Banjir tanggal 17 Januari 2013 nampak lebih besar daripada yang terjadi pada tahun 2002 dan 2007. Data akurat masih harus dikumpulkan.
Tetapi, yang penting adalah fakta bahwa curah hujan di Jakarta maupun di kawasan Bogor tanggal 16-17 itu dikabarkan hanya setengah dari yang turun di tahun 2007. Selain itu, banjir di Jalan Thamrin mulai darinsekitar Sarinah hingga Dukuh Atas merupakan hal baru. Ada faktor tanggul jebol di Jalan Latuharhary. Sebabnya perlu diselidiki: Apakah ada kelalaian perawatan? Juga faktor saluran pembuang air dari Menteng bagian utara yang melewati Sarinah menuju ke Cideng, yang meluap lagi.
“Untung”nya, air laut sedang tidak pasang naik, seperti yang terjadi di tahun 2002 dan 2007. Jadi tidak seorang pun dapat berdalih menyalahkan curah hujan dan faktor alam yang luar biasa.
Ini bukan saat yang baik bagi gubernur baru untuk memulai masa jabatannya. Tetapi, bagi warga, ini saat yang tidak boleh dilewatkan untuk meminta gubernur baru, Joko Widodo, dan wakil gubernur baru, Basuki Tjahya Purnama, untuk memimpin kita mengubah pendekatan salah yang selama ini diikuti.
Apa yang salah?
Banjir terjadi karena jumlah air permukaan melebihi kapasitas saluran alam (sungai dan lain-lain) dan saluran buatan manusia. Banjir = (Air Permukaan) – (Kapasitas Saluran Alam + Kapasitas Saluran Buatan). Selama ini pendekatannya selalu hanya memperbesar terus menerus kapasitas saluran itu. Pada saat yang sama, air permukaan makin meningkat tanpa upaya mengurangi atau bahkan menghentikan peningkatannya. Tidak perlu jenius untuk memahami, dari rumus sederhana di atas, bahwa terus menerus memperbesar kapasitas saluran, tanpa upaya mengurangi air permukaan, tidaklah menyelesaikan akar masalah secara lestari.
Membangun kapasitas infrastruktur mengalirkan air menimbulkan efek seperti jalan tol. Makin banyak air permukaan akan cenderung kita hasilkan, seperti jalan tol akan membuat kita makin banyak beli dan pakai mobil sehingga seluruh kota dan wilayah tergantung pada mobil. Kita lalu lalai bekerjasama dengan alam untuk menyerap air, yang merupakan solusi lestari, bukan saja untuk mengatasi banjir, tetapi juga untuk menyetop proses penurunan permukaan tanah Jakarta. Dan kita membangun terus, lupa bahwa setiap membangun berarti menambah air permukaan dan sekaligus mengurangi serapan air oleh bumi karena makin banyak lahan ditutupi dengan lantai bangunan atau jalan tol.
Logikanya sedemikian sederhana. Begitu juga secara empiris kegagalan pendekatan saluran sudah terbukti. (Restu Gunawan, Gagalnya Sietem Kanal).
Jadi kenapa kesalahan yang begitu gamblang ini telah kita ikuti selama seratus tahun lebih?
Kesalahan itu makin lama makin sulit diselesaikan, karena menyebabkan ketergantungan, dan terbelit kompleksitas kelembagaan. Ia juga menjadi kebiasaan buruk yang kalau mau diubah memerlukan apa yang terasa sebagai pengorbanan. Kalau dijumlah, semua itu membuat perubahan sulit secara politis.
Namun, menurut hemat saya, inilah sebabnya kita memilih Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama. Mereka dikenal karena terobosannya. Mereka mau mendengar alternatif. Mereka “segar”. Mereka mau dan mampu bekerja dengan masyarakat. Partisipasi warga adalah salah satu kunci yang harus ada dalam pendekatan kelestarian atau konservasi air.
Sementara itu, pengetahuan kita juga berkembang dan berubah. Ada makin banyak cara alternatif untuk membangun secara ekologis. Menyerapkan air. Bukan membuang air. Memulihkan hutan. Juga mungkin mengubah bangunan-bangunan yang sudah jadi sekalipun. Menjaga lahan terbuka harus menjadi prioritas pertama. Kerjasama dengan provinsi tetangga juga nampak lebih mungkin sekarang. Kita juga sudah punya data geologis tanah Jakarta yang lebih rinci sehingga, misalnya, bisa menyusun peraturan tentang sumur dan waduk resapan secara lebih akurat dan efektif?
Saya juga berharap, kesadaran masyarakat meningkat sesudah banjir ini. Maka, semoga menjadi lebih mau bekerjasama untuk mengubah prilaku.
Saya berharap Gubernur baru segera sesudah banjir reda mulai menyusun strategi yang mengadopsi pendekatan kelestarian atau konservasi air. Mungkin sekali diperlukan juga perombakan kelembagaan. Diperlukan suatu Komite yang berwenang luas dan dalam dengan visi pendekatan konservasi yang tegas untuk menyusun dan mengawasi jalannya program baru dengan pendekatan baru demi Jakarta Baru.
