Tiga Saran untuk Menangani Permukiman di Ruang Publik

Ada dua fakta penting tentang permukiman kaum miskin kota di ruang publik.

Pertama, mereka umumnya dekat dengan tempat/sumber pekerjaan. Ini sekedar ilustrasi: Di dua blok permukiman yang saya kunjungi Muara Baru di tepi Waduk Pluit, satu blok dihuni warga asal Makassar yang bekerja di pelabuhan Sunda Kelapa (di sebelah Timurnya), satu blok lagi mengerjakan pesanan pabrik di sekitarnya (misalnya: mengemas mainan plastik). Fakta kedua adalah permukiman itu tidak tiba-tiba ada sekaligus banyak. Mereka tumbuh selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun.

Para pemukim itu umumnya tahu mereka “bersalah” menduduki ruang publik. Tetapi, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus tinggal dekat sumber pekerjaan, sumber kehidupan. Dengan catatan pula, bahwa di kota ini, bahkan di negeri ini, bukan hanya kaum miskin yang sering menduduki ruang publik, tetapi juga orang kaya dan pihak perusahaan. Terlalu panjang untuk membahas bagaimana eksploitasi kapitalistik menghasilkan kondisi seperti ini, tetapi pokok soalnya adalah bahwa, dengan penghasilan yang mereka dapat, tidak mungkin mereka mencari sendiri hunian bagi dirinya yang layak secara formal, kecuali dengan membangun sendiri huniannya dengan bahan apa adanya di atas lahan publik. Mengabaikan fakta ini hanya akan bikin kita debat tidak berkesudahan tanpa menyelesaikan masalah secara lestari.

Maka saran pertama adalah untuk jangka panjang, tetapi harus dimulai sekarang. Kita harus mulai bikin kebijakan industrial: kalau tidak mau ada orang miskin di Jakarta, jangan adakan industri yang hanya mampu bayar murah buruh tanpa menyediakan permukiman bagi mereka secara khusus. Ini sebenarnya bukan pilihan buruk. Jakarta, dengan segala privilese-nya, seharusnya memang mengembangkan industri yang lebih bernilai tambah tinggi dengan kebutuhan tenaga kerja yang lebih berkemampuan. Dengan demikian ia tidak perlu bersaing (secara tidak adil) dengan daerah sekitarnya, atau bahkan dengan daerah lain di seluruh Indonesia. Singapura jelas sekali punya kebijakan industrial yang secara periodik meningkatkan kedudukan industrialnya ke arah yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi. Dengan cara demikian, Jakarta juga akan mampu memperbaiki kualitas lingkungan dan infrastrukturnya. Kebijakan seperti ini menurut hemat saya bahkan tidak terhindarkan kalau Jakarta mau maju. Tata ruang dan disiplin penegakkannya, serta sector-sektor lain harus bekerja kompak untuk mencapai tujuan tersebut.

Kembali ke persoalan di depan mata: Permukiman kaum pekerja di atas ruang publik.

Dua hal lagi dapat menjadi dasar program pemerintah:

Pertama, membangun hunian yang layak di tempat mereka sekarang atau di sekitarnya (bila ada lahan) dengan kondisi yang lebih layak. Untuk hal ini kita memang perlu berdebat tentang seberapa banyak negara harus memberi subsidi. Pertanyaan pada sisi lain: seberapa banyak perusahaan harus turut bertanggung-jawab terhadap permukiman pekerjanya. Ini harus difasilitasi gubernur dan keputusan harus diambil. Tetapi, pokok soalnya tetap: kalau kita tidak ingin kota kita menderita karena permukiman kumuh yang tidak sehat di atas ruang publiknya, maka para pekerja itu perlu bantuan untuk mendapatkan permukiman yang layak. Kalau dibiarkan atau sekedar dicegah, mereka tidak akan punya pilihan lain kecuali kembali menduduki ruang publik.

Salah satu alasan penting untuk kota memberi subsidi adalah apabila solusi atas permukiman mereka itu juga dikaitkan dengan perbaikan dan perlindungan atas ruang publik dan infrastrukturnya (seperti Waduk Pluit, misalnya). Maka solusi permukiman pekerja ini menjadi satu dan terintegrasi dengan perbaikan lingkungan kota. Membangun hunian bagi pekerja di atas tepian Waduk Pluit justru adalah langkah strategis untuk sekaligus memperbaiki dan melindungi waduk tersebut dari kerusakan dan pendudukan di masa depan. Dalam kerangka ini, maka sebenarnya pabrik yang ada di sekitarnya pun perlu di tata: limbahnya harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan sebelum diolah, akses dari dan kepadanya diperbaiki terhadap permukiman pekerja.

Kedua, mengerahkan Satpol PP dan para lurah untuk mencegah pendudukan ruang publik lebih lanjut, dengan kesadaran bahwa ruang publik itu adalah “kepentingan umum” yang seringkali berupa infrastruktur vital kota. Memang, kita harus bertanya dulu untuk mengetahui akar penyebabnya: mengapa selama ini pemerintah tidak mencegah secara dini, tetapi hanya rajin menggusur sesudah yang menduduki ruang publik menjadi banyak? Apakah tidak ada kebijakan atau pengarahan gubernur? Arau lurah dan Satpol PP yang malas, dan hanya mau menunggu “proyek” penggusuran? Ataukah ada konspirasi antara lurah, para preman, dan pihak pemilik pabrik di sekitarnya? Semoga reformasi birokrasi yang sedang dikerjakan Gubernur Joko Widodo akan menyentuh persoalan itu.

20130227-201719.jpg

About these ads
This entry was posted in Architecture, Communities, governance, Jakarta, Urban Development, Urban Life, Urban Planning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s