Jakarta’s Problems are not Unique

Also in the Jakarta Globe.

“What cann’t a government do? We have the money, the manpower, and the authority,” says a friend who is a special assistant to a governor in Sulawesi. I admire his confidence and enthusiasm, which I  also see among the bureaucrats of Solo and in its mayor, Joko Widodo, whom I met last week in a TV station.

Well, what do you think? If he is right, why there are so many problems that are not solved in this metropolis? If you think about it, it appears that bureaucracies in Indonesian cities have been good in different times and places. Jakarta’s was good during the time of Ali Sadikin. Solo’s is good now. I know personally some people of both times. All of them admits clear vision, target, support, supervision and trust as important traits from their leaders that drive them. Once motivated, they actually do not mind working harder. Some admits wanted to do more. Some of Ali Sadikin’s best staff members moved out after he left the city hall.

Graduating is a Good Time for Change

also in www.thejakartaglobe.com/blogs/marco-kusumawijaya

Students are graduating. This is a month to realise new responsibilities and make new commitments.

A native Los Angelino friend, a talented illustrator, started biking after graduating from grade 9. He said he just feels natural to bike wherever he goes ever since. To him, the bike is like shoes to us (or like cars to some Jakartans, sadly). Whenever he takes public transports for long distance travels, he would take his bike along. He once biked from his place in lower West Hollywood, to my place on Woodrow Wilson drive, riding up Laurel Canyon avenue and along Mulholland drive. Mulholland drive is popular for sporting bikers during weekends, as it curves gently along the hill sides. But, Laurel Canyon is really not a gentle ride, it slopes up well from Sunset Boulevard. I know it is hard to imagine biking up and down Laurel Canyon. It is even harder to imagine such a person really exists in LA. Well, that is exactly the point I am making.

Urbanisasi Wartijah

Kompas, 11 November 2006.

Wartiyah, 43 tahun, sahabat saya yang menghuni kolong salah satu jembatan layang Jakarta, menjalani migrasi desa-kota bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali dan bolak-balik. Di desa tidak ada cukup pekerjaan. Di kota (Jakarta) tidak ada tempat tinggal “formal”, jadi dia digusur berkali-kali. Tragedi terakhir adalah rumahnya di desa pun digusur oleh proyek normalisasi sungai. Dia mengarungi ketidak pastian kehidupan di dalam dan di antara kota dan desa berulang kali di antara peristiwa-peristiwa itu, karena ada sumber-sumber daya berbeda yang hanya dapat diperoleh di desa atau di kota. Namun tergusurnya rumah di desa memaksa Wartijah untuk “selama”nya membangun kehidupan di Jakarta, tempat ia kini bekerja sebagai penjahit, membesarkan lima anak –satu dari suami pertama  yang diceraikannya karena melakukan kekerasan rumah tangga, dan 4 dari suami kedua—sambil menyiasati serba  ketakpastian kehidupan kota: Bagaimana mendapatkan pelayanan  kesehatan tanpa KTP? Bagaimana mendapatkan pesanan jahitan tanpa ada  hubungan kontrak hitam atas putih? Bagaimana  menyekolahkan lima anak tanpa tempat tinggal yang layak untuk belajar?

Bukan Apa, Tapi Bagaimana Mengubah Jakarta[1]

Bahan Diskusi dengan Yayasan Interseksi, 12 Mei 2011.

Sesudah kemerdekaan, Jakarta mengalami tiga periode kepemerintahan/governance, bila dilihat dari gabungan tiga faktor, yaitu sumber-daya, pengetahuan dan kepemimpinan:

1. Masa kesukaran dan kelangkaan sumber daya dan pengetahuan, dengan kepemimpinan yang kuat dan berintegritas tinggi: Ali Sadikin.
2. Masa kelimpahan (relatif) sumber daya, ketertutupuan pengetahuan, dengan kepemimpinan yang bergantung pada “pusat” dan integritas lemah: 1974-1997 (kecuali barangkali di masa kepemimpinan Suryadi Sudirja, yang dianggap relatif bersih dan kritis)
3. Masa kelimpahan sumber daya, kelimpahan dan dinamika pengetahuan, dengan kepemimpinan yang lemah dengan integritas yang diragukan: 1997-sekarang.

Yang berhubungan secara tetap di tengah-tengah pusaran ketiga faktor yang berubah-ubah itu adalah birokrasi dan masyarakat-warga. Perkembangan—perubahan atau tanpa-perubahan—pada hubungan antara kedua faktor tetap ini kini layak mendapat perhatian lebih besar, karena pada akhirnya negara yang dialami sehari-hari adalah negara yang hadir melalui hubungan tersebut. Birokrasi dalam 40 tahun terakhir juga telah berkembang menjadi suatu kompleks tersendiri yang seperti tidak tersentuh oleh perubahan-perubahan lain.

Experiencing Borobudur

 The Jakarta Post, 20 February 2003.

There are many ways to experience Borobudur and paths to enlightenment, as there are many ways to destroy this experience, if current course of events are not mindfully considering the wholesome value of the temple.

For scholars of many fields Borobudur is a depository of knowledge about Javanese men and women and their life in the 8^th  and 9^th centuries, of which a lot of patterns are traceable to Javanese culture of today. Scholars said that there are more that Borobudur’s bas-relief panels can tell us about the Javanese than what the Javanese can tell us about it. Claire Holt, for example, in her classic Art in Indonesia: Continuities and Change (1967) traced evolution of Javanese dance movement and other artistic expressions in relief panels of Borobudur (and other temples).

Borobudur

Majalah Tempo, 2 Mei 2005

Pada 13 Maret 2005 koran terkemuka Jogjakarta Bernas dan Kedaulatan Rakyat memasang gambar utama dengan isi yang sama pada halaman muka: para miss Asean di puncak Borobudur. Beberapa darinya jelas sekali mendaki dan duduk pada stupa, melanggar aturan yang jelas tertera pada beberapa pengumuman di sekitarnya. Beberapa dari mereka samar-samar nampak bersepatu hak tinggi dengan ujung runcing, yang jelas tidak bersahabat dengan sejuta batu Borobudur. Skandal! Keterangan gambar dan berita pada dua harian tersebut sama sekali tidak menyebut kelakuan yang sangat tercela dan memalukan ini.

Barangkali yang biadab bukan terutama para miss itu, melainkan panitianya, yang telah tidak “mendidik” para miss itu dengan benar, dan tidak punya rasa malu memperagakan kelakuan buruk ini pada simbol kecantikan Asean –yang tentu saja tidak memerlukan persetujuan semua orang. Mereka seharusnya dituntut meminta maaf kepada umat Buddha dan segenap pecinta Borobudur di seluruh dunia.

ARSITEKTUR ANALOGIS: MENGALAMI BUDDHISME PADA BOROBUDUR

Koran Tempo, Februari 2003

Inilah yang saya telah dengar. Pada suatu waktu ketika Yang Agung arsitek Gunadharma mencipta di benaknya, dan untuk selamanya, Bhumisambharabudhara atau “Gunung dari Akumulasi Kebajikan dalam Sepuluh Tingkatan” akan senantiasa hidup sebagai arsitektur analogis, sebab kami dapat mengalami Buddhisme pada dan di dalamnya, sekalipun tak mengerti yang tersuratnya. Hanya jiwa yang mati yang menyebutnya monumen mati. Suatu sistem simbolik boleh mati ketika tanda-tandanya tak lagi dikenali atau digunakan, tetapi suatu sistem analogis tak memerlukan pemahaman akan tanda, melainkan dirasakan melalui peristiwa mengalaminya. Ruang, sari pati dan bahan cipta arsitektur, memang tak dapat diajarkan kecuali dengan mengalaminya. Di Borobudur, pengalaman itu sangat murni dan mendasarnya, sehingga merupakan pusaka didaktik yang wajib bagi calon arsitek.

***

BOROBUDUR BUKAN MONUMEN?

Kompas 19 Januari 2002

Bagi John Miksic (Borobudur: Golden Tales of the Budhas, 1990) Borobudur bukan monumen, melainkan alat peraga visual bagi sebuah filsafat hidup yang kompleks. Monumen biasanya  terbatas pada fungsi simbolik dan menyampaikan pesan tunggal kepada massa, dengan penampilan bentuk silhuet vertikal yang sederhana sehingga dapat dilihat dari jarak jauh dan seketika membangkitkan emosi. Sedangkan para pembangun Borobudur bermaksud melibatkan akal. Pesan yang ingin disampaikannya terlalu kompleks untuk dinyatakan hanya dengan bentuk luar yang mencengangkan saja. Borobudur tidak menyanjungkan dirinya dengan bentuk vertikal yang nyaring, ia berbaring dengan diam, menelingkupi bumi (seperti telapak tangan kanan Budha pada posisi bhumisaparsa mudra), mengisyaratkan ada sesuatu yang jauh lebih penting di dalamnya, ketimbang bentuk luarnya.

Besarnya sumber daya yang dikerahkan untuk membangun Borobudur bukan hanya untuk tujuan monumental, melainkan terutama untuk mengajarkan suatu falsafah hidup yang luhur, menunjukkan bahwa orang Jawa di abad ke-8 adalah salah satu bangsa yang paling humanis dalam sejarah.

Bagi Claire Holt, penari yang menulis sejarah seni Indonesia, Borobudur adalah artifak penting

Garbage Justice

There is an issue of garbage justice in my neighbourhood. Real and almost (!) literally thrown in my face.

At an empty plot facing the main street, used as a parking lot by a rich and famous modern batik brand next door, they routinely burn garbage, sending huge amount of smelly and thick smoke into my in-block neighbourhood behind the main street. At an alley branching from my street, some poor families from the same block regularly secretly pile garbage, apparently because Pak RT did not send garbage collectors to their addresses as they might not have paid the neighbourhood due.

The rich and the poor: They seem to have developed their own garbage solution. But what about me and my fellow street neighbours, that have to suffer consequences from both of them? We pay our dues to Pak RT, and so our garbage are collected. My garden waste I kept inside my yards to naturally decompost.

Fresh not Clean

In the Jakarta Globe.

Returning from Makassar, a city with a population of approximately 1.5 millions in South Sulawesi, and Kendari, a city with a population of about 275 thousands in South-east Sulawesi, I realised the paradox of clean air. In Makassar and more in Kendari, one gets clean air outdoor, which is fresh, but often not indoor. In Jakarta one gets clean air indoor, which is not necessarily fresh, as it is recycled partly by air-conditioning system, with a risk of circulating with it among others flu virus. Less and less people smoke indoor.

The reason for the fresh-but-not-clean air outdoor in bigger cities is obvious: the pollution by cars are ever increasing. The typical solution is close tight homes and offices, and air-condition them. The reason for not having clean air indoor in Kendari and Makassar?  The men smoke indiscriminately indoor, even in the smallest rooms in kampong houses, even in air-conditioned hotel dining rooms during breakfasts.