Tiga Catatan Tentang Aglomerasi Perkotaan

Baca di Yahoo!

Aglomerasi perkotaan adalah beberapa kota yang menyatu menjadi kesatuan fisik dan ekonomi, serta mungkin juga sosial dan budaya. Contohnya Tokyo, Seoul, Jabodetabek, Mumbai, Hyderabad, dsb.

Pada umumnya, aglomerasi perkotaan menyumbang pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) suatu negara dengan persentase lebih besar daripada persentase penduduknya. Itulah sebabnya aglomerasi perkotaan disebut-sebut sebagai mesin pertumbuhan.

Tetapi karena itu pulalah, berkembang tekanan untuk mengelola aglomerasi perkotaan secara lebih efisien. Dalam perspektif kelestarian sekarang, kini sedang berkembang pula keinginan dan cara untuk mengukur efisiensi aliran material dan energi yang melalui aglomerasi. Tidak cukup mereka hanya produktif, tetapi juga harus sekecil mungkin tapak ekologisnya.

A Flooding Call for Conservationists

Also in Tempo English February 4th, 2013.

The flood in Jakarta on January 17, 2013 is a wake-up call. It has two new features: long inundation of the coastal Pluit and gushes that overwhelmed central Thamrin Avenue. The cause for both is infrastructure failure. In Pluit some pumps did not work. Near Thamrin a segment of the canal embankment along Latuharhary Street collapsed. The rain intensity on January 16-17 is only half the peak in 2007. The structural approach has failed. It is time for conservationist alternatives.

One can always say that there should be more infrastructure to channel excess water. This statement is faulty for seeing only one third of the equation: F = Sr – (Q1+Q2); where F is flood, Sr is surface run-off, Q1 is capacity of natural drains and Q2 is capacity of man-made drains. To reduce F we need to reduce Sr and increase (Q1+Q2). Normalizing rivers and building canals only increase (Q1+Q2). This will not solve the problem without reducing or stabilizing Sr, as the (Q1+Q2) will always be overfilled by increasing Sr.

Tiga Saran untuk Menangani Permukiman di Ruang Publik

Ada dua fakta penting tentang permukiman kaum miskin kota di ruang publik.

Pertama, mereka umumnya dekat dengan tempat/sumber pekerjaan. Ini sekedar ilustrasi: Di dua blok permukiman yang saya kunjungi Muara Baru di tepi Waduk Pluit, satu blok dihuni warga asal Makassar yang bekerja di pelabuhan Sunda Kelapa (di sebelah Timurnya), satu blok lagi mengerjakan pesanan pabrik di sekitarnya (misalnya: mengemas mainan plastik). Fakta kedua adalah permukiman itu tidak tiba-tiba ada sekaligus banyak. Mereka tumbuh selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun.

Menanggapi Gagasan Arsitektur Betawi dan Mesjid Raya

Baca di Yahoo!

Dua minggu yang lalu, ada dua gagasan Gubernur Jakarta Joko Widodo yang menarik perhatian. Yang pertama, mengenai keharusan semua bangunan di Jakarta memiliki ciri Betawi. Yang kedua, rencana pembangunan masjid raya di Kapuk.

Kedua gagasan tersebut menarik, justru karena luar biasa menyimpang dari keinginan mayoritas warga Jakarta agar Jokowi fokus pada penanganan dua masalah pokok: macet dan banjir.

Terlebih lagi, sampai saat ini belum ada keputusan yang tegas mengenai berbagai hal terkait kedua hal pokok itu. Belum ada kejelasan proyek MRT, enam ruas jalan tol, perluasan sistem busway, tanggul pengaman Teluk Jakarta, dan lain-lain.

Gagasan membuat masjid, baik raya maupun bukan, sudah lama menjadi hobi beberapa kepala daerah di kota-kota lain, misalnya Makassar dan Kendari. Siapa “berani” menolak keinginan seseorang membangun masjid? Pasti tidak ada yang berani mengatakan hal buruk terhadap upaya mengembangkan kehidupan beragama.

Menentukan Tarif MRT

Baca di Yahoo!

MRT adalah mass rapid transit. RDTRK adalah Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan.

Kedua hal itu berhubungan melalui satu hal yang sangat penting: struktur pendapatan untuk mengoperasikan MRT Jakarta bila jadi dibangun.

Di Hongkong dan Jepang, biaya membangun dan mengoperasikan MRT masing-masing didukung oleh bisnis properti yang dikembangkan di sekitar stasiun. Ini berkontribusi dalam menentukan tarif agar cukup rendah dan terjangkau. Operator MRT mendapat konsesi untuk mengembangkan dan mengelola bisnis properti di lahan sekitar stasiun.

Hal ini teramat penting karena stasiun MRT pasti merupakan tempat banyak sekali orang berkumpul atau berlalu-lalang. Dalam konsep Transit-Oriented Development (TOD) kawasan sekitar stasiun seharusnya juga menjadi suatu kawasan “permukiman” dan/atau campuran, sehingga efisien, karena mobilitas para penghuni dan pekerja di kawasan itu terdukung dengan baik, dan sebaliknya MRT menjadi memiliki penumpang yang jumlahnya memadai.

Mengurangi Kemacetan, Menghadapi Kenyataan

Baca di Yahoo!

Mari menghadapi kenyataan. Untuk membangun sistem angkutan umum mumpuni, yang dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan-jalan di Jakarta sehingga sama seperti 20 tahun yang lalu, diperlukan waktu 10 tahun.

Padahal pada saat yang sama, sangat kecil kemungkinan pemerintah pusat akan mengeluarkan kebijakan yang dapat mengecilkan industri otomotif. Bukan karena ada konspirasi atau semacamnya, melainkan karena memang sulit menolak godaan pertumbuhan ekonomi yang ditawarkan industri otomotif sebagai jalan pintas.Meski demikian, angkutan umum tetap harus dibangun. Makin cepat dimulai (dan makin kencang larinya), makin baik. Lalu apa yang dapat kita lakukan sambil menunggu 10 tahun itu? Kita tentu tidak mau cuma marah-marah dan menderita berbagai penyakit akibat macet, polusi dan berbagai ketegangan?

Ada beberapa cara. Yang utama adalah, mengurangi kebutuhan bepergian pada hari kerja.

Gagalnya Sistem Kanal

Hujan mulai kerap menyiram Jakarta.

Seperti biasa, saya duga sebagian besar warga Jakarta mulai khawatir tentang banjir. Dampak banjir akan terjadi bukan hanya bagi warga yang mendiami kawasan rawan banjir. Banyak warga lain akan terganggu kegiatan sehari-harinya karena, misalnya, perjalanan melalui kawasan rawan banjir dan sekaligus berkurangnya pelayanan angkutan umum. Di beberapa tempat mungkin listrik akan dipadamkan.

Gubernur Joko Widodo pada hari Sabtu, tanggal 3 November, jam 06:30, di Pintu Air Manggarai mengatakan bahwa memang saluran dan kanal akan diperbaiki dan dikeruk. Tetapi, beliau juga menambahkan, bahwa hal itu tidak akan cukup. Air harus juga diserap sebanyak mungkin ke dalam tanah. Di hulu, air harus dicegat, dengan ditampung dalam reservoir, atau diserap oleh lebih banyak lahan berhutan. Di dalam Jakarta (hilir) penyerapan air dapat dimaksimalkan dengan sumur resapan dan biopori secara masif.

Pendekatan itu nampaknya sesuai dengan penelitian sejarah yang mendalam.

Dukung Jokowi Melawan 6 Ruas Jalan Tol Dalam Kota

Ada kabar simpang siur belakangan ini. Beberapa laporan media menyebutkan, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan Gubernur Joko Widodo telah menyetujui rencana pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota.

Tetapi pada kesempatan lain, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengatakan setuju terhadap rencana enam ruas tol dalam kota — melainkan masih mengkaji. Dia juga mengatakan paling tidak setuju dengan jalan tol, dan ingin tetap memprioritaskan angkutan umum, sesuai janjinya pada masa kampanye.

Saya sangat menganjurkan warga Jakarta mendukung Jokowi untuk tegas berpihak kepada rakyat dan kepentingan jangka panjang Jakarta yang ekologis dan kompetitif sejati, sekaligus memenuhi janji kampanyenya.

Joko Widodo Gubernur Baru Ditunggu Masalah Jakarta

Juga di: http://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/masalah-jakarta-menunggu-joko-widodo.html

Joko Widodo menang antara lain karena membawa beberapa hal yang kontras terhadap Fauzi Bowo. Pertama adalah watak dan teknik komunikasinya yang membuat orang merasa nyaman berdialog dengan dia. Ini disertai hal penting lainnya: kesediaan mendengar. Harapannya, dengan itu ia akan mampu menggalang partisipasi dalam berbagai tingkat: dukungan warga untuk kebijakannya nanti, keterlibatan kongkrit warga dalam memperbaiki Jakarta, dan gagasan serta inovasi yang sangat diperlukan untuk membuat terobosan. Sejauh ini, penampilan Joko Widodo selalu sebagai “one of us”, yang juga sangat kontras dengan Fauzi Bowo. Pak Tamrin A. Tomagala mengatakan ia memiliki karisma “kejelataan”. Seorang sarjana asing yang mengikuti dia mengatakan ia memiliki “kampungness.”

Calon Gubernur Independen Masih Terganjal

Perjuangan memiliki calon independen sudah melalui proses panjang sejak sepuluh tahun lalu, pada pemilihan gubernur Jakarta 2002, ketika undang-undang yang ada belum memungkinkannya.

Ketika itu pertama kalinya di seluruh Indonesia masyarakat dan LSM mengajukan beberapa pasang calon independen — antara lain saya sendiri — demi menuntut hak memiliki calon independen. Akhirnya undang-undang diubah sehingga pada pemilihan gubernur tahun 2007 calon independen diperbolehkan ikut.

Hal itu merupakan kemajuan mendasar. Tetapi ternyata kemajuan itu belum cukup besar, bila kita melihat ganjalan yang menghadang pasangan calon independen Faisal Basri – Biem Benyamin serta Hendardji Supandji – Ahmad Riza Patria sekarang. Kita masih perlu melakukan beberapa langkah perjuangan lagi.