Menentukan Tarif MRT

Baca di Yahoo!

MRT adalah mass rapid transit. RDTRK adalah Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan.

Kedua hal itu berhubungan melalui satu hal yang sangat penting: struktur pendapatan untuk mengoperasikan MRT Jakarta bila jadi dibangun.

Di Hongkong dan Jepang, biaya membangun dan mengoperasikan MRT masing-masing didukung oleh bisnis properti yang dikembangkan di sekitar stasiun. Ini berkontribusi dalam menentukan tarif agar cukup rendah dan terjangkau. Operator MRT mendapat konsesi untuk mengembangkan dan mengelola bisnis properti di lahan sekitar stasiun.

Hal ini teramat penting karena stasiun MRT pasti merupakan tempat banyak sekali orang berkumpul atau berlalu-lalang. Dalam konsep Transit-Oriented Development (TOD) kawasan sekitar stasiun seharusnya juga menjadi suatu kawasan “permukiman” dan/atau campuran, sehingga efisien, karena mobilitas para penghuni dan pekerja di kawasan itu terdukung dengan baik, dan sebaliknya MRT menjadi memiliki penumpang yang jumlahnya memadai.

Jakarta mungkin memerlukan suatu sistem angkutan umum yang memadukan segala jenis moda seperti busway (BRT, Bus Rapid Transit) dan MRT. Namun, BRT yang relatif murah (Rp1 miliar per kilometer) tidak terlalu membutuhkan skema pendanaan yang rumit. Sementara itu, MRT yang mahal (Rp1 triliun per kilometer) jelas membutuhkan skema pendanaan yang khusus, bukan hanya untuk membangun, tetapi juga mengoperasikannya.

Kalau tidak diatur dengan skema pendanaan khusus, sangat dikhawatirkan bahwa sebagian besar rakyat tidak akan mampu memanfaatkan MRT. Di Singapura, lebih banyak penumpang menggunakan bus daripada MRT, karena memang bus lebih murah, di samping hal-hal lainnya.

Hongkong, menurut Danang Parikesit, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), mampu mensubsidi 93 persen biaya tarif MRT dengan model bisnis properti di sekitarnya.

Bagaimana dengan Jakarta? Setahu saya PT MRT Jakarta tidak dilengkapi wewenang untuk menentukan tarif maupun mengembangkan atau mengelola bisnis properti di kawasan-kawasan sekitar stasiun. Jadi kemungkinan besar keuntungan pengembangan bisnis properti di kawasan-kawasan sekitar stasiun akan dinikmati oleh pengusaha properti tersendiri. Padahal MRT pasti akan mendorong terjadinya perkembangan properti itu.

Apa yang akan terjadi kalau hal ini dibiarkan saja terjadi secara pasar? Apakah warga yang tinggal di kawasan-kawasan itu tidak akan tergusur? Lalu, apakah tarif karcis kemudian akan disubsidi langsung oleh APBD?

Pertanyaan-pertanyaan itu bermuara pada dua hal penting. Pertama, Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan tempat stasiun-stasiun itu terletak harus terbuka dan partisipatif, supaya warga siap menghadapi konsekuensi dan kalau bisa juga memperoleh keuntungan yang memang tidak seharusnya dimonopoli oleh swasta (bila pemerintah tidak mensubsidi tarif MRT itu sendiri). Kedua, informasi tentang proyeksi struktur tarif harus jelas dari sekarang, agar terjamin keberlanjutan operasinya.

Kita menyambut baik prakarsa Gubernur Joko Widodo yang menghentak, membuka ruang-ruang diskusi ulang berbagai proyek besar, termasuk MRT. Mudah-mudahan kedua pertanyaan di atas bisa kita, warga, titipkan kepada Gubernur Joko Widodo kepada pihak PT MRT Jakarta dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam hal-hal di atas, agar kita yang relatif “bodoh” ini bisa sedikit lebih siap memasuki masa depan — yang struktur ruang hidupnya akan berubah drastis tersebab pembangunan MRT.

About these ads
This entry was posted in Jakarta, Urban Development, Urban Planning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s