Tiga Catatan Tentang Aglomerasi Perkotaan

Baca di Yahoo!

Aglomerasi perkotaan adalah beberapa kota yang menyatu menjadi kesatuan fisik dan ekonomi, serta mungkin juga sosial dan budaya. Contohnya Tokyo, Seoul, Jabodetabek, Mumbai, Hyderabad, dsb.

Pada umumnya, aglomerasi perkotaan menyumbang pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) suatu negara dengan persentase lebih besar daripada persentase penduduknya. Itulah sebabnya aglomerasi perkotaan disebut-sebut sebagai mesin pertumbuhan.

Tetapi karena itu pulalah, berkembang tekanan untuk mengelola aglomerasi perkotaan secara lebih efisien. Dalam perspektif kelestarian sekarang, kini sedang berkembang pula keinginan dan cara untuk mengukur efisiensi aliran material dan energi yang melalui aglomerasi. Tidak cukup mereka hanya produktif, tetapi juga harus sekecil mungkin tapak ekologisnya.

A Flooding Call for Conservationists

Also in Tempo English February 4th, 2013.

The flood in Jakarta on January 17, 2013 is a wake-up call. It has two new features: long inundation of the coastal Pluit and gushes that overwhelmed central Thamrin Avenue. The cause for both is infrastructure failure. In Pluit some pumps did not work. Near Thamrin a segment of the canal embankment along Latuharhary Street collapsed. The rain intensity on January 16-17 is only half the peak in 2007. The structural approach has failed. It is time for conservationist alternatives.

One can always say that there should be more infrastructure to channel excess water. This statement is faulty for seeing only one third of the equation: F = Sr – (Q1+Q2); where F is flood, Sr is surface run-off, Q1 is capacity of natural drains and Q2 is capacity of man-made drains. To reduce F we need to reduce Sr and increase (Q1+Q2). Normalizing rivers and building canals only increase (Q1+Q2). This will not solve the problem without reducing or stabilizing Sr, as the (Q1+Q2) will always be overfilled by increasing Sr.

Tiga Saran untuk Menangani Permukiman di Ruang Publik

Ada dua fakta penting tentang permukiman kaum miskin kota di ruang publik.

Pertama, mereka umumnya dekat dengan tempat/sumber pekerjaan. Ini sekedar ilustrasi: Di dua blok permukiman yang saya kunjungi Muara Baru di tepi Waduk Pluit, satu blok dihuni warga asal Makassar yang bekerja di pelabuhan Sunda Kelapa (di sebelah Timurnya), satu blok lagi mengerjakan pesanan pabrik di sekitarnya (misalnya: mengemas mainan plastik). Fakta kedua adalah permukiman itu tidak tiba-tiba ada sekaligus banyak. Mereka tumbuh selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun.

Desember Banjir: Pertanyaan Politis, Bukan Teknis.

Caption dari Antara: JAKARTA, 22/12 – BANJIR JAKPUS. Air hujan membanjiri pintu masuk Monas di seberang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12). Hujan lebat kembali melanda ibukota dan menyebabkan banjir di berbagai sudut kota. FOTO ANTARA/Fanny Octavianus/ama/12.

Baca di Yahoo!

Saking rutinnya banjir, banyak orang tergoda untuk bertanya, “Apa mungkin Jakarta bebas banjir?” Nadanya mengharapkan jawaban negatif: Tidak!

Perasaan pesimis dan kepasrahan menerima rutin dibalik pertanyaan itu, yang mulai menyusup ke dalam banyak hati dan benak orang, adalah suatu persoalan tersendiri.

Tetapi sebenarnya pertanyaan itu perlu mendapat pembedaan yang serius: itu pertanyaan teknis atau pertanyaan politis?

Secara teknis tidak ada yang tidak mungkin. Kita tahu empat penyebab banjir Jakarta sudah cukup dipastikan: air permukaan yang meningkat terus dari kawasan hulu, air permukaan yang meningkat terus di Jakarta sendiri, permukaan air laut yang terus meninggi, dan (ini belum lama dipastikan) menurunnya tanah Jakarta (hingga 18 cm pertahun di titik-titik tertentu).

Menanggapi Gagasan Arsitektur Betawi dan Mesjid Raya

Baca di Yahoo!

Dua minggu yang lalu, ada dua gagasan Gubernur Jakarta Joko Widodo yang menarik perhatian. Yang pertama, mengenai keharusan semua bangunan di Jakarta memiliki ciri Betawi. Yang kedua, rencana pembangunan masjid raya di Kapuk.

Kedua gagasan tersebut menarik, justru karena luar biasa menyimpang dari keinginan mayoritas warga Jakarta agar Jokowi fokus pada penanganan dua masalah pokok: macet dan banjir.

Terlebih lagi, sampai saat ini belum ada keputusan yang tegas mengenai berbagai hal terkait kedua hal pokok itu. Belum ada kejelasan proyek MRT, enam ruas jalan tol, perluasan sistem busway, tanggul pengaman Teluk Jakarta, dan lain-lain.

Gagasan membuat masjid, baik raya maupun bukan, sudah lama menjadi hobi beberapa kepala daerah di kota-kota lain, misalnya Makassar dan Kendari. Siapa “berani” menolak keinginan seseorang membangun masjid? Pasti tidak ada yang berani mengatakan hal buruk terhadap upaya mengembangkan kehidupan beragama.

Menentukan Tarif MRT

Baca di Yahoo!

MRT adalah mass rapid transit. RDTRK adalah Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan.

Kedua hal itu berhubungan melalui satu hal yang sangat penting: struktur pendapatan untuk mengoperasikan MRT Jakarta bila jadi dibangun.

Di Hongkong dan Jepang, biaya membangun dan mengoperasikan MRT masing-masing didukung oleh bisnis properti yang dikembangkan di sekitar stasiun. Ini berkontribusi dalam menentukan tarif agar cukup rendah dan terjangkau. Operator MRT mendapat konsesi untuk mengembangkan dan mengelola bisnis properti di lahan sekitar stasiun.

Hal ini teramat penting karena stasiun MRT pasti merupakan tempat banyak sekali orang berkumpul atau berlalu-lalang. Dalam konsep Transit-Oriented Development (TOD) kawasan sekitar stasiun seharusnya juga menjadi suatu kawasan “permukiman” dan/atau campuran, sehingga efisien, karena mobilitas para penghuni dan pekerja di kawasan itu terdukung dengan baik, dan sebaliknya MRT menjadi memiliki penumpang yang jumlahnya memadai.

Mengurangi Kemacetan, Menghadapi Kenyataan

Baca di Yahoo!

Mari menghadapi kenyataan. Untuk membangun sistem angkutan umum mumpuni, yang dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan-jalan di Jakarta sehingga sama seperti 20 tahun yang lalu, diperlukan waktu 10 tahun.

Padahal pada saat yang sama, sangat kecil kemungkinan pemerintah pusat akan mengeluarkan kebijakan yang dapat mengecilkan industri otomotif. Bukan karena ada konspirasi atau semacamnya, melainkan karena memang sulit menolak godaan pertumbuhan ekonomi yang ditawarkan industri otomotif sebagai jalan pintas.Meski demikian, angkutan umum tetap harus dibangun. Makin cepat dimulai (dan makin kencang larinya), makin baik. Lalu apa yang dapat kita lakukan sambil menunggu 10 tahun itu? Kita tentu tidak mau cuma marah-marah dan menderita berbagai penyakit akibat macet, polusi dan berbagai ketegangan?

Ada beberapa cara. Yang utama adalah, mengurangi kebutuhan bepergian pada hari kerja.

Semua Kota Besar Makin Macet; Perlu Angkutan Umum Segera

Baca di Yahoo!

Makin sering kita mendengar keluhan penduduk tentang kemacetan yang makin kerap dan meluas di kota-kota besar besar mereka masing-masing: Makassar, Bandung, Medan, Surabaya, Manado, Palembang, Yogyakarta, Semarang, Bogor, dan lain-lain.

Saya tidak punya angka statistik yang dapat ikut menegaskan keluhan di atas. (Angka tersebut mungkin sekali sudah tersedia di Kementerian Perhubungan atau pusat-pusat penelitian tertentu.) Tetapi nalar sederhana serta pengalaman Jakarta memberikan pelajaran yang cukup.

Pertumbuhan ekonomi dan kelas menengah baru, tanpa sistem angkutan umum yang menarik di kota-kotabtersebut, dengan sendirinya meningkatkan jumlah mobil dan motor pribadi dan ketergantungan makin besar padanya.

Di Bawah Jembatan, Ruang Terabai

Culture, Disaster, and a Future for Eco-Metropolis?

Keynote Speech for The Future Sketch Conference, Tokyo, October 29^th , 2011, organized by The Culture Creation Project, Tokyo Metropolitan Government.

Introduction

10.29. Seven months and eighteen days after 3.11, many have been said.

It is therefore difficult to think of something to add, even by someone who worked in Aceh after the tsunami 12.26, 2004.

But, quoting a german expression, “all has been said, but unfortunately not by all.”

So perhaps I could add something. And,  what I would like to add is not about tsunami or nuclear disasters. I would like to add about the other disasters, those that are related to climate change and use of finite natural resource.

On these, too, many have been said, but never too much. So, I thought I should still say something about it here in Tokyo, Japan, which is the right place to do so for reasons that will be made clear in the course of my talk.