Semua Kota Besar Makin Macet; Perlu Angkutan Umum Segera

Baca di Yahoo!

Makin sering kita mendengar keluhan penduduk tentang kemacetan yang makin kerap dan meluas di kota-kota besar besar mereka masing-masing: Makassar, Bandung, Medan, Surabaya, Manado, Palembang, Yogyakarta, Semarang, Bogor, dan lain-lain.

Saya tidak punya angka statistik yang dapat ikut menegaskan keluhan di atas. (Angka tersebut mungkin sekali sudah tersedia di Kementerian Perhubungan atau pusat-pusat penelitian tertentu.) Tetapi nalar sederhana serta pengalaman Jakarta memberikan pelajaran yang cukup.

Pertumbuhan ekonomi dan kelas menengah baru, tanpa sistem angkutan umum yang menarik di kota-kotabtersebut, dengan sendirinya meningkatkan jumlah mobil dan motor pribadi dan ketergantungan makin besar padanya.

Para birokrat dan teknokrat yang berpikir naif selalu mengatakan bahwa pertumbuhan itu jauh lebih cepat daripada pertumbuhan luas dan ruas jalan dan, karena itu, Dinas Pekerjaan Umum harus membangun lebih banyak jalan lebih cepat. Cara berpikir beginilah yang sesungguhnya menyebabkan macet. Perlombaan antara memperluas jalan dengan bertambahnya mobil hanya akan terus-menerus meningkatkan jumlah mobil dan ketergantungan kepadanya. Mobil juga menuntut lahan parkir, pompa bensin, bengkel, dan lain-lain yang secara pasti menghabiskan lahan kota untuk benda-benda yang menjadi sumber panas dan polusi. Di Jakarta, biaya kesehatan terkait polusi udara telah mencapai 38 Triliun pertahun, menurut penelitian KPBB.

Dulu di Jalan Thamrin, Jakarta, ada dua jalur hijau di tengah. Kini tiada. Dulu ada dua pompa bensin di jembatan Semanggi. Kini terasa betul bedanya ketika mereka telah disingkirkan dan diganti taman. Kedua perubahan itu dapat mengasah kepekaan kita tentang ruang kota yang sehat dan yang tidak.

Mobilitas memang adalah salah satu hal terpenting dalam kehidupan kota. Ini kebutuhan pokok penduduknya, menentukan efisiensi ekonomi dan sosialitasnya. Mobilitas horisontal di ruang fisik kota dapat dikatakan merupakan pendukung penting untuk mobilitas vertikal di dalam ruang sosial kota.

Dan sebanarnya seluruh dunia sudah tahu, setidaknya sejak akhir tahun 1960an, bahwa jawaban untuk itu adalah sistem angkutan umum, bukan ketergantungan kepada mobil yang memang pernah menghantui Eropa hingga tahun 1970an, dan masih demikian di beberapa kota di AS seperti Los Angeles. Tetapi bahkan di Los Angeles sekarang ada lebih banyak angkutan umum daripada di kota-kota besar di Indonesia.

Mobil pada awalnya meningkatkan kebebasan pribadi. Tetapi kita tahu sekarang bahwa itu palsu, sebab bila semua kelas menengah Indonesia mengumbar itu, hasilnyan adalah justru ketidak-bebasan. Penulis terkenal Ayu Utami, karena itu mengatakan, “Meskipun saya punya mobil, saya ingin BEBAS pergi kemana-mana dengan angkutan umum yang baik.”

Mengapa pemerintah pada semua tingkatan selalu terlambat membangun sistem angkutan umum, dan lebih gesit membangun jalan tol?
Sederhana: membangun sistem angkutan umum memang lebih sukar, memerlukan kehendak politik dan keterampilan yanglebih tinggi, menyangkut lebih banyak soal manajemen dan pemikiran sitemik. Bikin jalan mudah, juga mudah dikorupsi, menurut perkiraan saya. Di atas semua itu: yang bikin jalan adalah dinas dan kementerian pekerjaan umum, sedang yang bertanggung-jawab atas angkutan umum adalah dinas dan kementerian perhubungan. BBM yang bersubsidi menambah kesulitan membuat angkutan umum bersaing dengan mobil dan motor pribadi. Menambah jalan, ironisnya, meningkatkan subsidi BBM kepada yang bermobil dan bermotor itu.

Tetapi, kenyataannya Walikota Surabaya, Ibu Risma, pernah berhasil menolak jalan tol di dalam kota Surabaya. Dan warga Jakarta sekarang sedang berusaha menolak 6 ruas jalan tol dalam kota senilai lebih dari 41 triliun yang diusulkan Kementerian PU.

Tentu saja, ini kesimpulannya: menolak jalan tol saja belum merupakan solusi yang lestari; warga kota se Indonesia perlu berhimpun untuk meningkatkan tuntutan akan sistem angkutan umum segera. Sebab, hal itu akan menentukan kenyamanan dan daya saing kota-kota kita. Dan pemerintah harus segera memenuhinya, merombak apapun yang perlu untuk memungkinkannya segera, termasuk meniadakan persaingan konyol antara kementerian dan dinas perhubungan dan kementerian serta dinas pekerjaan umum.

About these ads
This entry was posted in Uncategorized, Urban Development, Urban Planning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s