The Guardian: Overstretched Jakarta’s future as Indonesia’s capital is in doubt

Can Indonesia’s capital be made more livable – or must it be moved?

• Bruno Philip
• Guardian Weekly, Tuesday 28 December 2010 14.00 GMT

 

 

Le Monde: Pour désengorger Djakarta, le président indonésien songe à une solution « radicale »

DJAKARTA,

Envoyé spécial

Polluée, surpeuplée, engoncée dans son carcan d’embouteillages, Djakarta a-t-elle atteint son point de saturation ? A première vue, la capitale de l’Indonésie semble être le contre modèle type du développement harmonieux. Une sorte de précipité caricatural de la mégapole invivable réunissant tous les maux des concentrations urbaines de pays émergents.

C’est la plus grande ville du monde sans métro. 9,6 millions y dorment mais le jour, la population passe à plus de 12,6 millions, provoquant soir et matin le transit de trois millions de banlieusards. La circulation s’y écoule à une vitesse moyenne de 13 kilomètres à l’heure et certaines statistiques indiquent que l’on peut facilement passer de trois à quatre heures par jour coincé dans les encombrements. Les estimations de la perte de productivité liée à l’engorgement se chiffreraient à quelques deux milliards d’euros par an.

Tantangan dan Kemajuan Kebebasan Berekspresi di Indonesia untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Terbuka: Merawat Khalayak dan Ruang Khalayak

Marco Kusumawijaya, Mujtaba Hamdi dan Felencia Hutabarat.

(Bahan diskusi disampaikan pada Tanggal 8 Desember 2010 di Bidakara, untuk ulang tahun ke-10 Yayasan Tifa).

Hingga hari ini, kita masih terus melihat bagaimana kebebasan berekspresi di masyarakat kita belum mencapai gambaran yang kita cita-citakan. Individu maupun kelompok yang bermaksud mengungkapkan jatidiri mereka, keyakinan maupun daya kesenian mereka, ke ruang-ruang yang melibatkan khalayak, ke ruang khalayak, masih terus berbenturan dengan aktor-aktor negara maupun nonnegara. Ruang khalayak yang seharusnya menjadi “hak guna bersama” diklaim menjadi seolah “hak milik” kelompok atau institusi tertentu.

Di luar itu, kebebasan berekspresi menghadapi tantangan lain yang tak kalah menggelisahkan. Terutama dalam ranah seni, kebebasan berekspresi kerap hanya berhenti pada ruang-ruang privat. Seorang seniman mengguratkan karya dalam ranah yang mungkin memang sangat personal. Namun, ia nyaris selalu memaksudkan karya-karyanya untuk dinikmati khalayak, dengan satu atau lain cara. Semua seniman, dengan kata lain, sesungguhnya rindu kepada khalayak. Masalahnya hari ini adalah karya-karya seni semakin tersudut pada ruang-ruang privat para kolektor, dan sebaliknya ruang-ruang khalayak, sebutlah dalam hal ini museum, semakin tertutup terhadap karya-karya seni.

Oleh karena itu, penting dikatakan, untuk mencapai masyarakat terbuka, penguatan kebebasan berekspresi semata-mata tidaklah cukup. Kebebasan berekspresi akan sangat tak bermakna tanpa kehadiran ruang-ruang yang memungkinkan praktik kebebasan berekspresi tersebut berlangsung. Menguatnya kesadaran kebebasan berekspresi ataupun gencarnya dorongan hak untuk berekspresi akan kerap menghadapi jalan buntu ketika ruang khalayak yang menjadi wadahnya tak tersedia, atau tersedia dengan kualitas dan kuantitas yang sama sekali tak sebanding. Kebebasan bereskpresi itu, jika boleh diilustrasikan, ibarat ruh, sedangkan ruang khalayak adalah raganya. Tanpa raga, ruh akan “gentayangan”. Ruh akan resah, bahkan frustasi, dan dampak lebih luasnya adalah chaos, memunculkan kekacauan. Sungguh tak salah mengatakan bahwa inilah yang terjadi hari ini: betapa semangat, kesadaran, dan dorongan kebebasan berekspresi meningkat begitu tinggi, sementara ruang khalayak yang mewadahinya terus menyempit.

Bang, Bung.

(Terbit dalam versi lain di Majaah TEMPO, 29 November – 5 December 2010)

Anda perhatikan Garuda kini menyapa penumpang dengan “Bapak dan Ibu yang terhormat”? Dulu sempat “Para pelanggan yang terhormat”  yang membuat kita merasa diperlakukan sebagai obyek (atau subyek?) pasar semata.

Sebelumnya,  seingat saya pernah pula digunakan “Tuan-tuan dan puan-puan”. Kini kadang-kadang juga digunakan “Para penumpang yang terhormat”. Tentu saja itu hanya kalau mereka bicara lewat mikrofon. Ketika pramugarinya bertemu penumpang di pintu pesawat, mereka akan menyapa dengan “Pak” atau “Bu”.

Ternyata menyapa orang memang tidak mudah, bisa bikin kikuk.

The 7th Women Playwrights International Conference: Cultural Liberty in a Diverse World

Jakarta, November 2006.

Dear participants and distinguished guests,

Welcome to Jakarta and Indonesia! Jakarta Arts Council is honoured to have you here for this exciting event. It is a rare occasion to have cultures from the south, north, east and west represented here and now by talented people like your good selves. The gathering of all of you from different countries, cities and cultures reminds me of what Prof. El Saadawi, our distinguished guest, once suggested in one of her many lectures, that we all live in one world, not three worlds![1]

We share the excitement of the organising committee in expecting to benefit from your lively speeches, workshops, and presentations.

The theme of this conference cannot be more appropriate for one being held in Indonesia. As you will see and experience during your stay here, including your few days in Bali, Indonesia is a country of diverse traditions and cultures. We have been experiencing both the blessings and tensions of the diversity. We have a long history of struggle to maintain and enlarge cultural liberty in every period of our history, including the very last and on-going year, vis-à-vis pressure from different sides—left, right, above, and below. Jakarta Arts Council has always been involved in efforts to defend and enlarge the space for liberty of artistic and cultural expression. For us living within this diversity called Indonesia,  it is obvious that cultural liberty is something that we cannot do without because it is always within the nature of our nationhood. The consensus that we call Indonesia is based on this very fact of recognised diversity. This consensus can only stand if cultural liberty is securely granted to all. Any inhibition imposed on cultural liberty would have consequences against the very reason of our living and growing together.