mempertentangkan pertumbuhan dan konservasi bumi adalah suatu kesalahan yang telah menjadi retorika yang tidak produktif.

 

Kesalahan yang telah menjadi mitos itu ada pada 4 argumen:

  1. Bila tidak ada bumi/lingkungan, tidak akan ada pertumbuhan. Pertumbuhan yang menghabiskan bumi atau aset secara umum sama saja dengan bunuh diri pada suatu titik tertentu.
  2. Seolah-olah hanya ada satu cara pertumbuhan (yang mengerus bumi)
  3. Diabaikannya perkembangan ilmu, teknologi, kearifan lokal, politik dan perkembangan masyarakat yang telah terbukti makin memungkinkan pertumbuhan yang berbeda, yang makin memupuk aset, bukan menghabiskannya.
  4. Pertumbuhan hanya diukur dengan GNP, statistik yang lebih banyak meyembunyikan daripada mengungkapkan hal, terutama dalam kaitannya dengan keberlanjutan dan pemupukan aset (atau sebaliknya: penggerusan/penyusutan) yang menjadi dasar (ayam emas), yang menghasilkan (telur) tingkat pertumbuhan. Kisah tentang ayam yang bertelur emas adalah pelajaran tentang tergantungnya tingkat pertumbuhan pada kualitas aset.

 

Sejak sepuluh tahun terakhir telah terjadi perkembangan pendekatan dan praktik kongkrit mengubah pertanyaan “pertumbuhan atau tidak” menjadi “pertumbuhan seperti apa”. Jawabannya ialah pertumbuhan yang me-restorasi dan me-regenerasi, yang memupuk aset. Dan ini sudah makin banyak ditunjukkan secara nyata, misalnya oleh William Mc-Donough (Pemenang Presidential Award dari Preseden AS, Bill Clinton), William Reeding, dan Institute for Regenerative Studies, California, dll. Pertumbuhan bukan saja bertanggung jawab meminimalkan dampak (tahun 1980an), me-nol-kan dampak (tahun 1990an), tetapi harus juga membantu menghidupkan kembali siklus ekologis, kemampuan alam untuk menumbuh-kembalikan dirinya sendiri.

 

 

Suatu wilayah perlu melakukan Strategic Assets Assesment and Management (SAAM), ialah suatu pemetaan dan penilaian strategis atas semua aset khasnya, dengan melihat hubungan yang satu terhadap yang lain, dan mengaitkannya dengan kebutuhan pembangunan keseluruhan daerah, sehingga dapat memanfaatkannya secara strategis pada waktu yang tepat. Strategic Assets Assessments and Management (SAAM) perlu dilakukan dengan memetakan 7 kelompok aset kota-wilayah di dalam suatu peta tiga dimensi yang sumbu-sumbunya adalah:

–       X: Kuantitas, Q

–       Y: Waktu pemanfaatan, T

–       Z: Nilai produk, Rp

 

Ketujuh kelompok aset wilayah yang dmaksudkan oleh John Friedmann adalah (selengkapnya lihat lampiran[4]):

  1. Aset manusia, dengan ekonomi kebutuhan dasarnya (perumahan,  pendidikan, kesehatan dan mobilitas),
  2. Masyarakat warga yang terorganisasikan, ialah beragam kegiatan warga negara dalam mengelola diri;
  3. Lingkungan terbangun dan kekhasan serta kehidupan budayanya;
  4. Kreatifitas dan intelektual (seniman dan pengrajin, cendekiawan dan ilmuwan, musisi dan penulis, penyair dan pembuat film, aktor dan penari);
  5. Aset alam, karunia sumber daya alamnya: ladang-ladang pertanian, daerah tangkapan air, tepi danau dan pantai lautan, bentang alam yang indah, hutan, perikanan, yang penggunaannya sekaligus untuk produksi dan dinikmati langsung;
  6. Aset lingkungan, yang mencakup kualitas-kualitas lingkungan fisik yang penting untuk mendukung kehidupan itu sendiri, seperti misalnya udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan kemampuan lahan untuk mendukung hunian manusia berkepadatan tinggi.
  7. Kualitas prasarana perkotaan, yang berpihak kepada 80 % mayoritas penduduk, misalnya sistem angkutan umum yang terjangkau, bukan jalan tol untuk mobil pribadi 15 % penduduk.

 

Saya kutip kata-kata Prof Friedmann:

 

“Kekayaan sejati kota-kota terjadi melalui pembangunan progresif (terus-menerus) atas dasar aset-asetnya melalui upayanya sendiri yang terpadu dan berkelanjutan. Kekayaan nyata tidaklah diukur oleh pertumbuhan produk regional, suatu statistik tunggal yang lebih banyak menyembunyikan daripada mengungkapkan hal…. Tiap-tiap aset wilayah yang banyak itu harus dievaluasi secara terpisah dalam bilangan investasi yang telah ditanamkan dan hasil yang dicapainya. Peta-peta yang menunjukkan ukuran hasil dapat dibuat dan disebarkan ke dalam kalangan masyarakat luas untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas situasi yang ada, hasil-hasil yang diperoleh selama masa berlaku perencanaan yang lalu, hal-hal yang belum tercapai, dan solusi yang disarankan. Menciptakan dialog publik untuk berbagi informasi seperti ini akan menciptakan dasar untuk perencanaan berikutnya.”

Menurut hemat saya membangun aset dengan cara terus menerus menanamkan modal ke dalamnya akan lebih bermanfaat untuk pembangunan perkotaan dan wilayah daripada mengundang penanaman modal dari perusahaan-perusahaan global ke dalam basis aset yang belum berkembang atau sedang merosot lebih jauh. Modal global bersifat bebas bergerak. Ia tidak berkepentingan dengan wilayah dimana ia menanamkan uangnya sejauh keuntungan maksimum terjadi. Membujuk modal global dengan menjual asset akan menghasilkan pembangunan palsu.”

 

Untuk keperluan kita hari ini, perlu kita membedakan semua aset wilayah menjadi 1) aset terbarukan (perikanan, perkebunan cacao, laut) dan 2) aset tidak terbarukan (seperti barang tambang). Aset tidak terbarukan berarti tidak bertambah dan tidak tergantikan turun temurun dari generasi yang lalu ke generasi sekarang dan ke generasi mendatang. Karena itu kita menyebutnya “pusaka”. Sekali dipakai habis, ia tidak akan kembali. Karena itu keputusan memanfaatkannya adalah suatu keputusan yang berat, karena benar-benar berarti merampasnya dari generasi yang belum bisa kita ajak bicara. Sebagaimana pusaka, ia hanya dipakai dalam keadaan genting, mendesak, ketika tidak ada pilihan lain, dan hanya untuk keperluan yang sangat menentukan masa depan, untuk menyelamatkan masa depan. Menggunakannya secara sembarangan merupakan tindakan yang tidak kreatif, cari mudah, dan putus asa, serta semena-mena setidaknya terhadap generasi berikut.

 

Pertanian dan perkebunan di Sulawesi memiliki peluang besar untuk mensejahterakan rakyat secra langsung. Sebabnya antara lain adalah di sini tidak ada perkebunan besar seperti struktur PTP di Jawa dan Sumatera. Semua kebun masih milik rakyat. Beberapa produk, cacao misalnya, bersifat khas karena hanya hidup di garis lintang tertentu. Harga cacao Sulawesi tercantum sebagai indikator penting pada New York Stock Echange.

 

Dalam konteks SAAM, setelah lebih mendalam memetakan kekayaan aset wilayah selengkapnya, pertanyaannya adalah: mengapa suatu aset (apalagi berupa pusaka yang tidak terbarukan) harus dimanfaatkan pada waktu tertentu, dan bukan aset lainnya? Apakah hanya karena ia mudah diambil? Karena cashflownya cepat, dan tidak diperlukan kreatifitas banyak? Apakah karena pasar sedang memerlukannya?  Bukankah pasar akan selalu memerlukannya, kapan pun? Apakah harganya bagus? Apakah harganya sudah mencakup internalisasi biaya regenerasi lingkungan? Mengapa aset lain tidak dikembangkan dan dimanfaatkan terlebih dulu, terutama yang terbarukan dan pasti tidak berdampak negatif? Masyarakat Sulawesi tidak hanya dapat menjaga kebun cacao, atau kebun rumput laut, tetapi dapat juga mengelola pabrik pengolahannya hingga ke produk-produk hilir. Mengapa, setelah lebih dari 19 tahun (lebih dari satu generasi) bertani rumput laut, dan lebih lama lagi sebagai penghasil cacao, tidak ada peningkatan standar mutu dan pengolahan yang berarti? Bukankah diperlukan peran besar dari pemerintah untuk memungkinkan itu?    

 

Untuk berkisar dari strategi memasarkan-wilayah menuju ke strategi endogen yang berfokus pada pengembangan aset nyata suatu wilayah diperlukan pemerintahan yang kuat dan kreatif. Juga diperlukan kepemimpinan politik yang tercerahkan yang telah memiliki visi dan komitmen yang kokoh. Suatu strategi endogen memerlukan dukungan mayoritas penduduk wilayah. Di Indonesia, kalau ada daerah yang mampu melakukan itu, maka itulah Provinsi Sulawesi Utara, yang memiliki kombinasi antara kepemimpinan yang dipilih langsung, dikenal kreatif dan punya komitmen mensejahterakan rakyat dengan program Bahtera Mas, dengan kelompok intelektual dan kreatif (dari universitas) yang sangat ikhlas melibatkan diri, dan masyarakat yang aktif dan kritis, antusias untuk maju dan berpartisipasi.

 

Pembangunan endogen bukanlah suatu strategi ekslusif (John Friedmann):

 

Jika kota bersangkutan memiliki kelebihan yang unik untuk modal asing, modal asing akan datang. Tidak juga modal akan menghilang dalam semalam, dan perusahaan-perusahaan akan memilih pindah keluar negeri untuk sejumlah alasan apapun yang maksimalisasi keuntungan (dihitung dalam jangka waktu yang lebih panjang) adalah salah satu dari banyak tujuan lainnya, seperti misalnya mendapatkan pintu masuk ke dalam pasar-pasar baru. Kedua, peningkatan kualitas aset akan dengan sendirinya merangsang penanaman modal asing yang mungkin akan ragu menempatkan pabriknya di kota seperti Lagos, Nigeria, dengan keadaan kehidupan sehari-harinya yang mengguncang, tetapi akan sangat mungkin mempertimbangkan menanam modal ke dalam suatu kota yang memiliki kebijakan progresif untuk meningkatkan prasarana economi, sosial dan lingkungan. Ketiga, tabungan lokal dapat cukup besar bahkan di dalam ekonomi yang relatif miskin selama pemerintahnya siap menerapkan displin fiskal yang ketat dan dengan keras memberantas korupsi. Keempat, belanja barang modal yang diperlukan untuk suatu pembangunan endogen akan berjumlah lebih sedikit daripada yang dibayangkan. Memenuhi kebutuhan dasar suatu kota 80 persen akan mahal, tetapi tidak perlu terjadi sekaligus. Yang penting,  kota-wilayah bersangkutan menunjukkan kemajuan yang terus menerus tahun-demi-tahun, terutama di sektor-sektor ekonomi kebutuhan dasar—perumahan, pendidikan, kesehatan, dan mobilitas yang terjangkau—yang dapat didokumentasikan dengan baik dan dapat dilihat oleh semua orang. (Provinsi Sulawesi Tenggara sudah memulai program ini dengan BAHTERA MAS nya, yang saya yakin didasarkan pada visi dan komitmen yang sama dengan pandangan Prof Friedmann ini. Di seluruh Indonesia kini juga ada contoh sukses sebagai hasil desentralisasi dan otonomi, misalnya a.l. Solo dan Pekalongan). Beberapa aset, misalnya basis aset alam dari wilayah itu, atau pusaka fisik dan gairah budaya, memerlukan dukungan untuk, dan pengakuan akan, budaya populer sebagaimana juga perencanaan dan perancangan yang bagus, tetapi memerlukan belanja publik yang relatif rendah. Kelima, prioritas untuk investasi publik harus ditegakkan. Pembangunan perkotaan dan kewilayahan bukanlah proses mulus menuju keadaan keseimbangan khayalan. Alih-alih, sebagaimana diajarkan oleh Albert Hirschman di waktu yang lampau, pembangunan itu akan membawa guncangan-guncangan dari ketidak-seimbangan ke ketidak-seimbangan, karena titik-titik tekanan berbeda terkena, mendorong penyesuaian dalam kebijakan dan alokasi anggaran.”

 

Proyek kita adalah menciptakan kekayaan melalui investasi ke dalam aset nyata suatu wilayah yang, dalam jangka panjang, akan mengurangi ketergantungannya kepada modal dari luar, dan membantu membuat masa depannya lebih berkelanjutan.

 

Dengan demikian jelas, bahwa selain syarat memulihkan kemampuan regenerasi lingkungan, terdapat juga syarat lain untuk eksploitasi sumber daya alam (termasuk barang tambang dan mineral): ialah hasilnya harus digunakan untuk membangun atau memupuk aset lain sehingga keseluruhan aset berhubungan secara strategis. Syarat ini menjadi lebih berat pada aset yang tidak terbarukan, yang bersifat pusaka, serta hendaknya menjadi prasyarat sebelum eksploitasi dilaksanakan, dan dikawal oleh mekanisme dan institusi partisipatif yang jelas. Suatu pusaka seharusnya tidak hanya diserahkan begitu saja kepada putera sulung suatu keluarga, tetapi seluruh generasi terlibat memutuskan dan mengawasi penggunaannya, termasuk dengan berupaya membayangkan kepentingan generasi masa depan.

 

Pembagian yang adil antara daerah atasan dan bawahan, antara proyek-proyek pemerintah dan penikmatan langsung oleh masyarakat, penting untuk mencegah terjadinya konflik sebagaimana sudah terjadi di Maluku dan Pulau Bangka Belitung. Saya akan menutup paparan saya dengan cerita tentang yang terakhir itu, Pulau Bangka.

 

Penutup

 

Sebuah kasus wilayah pertambangan yang kini menjadi sangat terkenal karena film Laskar Pelangi adalah Pulau Bangka dan Belitung. Kasus ini juga mudah saya ceritakan karena saya lahir dan besar di sana. Saya dapat bersaksi sebagai korban yang kebetulan selamat. Nenek moyang saya datang ke pulau Bangka sekitar 200 tahun yang lalu sebagai buruh tambang, ketika dimulainya masa industri atas pertambangan timah di Bangka, yang sebenarnya sudah tercatat sejarah sebagai penghasil tambang sekitar 2000 tahun yang lalu. Penduduk Bangka kini menunjukkan kecenderungan menurun. Listrik byar-pet seperti di Kendari sejak sepuluh tahun terakhir. Padahal di waktu saya kecil, sejak tahun 1960an listrik di Pulau Bangka sudah 220 volt, ketika industri Timah mencapai masa industri produktif hingga tahun 1980an, dengan antara lain didirikannya Pabrik Peleburan Timah Bangka yang terbesar di dunia. Saya harus meninggalkan Pulau Bangka untuk mengenyam pendidikan SMA di Jogjakarta. Ayah saya kurang sejahtera dibandingkan kakek saya, yang adalah salah satu pemimpin masyarakat tionghoa terkenal di sana. Sedang saya makin kurang sejahtera dibandingkan Ayah saya, dan tidak dikenal di masyarakat Bangka sama sekali. Tetapi, Laskar Pelangi juga menunjukkan aset lain di Pulau Bangka dan Belitung: pantai yang indah. Tetapi tidak juga berkembang seperti di Bali, karena di hadapan pantai selalu ada kapal keruk timah.Yang orang tidak tahu adalah pantai Barat Pulau Bangka adalah hutan bakau yang sangat luas, dan bahwa Pulau Bangka juga penghasil jeruk manis yang masih saya nikmati hingga pertengahan tahun 1970an. Sekarang tidak ada lagi. Lada masih ada, tetapi tidak pernah berkembang lebih dari 100 tahun yang lalu, mungkin malah menurun. Ikan dan udang yang merupakan makanan sehari-hari keluarga biasa sebelum tahun 1970an, kini hanya dapat diperoleh di restoran mahal, dengan ukuran lebih kecil dan harga lebih mahal. Waktu saya kecil, kima, siput, wak-wak, teripang dan ikan terumbu karang disantap tanpa rasa was-was tentang kepunahannya. Kini langka, dan memang sebaiknya tidak lagi disantap. Saya belum menghitung berapa keluarga korban pencemaran dan nelayan yang menjadi makin miskin. Rusa punah. Monyet susah ditemukan di hutan.  Tidak ada kerajinan pewter (timah) yang berarti dan bermakna seperti di Malaysia.

 

Demikianlah pencapaian atau akibat dari pertambangan timah terbuka selama setidaknya 200 tahun terakhir. Provinsi Bangka-Belitung terbentuk dengan warisan masalah akibat pertambangan timah, dengan sisa timah yang tidak lagi memenuhi syarat skala industri. Padahal perjuangan untuk menjadi provinsi sudah dilakukan sejak tahun 50an dan kandas karena peristiwa 1965. Perjuangan itu dipicu oleh rasa tidak adil oleh masyarakat Bangka Belitung karena hanya menjadi tempat eksploitasi, sedangkan hasilnya lebih banyak ke Palembang dan Jakarta. Konflik itu masih menyisakan prasangka-prasangka buruk terhadap “orang Palembang” di kalangan masyarakat Bangka hingga sekarang.

 

Apakah seharusnya bisa berbeda? Lada seharusnya terus bertambah sekarang, jeruk tidak punah, pariwisata pantai menjadi industri seperti di Bali, hutan dengan rusa dan monyet menjadi taman wisata?

 

Mungkin sudah tidak dapat dapat berbeda lagi di Pulau Bangka sekarang. Sudah terlambat. Tetapi yang pasti, Sulawesi Tenggara pasti masih bisa berbeda. Pilihannya hanya dua: 1) kembangkan aset-aset lain seperti kelautan dan pertanian yang terutama terbarukan dan khas sehingga memiliki persaingan sedikit, melalui suatu pendekatan pembangunan endogen; atau 2) bersikukuh dengan persyaratan pertambangan yang mampu menyerap (internalisasi) biaya-biaya bukan saja untuk mencegah dampak negatif, tetapi juga melakukan restorasi-regenerasi aset-aset lain yang terbarukan untuk masa depan yang berkelanjutan, dan kalau pertambangan belum dapat menyerap hal tersebut pada harga sekarang, tunda sampai ia dapat. 

 

Sejauh ini tidak dapat ditemukan contoh pengolahan tambang yang dapat merestorasi dan regenerasi lingkungan secara berhasil total di Indonesia. Ada kelemahan di sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan sistem politik-ekonomi kita. Karena itu, sangat beralasan untuk menolak tambang sampai waktu yang memungkinkan syarat-syarat tersebut dipenuhi. Karena saya tidak mengetahui adanya SAAM atas keseluruhan aset yang ada di SULTRA, dan melihat bahwa aset yang nyata-nyata bermanfaat dan terbarukan serta produktif, misalnya laut, maka saya cenderung mengatakan bahwa pemanfaatan aset tidak terbarukan dan sama sekali tidak berdampak negatif, belum waktunya. Mungkin, jalan tengahnya adalah apabila SULTRA berambisi menjadi pelopor. Langkah pertamanya adalah menyusun syarat-syarat yang “hijau tulen” bersama segenap unsur SULTRA. Keputusan memberikan ijin pertambangan di dalam hutan lindung baru dapat dilakukan apabila syarat-syarat itu sudah dirumuskan dengan baik, disertai dengan mekanisme pengawasan yang dapat diuji. Kepeloporan ini juga dengan sendirinya akan mencakup hal pengarahan pemanfaatan hasil tambang yang adil, membangun aset dari dalam, dengan kata lain dengan keseluruhan perencanaan pembangunan jangka panjang dan strategis. 

 

 

Dengan SAAM ini daerah dapat menyusun program pengembangan (bukan hanya pemanfaatan) aset secara secara rasional, dengan perspektif untuk secara keseluruhan memupuk aset terus menerus (memperbanyak “ayam penelur emas”), bukan sekedar menghabiskannya.

 

Daerah perlu menentukan syarat-syaratnya untuk mampu melakukan itu, dan menyiapkan:

–       SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (melalui universitas dan lembaga riset)

–       Masyarakat yang terorganisasi untuk mampu berpartispasi secara aktif (bekerjasama dengan LSM)

–       Good governance (melalui reformasi birokrasi dan proses partisipasi).

 

Dengan kata lain, tugas pemerintah SULTRA adalah memperdalam apa yang sudah dimulainya dengan BAHTERA MAS: meningkatkan kapasitas manusia Sulawesi Tenggara dalam memanfaatkan keanekaragam hayatinya secara berkelanjutan, ialah tidak menguranginya, melainkan justru memupuknya sebagai aset. Akhirnya, saya kembali ingin menegaskan, bahwa apabila di Indonesia ada daerah yang mampu melakukan tindakan kepeloporan ini, maka pastilah Sulawesi Tenggara, karena posisi uniknya dalam hal keanekaragaman hayati (laut maupun daratan) serta kepemimpinan politik dan masyarakatnya.

 

 


[1] Makalah untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Provinsi Sulawesi Teggara, 24 Maret 2009, atas undangan Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara.

[2] Arsitek, perencana kota yang mengkhususkan diri dalam pembangunan berkelanjutan; sedang bertugas sebagai Ketua Pengurus Harian Dewan Kesenian Jakarta: mkusumawijaya@gmail.com; 0816811563

[3] Istilah ini sering dipakai oleh industri yang menyatakan diri peduli lingkungan, dan di kalangan NGO lingkungan belum ada kesepakatan karena masih diragukan pengaruhnya terhadap pencemaran lingkungan, meskipun beberapa NGO telah mempopulerkan istilah ini. (Slamet Daroyni, Direktur WALHI Jakarta). Gagasan tentang sertifikasi belum berkembang, karena tidak ada atau susah mencari praktik pertambangn yang dapat disertifikasi (Emmy Hafild, mantan Direktur Green Peace Asia Tenggara, mantan Direktur Eksekutif WALHI Nasional).

[4] Saya lampirkan ceramah Prof John Friedmann selengkapnya agar tidak perlu mengulang. Ceramah beliau berjudul“The wealth of cities: Towards an asset-based development of newly urbanizing regions” adalah UN-HABITAT Lecture Award Series, No. 1, yang pertama-tama disampaikan pada World Urban Forum 3, Juni 2006 di Vancouver. Atas ijin beliau yang saya temui dua minggu lalu di University of British Columbia, Vancouver, Canada, saya terjemahkan teks tersebut.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s